DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan terbatasnya aktivitas sosial sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
b.bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mengurangi interaksi sosial, diperlukan dukungan distribusi langsung ke masyarakat melalui anjungan tunai mandiri beras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Penyaluran Beras Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Anjungan Tonai Mandiri Beras; ( (

1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/ PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497); Memerhatikan ( Menetapkan (
10.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat 8encana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
1.lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 2. Refocussing Pengadaan Kegiatan, Realokasi Barang dan Jasa Anggaran, serta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); MEMUTUSKAN: PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BERAS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19) MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BERAS.

Pasal 1

(1)Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19), dilakukan penyediaan beras.
(2)Masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang berpenghasilan harian dan tidak mendapatkan penghasilan akibat dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 2

( 1) Penyediaan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (

(2)Penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berasal dari peran serta masyarakat yang dikoordinasikan Direktorat J enderal Tanaman Pangan.

Pasal 3

(1)Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disalurkan melalui Anjungan Tonai Mandiri Beras (ATM Beras).
(2)ATM Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mesin yang di desain khusus untuk mengambil beras secara otomatis menggunakan kartu ATM Beras.
(3)ATM Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada markas Komando Distrik Militer (Kodim).

Pasal 4

ATM Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan , dan dilakukan pemeliharaan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 5

(1)Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ( merupakan jenis beras medium dan/ atau premium.
(2)Beras medium dan/ atau premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pendataan.
(2)Data masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Camat. ( (
(3)Hasil pendataan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Komandan Distrik Militer (Dandim).

Pasal 7

(1)Penyediaan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan 2 (dua) bulan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(2)Penyediaan ayat (1) beras sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

(1)
(2)Pelaksanaan

Pasal 9

penyediaan dan dilakukan pengawasan oleh Tanaman Pangan. penyaluran beras Direktur Jenderal Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim. Pasa 10 Petunjuk Pelaksanaan mengenai penyediaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. ( (

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 April 2020. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020 MENTER! PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI); Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; Gubernur Provinsi Jawa Barat; Bupati/Wali kota lingkup Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan; Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan Para Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian. (

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan terbatasnya aktivitas sosial sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
b.bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mengurangi interaksi sosial, diperlukan dukungan distribusi langsung ke masyarakat melalui anjungan tunai mandiri beras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Penyaluran Beras Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Anjungan Tonai Mandiri Beras; ( (

1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/ PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497); Memerhatikan ( Menetapkan (
10.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat 8encana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
1.lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 2. Refocussing Pengadaan Kegiatan, Realokasi Barang dan Jasa Anggaran, serta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); MEMUTUSKAN: PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BERAS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19) MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BERAS.

Pasal 1

(1)Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19), dilakukan penyediaan beras.
(2)Masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang berpenghasilan harian dan tidak mendapatkan penghasilan akibat dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 2

( 1) Penyediaan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (

(2)Penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berasal dari peran serta masyarakat yang dikoordinasikan Direktorat J enderal Tanaman Pangan.

Pasal 3

(1)Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disalurkan melalui Anjungan Tonai Mandiri Beras (ATM Beras).
(2)ATM Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mesin yang di desain khusus untuk mengambil beras secara otomatis menggunakan kartu ATM Beras.
(3)ATM Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada markas Komando Distrik Militer (Kodim).

Pasal 4

ATM Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan , dan dilakukan pemeliharaan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 5

(1)Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ( merupakan jenis beras medium dan/ atau premium.
(2)Beras medium dan/ atau premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pendataan.
(2)Data masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Camat. ( (
(3)Hasil pendataan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Komandan Distrik Militer (Dandim).

Pasal 7

(1)Penyediaan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan 2 (dua) bulan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(2)Penyediaan ayat (1) beras sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

(1)
(2)Pelaksanaan