DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017

Nomor: 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa Produk Hortikultura memiliki nilai ekonomis dan strategis yang mempengaruhi inflasi sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
c.bahwa untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura dalam negeri dan memberdayakan petani, peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan Produk Hortikultura perlu ditingkatkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3.Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5.Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
7.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.
9.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
10.Kepala Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
11.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
b.memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
c.mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan penerbitan RIPH;
b.tata cara penerbitan RIPH;
c.kewajiban Pelaku Usaha; dan
d.ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Pasal 4

(1)RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
1. a.segar untuk konsumsi;
2. b.segar untuk bahan baku industri; dan
3. c.olahan.
(2)Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)RIPH harus mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri.
(2)Selain mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RIPH harus mendorong produksi dalam negeri.

Pasal 6

(1)Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu.
(2)Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal dalam menetapkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri.
(2)Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura.
(3)Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.
(4)Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha.
(2)Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

(1)Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.

Pasal 10

(1)RIPH diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
(3)Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa Produk Hortikultura memiliki nilai ekonomis dan strategis yang mempengaruhi inflasi sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
c.bahwa untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura dalam negeri dan memberdayakan petani, peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan Produk Hortikultura perlu ditingkatkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/ 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3.Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5.Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
7.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.
9.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
10.Kepala Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
11.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
b.memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
c.mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan penerbitan RIPH;
b.tata cara penerbitan RIPH;
c.kewajiban Pelaku Usaha; dan
d.ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Pasal 4

(1)RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
1. a.segar untuk konsumsi;
2. b.segar untuk bahan baku industri; dan
3. c.olahan.
(2)Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)RIPH harus mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri.
(2)Selain mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RIPH harus mendorong produksi dalam negeri.

Pasal 6

(1)Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu.
(2)Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal dalam menetapkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri.
(2)Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura.
(3)Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.
(4)Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha.
(2)Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

(1)Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.

Pasal 10

(1)RIPH diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
(3)Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.