DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perjanjian kerja sama pembelian TBS, penetapan harga pembelian TBS, tata cara pembelian TBS, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan mekanisme penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra, memberikan perlindungan kepada pekebun mitra memperoleh harga yang saling menguntungkan, menghindari persaingan usaha tidak sehat, serta mendukung usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit termasuk buah yang telah lepas dari tandan yang dihasilkan oleh Pekebun dengan kriteria kematangan tertentu dan sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam harus diterima pabrik pengolahan kelapa sawit.
2.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
3.Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik untuk mengolah TBS menjadi minyak kasar, inti sawit dan produk samping lainnya, baik yang terintegrasi dengan kebun maupun tanpa kebun.
4.Pekebun Mitra adalah Pekebun yang tergabung dalam kelembagaan pekebun yang melakukan kemitraan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PKS.
5.Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
6.Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
7.Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah yang merupakan hasil pengolahan TBS.
8.Inti Sawit (Palm Kernel) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit sebagai hasil pengolahan TBS.
9.Cangkang Kelapa Sawit (Palm Kernel Shell) yang selanjutnya disebut Cangkang adalah bagian dari buah sawit yang terletak antara daging buah dan Inti Sawit.
10.Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
11.Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
12.Nilai Cangkang adalah sisa Cangkang yang dihitung sebagai nilai tambah bagi pendapatan Pekebun Mitra.
13.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perkebunan.
15.Menteri adalah Menteri Pertanian.

BAB II

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN TBS

Pasal 2

PKS membeli TBS produksi Pekebun Mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 3

(1)Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Pekebun plasma; dan
2. b.Pekebun swadaya.
(2)Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perjanjian kerja sama dengan PKS meliputi penyediaan benih, pendampingan teknis, penyuluhan, panen, dan pembelian TBS.
(3)Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b melakukan perjanjian kemitraan dengan PKS paling kurang meliputi pembelian TBS.

Pasal 4

Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)harus memiliki dokumen penguasaan tanah meliputi:
1. a.sertifikat hak milik;
2. b.surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; atau
3. c.dasar penguasaan atas tanah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 5

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:

a.identitas para pihak;
b.hak dan kewajiban;
c.kondisi kebun, meliputi:
1. 1.tingkat pemeliharaan;
2. 2.persentase tenera;
3. 3.persentase dura; dan
4. 4.hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK;
d.jangka waktu kerja sama, paling kurang:
1. 1.1 (satu) siklus tanam, bagi Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau
2. 2.2 (dua) tahun, bagi Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b;
e.syarat penerimaan buah di PKS; dan
f.sanksi.

Pasal 6

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.hak Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra berhak atas:
1. 1.jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan; dan
2. 2.pembayaran TBS dari PKS sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi, dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati;
b.hak PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS berhak:
1. 1.mendapatkan pasokan TBS dari seluruh hasil produksi Pekebun Mitra sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS; dan
2. 2.menolak TBS yang dikirim oleh pihak Pekebun Mitra dalam hal TBS tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS atau menerima TBS yang tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS melalui mekanisme pengenaan denda berupa pemotongan berat terhadap TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
c.kewajiban Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra wajib:
1. 1.menjual TBS kepada PKS mitra, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati; dan
2. 2.tidak menjual TBS hasil kebunnya selain kepada PKS mitra; dan
d.kewajiban PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS wajib:
1. 1.membeli TBS dari Pekebun Mitra perjanjian kerja sama, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati;
2. 2.membayar Pekebun Mitra kerja sama melalui Kelembagaan Pekebun; dan
3. 3.tidak membeli TBS hasil kebun dari Pekebun Mitra lain yang telah terikat perjanjian kerja sama dengan PKS lain.

Pasal 7

(1)Hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 mengacu pada:
1. a.rendemen tabel CPO dan PK provinsi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2); dan
2. b.Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angka realisasi pengelolaan kebun Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya berdasarkan praktek perkebunan yang baik, berupa:
1. a.rendemen tabel CPO tenera yang terkoreksi 90% (sembilan puluh persen);
2. b.Rendemen CPO dura yang didasarkan pada rendemen tabel CPO tenera provinsi yang terkoreksi 81% (delapan puluh satu persen); dan
3. c.Rendemen PK tenera dan dura yang didasarkan pada Rendemen PK tenera provinsi yang terkoreksi 110% (seratus sepuluh persen).
(3)Rendemen CPO dan PK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Apabila hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, dapat dilakukan adendum atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa penggantian Rendemen CPO dan Rendemen PK berdasarkan faktor koreksi menjadi berdasarkan hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK.

Pasal 8

(1)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diketahui oleh:
1. a.bupati/wali kota untuk lahan budi daya objek perjanjian kerja sama dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
2. b.gubernur untuk lahan budi daya objek perjanjian kerja sama lintas kabupaten/kota;
(2)Dalam hal lahan budi daya objek perjanjian kerja sama terletak pada wilayah lintas provinsi, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh masing-masing gubernur.
(3)Gubernur atau bupati/wali kota dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 9

(1)Harga pembelian TBS Pekebun Mitra ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, berdasarkan hasil penghitungan:
1. a.Indeks “K”;
2. b.Rendemen CPO dan Rendemen PK; dan
3. c.harga penjualan CPO dan PK.
(2)Harga pembelian TBS Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS.

Pasal 10

(1)Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Dinas provinsi dan kabupaten/kota;
2. b.PKS dan/atau asosiası pengusaha kelapa sawit; dan
3. c.Kelembagaan Pekebun dan/atau asosiasi pekebun kelapa sawit.
(2)Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
(3)Tim penetapan harga pembelian TBS pada ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang penetapan harga pembelian TBS sebelum melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN TBS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN TBS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018