DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/ 3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian; www.peraturan.go.id 2019, No.386 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2019, No.386
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara www.peraturan.go.id 2019, No.386 di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
7.Rekomendasi adalah keterangan kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian pada kategori keterampilan/keahlian tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian selaku instansi pembina.
8.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
9.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji untuk mengukur tingkat Kompetensi calon Pejabat Fungsional.
10.Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi.
11.Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal Kompetensi.
12.Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2019, No.386

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT

Pasal 2

(1)Penyesuaian/Inpassing dilakukan terhadap Jabatan Fungsional bidang pertanian yang terdiri atas:
1. a.Penyuluh Pertanian;
2. b.Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
3. c.Pengawas Benih Tanaman;
4. d.Medik Veteriner;
5. e.Paramedik Veteriner;
6. f.Pengawas Bibit Ternak;
7. g.Pengawas Mutu Pakan;
8. h.Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
9. i.Analis Pasar Hasil Pertanian;
10. j.Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
11. k.Analis Ketahanan Pangan;
12. l.Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
13. m.Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
14. n.Dokter Hewan Karantina; dan
15. o.Paramedik Karantina Hewan.
(2)Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan untuk PNS yang saat ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang perlindungan varietas tanaman.
(3)Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sampai dengan huruf o dilakukan untuk PNS yang saat ini masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
(4)Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai tanggal 1 April 2020. www.peraturan.go.id 2019, No.386

Pasal 3

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit kumulatif.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf o untuk Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit.
(3)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan pembulatan ke bawah:
1. a.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;
2. b.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun;
3. c.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun; dan
4. d.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun atau lebih. www.peraturan.go.id 2019, No.386

Pasal 4

(1)Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan kriteria:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2019, No.386
1. a.berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-3) atau setara sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
6. f.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan:
1. a.berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan www.peraturan.go.id 2019, No.386
6. f.usia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya.
(3)Pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:
1. a.keputusan;
2. b.surat tugas; dan/atau
3. c.sasaran kerja pegawai, yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(4)Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 6

(1)PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing setelah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif minimal tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam keputusan bebas sementara.
(3)Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan www.peraturan.go.id 2019, No.386 ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 7

Kementerian Pertanian, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 8

Kementerian Pertanian menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan.

Pasal 9

(1)Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan melalui Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan.
(2)Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan menyampaikan usul dan persetujuan penetapan formasi www.peraturan.go.id 2019, No.386 Penyesuaian/Inpassing dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara daring kepada instansi pembina.

Pasal 10

Rincian penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berisi nama dan jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/ 3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2019, No.386
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara www.peraturan.go.id 2019, No.386 di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
7.Rekomendasi adalah keterangan kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian pada kategori keterampilan/keahlian tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian selaku instansi pembina.
8.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
9.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji untuk mengukur tingkat Kompetensi calon Pejabat Fungsional.
10.Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi.
11.Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal Kompetensi.
12.Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2019, No.386

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT

Pasal 2

(1)Penyesuaian/Inpassing dilakukan terhadap Jabatan Fungsional bidang pertanian yang terdiri atas:
1. a.Penyuluh Pertanian;
2. b.Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
3. c.Pengawas Benih Tanaman;
4. d.Medik Veteriner;
5. e.Paramedik Veteriner;
6. f.Pengawas Bibit Ternak;
7. g.Pengawas Mutu Pakan;
8. h.Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
9. i.Analis Pasar Hasil Pertanian;
10. j.Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
11. k.Analis Ketahanan Pangan;
12. l.Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
13. m.Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
14. n.Dokter Hewan Karantina; dan
15. o.Paramedik Karantina Hewan.
(2)Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan untuk PNS yang saat ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang perlindungan varietas tanaman.
(3)Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sampai dengan huruf o dilakukan untuk PNS yang saat ini masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
(4)Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai tanggal 1 April 2020. www.peraturan.go.id 2019, No.386

Pasal 3

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit kumulatif.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf o untuk Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit.
(3)Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan pembulatan ke bawah:
1. a.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;
2. b.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun;
3. c.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun; dan
4. d.masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun atau lebih. www.peraturan.go.id 2019, No.386

Pasal 4

(1)Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan kriteria:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan: www.peraturan.go.id 2019, No.386
1. a.berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-3) atau setara sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
6. f.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan:
1. a.berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. e.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan www.peraturan.go.id 2019, No.386
6. f.usia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya.
(3)Pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:
1. a.keputusan;
2. b.surat tugas; dan/atau
3. c.sasaran kerja pegawai, yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(4)Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 6

(1)PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing setelah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif minimal tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam keputusan bebas sementara.
(3)Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan www.peraturan.go.id 2019, No.386 ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan melalui Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan.
(2)Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan menyampaikan usul dan persetujuan penetapan formasi www.peraturan.go.id 2019, No.386 Penyesuaian/Inpassing dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara daring kepada instansi pembina.

Pasal 10

Rincian penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berisi nama dan jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018