DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); www.peraturan.go.id 2020, No.272
3.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
2.Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial. www.peraturan.go.id 2020, No.272
3.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
4.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan ke luar negeri dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
6.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
7.Audit adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap tingkat kesesuaian dengan persyaratan Higiene dan Sanitasi oleh auditor Nomor Kontrol Veteriner.
8.Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Auditor NKV adalah dokter hewan berwenang dan memiliki sertifikat sebagai Auditor NKV.
9.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
10.Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.
11.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
13.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah www.peraturan.go.id 2020, No.272 pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
14.Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
15.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Nomor Kontrol Veteriner;
b.Auditor NKV;
c.pelaporan; dan
d.pembinaan.

BAB II

NOMOR KONTROL VETERINER

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.
(2)Jenis Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rumah potong hewan ruminansia;
2. b.rumah potong hewan unggas;
3. c.rumah potong hewan babi;
4. d.budi daya unggas petelur;
5. e.budi daya ternak perah; www.peraturan.go.id 2020, No.272
6. f.usaha pengolahan daging;
7. g.usaha pengolahan susu;
8. h.usaha pengolahan telur;
9. i.ritel;
10. j.kios daging;
11. k.gudang berpendingin;
12. l.gudang kering;
13. m.usaha penampungan susu;
14. n.usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi;
15. o.usaha penanganan atau pengolahan madu;
16. p.usaha pencucian sarang burung walet;
17. q.usaha pengolahan produk pangan asal hewan;
18. r.usaha pengolahan produk hewan nonpangan; dan
19. s.usaha pengolahan sarang burung walet.
(3)Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 4

Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi cara yang baik:

a.di tempat budi daya;
b.di tempat produksi pangan asal hewan;
c.di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
d.di rumah potong hewan;
e.di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
f.dalam pengangkutan.

Pasal 5

Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2020, No.272

Pasal 6

(1)Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan dalam bentuk sertifikat oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
(2)Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring sesuai dengan Format-1.
(3)Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

a.administrasi; dan
b.teknis.

Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit Usaha Produk Hewan;
b.surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain;
c.surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha Produk Hewan;
e.fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha;
f.surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan Format-2;
g.perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain sesuai dengan Format-3; dan www.peraturan.go.id 2020, No.272
h.surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah sesuai dengan Format-4.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan;
b.mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan; dan
c.memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 10

(1)Dinas Daerah Provinsi memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring sesuai dengan Format-5.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 11

(1)Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dalam memberikan Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berdasarkan analisis dari hasil Audit Tim Auditor NKV provinsi.
(2)Tim Auditor NKV provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. www.peraturan.go.id 2020, No.272
(3)Tim Auditor NKV provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan Audit terhadap persyaratan teknis berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan Format-6.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); www.peraturan.go.id 2020, No.272
3.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
2.Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial. www.peraturan.go.id 2020, No.272
3.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
4.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan ke luar negeri dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
6.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
7.Audit adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap tingkat kesesuaian dengan persyaratan Higiene dan Sanitasi oleh auditor Nomor Kontrol Veteriner.
8.Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Auditor NKV adalah dokter hewan berwenang dan memiliki sertifikat sebagai Auditor NKV.
9.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
10.Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.
11.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
13.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah www.peraturan.go.id 2020, No.272 pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
14.Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
15.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Nomor Kontrol Veteriner;
b.Auditor NKV;
c.pelaporan; dan
d.pembinaan.

BAB II

NOMOR KONTROL VETERINER

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.
(2)Jenis Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rumah potong hewan ruminansia;
2. b.rumah potong hewan unggas;
3. c.rumah potong hewan babi;
4. d.budi daya unggas petelur;
5. e.budi daya ternak perah; www.peraturan.go.id 2020, No.272
6. f.usaha pengolahan daging;
7. g.usaha pengolahan susu;
8. h.usaha pengolahan telur;
9. i.ritel;
10. j.kios daging;
11. k.gudang berpendingin;
12. l.gudang kering;
13. m.usaha penampungan susu;
14. n.usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi;
15. o.usaha penanganan atau pengolahan madu;
16. p.usaha pencucian sarang burung walet;
17. q.usaha pengolahan produk pangan asal hewan;
18. r.usaha pengolahan produk hewan nonpangan; dan
19. s.usaha pengolahan sarang burung walet.
(3)Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 4

Cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi cara yang baik:

a.di tempat budi daya;
b.di tempat produksi pangan asal hewan;
c.di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
d.di rumah potong hewan;
e.di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
f.dalam pengangkutan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan dalam bentuk sertifikat oleh pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
(2)Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur melalui Dinas Daerah Provinsi secara daring sesuai dengan Format-1.
(3)Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

a.administrasi; dan
b.teknis.

Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit Usaha Produk Hewan;
b.surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain;
c.surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha Produk Hewan;
e.fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha;
f.surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan Format-2;
g.perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain sesuai dengan Format-3; dan www.peraturan.go.id 2020, No.272
h.surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah sesuai dengan Format-4.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.prasarana dan sarana memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan;
b.mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan; dan
c.memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 10

(1)Dinas Daerah Provinsi memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring sesuai dengan Format-5.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 11

(1)Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dalam memberikan Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berdasarkan analisis dari hasil Audit Tim Auditor NKV provinsi.
(2)Tim Auditor NKV provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur. www.peraturan.go.id 2020, No.272
(3)Tim Auditor NKV provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan Audit terhadap persyaratan teknis berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi sesuai dengan Format-6.