DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa dengan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku rnelalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 ten tang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022; MENTERIPERTANIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat : Menimbang PERATURAN MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR ';: .11 Tahun 2022 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTERIPERTANIANNOMOR34 TAHUN 2021 TENTANGPEDOMANUMUMBANTUANPEMERINTAHLINGKUP KEMENTERIANPERTANIANTAHUNANGGARAN2022 MENTER) PERTANIAN

4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun·2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Deawan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6396);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor45 TahUl'l2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6267);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor85);
9.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019· Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106)
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B~W);'
12.Peraturan MenteriKeuangan Nomor249/PMK.02/2011 teritang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor938);
13.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 190/PMK.OS/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 162/PMK.OS/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan KerjaPengelolaAnggaran Pendapatan dan Be1anja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.OS/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor2149);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
16.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); Pasa14

(1)Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.bantuan operasional;
3. c.banutan sarana/ prasarana;
4. d.bantuan rehabilitasij pembangunan gedung/ bangunan;dan
5. e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(3)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.bantuan benih dan bantuan budidaya tanaman;
2. b.bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim (DPI);
3. c.bantuan standarisasi mutu tanaman;
4. d.bantuan promosi;
5. e.bantuan operasional pekebun;
6. f.bantuan operasional Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP),Duta Petani Milenial, dan Kelompok Santri Tani Milenial;
7. g.pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan
8. h.bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Mouth and Foot Disease).
(4)Penjabaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur .Jenderal/Kepala Badan.

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIPERTANIANTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERTANIANNOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUNANGGARAN2022. Menetapkan Pasal 16

(1)Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menyampaikan laporan pertanggungjawabanbantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:

3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima bantuan,
(4)Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang nilai bantuannya di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan melalui tahapan:
1. a.tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sarna ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
2. b.pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dilakukan apabila pre stasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
(5)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dapat dicairkan apabila pertangungjawaban pembayaran tahap I belum diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
(6)Dalam hal Bantuan Pemerintah berupa bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Mouth and Foot Disease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, pembayaran dilakukan secara sekaligus kepada penerima bantuan.

2.Ketentuan Pasal 15 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.BAST,yang memuat: 1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; 2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
b.fotoyvideo/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikandengan memuat yeo-tagging; dan
c.menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember2022 atau paling lambat audited.

(2)Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat geo- tagging.
(3)Dalamhal terdapat sisa dana sarnpai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2022), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BASTBantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sarna sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
(4)Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
(5)PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sete1ah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sarna.
(6)Dalam hal Bantuan Pemerintah berupa Bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Mouth and Foot Disease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK berupa BASTyang diinput dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bantuan Pemerintah diterima. Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;.
3.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Keuangan;
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8.Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kernenterian Keuangan;
9.Para Pejabat Pimpinan TinggiMadya lingkup Kementerian Pertanian;
10.Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia; dan
11.Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. __..J L YASINLIMPO ~~~&I PERTANIAN INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa dengan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku rnelalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun·2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Deawan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6396);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor45 TahUl'l2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6267);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor85);
9.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019· Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106)
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B~W);'
12.Peraturan MenteriKeuangan Nomor249/PMK.02/2011 teritang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor938);
13.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 190/PMK.OS/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 162/PMK.OS/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan KerjaPengelolaAnggaran Pendapatan dan Be1anja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.OS/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor2149);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
16.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); Pasa14

(1)Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.bantuan operasional;
3. c.banutan sarana/ prasarana;
4. d.bantuan rehabilitasij pembangunan gedung/ bangunan;dan
5. e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(3)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.bantuan benih dan bantuan budidaya tanaman;
2. b.bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim (DPI);
3. c.bantuan standarisasi mutu tanaman;
4. d.bantuan promosi;
5. e.bantuan operasional pekebun;
6. f.bantuan operasional Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP),Duta Petani Milenial, dan Kelompok Santri Tani Milenial;
7. g.pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan
8. h.bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Mouth and Foot Disease).
(4)Penjabaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur .Jenderal/Kepala Badan.

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIPERTANIANTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERTANIANNOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUNANGGARAN2022. Menetapkan Pasal 16

(1)Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menyampaikan laporan pertanggungjawabanbantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:

3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima bantuan,
(4)Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang nilai bantuannya di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan melalui tahapan:
1. a.tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sarna ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
2. b.pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dilakukan apabila pre stasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
(5)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dapat dicairkan apabila pertangungjawaban pembayaran tahap I belum diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
(6)Dalam hal Bantuan Pemerintah berupa bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Mouth and Foot Disease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, pembayaran dilakukan secara sekaligus kepada penerima bantuan.

2.Ketentuan Pasal 15 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.BAST,yang memuat: 1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; 2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
b.fotoyvideo/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikandengan memuat yeo-tagging; dan
c.menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember2022 atau paling lambat audited.

(2)Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat geo- tagging.
(3)Dalamhal terdapat sisa dana sarnpai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2022), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BASTBantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sarna sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
(4)Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
(5)PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sete1ah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sarna.
(6)Dalam hal Bantuan Pemerintah berupa Bantuan dalam keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Mouth and Foot Disease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK berupa BASTyang diinput dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bantuan Pemerintah diterima. Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;.
3.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Keuangan;
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8.Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kernenterian Keuangan;
9.Para Pejabat Pimpinan TinggiMadya lingkup Kementerian Pertanian;
10.Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia; dan
11.Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. __..J L YASINLIMPO ~~~&I PERTANIAN INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.