DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 850);
3.Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 2019, No.365 Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana Pegawai tersebut bekerja.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 2019, No.365
6.Jam Kerja adalah jam kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.
7.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8.Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
9.Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi dalam unit organisasi Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
10.Alasan Kedinasan adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan keputusan, surat perintah tugas, dan/atau disposisi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11.Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah kegiatan mengevaluasi data pemangku jabatan dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan berdasarkan data dukung yang benar dan lengkap.
12.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
13.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
14.Pakaian Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna dan atributnya ditentukan, serta wajib dipakai oleh PNS di Lingkungan Kementerian Pertanian. 2019, No.365

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian setiap bulannya.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Menteri diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai, termasuk:

a.calon PNS;
b.Pegawai yang melaksanakan pelatihan;
c.Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
d.Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara; dan
e.Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau menjalani proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2019, No.365
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
e.Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian;
f.Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
g.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h.Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
i.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

(1)Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai. 2019, No.365
(3)Aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja.

Pasal 7

(1)Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk keputusan.
(2)Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan dan Rekonsiliasi.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Calon PNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dan/atau diberhentikan dari Jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar disetarakan ke dalam Jabatan pelaksana, dengan Kelas Jabatan sebagai berikut: 2019, No.365
1. a.Kelas Jabatan 7 untuk Tugas Belajar S3;
2. b.Kelas Jabatan 6 untuk Tugas Belajar S2;
3. c.Kelas Jabatan 5 untuk Tugas Belajar S1 atau D-IV; dan
4. d.Kelas Jabatan 4 untuk Tugas Belajar D-III, D-II, atau D-I.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai tanggal diberlakukannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada unit kerja eselon II/Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai dengan Jabatan pelaksana diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh);
2. b.Pegawai dengan Jabatan Fungsional yang belum diangkat kembali dalam Jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh); dan
3. c.Pejabat fungsional yang telah diangkat kembali dalam Jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang bersangkutan dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. 2019, No.365
(2)Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang bersangkutan, maka yang diberikan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
1. a.melakukan pelanggaran Jam Kerja;
2. b.dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.tidak mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit setiap tahun untuk dinilai;
4. d.tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
6. f.tidak mengikuti upacara bendera/apel sesuai dengan ketentuan di lingkungan unit kerjanya; dan/atau
7. g.tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja;
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan aspek capaian kinerja, dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja bulanan Pegawai.
(4)Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Kinerja diberlakukan pengurangan terlebih dahulu dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. 2019, No.365

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 850);
3.Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 2019, No.365 Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana Pegawai tersebut bekerja.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 2019, No.365
6.Jam Kerja adalah jam kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.
7.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8.Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
9.Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi dalam unit organisasi Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
10.Alasan Kedinasan adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan keputusan, surat perintah tugas, dan/atau disposisi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11.Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah kegiatan mengevaluasi data pemangku jabatan dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan berdasarkan data dukung yang benar dan lengkap.
12.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
13.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
14.Pakaian Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna dan atributnya ditentukan, serta wajib dipakai oleh PNS di Lingkungan Kementerian Pertanian. 2019, No.365

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian setiap bulannya.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Menteri diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai, termasuk:

a.calon PNS;
b.Pegawai yang melaksanakan pelatihan;
c.Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
d.Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara; dan
e.Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau menjalani proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2019, No.365
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
e.Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian;
f.Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
g.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h.Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
i.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

(1)Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai. 2019, No.365
(3)Aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja.

Pasal 7

(1)Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk keputusan.
(2)Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan dan Rekonsiliasi.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Calon PNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dan/atau diberhentikan dari Jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar disetarakan ke dalam Jabatan pelaksana, dengan Kelas Jabatan sebagai berikut: 2019, No.365
1. a.Kelas Jabatan 7 untuk Tugas Belajar S3;
2. b.Kelas Jabatan 6 untuk Tugas Belajar S2;
3. c.Kelas Jabatan 5 untuk Tugas Belajar S1 atau D-IV; dan
4. d.Kelas Jabatan 4 untuk Tugas Belajar D-III, D-II, atau D-I.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai tanggal diberlakukannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada unit kerja eselon II/Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai dengan Jabatan pelaksana diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh);
2. b.Pegawai dengan Jabatan Fungsional yang belum diangkat kembali dalam Jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh); dan
3. c.Pejabat fungsional yang telah diangkat kembali dalam Jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang bersangkutan dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. 2019, No.365
(2)Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang bersangkutan, maka yang diberikan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
1. a.melakukan pelanggaran Jam Kerja;
2. b.dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.tidak mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit setiap tahun untuk dinilai;
4. d.tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
6. f.tidak mengikuti upacara bendera/apel sesuai dengan ketentuan di lingkungan unit kerjanya; dan/atau
7. g.tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja;
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan aspek capaian kinerja, dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja bulanan Pegawai.
(4)Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Kinerja diberlakukan pengurangan terlebih dahulu dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. 2019, No.365