DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 2021, No. 499 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
4.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
6.Masyarakat adalah penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar 2021, No. 499 Perusahaan Perkebunan.
7.Calon Pekebun adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
8.Calon Lahan adalah bidang tanah tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
9.Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.
10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11.Kebun adalah lahan atau media tumbuh bagi Tanaman Perkebunan, diperoleh dari pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah Masyarakat, atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perkebunan.

BAB II

POLA DAN BENTUK FASILITASI

Pasal 2

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui: 2021, No. 499

a.pola kredit;
b.pola bagi hasil;
c.bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
d.bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 3

(1)Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.pola kredit program; dan
2. b.pola kredit komersial.
(2)Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk:
1. a.dana bergulir;
2. b.penguatan modal; dan/atau
3. c.subsidi bunga.
(3)Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
(4)Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
2. b.bagi hasil berdasarkan keuntungan.
(2)Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
(3)Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: 2021, No. 499
1. a.harga jual produk;
2. b.biaya produksi; dan
3. c.kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

Pasal 5

(1)Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
(2)Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pasal 6

(1)Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai:
1. a.biaya pelaksanaan kemitraan; dan
2. b.pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 7

(1)Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
(2)Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.subsistem hulu;
2. b.subsistem kegiatan budi daya;
3. c.subsistem hilir;
4. d.subsistem penunjang;
5. e.fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
6. f.bentuk kegiatan lainnya. 2021, No. 499
(3)Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
(4)Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
1. a.fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
2. b.fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
3. c.penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau
4. d.penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat.
(2)Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.penyediaan benih bersertifikat dan berlabel;
2. b.penanaman;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyediaan pupuk;
5. e.penyediaan pestisida;
6. f.pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
7. g.penyediaan tenaga kerja; dan/atau
8. h.pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
(3)Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun;
2. b.penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau 2021, No. 499
3. c.pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.
(4)Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa;
1. a.kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
2. b.kegiatan pengangkutan.
(5)Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
1. a.penyediaan benih bersertifikat;
2. b.Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
3. c.pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
4. d.penyediaan pupuk;
5. e.penyediaan pestisida;
6. f.penyediaan tenaga kerja;
7. g.penyediaan mesin pertanian; dan/atau
8. h.pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
(6)Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa:
1. a.asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
2. b.penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
3. c.penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
4. d.sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
5. e.fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
6. f.fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau 2021, No. 499
7. g.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

BAB III

TAHAPAN FASILITASI

Pasal 9

Fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar meliputi:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

Pasal 10

Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas:

a.sosialisasi;
b.identifikasi Calon Lahan;
c.identifikasi Calon Pekebun;
d.kelembagaan Pekebun;
e.pemenuhan administrasi; dan
f.penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan.
g.perjanjian kerjasama

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak terkait kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar. 2021, No. 499

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 2021, No. 499 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
2.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
4.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Fasilitasi Pembangunan Kebun adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
6.Masyarakat adalah penduduk warga negara Indonesia yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar 2021, No. 499 Perusahaan Perkebunan.
7.Calon Pekebun adalah Masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun dan memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
8.Calon Lahan adalah bidang tanah tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
9.Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.
10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11.Kebun adalah lahan atau media tumbuh bagi Tanaman Perkebunan, diperoleh dari pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah Masyarakat, atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang Perkebunan.

BAB II

POLA DAN BENTUK FASILITASI

Pasal 2

Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui: 2021, No. 499

a.pola kredit;
b.pola bagi hasil;
c.bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
d.bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 3

(1)Pola kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.pola kredit program; dan
2. b.pola kredit komersial.
(2)Pola kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi sektor pertanian dan/ atau kelembagaan pekebun dalam bentuk:
1. a.dana bergulir;
2. b.penguatan modal; dan/atau
3. c.subsidi bunga.
(3)Pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diperuntukkan bagi pelaku usaha perkebunan yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
(4)Pola kredit program dan pola kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.bagi hasil berdasarkan pendapatan; dan
2. b.bagi hasil berdasarkan keuntungan.
(2)Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
(3)Perhitungan besaran bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: 2021, No. 499
1. a.harga jual produk;
2. b.biaya produksi; dan
3. c.kebutuhan hidup rumah tangga pekebun.

Pasal 5

(1)Pola bagi hasil dilaksanakan melalui skema pinjaman sebagian atau seluruh biaya pembangunan fisik kebun.
(2)Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melunasi seluruh pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan.

Pasal 6

(1)Bentuk pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa hibah perusahan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat dan tidak dapat dikategorikan sebagai hutang yang dibebankan kepada penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai:
1. a.biaya pelaksanaan kemitraan; dan
2. b.pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 7

(1)Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
(2)Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.subsistem hulu;
2. b.subsistem kegiatan budi daya;
3. c.subsistem hilir;
4. d.subsistem penunjang;
5. e.fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
6. f.bentuk kegiatan lainnya. 2021, No. 499
(3)Kegiatan usaha produktif Perkebunan diberikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi Kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal Kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
(4)Nilai optimum produksi Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil produksi netto rata rata kebun dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Kegiatan subsistem hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
1. a.fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
2. b.fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
3. c.penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau
4. d.penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat.
(2)Kegiatan subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.penyediaan benih bersertifikat dan berlabel;
2. b.penanaman;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyediaan pupuk;
5. e.penyediaan pestisida;
6. f.pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
7. g.penyediaan tenaga kerja; dan/atau
8. h.pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
(3)Kegiatan subsistem hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun;
2. b.penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau 2021, No. 499
3. c.pemanenan, pengolahan, pemanfaatan limbah hasil perkebunan.
(4)Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa;
1. a.kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
2. b.kegiatan pengangkutan.
(5)Fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
1. a.penyediaan benih bersertifikat;
2. b.Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
3. c.pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
4. d.penyediaan pupuk;
5. e.penyediaan pestisida;
6. f.penyediaan tenaga kerja;
7. g.penyediaan mesin pertanian; dan/atau
8. h.pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.
(6)Bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa:
1. a.asistensi pembangunan Kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
2. b.penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
3. c.penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
4. d.sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
5. e.fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
6. f.fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau 2021, No. 499
7. g.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

BAB III

TAHAPAN FASILITASI

Pasal 9

Fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sekitar meliputi:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

Pasal 10

Tahapan persiapan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar terdiri atas:

a.sosialisasi;
b.identifikasi Calon Lahan;
c.identifikasi Calon Pekebun;
d.kelembagaan Pekebun;
e.pemenuhan administrasi; dan
f.penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan.
g.perjanjian kerjasama

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan memberikan pemahaman kepada para pihak terkait kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar. 2021, No. 499