DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID 19) menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula pasir;
c.bahwa saat ini terdapat pengaturan mengenai penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia gula kristal mentah dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia gula kristal putih secara wajib yang apabila diterapkan dapat mempengaruhi keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula pasir di masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penghentian Sementara Pemberlakuan Standar Nasional www.peraturan.go.id 2020, No. 325 Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih Secara Wajib; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL MENTAH DAN GULA KRISTAL PUTIH SECARA WAJIB.

Pasal 1

(1)Pengaturan mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih diatur dalam:
1. a.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/ KB.410/1/2003 tentang Penerapan secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001); dan
2. b.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula www.peraturan.go.id 2020, No. 325 Kristal Putih secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851).
(2)Dengan Peraturan Menteri ini Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sampai dengan keadaan darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID 19) telah selesai.
(3)Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin ketersediaan gula pasir bagi kebutuhan masyarakat.
(4)Selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasokan gula dikelola dan diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam hal keadaan darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID 19) telah selesai, Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih diberlakukan kembali secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 325 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 MENTERI PERTANIAN ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID 19) menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula pasir;
c.bahwa saat ini terdapat pengaturan mengenai penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia gula kristal mentah dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia gula kristal putih secara wajib yang apabila diterapkan dapat mempengaruhi keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula pasir di masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL MENTAH DAN GULA KRISTAL PUTIH SECARA WAJIB.

Pasal 1

(1)Pengaturan mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih diatur dalam:
1. a.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/ KB.410/1/2003 tentang Penerapan secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001); dan
2. b.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula www.peraturan.go.id 2020, No. 325 Kristal Putih secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851).
(2)Dengan Peraturan Menteri ini Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sampai dengan keadaan darurat bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID 19) telah selesai.
(3)Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin ketersediaan gula pasir bagi kebutuhan masyarakat.
(4)Selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasokan gula dikelola dan diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.