DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2021, No.498
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 2

(1)Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum diprioritaskan bagi budi daya ternak skala kecil.
(2)Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketersediaan lahan di wilayahnya.
(3)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyediakan Kawasan Penggembalaan Umum www.peraturan.go.id 2021, No.498 harus mempertimbangkan:
1. a.status kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. b.perolehan lahan; dan
3. c.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lahan yang diperoleh dari:
1. a.area penggembalaan;
2. b.lahan bekas tambang;
3. c.hutan produksi yang dapat dikonversi; atau
4. d.lahan Perkebunan yang tidak diusahakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Untuk penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bupati/wali kota membentuk tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
1. a.peternakan;
2. b.perkebunan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.kehutanan; dan
5. e.agraria dan tata ruang.
(3)Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah/lembaga terkait.
(4)Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. www.peraturan.go.id 2021, No.498

Pasal 4

(1)Tim pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas melakukan kajian calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah kabupaten/kota untuk menilai:
1. a.kelayakan; dan
2. b.pemenuhan persyaratan teknis.
(2)Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan:
1. a.status kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. b.perolehan lahan; dan
3. c.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.
(3)Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan:
1. a.kecukupan sumber air dan pakan;
2. b.topografi dan kondisi lahan; dan
3. c.ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 5

(1)Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan:
1. a.telah sesuai dengan penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan sebagai calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum;
2. b.tidak sesuai penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil kajian. www.peraturan.go.id 2021, No.498
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim pengkajian kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan, bupati/wali kota harus menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan hasil kajian.
(2)Selain hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dalam menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
2. b.saran, masukan dari tokoh masyarakat setempat; dan
3. c.dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain.
(3)Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 7

(1)Dalam hal bupati/wali kota belum menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri dapat menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dengan ketentuan:
1. a.mempunyai persediaan lahan untuk calon Kawasan Penggembalaan Umum;
2. b.telah dilakukan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
3. c.terdapat budi daya ternak.
(2)Menteri dalam menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)yang memuat rekomendasi kelayakan disampaikan kepada bupati/wali kota. www.peraturan.go.id 2021, No.498

Pasal 8

(1)Untuk menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri membentuk tim verifikasi calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unit organisasi pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:
  1. 1.peternakan dan kesehatan hewan;
  2. 2.perkebunan;
  3. 3.penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  4. 4.prasarana dan sarana pertanian; dan
  5. 5.penelitian dan pengembangan pertanian.
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.
(3)Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah atau lembaga terkait.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)bertugas:
1. a.melakukan verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan; dan
2. b.melakukan kajian lapangan terhadap calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Dalam hal hasil verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kajian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2021, No.498 dinyatakan:
1. a.memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan rekomendasi kelayakan; atau
2. b.tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan rekomendasi tidak layak.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil verifikasi dan kajian lapangan.
(3)Hasil verifikasi dan kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim verifikasi kepada Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam hal bupati/wali kota yang memiliki ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak membentuk tim pengkajian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, Menteri membentuk tim pengkajian penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian untuk menilai kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah kabupaten/kota secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan:
1. a.memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan; atau
2. b.tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil kajian. www.peraturan.go.id 2021, No.498
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim pengkajian kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2021, No.498
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PENGGEMBALAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 2

(1)Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum diprioritaskan bagi budi daya ternak skala kecil.
(2)Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketersediaan lahan di wilayahnya.
(3)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyediakan Kawasan Penggembalaan Umum www.peraturan.go.id 2021, No.498 harus mempertimbangkan:
1. a.status kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. b.perolehan lahan; dan
3. c.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lahan yang diperoleh dari:
1. a.area penggembalaan;
2. b.lahan bekas tambang;
3. c.hutan produksi yang dapat dikonversi; atau
4. d.lahan Perkebunan yang tidak diusahakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Untuk penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bupati/wali kota membentuk tim pengkajian Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
1. a.peternakan;
2. b.perkebunan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.kehutanan; dan
5. e.agraria dan tata ruang.
(3)Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah/lembaga terkait.
(4)Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. www.peraturan.go.id 2021, No.498

Pasal 4

(1)Tim pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bertugas melakukan kajian calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah kabupaten/kota untuk menilai:
1. a.kelayakan; dan
2. b.pemenuhan persyaratan teknis.
(2)Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan:
1. a.status kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. b.perolehan lahan; dan
3. c.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.
(3)Tim pengkajian melakukan kajian untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan:
1. a.kecukupan sumber air dan pakan;
2. b.topografi dan kondisi lahan; dan
3. c.ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 5

(1)Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan:
1. a.telah sesuai dengan penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan sebagai calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum;
2. b.tidak sesuai penilaian kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil kajian. www.peraturan.go.id 2021, No.498
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim pengkajian kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan, bupati/wali kota harus menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya laporan hasil kajian.
(2)Selain hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dalam menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
2. b.saran, masukan dari tokoh masyarakat setempat; dan
3. c.dokumen hasil survei, identifikasi, dan desain.
(3)Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 7

(1)Dalam hal bupati/wali kota belum menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri dapat menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dengan ketentuan:
1. a.mempunyai persediaan lahan untuk calon Kawasan Penggembalaan Umum;
2. b.telah dilakukan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
3. c.terdapat budi daya ternak.
(2)Menteri dalam menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)yang memuat rekomendasi kelayakan disampaikan kepada bupati/wali kota. www.peraturan.go.id 2021, No.498

Pasal 8

(1)Untuk menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri membentuk tim verifikasi calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unit organisasi pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:
  1. 1.peternakan dan kesehatan hewan;
  2. 2.perkebunan;
  3. 3.penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
  4. 4.prasarana dan sarana pertanian; dan
  5. 5.penelitian dan pengembangan pertanian.
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.
(3)Selain keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat melibatkan perguruan tinggi dan instansi pemerintah atau lembaga terkait.
(4)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)bertugas:
1. a.melakukan verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang memuat rekomendasi kelayakan; dan
2. b.melakukan kajian lapangan terhadap calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Dalam hal hasil verifikasi dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kajian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2021, No.498 dinyatakan:
1. a.memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan rekomendasi kelayakan; atau
2. b.tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan rekomendasi tidak layak.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil verifikasi dan kajian lapangan.
(3)Hasil verifikasi dan kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim verifikasi kepada Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam hal bupati/wali kota yang memiliki ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak membentuk tim pengkajian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, Menteri membentuk tim pengkajian penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian untuk menilai kelayakan dan pemenuhan persyaratan teknis calon lokasi Kawasan Penggembalaan Umum di wilayah kabupaten/kota secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11

(1)Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan:
1. a.memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi kelayakan; atau
2. b.tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan teknis, tim pengkajian menerbitkan rekomendasi tidak layak.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam hasil kajian. www.peraturan.go.id 2021, No.498
(3)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim pengkajian kepada Menteri.