DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; pembuatan naskah dinas; pengamanan naskah dinas; pejabat penanda tangan naskah dinas; pengendalian naskah dinas; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum tentang kearsipan serta kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);;
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................................................

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatangan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
5.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8.Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
9.Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
10.Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi pengelolaan Arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
11.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
13.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

(1)Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian merupakan acuan dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.
(2)Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas;
2. b.pembuatan Naskah Dinas;
3. c.pengamanan Naskah Dinas;
4. d.pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan
5. e.pengendalian Naskah Dinas.

BAB II

PELAKSANAAN/TEKNIS ...

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi; dan
c.Naskah Dinas khusus.

Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Naskah Dinas pengaturan;
b.Naskah Dinas penetapan; dan
c.Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

(1)Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.peraturan perundang-undangan; dan
2. b.peraturan kebijakan.
(2)Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan teknik dan bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan.
(3)Peraturan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.instruksi;
2. b.surat edaran;
3. c.standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
4. d.pedoman; dan
5. e.petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
(4)Pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tidak termasuk pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf a memuat perintah berupa petunjuk/arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan.
(2)Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya.
(3)Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.konsiderans;
3. c.batang tubuh; dan
4. d.kaki.
(4)Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
1. a.dibubuhi Cap Dinas; dan
2. b.penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor Instruksi, akronim Instruksi “Ins.”, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan Menteri, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 7

(1)Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
(2)Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama.
(3)Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.batang tubuh; dan
3. c.kaki.
(4)Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
1. a.dibubuhi Cap Dinas; dan
2. b.penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor surat edaran, singkatan surat edaran (SE), kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Pasal 8

(1)Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrasi.
(3)Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan susunan dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 9

(1)Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)huruf d memuat acuan yang bersifat umum.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
(3)Susunan dan bentuk pedoman terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.batang tubuh; dan
3. c.kaki.

Pasal 10

(1)Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e memuat tata cara pelaksanaan kegiatan.
(2)Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrasi.
(3)Susunan dan bentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.batang tubuh; dan
3. c.kaki.
(4)Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
1. a.dibubuhi Cap Dinas; dan
2. b.penomoran dilakukan dengan mencantumkan nomor petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dengan menggunakan 2 (dua) digit angka, dan tahun dengan menggunakan 4 (empat) digit angka.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…