DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 Tahun 2018

Nomor: 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, standardisasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum menampung benih varietas lokal, sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2.Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3.Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan Benih.
4.Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan Sertifikat Benih.
5.Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau pemasaran Benih.
6.Benih Varietas Lokal adalah Benih yang diproduksi dari Varietas Lokal.
7.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
8.Varietas Lokal adalah Varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu.
9.Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan mendaftarkan suatu Varietas Lokal untuk kepentingan produksi, sertifikasi dan Peredaran Benih.
10.Benih Inti (Nucleus Seed) yang selanjutnya disebut NS adalah Benih awal yang penyediaanya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan.
11.Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS.
12.Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD.
13.Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP.
14.Benih Pokok-1 (Stock Seed-1) yang selanjutnya disebut BP1 adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi standar mutu kelas BP1.
15.Benih Pokok-2 (Stock Seed-2) yang selanjutnya disebut BP2 adalah keturunan pertama dari BP1 yang memenuhi standar mutu kelas BP2.
16.Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP2, BP1, BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR.
17.Benih Sebar-1 (Extension Seed-1) yang selanjutnya disebut BR1 adalah keturunan pertama dari BR yang memenuhi standar mutu kelas BR1.
18.Benih Sebar-2 (Extension Seed-2) yang selanjutnya disebut BR2 adalah keturunan pertama dari BR1 yang memenuhi standar mutu kelas BR2.
19.Benih Sebar-3 (Extension Seed-3) yang selanjutnya disebut BR3 adalah keturunan pertama dari BR2 yang memenuhi standar mutu kelas BR3.
20.Benih Sebar-4 (Extension Seed-4) yang selanjutnya disebut BR4 adalah keturunan pertama dari BR3 yang memenuhi standar mutu kelas BR4.
21.Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih, yang meliputi BS, BD, dan BP.
22.Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot).
23.Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
24.Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi.
25.Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan.
26.Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi.
27.Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
28.Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi.
29.Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih.
30.Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan/atau kesehatan Benih.
31.Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi Benih.
32.Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih.
33.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan atau hijauan pakan ternak.
34.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan atau hijauan pakan ternak di kabupaten/kota.
35.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin ketersediaan Benih secara berkesinambungan;
2. b.menjamin kebenaran jenis, Varietas, dan mutu Benih yang diproduksi;
3. c.menjamin kesesuaian mutu Benih yang beredar;
4. d.mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna; dan
5. e.memberikan kepastian usaha bagi Produsen dan Pengedar Benih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Produksi Benih;
b.Sertifikasi Benih;
c.Peredaran Benih;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.ketentuan sanksi.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pasal 4

(1)Benih Bina dapat diproduksi melalui Perbanyakan Generatif dan/atau Perbanyakan Vegetatif.
(2)Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
1. a.BS;
2. b.BD;
3. c.BP; dan
4. d.BR.

Pasal 5

Selain klasifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Benih Hibrida yang disetarakan dengan kelas BR.

Pasal 6

(1)Untuk perbanyakan Benih Bina aneka kacang dan umbi dapat dilakukan melalui pola perbanyakan benih ganda pada kelas BP dan kelas BR.
(2)Benih Bina aneka kacang dan umbi kelas BP dan kelas BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
1. a.BP, BP1 dan BP2; dan
2. b.BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4.

Pasal 7

(1)BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diproduksi oleh Pemulia dan di bawah pengawasan institusi pemuliaan.
(2)BD, BP, dan BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, BP1, BP2, BR1, BR2, BR3 dan BR4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diproduksi oleh Produsen Benih.
(3)Dalam memproduksi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prosedur Sertifikasi Benih atau Sistem Standardisasi Nasional.

Pasal 8

(1)Dalam memproduksi Benih Bina, Produsen Benih harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki atau menguasai lahan;
2. b.memiliki atau menguasai sarana pengolahan Benih; dan
3. c.memiliki atau menguasai tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan;
4. d.mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
5. e.memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
6. f.hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)Dalam hal Produsen Benih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen Benih oleh UPTD.
(3)Antar Produsen Benih dapat bekerjasama dalam bentuk kerja sama Produksi dan/atau kerja sama pemasaran Benih Bina dalam bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Produsen Benih Bina mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan keterangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan c, dan keterangan mengenai jenis Benih.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan Produksi Benih Bina, Produsen Benih wajib mendapatkan izin dari Bupati/Wali kota.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Benih atau kuasanya mengajukan permohonan secara daring atau manual kepada Bupati/Wali kota dengan melampirkan:
1. a.fotokopi akta pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
2. b.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.fotokopi surat keterangan akan melaksanakan pengelolaan lingkungan (UKL/UPL);
5. e.fotokopi bukti penguasaan lahan; dan
6. f.Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas dan domisili pemilik;
2. b.data lahan;
3. c.lokasi lahan;
4. d.status kepemilikan lahan;
5. e.jenis tanaman; dan
6. f.rencana produksi.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan UPTD.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, standardisasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum menampung benih varietas lokal, sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2.Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3.Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan Benih.
4.Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan Sertifikat Benih.
5.Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau pemasaran Benih.
6.Benih Varietas Lokal adalah Benih yang diproduksi dari Varietas Lokal.
7.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
8.Varietas Lokal adalah Varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu.
9.Pendaftaran Varietas Lokal adalah serangkaian kegiatan mendaftarkan suatu Varietas Lokal untuk kepentingan produksi, sertifikasi dan Peredaran Benih.
10.Benih Inti (Nucleus Seed) yang selanjutnya disebut NS adalah Benih awal yang penyediaanya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan.
11.Benih Penjenis (Breeder Seed) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS.
12.Benih Dasar (Foundation Seed) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD.
13.Benih Pokok (Stock Seed) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP.
14.Benih Pokok-1 (Stock Seed-1) yang selanjutnya disebut BP1 adalah keturunan pertama dari BP yang memenuhi standar mutu kelas BP1.
15.Benih Pokok-2 (Stock Seed-2) yang selanjutnya disebut BP2 adalah keturunan pertama dari BP1 yang memenuhi standar mutu kelas BP2.
16.Benih Sebar (Extension Seed) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP2, BP1, BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR.
17.Benih Sebar-1 (Extension Seed-1) yang selanjutnya disebut BR1 adalah keturunan pertama dari BR yang memenuhi standar mutu kelas BR1.
18.Benih Sebar-2 (Extension Seed-2) yang selanjutnya disebut BR2 adalah keturunan pertama dari BR1 yang memenuhi standar mutu kelas BR2.
19.Benih Sebar-3 (Extension Seed-3) yang selanjutnya disebut BR3 adalah keturunan pertama dari BR2 yang memenuhi standar mutu kelas BR3.
20.Benih Sebar-4 (Extension Seed-4) yang selanjutnya disebut BR4 adalah keturunan pertama dari BR3 yang memenuhi standar mutu kelas BR4.
21.Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih, yang meliputi BS, BD, dan BP.
22.Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot).
23.Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
24.Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel reproduksi.
25.Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan.
26.Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi.
27.Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
28.Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi.
29.Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih.
30.Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis, dan/atau kesehatan Benih.
31.Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi Benih.
32.Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih.
33.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan atau hijauan pakan ternak.
34.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan atau hijauan pakan ternak di kabupaten/kota.
35.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin ketersediaan Benih secara berkesinambungan;
2. b.menjamin kebenaran jenis, Varietas, dan mutu Benih yang diproduksi;
3. c.menjamin kesesuaian mutu Benih yang beredar;
4. d.mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna; dan
5. e.memberikan kepastian usaha bagi Produsen dan Pengedar Benih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Produksi Benih;
b.Sertifikasi Benih;
c.Peredaran Benih;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.ketentuan sanksi.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pasal 4

(1)Benih Bina dapat diproduksi melalui Perbanyakan Generatif dan/atau Perbanyakan Vegetatif.
(2)Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
1. a.BS;
2. b.BD;
3. c.BP; dan
4. d.BR.

Pasal 5

Selain klasifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Benih Hibrida yang disetarakan dengan kelas BR.

Pasal 6

(1)Untuk perbanyakan Benih Bina aneka kacang dan umbi dapat dilakukan melalui pola perbanyakan benih ganda pada kelas BP dan kelas BR.
(2)Benih Bina aneka kacang dan umbi kelas BP dan kelas BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
1. a.BP, BP1 dan BP2; dan
2. b.BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4.

Pasal 7

(1)BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diproduksi oleh Pemulia dan di bawah pengawasan institusi pemuliaan.
(2)BD, BP, dan BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, BP1, BP2, BR1, BR2, BR3 dan BR4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diproduksi oleh Produsen Benih.
(3)Dalam memproduksi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prosedur Sertifikasi Benih atau Sistem Standardisasi Nasional.

Pasal 8

(1)Dalam memproduksi Benih Bina, Produsen Benih harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki atau menguasai lahan;
2. b.memiliki atau menguasai sarana pengolahan Benih; dan
3. c.memiliki atau menguasai tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan;
4. d.mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
5. e.memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
6. f.hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)Dalam hal Produsen Benih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen Benih oleh UPTD.
(3)Antar Produsen Benih dapat bekerjasama dalam bentuk kerja sama Produksi dan/atau kerja sama pemasaran Benih Bina dalam bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Produsen Benih Bina mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan keterangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan c, dan keterangan mengenai jenis Benih.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan Produksi Benih Bina, Produsen Benih wajib mendapatkan izin dari Bupati/Wali kota.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Benih atau kuasanya mengajukan permohonan secara daring atau manual kepada Bupati/Wali kota dengan melampirkan:
1. a.fotokopi akta pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
2. b.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.fotokopi surat keterangan akan melaksanakan pengelolaan lingkungan (UKL/UPL);
5. e.fotokopi bukti penguasaan lahan; dan
6. f.Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas dan domisili pemilik;
2. b.data lahan;
3. c.lokasi lahan;
4. d.status kepemilikan lahan;
5. e.jenis tanaman; dan
6. f.rencana produksi.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan UPTD.