DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2021, No.427

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, terdiri atas:

a.Kelompok Pelayanan Pengujian;
b.Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode;
c.Subkelompok Program dan Evaluasi;
d.Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
e.Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara. 2021, No.427

Pasal 2

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis pengujian dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 3

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Hewan; dan
b.Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan.

Pasal 4

(1)Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan hewani, serta pengelolaan hasil koleksi karantina hewan.
(2)Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan nabati, serta pengelolaan hasil koleksi karantina tumbuhan.

Pasal 5

Kelompok Pengendalian Mutu Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem menajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. 2021, No.427

Pasal 6

Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan; dan
b.Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

(1)Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan, serta keamanan hayati.
(2)Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina tumbuhan, serta keamanan hayati.

Pasal 8

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha. 2021, No.427

Pasal 10

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, terdiri atas:

a.Kelompok Pelayanan Pengujian;
b.Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode;
c.Subkelompok Program dan Evaluasi;
d.Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
e.Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara. 2021, No.427

Pasal 2

Pasal 3

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Hewan; dan
b.Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan.

Pasal 4

(1)Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan hewani, serta pengelolaan hasil koleksi karantina hewan.
(2)Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan nabati, serta pengelolaan hasil koleksi karantina tumbuhan.

Pasal 5

Pasal 6

Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan; dan
b.Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

(1)Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan, serta keamanan hayati.
(2)Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina tumbuhan, serta keamanan hayati.

Pasal 8

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha. 2021, No.427

Pasal 10

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.