DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 Tahun 2017

Nomor: 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
10.Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/SM.220/I/08/2006 tentang Pedoman Penerapan Teaching Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 837);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 838);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 839);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 840);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 841);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 842);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.101/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
21.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat), program profesi, dan magister terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4.Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5.Profil Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6.Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi.
8.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9.Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
10.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
12.Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
14.Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
15.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi terapan.
16.Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terapan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi terapan melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
18.Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses Pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
19.Satuan Acara Perkuliahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah pokok perkuliahan yang meliputi satu atau beberapa pokok bahasan berupa teori dan/atau praktik untuk diajarkan selama satu kali pertemuan.
20.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembinaan karakter di perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian dengan tujuan:

a.menjamin tercapainya tujuan perguruan tinggi di lingkup Kementerian Pertanian yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan IPTEK terapan dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan;
b.menjamin agar Pembelajaran pada program studi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembinaan karakter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pendidikan tinggi vokasi pertanian; dan
c.mendorong agar perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

a.standar pendidikan meliputi:
1. 1.kompetensi lulusan;
2. 2.isi Pembelajaran;
3. 3.proses Pembelajaran;
4. 4.penilaian Pembelajaran;
5. 5.Dosen;
6. 6.tenaga kependidikan;
7. 7.sarana dan prasarana Pembelajaran;
8. 8.pengelolaan Pembelajaran; dan
9. 9.pembiayaan Pembelajaran;
b.standar Penelitian meliputi:
1. 1.hasil Penelitian;
2. 2.isi Penelitian;
3. 3.proses Penelitian;
4. 4.penilaian Penelitian;
5. 5.peneliti;
6. 6.sarana dan prasarana Penelitian;
7. 7.pengelolaan Penelitian; dan
8. 8.pendanaan dan pembiayaan Penelitian;
c.standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. 1.hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. 2.isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. 3.proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. 4.penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. 5.pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. 6.sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. 7.pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. 8.pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
d.standar penerimaan Mahasiswa baru; dan
e.standar tata kehidupan kampus.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
(2)Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
(3)Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat terkait Pembelajaran.
(4)Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
(5)Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
1. a.keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
2. b.keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
(6)Pengalaman kerja Mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
(7)Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat Program Studi pada perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8)Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan harus disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
(9)Rumusan diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
(10)Kriteria minimal kompetensi lulusan perguruan tinggi dituangkan dalam Profil Lulusan perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian yang diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian, KKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peran-peran lain yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

(1)Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
(2)Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan dan harus memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
(3)Perumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
(4)Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian secara umum;
2. b.lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
3. c.lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian; dan
4. d.lulusan program magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi pengetahuan bidang pertanian.
(5)Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 6

(1)Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk mencapai capaian Pembelajaran lulusan.
(2)Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup:
1. a.karakteristik proses Pembelajaran;
2. b.perencanaan proses Pembelajaran;
3. c.pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
4. d.beban belajar Mahasiswa.
(3)Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.interaktif merupakan capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen;
2. b.holistik merupakan proses Pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. c.integratif merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. d.saintifik merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. e.kontekstual merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. f.tematik merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. g.efektif merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. h.kolaboratif merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
9. i.berpusat pada Mahasiswa merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 7

(1)Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk setiap mata kuliah mencakup kelengkapan Peta Kompetensi, RPS, SAP, dan bahan ajar berupa buku ajar, diktat, modul dan/atau petunjuk pratikum yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
(2)Peta kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran penguasaan kompetensi dan subkompetensi Mahasiswa untuk suatu mata kuliah.
(3)Peta kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengidentifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai Mahasiswa untuk menentukan titik awal proses Pembelajaran dan urutan pelaksanaan Pembelajaran, serta rekonstruksi kompetensi mata kuliah.
(4)RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.memuat nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu, capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, materi Pembelajaran/bahan kajian, metode Pembelajaran, waktu, pengalaman belajar Mahasiswa, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, daftar referensi yang digunakan;
2. b.ditinjau dan disesuaikan secara berkala selaras dengan perkembangan IPTEK terapan oleh wakil pimpinan lembaga yang membidangi akademik dan jurusan/Program Studi;
3. c.dijabarkan dalam bentuk SAP untuk setiap tatap muka; dan
4. d.disahkan oleh Ketua Jurusan /Ketua Program Studi.
(5)SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.nama mata kuliah;
2. b.kode mata kuliah;
3. c.SKS;
4. d.waktu pertemuan;
5. e.pertemuan;
6. f.kompetensi umum;
7. g.kompetensi khusus;
8. h.pokok bahasan;
9. i.sub pokok bahasan;
10. j.tahap kegiatan;
11. k.kegiatan Pembelajaran;
12. l.media dan alat;
13. m.evaluasi; dan
14. n.referensi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan, pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan penetapan perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 8

(1)Proses Pembelajaran setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan RPS dengan pendekatan Pembelajaran berpusat pada Mahasiswa (Student Centered Learning, SCL) dan menerapkan Teaching Factory/Teaching Farm.
(2)Teaching Factory/Teaching Farm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model Pembelajaran dengan suasana sesungguhnya atau tempat kerja untuk menumbuhkan kemampuan kewirausahawan peserta didik yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri untuk menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
(3)Pembelajaran berpusat pada Mahasiswa (SCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.diskusi kelompok;
2. b.simulasi;
3. c.studi kasus;
4. d.Pembelajaran kolaboratif;
5. e.Pembelajaran kooperatif;
6. f.Pembelajaran berbasis proyek;
7. g.Pembelajaran berbasis masalah;
8. h.Pembelajaran inovatif;
9. i.discovery learning;
10. j.contextual learning;
11. k.berbasis IT (E-learning/digital learning); dan/atau
12. l.metode Pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
(4)Setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa bentuk Pembelajaran SCL, berupa:
1. a.kuliah;
2. b.responsi dan tutorial;
3. c.seminar; dan
4. d.praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
(5)Bentuk Pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat
(4), bagi program pendidikan diploma tiga, diploma empat, program profesi, dan program magister terapan, harus ditambah Penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(6)Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta mendukung pembangunan pertanian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(7)Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan IPTEK terapan untuk mendukung pembangunan pertanian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 9

(1)Beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam besaran SKS, 1 (satu) SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
(2)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu kegiatan Pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk evaluasi hasil belajar.
(3)1 (satu) SKS pada bentuk Pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
(4)Satu SKS bentuk Pembelajaran seminar atau bentuk Pembelajaran lain yang sejenis, mencakup kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(5)Satu SKS pada bentuk Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, Penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau bentuk Pembelajaran lain yang setara yaitu 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (120 (seratus dua puluh) menit praktik, 50 (lima puluh) menit tugas mandiri).
(6)Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
1. a.paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
2. b.paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
3. c.paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS; dan/atau
4. d.paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister terapan, setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(7)Beban belajar Mahasiswa setiap semester yang dinyatakan dalam besaran SKS, harus dilaporkan melalui PD Dikti sesuai periode pelaporan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 10

(1)Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
(2)Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.prinsip penilaian;
2. b.teknik dan instrumen penilaian;
3. c.mekanisme dan prosedur penilaian;
4. d.pelaksanaan penilaian;
5. e.pelaporan penilaian; dan
6. f.kelulusan Mahasiswa.
(3)Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan:
1. a.prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian Pembelajaran lulusan;
2. b.prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung;
3. c.prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
4. d.prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasiswa; dan
5. e.prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
(4)Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, penugasan dan angket/kuis.
(5)Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
(6)Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
(7)Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5).
(8)Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 11

(1)Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
2. b.melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
3. c.memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasiswa; dan
4. d.mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
(2)Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan pemberian nilai akhir.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
10.Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/SM.220/I/08/2006 tentang Pedoman Penerapan Teaching Factory/Teaching Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 837);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 838);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 839);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 840);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 841);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 842);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.101/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
21.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma 3 (tiga), diploma 4 (empat), program profesi, dan magister terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4.Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5.Profil Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6.Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi.
8.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9.Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
10.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
12.Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
14.Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
15.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi terapan.
16.Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terapan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi terapan melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
18.Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses Pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
19.Satuan Acara Perkuliahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah pokok perkuliahan yang meliputi satu atau beberapa pokok bahasan berupa teori dan/atau praktik untuk diajarkan selama satu kali pertemuan.
20.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 2

a.menjamin tercapainya tujuan perguruan tinggi di lingkup Kementerian Pertanian yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan IPTEK terapan dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan;
b.menjamin agar Pembelajaran pada program studi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembinaan karakter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pendidikan tinggi vokasi pertanian; dan
c.mendorong agar perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

a.standar pendidikan meliputi:
1. 1.kompetensi lulusan;
2. 2.isi Pembelajaran;
3. 3.proses Pembelajaran;
4. 4.penilaian Pembelajaran;
5. 5.Dosen;
6. 6.tenaga kependidikan;
7. 7.sarana dan prasarana Pembelajaran;
8. 8.pengelolaan Pembelajaran; dan
9. 9.pembiayaan Pembelajaran;
b.standar Penelitian meliputi:
1. 1.hasil Penelitian;
2. 2.isi Penelitian;
3. 3.proses Penelitian;
4. 4.penilaian Penelitian;
5. 5.peneliti;
6. 6.sarana dan prasarana Penelitian;
7. 7.pengelolaan Penelitian; dan
8. 8.pendanaan dan pembiayaan Penelitian;
c.standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. 1.hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. 2.isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. 3.proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. 4.penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. 5.pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. 6.sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. 7.pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
8. 8.pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat;
d.standar penerimaan Mahasiswa baru; dan
e.standar tata kehidupan kampus.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
(2)Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
(3)Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat terkait Pembelajaran.
(4)Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
(5)Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
1. a.keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
2. b.keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
(6)Pengalaman kerja Mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
(7)Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat Program Studi pada perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8)Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan harus disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
(9)Rumusan diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
(10)Kriteria minimal kompetensi lulusan perguruan tinggi dituangkan dalam Profil Lulusan perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian yang diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian, KKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peran-peran lain yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

(1)Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
(2)Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan dan harus memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
(3)Perumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
(4)Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian secara umum;
2. b.lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
3. c.lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian; dan
4. d.lulusan program magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi pengetahuan bidang pertanian.
(5)Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 6

(1)Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk mencapai capaian Pembelajaran lulusan.
(2)Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup:
1. a.karakteristik proses Pembelajaran;
2. b.perencanaan proses Pembelajaran;
3. c.pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
4. d.beban belajar Mahasiswa.
(3)Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.interaktif merupakan capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen;
2. b.holistik merupakan proses Pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. c.integratif merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. d.saintifik merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. e.kontekstual merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. f.tematik merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. g.efektif merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. h.kolaboratif merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
9. i.berpusat pada Mahasiswa merupakan capaian Pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 7

(1)Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk setiap mata kuliah mencakup kelengkapan Peta Kompetensi, RPS, SAP, dan bahan ajar berupa buku ajar, diktat, modul dan/atau petunjuk pratikum yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
(2)Peta kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran penguasaan kompetensi dan subkompetensi Mahasiswa untuk suatu mata kuliah.
(3)Peta kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengidentifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai Mahasiswa untuk menentukan titik awal proses Pembelajaran dan urutan pelaksanaan Pembelajaran, serta rekonstruksi kompetensi mata kuliah.
(4)RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.memuat nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu, capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, materi Pembelajaran/bahan kajian, metode Pembelajaran, waktu, pengalaman belajar Mahasiswa, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, daftar referensi yang digunakan;
2. b.ditinjau dan disesuaikan secara berkala selaras dengan perkembangan IPTEK terapan oleh wakil pimpinan lembaga yang membidangi akademik dan jurusan/Program Studi;
3. c.dijabarkan dalam bentuk SAP untuk setiap tatap muka; dan
4. d.disahkan oleh Ketua Jurusan /Ketua Program Studi.
(5)SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.nama mata kuliah;
2. b.kode mata kuliah;
3. c.SKS;
4. d.waktu pertemuan;
5. e.pertemuan;
6. f.kompetensi umum;
7. g.kompetensi khusus;
8. h.pokok bahasan;
9. i.sub pokok bahasan;
10. j.tahap kegiatan;
11. k.kegiatan Pembelajaran;
12. l.media dan alat;
13. m.evaluasi; dan
14. n.referensi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan, pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan penetapan perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 8

(1)Proses Pembelajaran setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan RPS dengan pendekatan Pembelajaran berpusat pada Mahasiswa (Student Centered Learning, SCL) dan menerapkan Teaching Factory/Teaching Farm.
(2)Teaching Factory/Teaching Farm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model Pembelajaran dengan suasana sesungguhnya atau tempat kerja untuk menumbuhkan kemampuan kewirausahawan peserta didik yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri untuk menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
(3)Pembelajaran berpusat pada Mahasiswa (SCL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.diskusi kelompok;
2. b.simulasi;
3. c.studi kasus;
4. d.Pembelajaran kolaboratif;
5. e.Pembelajaran kooperatif;
6. f.Pembelajaran berbasis proyek;
7. g.Pembelajaran berbasis masalah;
8. h.Pembelajaran inovatif;
9. i.discovery learning;
10. j.contextual learning;
11. k.berbasis IT (E-learning/digital learning); dan/atau
12. l.metode Pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
(4)Setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa bentuk Pembelajaran SCL, berupa:
1. a.kuliah;
2. b.responsi dan tutorial;
3. c.seminar; dan
4. d.praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
(5)Bentuk Pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat
(4), bagi program pendidikan diploma tiga, diploma empat, program profesi, dan program magister terapan, harus ditambah Penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(6)Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta mendukung pembangunan pertanian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(7)Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan IPTEK terapan untuk mendukung pembangunan pertanian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 9

(1)Beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam besaran SKS, 1 (satu) SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
(2)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu kegiatan Pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk evaluasi hasil belajar.
(3)1 (satu) SKS pada bentuk Pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
(4)Satu SKS bentuk Pembelajaran seminar atau bentuk Pembelajaran lain yang sejenis, mencakup kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(5)Satu SKS pada bentuk Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, Penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau bentuk Pembelajaran lain yang setara yaitu 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (120 (seratus dua puluh) menit praktik, 50 (lima puluh) menit tugas mandiri).
(6)Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
1. a.paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
2. b.paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
3. c.paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS; dan/atau
4. d.paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister terapan, setelah menyelesaikan program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(7)Beban belajar Mahasiswa setiap semester yang dinyatakan dalam besaran SKS, harus dilaporkan melalui PD Dikti sesuai periode pelaporan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 10

(1)Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
(2)Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.prinsip penilaian;
2. b.teknik dan instrumen penilaian;
3. c.mekanisme dan prosedur penilaian;
4. d.pelaksanaan penilaian;
5. e.pelaporan penilaian; dan
6. f.kelulusan Mahasiswa.
(3)Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan:
1. a.prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi Mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian Pembelajaran lulusan;
2. b.prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung;
3. c.prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara Dosen dan Mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
4. d.prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasiswa; dan
5. e.prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
(4)Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, penugasan dan angket/kuis.
(5)Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
(6)Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
(7)Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5).
(8)Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 11

(1)Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
2. b.melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
3. c.memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasiswa; dan
4. d.mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
(2)Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan pemberian nilai akhir.