DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/PK.440/5/2016 Tahun 2016

Nomor: 16/Permentan/PK.440/5/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan daging dan menambah populasi serta untuk mempercepat pelayanan pemasukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum.
2.Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
3.Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
4.Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam.
5.Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara
7.Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Ternak Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus.
8.Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
9.Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar.
10.Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
12.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
13.Pelaku Usaha adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas:

a.Bakalan;
b.Indukan; dan
c.Jantan Produktif.

Pasal 3

(1)Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan Pelaku Usaha.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

a.administrasi;
b.teknis kesehatan hewan; dan
c.spesifikasi ternak ruminansia besar.

Pasal 5

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha;
4. d.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan;
5. e.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
6. f.rekomendasi Dinas;
7. g.surat keterangan domisili perusahaan;
8. h.Angka Pengenal Impor (API);
9. i.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan;
10. j.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
11. k.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan berikutnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.rekomendasi Dinas;
3. c.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan;
4. d.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
5. e.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif pertama kali meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha;
4. d.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan;
5. e.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
6. f.rekomendasi Dinas;
7. g.surat keterangan domisili perusahaan;
8. h.Angka Pengenal Impor (API);
9. i.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan
10. j.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif berikutnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.rekomendasi Dinas;
3. c.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan
4. d.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 7

Dalam hal rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf f, dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, harus disertai dengan rekomendasi Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 8

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari persyaratan:

a.Negara Asal;
b.Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis; dan
c.Ternak Ruminansia Besar.

Pasal 9

(1)Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang akan melakukan Pemasukan harus ditetapkan oleh Menteri.
(2)Negara Asal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peste des Petit Ruminant yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE);
2. b.berstatus negligible atau controlled BSE risk yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); dan
3. c.melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.
(3)Negara Asal yang berstatus controlled BSE risk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak ditemukan kasus BSE selama 7 (tujuh) tahun terakhir;
2. b.melakukan surveilans BSE selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE);
3. c.tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia; dan
4. d.melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE).

Pasal 10

Persyaratan Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus:

a.berasal dari Negara Asal yang telah ditetapkan oleh Menteri;
b.tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
c.terdaftar sebagai Farm atau Registered Premises/ Approved Premises atau nama lain yang sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner Negara Asal;
d.menerapkan biosecurity;
e.tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia;
f.tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan;
g.menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan
h.menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (good farming practice).

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan daging dan menambah populasi serta untuk mempercepat pelayanan pemasukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ternak Ruminansia Besar adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum.
2.Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
3.Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
4.Jantan Produktif adalah jantan bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat serta digunakan untuk kawin alam.
5.Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia Besar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6.Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah Negara
7.Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut Farm adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Ternak Ruminansia Besar secara teratur dan terus menerus.
8.Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara Ternak Ruminansia Besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
9.Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan Pemasukan Ternak Ruminansia Besar.
10.Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
12.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
13.Pelaku Usaha adalah Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 2

Ternak Ruminansia Besar terdiri atas:

a.Bakalan;
b.Indukan; dan
c.Jantan Produktif.

Pasal 3

(1)Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan Pelaku Usaha.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Pemasukan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

a.administrasi;
b.teknis kesehatan hewan; dan
c.spesifikasi ternak ruminansia besar.

Pasal 5

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan pertama kali meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha;
4. d.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan;
5. e.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
6. f.rekomendasi Dinas;
7. g.surat keterangan domisili perusahaan;
8. h.Angka Pengenal Impor (API);
9. i.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan;
10. j.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
11. k.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Bakalan berikutnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.rekomendasi Dinas;
3. c.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan;
4. d.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
5. e.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif pertama kali meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha;
4. d.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan;
5. e.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
6. f.rekomendasi Dinas;
7. g.surat keterangan domisili perusahaan;
8. h.Angka Pengenal Impor (API);
9. i.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan
10. j.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Pemasukan Indukan dan Jantan Produktif berikutnya meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.rekomendasi Dinas;
3. c.surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan perusahaan; dan
4. d.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 7

Pasal 8

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari persyaratan:

a.Negara Asal;
b.Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis; dan
c.Ternak Ruminansia Besar.

Pasal 9

(1)Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yang akan melakukan Pemasukan harus ditetapkan oleh Menteri.
(2)Negara Asal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, Peste des Petit Ruminant yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE);
2. b.berstatus negligible atau controlled BSE risk yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); dan
3. c.melaksanakan program monitoring dan surveilans residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.
(3)Negara Asal yang berstatus controlled BSE risk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak ditemukan kasus BSE selama 7 (tujuh) tahun terakhir;
2. b.melakukan surveilans BSE selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE);
3. c.tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia; dan
4. d.melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE).

Pasal 10

Persyaratan Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus:

a.berasal dari Negara Asal yang telah ditetapkan oleh Menteri;
b.tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
c.terdaftar sebagai Farm atau Registered Premises/ Approved Premises atau nama lain yang sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner Negara Asal;
d.menerapkan biosecurity;
e.tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia;
f.tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati withholding periods antibiotik dan hormon pertumbuhan;
g.menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan
h.menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (good farming practice).