DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
5.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2.Bidang-Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia, indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Pasal 2

(1)Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada:
1. a.di Bidang-Bidang Usaha Tertentu subsektor Peternakan; dan
2. b.memenuhi kriteria dan/atau persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memiliki nilai investasi tinggi atau untuk ekspor;
2. b.memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
3. c.memiliki kandungan lokal yang tinggi.
(3)Ketentuan mengenai budi daya pembiakan sapi potong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tidak termasuk penggemukan sapi potong.
(4)Ketentuan mengenai budi daya sapi perah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang menghasilkan susu.
(5)Bidang-Bidang Usaha Tertentu subsektor Peternakan dan kriteria dan/atau persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG–BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG–BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN No. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK KRITERIA PERSYARATAN

1.Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong 01411 a. Pembibitan sapi potong
1.Nilai investasi indukan/ pejantan/bibit sapi potong minimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar); atau
2.Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan. - No. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK KRITERIA PERSYARATAN

b.Budi daya pembiakan sapi potong
1. 1.Nilai investasi indukan/ pejantan/bibit sapi potong minimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar); atau
2. 2.Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan. Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang yang didukung dengan:
a.data kapasitas kandang;
b.data peternak mitra dan jumlah ternak yang dimitrakan; dan
c.dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. No. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK KRITERIA PERSYARATAN
1. 2.Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah 01412 a. Pembibitan sapi perah
2. 1.Nilai investasi indukan/ pejantan/bibit sapi perah minimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar); atau
3. 2.Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan. -
b.Budi daya sapi perah
1. 1.Nilai investasi indukan/ pejantan/bibit sapi perah minimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar); atau
2. 2.Pemanfaatan input produksi: pakan dan vaksin/obat-obatan produksi dalam negeri minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan.
3. 1.Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang yang didukung dengan:
a.data kapasitas kandang;
b.data peternak mitra dan jumlah ternak yang dimitrakan; dan
c.dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan No. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK KRITERIA PERSYARATAN kesehatan hewan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya; dan
1. 2.Terintegrasi dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510) didukung dengan dokumen perizinan berusaha KBLI 10510 dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510) yang didukung dengan dokumen perjanjian kerja sama. MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…