DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; MENTER! PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MengingatMenimbang PERATURAN MENTER! PERTANIAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKANASAL HEWAN KE DAN DARI WILAYAHNEGARA REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

BAB I

KETENTUAN UMUM PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN

Pasal 3

(1)Pemasukan BPAH dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha,setelah mendapat Izin Pemasukan dari Menteri. persyaratan Pemasukan; b. persyaratan Pengeluaran; c. tata cara memperoleh Izin Pemasukan dan Izin Pengeluaran; dan d. tindakan karantina, pelaporan, dan pengawasan. 18. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan BPAH dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negen. 19. Tim Penilai Negara Asal yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaianterhadap Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan. 21. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan. 22. Dinas Daerah Provinsi adalah satuan kerja perangkatdaerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan/ atau kesehatan hewan.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 5

(1)Jenis BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)BPAH yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya digunakan untuk pembuatan Pakan unggas, akuatik, dan babi.
(3)Selain jenis BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diberikan Izin Pemasukan sepanjang ( memenuhi persyaratan kesehatan hewan, persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan, dan persyaratan kemasan dan alat angkut.

Pasal 4

BPAH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)terdiri atas: a. BPAH yang berasal dari ruminansia; dan b. BPAHyang berasal dari unggas.
(2)Menteri dalam menerbitkan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)Direktur Jenderal dalam memberikan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memerhatikan saran dan pertimbangan dari pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:a. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpman perusahaan; b. Surat Izin Usaha Perdagangan, Angka Pengenal Impor Umum/ Angka Pengenal Impor Terbatas/ Angka Pengenal Impor Produsen, Tanda Daftar Perusahaan,dan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya; d. rekomendasi dari Dinas Daerah Provinsi yang berlakuuntuk 12 (dua belas) bulan; e. instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan; f. dokumen profil perusahaan ( company profile); g. surat keterangan memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan dan keamanan Pakan dengan melampirkan salinan ijazahdokter hewan yang sudah dilegalisir sesuai dengan Format-1; h. dokumen rencana Pemasukan dan rencana distribusi BPAH untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan Format-2; 1. surat pernyataan bermaterai tidak menggunakan/ mendistribusikan Bahan Pakan asal ruminansia untuk Bahan Pakan ruminansia sesuai dengan Format-3; J. surat pernyataan bermaterai BPAH yang dimasukkan hanya untuk pembuatan Pakan unggas, babi, dan ikan sesuai dengan Format-4; k. surat pernyataan bermaterai bersedia menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan sesuai dengan Format-5; dan 1. surat pernyataan bermaterai bahwa persyaratan administrasi benar dan sah sesuai dengan Format-6. 10

(1)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk BPAH yang berasal dari ruminansia harus: a. berstatus bebas atau tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disesae (FMD);dan b. berstatus negligible BSE risk atau controlled BSE Risk.
(2)Dalam hal BPAH yang berasal dari ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari Negara Asal tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disesae (FMD), harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disesae (FMD).

Pasal 9

Persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. persyaratan Negara Asal; b. persyaratan Unit Usaha Negara Asal; c. persyaratan Transloader Negara Asal; d. persyaratan Eksportir Negara Asal; dan e. persyaratan BPAH. Paragraf 1 Persyaratan Kesehatan Hewan

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:a. persyaratan kesehatan hewan; b. persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan; dan c. persyaratan Kemasan dan alat angkut. Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Pasal 12 Persyaratan Unit Usaha Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus: a. telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal; b. sistem produksi terintegrasi atau kerjasama dengan rumah potong hewan, menggunakan 1 (satu) jalur produksi per spesies (komoditas), dan/ atau antara pengolahan BPAH yang berasal dari ruminansia dengan pengolahan BPAH yang berasal dari unggas melalui proses pembilasan (flushing); c. melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali (traceability); d. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan Pakan atau yang setara sesuai dengan pedoman pembuatan Pakan yang baik ( Good Manufacturing Practices) dan pedoman penanganan Pakan yang baik (Good Handling Practices);

Pasal 11

(1)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk BPAH yang berasal dari unggas harus berstatus bebas atau tertular High Pathogenic Avian Influenza (HPAI).
(2)Dalam hal BPAH yang berasal dari unggas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari negara berstatus tertular High Pathogenic Avian Influenza (HPAI),harus melalui proses inaktivasi virus High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan melakukan pencegahan rekontaminasi virus High Pathogenic Avian Influenza (HPAI).
(3)Dalam hal BPAH yang berasal dari ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari Negara Asal yang berstatus controlled BSE risk, harus tidak mengandung SRM.

Pasal 14

(1)Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal dapat disetujui sebagai Negara Asal Pemasukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Pasal 13 Persyaratan Transloader Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus: a. telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan secara ru tin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal; b. sistem produksi menggunakan 1 (satu) jalur produksi per spesies (komoditas), dan/ a tau antara pengolahan BPAH yang berasal dari ruminansia dengan pengolahan BPAH yang berasal dari unggas melalui proses flushing; c. melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali (traceability); d. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan Pakan atau yang setara sesuai dengan pedoman pembuatan Pakan yang baik ( Good Manufacturing Practices) dan pedoman penanganan Pakan yang baik (Good Handling Practices); e. tidak mengolah BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; f. tidak mengolah BPAH yang berasal dari babi, bangkai, dan/ a tau satwa liar; dan g. hanya menerima dari unit usaha yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. e. tidak mengolah BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; dan f. tidak mengolah BPAH yang berasal dari babi, bangkai, dan/atau satwa liar. lapang/verifikasi (onsite review) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk persetujuan Negara Asal meliputi:a. kelembagaan, kewenangan, dan struktur otoritas veteriner Negara Asal; b. pelaksanaan surveilans penyakit/ pengamatan Penyakit Hewan Menular; c. kemampuan laboratorium diagnostik; d. sistem informasi dan tata cara pelaporan Penyakit Hewan; e. sistem identifikasi ternak dan peternakan (farm); kajian dan review) Pasal 16 (desk dokumen
(1)Kajian b. kajian dokumen (desk review) dan kajian la pang/ verifikasi (onsite review) sis tern penyelenggaraan kesehatan he wan dan jaminan keamanan BPAH.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN

Pasal 3

(1)Pemasukan BPAH dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha,setelah mendapat Izin Pemasukan dari Menteri. persyaratan Pemasukan; b. persyaratan Pengeluaran; c. tata cara memperoleh Izin Pemasukan dan Izin Pengeluaran; dan d. tindakan karantina, pelaporan, dan pengawasan. 18. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan BPAH dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negen. 19. Tim Penilai Negara Asal yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaianterhadap Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan. 21. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan. 22. Dinas Daerah Provinsi adalah satuan kerja perangkatdaerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan/ atau kesehatan hewan.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 5

(1)Jenis BPAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)BPAH yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya digunakan untuk pembuatan Pakan unggas, akuatik, dan babi.
(3)Selain jenis BPAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diberikan Izin Pemasukan sepanjang ( memenuhi persyaratan kesehatan hewan, persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan, dan persyaratan kemasan dan alat angkut.

Pasal 4

BPAH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)terdiri atas: a. BPAH yang berasal dari ruminansia; dan b. BPAHyang berasal dari unggas.
(2)Menteri dalam menerbitkan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)Direktur Jenderal dalam memberikan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memerhatikan saran dan pertimbangan dari pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.

Pasal 7

(1)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk BPAH yang berasal dari ruminansia harus: a. berstatus bebas atau tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disesae (FMD);dan b. berstatus negligible BSE risk atau controlled BSE Risk.
(2)Dalam hal BPAH yang berasal dari ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari Negara Asal tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disesae (FMD), harus melalui proses inaktivasi virus dan dilakukan pencegahan rekontaminasi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disesae (FMD).

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

(1)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk BPAH yang berasal dari unggas harus berstatus bebas atau tertular High Pathogenic Avian Influenza (HPAI).
(2)Dalam hal BPAH yang berasal dari unggas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari negara berstatus tertular High Pathogenic Avian Influenza (HPAI),harus melalui proses inaktivasi virus High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan melakukan pencegahan rekontaminasi virus High Pathogenic Avian Influenza (HPAI).
(3)Dalam hal BPAH yang berasal dari ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari Negara Asal yang berstatus controlled BSE risk, harus tidak mengandung SRM.

Pasal 14

(1)Negara Asal, Unit Usaha Negara Asal, dan Transloader Negara Asal dapat disetujui sebagai Negara Asal Pemasukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Pasal 13 Persyaratan Transloader Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus: a. telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal, dan secara ru tin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal; b. sistem produksi menggunakan 1 (satu) jalur produksi per spesies (komoditas), dan/ a tau antara pengolahan BPAH yang berasal dari ruminansia dengan pengolahan BPAH yang berasal dari unggas melalui proses flushing; c. melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali (traceability); d. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan Pakan atau yang setara sesuai dengan pedoman pembuatan Pakan yang baik ( Good Manufacturing Practices) dan pedoman penanganan Pakan yang baik (Good Handling Practices); e. tidak mengolah BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; f. tidak mengolah BPAH yang berasal dari babi, bangkai, dan/ a tau satwa liar; dan g. hanya menerima dari unit usaha yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. e. tidak mengolah BPAH yang hewannya berasal dari negara lain; dan f. tidak mengolah BPAH yang berasal dari babi, bangkai, dan/atau satwa liar. lapang/verifikasi (onsite review) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk persetujuan Negara Asal meliputi:a. kelembagaan, kewenangan, dan struktur otoritas veteriner Negara Asal; b. pelaksanaan surveilans penyakit/ pengamatan Penyakit Hewan Menular; c. kemampuan laboratorium diagnostik; d. sistem informasi dan tata cara pelaporan Penyakit Hewan; e. sistem identifikasi ternak dan peternakan (farm); kajian dan review) Pasal 16 (desk dokumen
(1)Kajian b. kajian dokumen (desk review) dan kajian la pang/ verifikasi (onsite review) sis tern penyelenggaraan kesehatan he wan dan jaminan keamanan BPAH.