DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Program Pengelolaan Hasil Pertanian; MENTER! PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MengingatMenimbang PERATURAN MENTER! PERTANIAN NOMOR 15 TAh1JN 2019TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN MENTERI PERTANIAN REPlJBUK INDONESIA 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5350); 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); . 16. Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 17. Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 18. Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pengelolaan Hasil Pertanian yang selanjutnya disebut PROHATI adalah program bantuan pemerintah dalam pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan untuk memastikan pasokan, ketersediaan, dan distribusi hasil pertanian serta meningkatkan kepastian usaha pertanian. 2. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang. 3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ a tau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PROHATI.
(2)Peraturan Menteri mi bertujuan meningkatkan kepastian usaha pertanian dan jaminan pemasaran hasil pertanian melalui pembinaan dan pengembangan pengelolaan produksi, ketersediaan, dan distribusi hasil pertanian. 4. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 5. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 6. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 7. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/ atau pangan.

Pasal 7

( 1) Poktan, Gapoktan, dan lembaga masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

harus: Bagian Kedua Syarat Penerima Bantuan

Pasal 6

Penerima bantuan PROHATImeliputi: a. Poktan; b. Gapoktan; atau c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Bagian Kesatu Penerima Bantuan 5 Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

BAB III

PENERIMA BANTUAN DAN TATACARA PENYALURAN Pasal

Pasal 4

dilaksanakan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau c. pendistribusian dan pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 4

Dalam rangka menjamin kepastian usaha pertanian dan untuk memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada penerima bantuan yang melaksanakan Usaha Tani diselenggarakan Bantuan Pemerintah.BAB II PERSYARATAN KEGIATAN

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan PROHATI dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis. yang mengatur merigenai Bantuan Pemerin tah. perundang- peraturan ketentuan berdasarkan Pasal 8
(1)Pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk PROHATI dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana Bantuan Pemerintah PROHATI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah PROHATI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Pemerintah atau menjadi Poktan, Gapoktan atau lembaga andalan.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Poktan, Gapoktan, dan lembaga masyarakat penerima bantuan bersedia menggunakan Bantuan Pemerintah dalam hal ketersediaan pasokan berlebih atau kurang, sesuai perjanjian kerja sama. Bantuan menenma pernah c. diutamakan a. terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota; b. terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian; dan Pasal 12
(1)Pembinaan pelaksanaan PROHATI dilakukan oleh Direktur Jenderal komoditas lingkup Kementerian Pertanian dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan serta dibantu oleh Tim Pembina. BABV PEMBINAAN,PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN Pasal 11 Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam PROHATIberkewajiban dalam:a. penyiapan dan pengusulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan; dan c. penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pasal 10 Tim Teknis Pusat dalam PROHATIberkewajiban dalam: a. penyiapan petunjuk teknis; b. verifikasi usulan calon penerima bantuan dari Tim Teknis Kabupaten/ Kota; c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan PROHATI; dan d. penyiapan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
(2)Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Tim Pusat dan Tim Kabupaten/Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN undangan

Pasal 16

(1)Pemantauan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap produksi, ketersediaan, dan distribusi hasil pertanian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output PROHATl. 15 Pengawasan PROHATIdilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat. Pasal 14 Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk PROHATI di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal

Pasal 13

(1)Pengendalian kegiatan PROHATI dilakukan oleh KPA dan PPK.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan dan diatur oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penggalangan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 19

(1)Petunjuk teknis PROHATI ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencantumkan:a. persyaratan calon penerima bantuan; dan b. persyaratan dan tata cara pembelian secara langsung; penampungan hasil Usaha Tani; serta pendistribusian dan pemberian fasilitas akses pasar. 18 Pendanaan untuk PROHATI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. 17 Direktur Jenderal/Kepala Badan, Tim Pembina, Tim Teknis, dan pelaksana kegiatan menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 9. Gubernur Provinsi Pelaksana PROHATI; 10. Bupati/Wali kota Pelaksana PROHATI; dan 11. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian. Bad an Nasional/ Kepala Pembangunan Perencanaan MenteriMenteri Keuangan;Menteri Dalam Negeri; 3.4.5.Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; MENTER! PERTANIANDitetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2019 Pasal 20 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PROHATI.
(2)Peraturan Menteri mi bertujuan meningkatkan kepastian usaha pertanian dan jaminan pemasaran hasil pertanian melalui pembinaan dan pengembangan pengelolaan produksi, ketersediaan, dan distribusi hasil pertanian. 4. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 5. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 6. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. 7. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/ atau pangan.

Pasal 7

( 1) Poktan, Gapoktan, dan lembaga masyarakat penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

harus: Bagian Kedua Syarat Penerima Bantuan

Pasal 6

Penerima bantuan PROHATImeliputi: a. Poktan; b. Gapoktan; atau c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Bagian Kesatu Penerima Bantuan 5 Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

BAB III

PENERIMA BANTUAN DAN TATACARA PENYALURAN Pasal

Pasal 4

dilaksanakan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau c. pendistribusian dan pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 4

Pasal 9

(1)Dalam pengelolaan PROHATI dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis. yang mengatur merigenai Bantuan Pemerin tah. perundang- peraturan ketentuan berdasarkan Pasal 8
(1)Pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk PROHATI dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana Bantuan Pemerintah PROHATI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah PROHATI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Pemerintah atau menjadi Poktan, Gapoktan atau lembaga andalan.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Poktan, Gapoktan, dan lembaga masyarakat penerima bantuan bersedia menggunakan Bantuan Pemerintah dalam hal ketersediaan pasokan berlebih atau kurang, sesuai perjanjian kerja sama. Bantuan menenma pernah c. diutamakan a. terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota; b. terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian; dan Pasal 12
(1)Pembinaan pelaksanaan PROHATI dilakukan oleh Direktur Jenderal komoditas lingkup Kementerian Pertanian dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan serta dibantu oleh Tim Pembina. BABV PEMBINAAN,PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN Pasal 11 Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam PROHATIberkewajiban dalam:a. penyiapan dan pengusulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. verifikasi laporan pertanggungjawaban bantuan; dan c. penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pasal 10 Tim Teknis Pusat dalam PROHATIberkewajiban dalam: a. penyiapan petunjuk teknis; b. verifikasi usulan calon penerima bantuan dari Tim Teknis Kabupaten/ Kota; c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan PROHATI; dan d. penyiapan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
(2)Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Tim Pusat dan Tim Kabupaten/Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN undangan

Pasal 16

(1)Pemantauan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap produksi, ketersediaan, dan distribusi hasil pertanian untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output PROHATl. 15 Pengawasan PROHATIdilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat. Pasal 14 Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk PROHATI di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal

Pasal 13

(1)Pengendalian kegiatan PROHATI dilakukan oleh KPA dan PPK.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direncanakan dan diatur oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penggalangan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 19

(1)Petunjuk teknis PROHATI ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencantumkan:a. persyaratan calon penerima bantuan; dan b. persyaratan dan tata cara pembelian secara langsung; penampungan hasil Usaha Tani; serta pendistribusian dan pemberian fasilitas akses pasar. 18 Pendanaan untuk PROHATI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. 17 Direktur Jenderal/Kepala Badan, Tim Pembina, Tim Teknis, dan pelaksana kegiatan menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 9. Gubernur Provinsi Pelaksana PROHATI; 10. Bupati/Wali kota Pelaksana PROHATI; dan 11. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian. Bad an Nasional/ Kepala Pembangunan Perencanaan MenteriMenteri Keuangan;Menteri Dalam Negeri; 3.4.5.Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; MENTER! PERTANIANDitetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2019 Pasal 20 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.