DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemenuhan kecukupan protein hewani dan memenuhi kebutuhan produk hewan dalam negeri, diperlukan peningkatan produksi sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan negeri;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar peningkatan produksi sapi dan kerbau dapat berjalan dengan optimal, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju Periode 8. 9. Tahun 2019-2024; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Benih clan Bibit Ternak;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/ PK.210/3/2016 tentang Penyediaan clan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; ( (
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/201 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 015 Nomor 12 43); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI SAPI DAN KERBAU SEBAGAI KOMODITAS ANDALAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Sebagai Komoditas Andalan Negeri yang selanjutnya disebut SIKOMANDAN adalah kegiatan yang terintegrasi untuk meningkatkan hasil produksi sapi dan kerbau secara berkelanjutan berbasis teknologi.
2.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat 1B adalah teknik memasukkan semen atau mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
3.Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
4.Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
5.Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
6.Akseptor adalah Indukan atau Betina Produktif yang dimanfaatkan untuk kawin alam maupun 1B. (
7.Gangguan Reproduksi yang selanjutnya diseb1,1t Gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina.
8.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
9.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
10.Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan dokter hewan spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan.
11.Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.peningkatan produksi;
b.organisasi pelaksana;
c.manajemen database;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENINGKATAN PRODUKSI

Pasal 3

SIKOMANDAN dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan mulai dari hulu sampai ke hilir untuk pemenuhan kecukupan protein hewani. (

Pasal 4

SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kelahiran;
b.peningkatan produktifitas;
c.pengendalian penyakit hewan dan reproduksi;
d.penjaminan keamanan dan mutu pangan; dan
e.distribusi dan pemasaran.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan.
(3)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan wilayah potensi produksi ternak sapi dan kerbau dan/atau sentra produksi ternak sapi dan kerbau serta wilayah sumber pakan dan bersinergi dengan keberadaan komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani).

Pasal 6

Peningkatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

a.kawin alam; dan/atau
b.kegiatan 1B; dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi.

Pasal 7

( 1) Kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan pada pemeliharaan ternak secara ekstensif dan/atau semi intensif.

(2)Pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)perlu diatur rasio ideal antara pemenuhan pejantan pemacek dengan indukan paling sedikit 1: 10. I
(3)Jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan rotasi agar tidak terjadi penurunan kualitas ternak yang disebabkan oleh kawin sedarah (inbreeding).
(4)Pemenuhan jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

Penerapan sistem manajemen reproduksi untuk kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

Kegiatan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

a.penyediaan bahan IB;
b.penyediaan sarana IB;
c.peningkatan jumlah petugas SIKOMANDAN;
d.peningkatan kompetensi petugas SIKOMANDAN;
e.peningkatan jumlah Akseptor 1B; dan
f.pengembangan semen beku. (

Pasal 10

(1)Penyediaan bahan 1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
1. a.semen beku; dan
2. b.N2 cair.
(2)Penyediaan sarana 1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain container semen beku dan N2 cair, sarung tangan (gloves), AI gun, dan plastic sheet.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemenuhan kecukupan protein hewani dan memenuhi kebutuhan produk hewan dalam negeri, diperlukan peningkatan produksi sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan negeri;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar peningkatan produksi sapi dan kerbau dapat berjalan dengan optimal, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju Periode 8. 9. Tahun 2019-2024; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Benih clan Bibit Ternak;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/ PK.210/3/2016 tentang Penyediaan clan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; ( (
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/201 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 015 Nomor 12 43); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI SAPI DAN KERBAU SEBAGAI KOMODITAS ANDALAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Sebagai Komoditas Andalan Negeri yang selanjutnya disebut SIKOMANDAN adalah kegiatan yang terintegrasi untuk meningkatkan hasil produksi sapi dan kerbau secara berkelanjutan berbasis teknologi.
2.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat 1B adalah teknik memasukkan semen atau mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
3.Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
4.Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
5.Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
6.Akseptor adalah Indukan atau Betina Produktif yang dimanfaatkan untuk kawin alam maupun 1B. (
7.Gangguan Reproduksi yang selanjutnya diseb1,1t Gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina.
8.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
9.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
10.Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan dokter hewan spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan.
11.Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.peningkatan produksi;
b.organisasi pelaksana;
c.manajemen database;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENINGKATAN PRODUKSI

Pasal 3

SIKOMANDAN dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan mulai dari hulu sampai ke hilir untuk pemenuhan kecukupan protein hewani. (

Pasal 4

SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kelahiran;
b.peningkatan produktifitas;
c.pengendalian penyakit hewan dan reproduksi;
d.penjaminan keamanan dan mutu pangan; dan
e.distribusi dan pemasaran.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan SIKOMANDAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan.
(3)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan wilayah potensi produksi ternak sapi dan kerbau dan/atau sentra produksi ternak sapi dan kerbau serta wilayah sumber pakan dan bersinergi dengan keberadaan komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani).

Pasal 6

Peningkatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

a.kawin alam; dan/atau
b.kegiatan 1B; dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi.

Pasal 7

( 1) Kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan pada pemeliharaan ternak secara ekstensif dan/atau semi intensif.

(2)Pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)perlu diatur rasio ideal antara pemenuhan pejantan pemacek dengan indukan paling sedikit 1: 10. I
(3)Jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan rotasi agar tidak terjadi penurunan kualitas ternak yang disebabkan oleh kawin sedarah (inbreeding).
(4)Pemenuhan jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

Penerapan sistem manajemen reproduksi untuk kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

Kegiatan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:

a.penyediaan bahan IB;
b.penyediaan sarana IB;
c.peningkatan jumlah petugas SIKOMANDAN;
d.peningkatan kompetensi petugas SIKOMANDAN;
e.peningkatan jumlah Akseptor 1B; dan
f.pengembangan semen beku. (

Pasal 10

(1)Penyediaan bahan 1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
1. a.semen beku; dan
2. b.N2 cair.
(2)Penyediaan sarana 1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain container semen beku dan N2 cair, sarung tangan (gloves), AI gun, dan plastic sheet.