DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2020, No.387

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN. 2020, No.387

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2.Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
3.Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit Ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
4.Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
5.Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
6.Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 2020, No.387 adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
10.Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
11.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
12.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14.Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
15.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kordinasi penanaman modal.
16.Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi 2020, No.387 persyaratan teknis.
17.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.
18.Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis usaha dan skala usaha tertentu;
b.tata cara Perizinan Berusaha; dan
c.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERTENTU

Pasal 3

(1)Jenis usaha peternakan terdiri atas:
1. a.usaha Budi Daya; dan
2. b.usaha Pembibitan.
(2)Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
1. a.Peternak;
2. b.Perusahaan Peternakan; dan
3. c.Pihak Tertentu.
(3)Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Peternak;
2. b.Perusahaan Peternakan;
3. c.pemerintah pusat; dan
4. d.pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 2020, No.387

Pasal 4

(1)Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Ternak ruminansia; dan
2. b.Ternak nonruminansia.
(2)Usaha Budi Daya Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa.
(3)Usaha Budi Daya Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 5

(1)Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Ternak ruminansia; dan
2. b.Ternak nonruminansia.
(2)Usaha Pembibitan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
(3)Usaha Pembibitan Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

Pasal 6

Jenis usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 7

(1)Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu; dan 2020, No.387
2. b.jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu.
(2)Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
1. a.skala usaha mikro; dan
2. b.skala usaha kecil.
(3)Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
1. a.skala usaha menengah; dan
2. b.skala usaha besar.

Pasal 8

(1)Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 9

(1)Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi Daya:
1. a.skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
2. b.skala usaha kecil, harus memiliki STD.
(2)Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi Daya:
1. a.skala usaha menengah; atau
2. b.skala usaha besar, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. 2020, No.387
(3)Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi Daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3)wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1)Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
(2)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2020, No.387

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN. 2020, No.387

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2.Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
3.Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit Ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
4.Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
5.Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
6.Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 2020, No.387 adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
10.Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
11.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
12.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14.Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
15.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kordinasi penanaman modal.
16.Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi 2020, No.387 persyaratan teknis.
17.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.
18.Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis usaha dan skala usaha tertentu;
b.tata cara Perizinan Berusaha; dan
c.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

JENIS USAHA DAN SKALA USAHA TERTENTU

Pasal 3

(1)Jenis usaha peternakan terdiri atas:
1. a.usaha Budi Daya; dan
2. b.usaha Pembibitan.
(2)Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
1. a.Peternak;
2. b.Perusahaan Peternakan; dan
3. c.Pihak Tertentu.
(3)Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Peternak;
2. b.Perusahaan Peternakan;
3. c.pemerintah pusat; dan
4. d.pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 2020, No.387

Pasal 4

(1)Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Ternak ruminansia; dan
2. b.Ternak nonruminansia.
(2)Usaha Budi Daya Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa.
(3)Usaha Budi Daya Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 5

(1)Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Ternak ruminansia; dan
2. b.Ternak nonruminansia.
(2)Usaha Pembibitan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
(3)Usaha Pembibitan Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

Pasal 6

Jenis usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 7

(1)Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu; dan 2020, No.387
2. b.jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu.
(2)Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
1. a.skala usaha mikro; dan
2. b.skala usaha kecil.
(3)Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
1. a.skala usaha menengah; dan
2. b.skala usaha besar.

Pasal 8

(1)Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 9

(1)Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi Daya:
1. a.skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
2. b.skala usaha kecil, harus memiliki STD.
(2)Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi Daya:
1. a.skala usaha menengah; atau
2. b.skala usaha besar, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. 2020, No.387
(3)Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi Daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3)wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1)Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
(2)Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.