DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015

Nomor: 12/Permentan/OT.140/3/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian tindakan karantina di tempat pemasukan dengan tatalaksana kepelabuhanan, pelaksanaan tindakan karantina dilakukan di Tempat Pemeriksaan Karantina;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 4661);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut sebagai Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
3.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Tempat Pemeriksaan Karantina yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan yang berada di dalam atau di luar Tempat Penimbunan Sementara.
5.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan.
6.Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhan selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-Undang.
7.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan alat angkut.
8.Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.
9.Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik/Kuasanya adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan.
10.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
11.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tindakan karantina di TPK.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan tindakan karantina di TPK. 4

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Persyaratan TPK dan Tindakan Karantina di pelabuhan utama.

BAB II

PERSYARATAN TPK

Pasal 4

(1)TPK di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang mempunyai fasilitas dermaga paling kurang harus memiliki:
1. a.area penumpukan peti kemas media pembawa;
2. b.plugging (untuk peti kemas berpendingin);
3. c.ruang administrasi dan kelengkapannya;
4. d.fasilitas sistem teknologi informasi; dan
5. e.fasilitas pemeriksaan fisik media pembawa.
(2)TPK di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang tidak mempunyai fasilitas dermaga selain harus memiliki sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
1. a.ruang laboratorium;
2. b.longroom dan coolroom;
3. c.area perlakuan; dan
4. d.area penahanan.
(3)TPK sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 5

(1)Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan karantina oleh Petugas Karantina di tempat pemasukan.
(2)Tindakan karantina terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pemeriksaan kepabeanan.
(3)Jika di tempat pemasukan telah ditetapkan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPK.

Pasal 6

(1)Media pembawa yang tidak dilakukan tindakan karantina di TPK berupa:
1. a.kemasan kayu sebagai pembungkus produk bukan hasil pertanian;
2. b.media pembawa kategori risiko tinggi; atau
3. c.media pembawa dalam bentuk curah di palka kapal (in bulk) atau yang diangkut tidak menggunakan peti kemas.
(2)Ketentuan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5

Pasal 7

(1)Untuk mitigasi risiko Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) terhadap pemasukan media pembawa dan percepatan tindakan karantina di TPK, diperlukan keterangan muatan alat angkut.
(2)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh penanggung jawab alat angkut kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan alat angkut.

Pasal 8

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan keterangan muatan alat angkut secara elektronik pada aplikasi keterangan muatan alat angkut karantina (Quarantine Manifest Information) melalui portal INSW.
(2)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling kurang:
1. a.nama alat angkut;
2. b.kode Harmonized System (kode HS);
3. c.jenis dan jumlah media pembawa;
4. d.negara asal; dan
5. e.nomor peti kemas.
(3)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai Format-1.

Pasal 9

(1)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh Petugas Karantina dilakukan analisis risiko untuk menentukan golongan dan kategori media pembawa.
(2)Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Format-2 dan disampaikan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian di tempat pemasukan.
(3)Golongan dan kategori media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari:
1. a.dilarang pemasukannya; atau
2. b.kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian tindakan karantina di tempat pemasukan dengan tatalaksana kepelabuhanan, pelaksanaan tindakan karantina dilakukan di Tempat Pemeriksaan Karantina;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 4661);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut sebagai Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
3.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Tempat Pemeriksaan Karantina yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan yang berada di dalam atau di luar Tempat Penimbunan Sementara.
5.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan.
6.Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhan selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-Undang.
7.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan alat angkut.
8.Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.
9.Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik/Kuasanya adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan.
10.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
11.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tindakan karantina di TPK.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan tindakan karantina di TPK. 4

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Persyaratan TPK dan Tindakan Karantina di pelabuhan utama.

BAB II

PERSYARATAN TPK

Pasal 4

(1)TPK di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang mempunyai fasilitas dermaga paling kurang harus memiliki:
1. a.area penumpukan peti kemas media pembawa;
2. b.plugging (untuk peti kemas berpendingin);
3. c.ruang administrasi dan kelengkapannya;
4. d.fasilitas sistem teknologi informasi; dan
5. e.fasilitas pemeriksaan fisik media pembawa.
(2)TPK di dalam Tempat Penimbunan Sementara yang tidak mempunyai fasilitas dermaga selain harus memiliki sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
1. a.ruang laboratorium;
2. b.longroom dan coolroom;
3. c.area perlakuan; dan
4. d.area penahanan.
(3)TPK sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 5

(1)Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan karantina oleh Petugas Karantina di tempat pemasukan.
(2)Tindakan karantina terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pemeriksaan kepabeanan.
(3)Jika di tempat pemasukan telah ditetapkan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPK.

Pasal 6

(1)Media pembawa yang tidak dilakukan tindakan karantina di TPK berupa:
1. a.kemasan kayu sebagai pembungkus produk bukan hasil pertanian;
2. b.media pembawa kategori risiko tinggi; atau
3. c.media pembawa dalam bentuk curah di palka kapal (in bulk) atau yang diangkut tidak menggunakan peti kemas.
(2)Ketentuan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5

Pasal 7

(1)Untuk mitigasi risiko Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) terhadap pemasukan media pembawa dan percepatan tindakan karantina di TPK, diperlukan keterangan muatan alat angkut.
(2)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh penanggung jawab alat angkut kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan alat angkut.

Pasal 8

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan keterangan muatan alat angkut secara elektronik pada aplikasi keterangan muatan alat angkut karantina (Quarantine Manifest Information) melalui portal INSW.
(2)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling kurang:
1. a.nama alat angkut;
2. b.kode Harmonized System (kode HS);
3. c.jenis dan jumlah media pembawa;
4. d.negara asal; dan
5. e.nomor peti kemas.
(3)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai Format-1.

Pasal 9

(1)Keterangan muatan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh Petugas Karantina dilakukan analisis risiko untuk menentukan golongan dan kategori media pembawa.
(2)Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Format-2 dan disampaikan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian di tempat pemasukan.
(3)Golongan dan kategori media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari:
1. a.dilarang pemasukannya; atau
2. b.kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi.