DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 Tahun 2017

Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LokaPengkajianTeknologiPertanian;
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian perlu dilakukan penyempurnaan tugas, fungsi, dan organisasi; .
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata KeIja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; Menimbang MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA r-- I TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA .., NOMOR 19/Perrrentai:J./OO:.020/512017 MKNTKIU I)ERTANIAN REI)UULIK INDONESIA -~-.-~-,- •• --,--. _· ... L-...--_ MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIATENTANGORGANISASIDANTATAKERJA BALAIPENGKAJIANTEKNOLOGIPERTANIAN. B/238jM.KT.Ol/2017 tangga128 April 2017; Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, "I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);·
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentanj OT.140j 8/2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Menetapkan Memperhatikan Mengingat Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa12, BPTPmenyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologipertanian tepat guna spesifik lokasi;
h.pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
c.pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologipertanian tepat guna spesifik.lokasi;
d.pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; Pasa12 BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Pasall

(1)Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
(2)BPTPdipimpin oleh seorang Kepala.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI kepegawaian, keuangan, menyurat, dan rumah melakukan urusan perlengkapan, surat tangga.

Pasal 8

Setiap BPTP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Masing-masing Ke1ompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(2)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. .
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan. ._ perundang-undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. peraturansesuailainnyaPertanian
1. b.melakukan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan
2. c.melakukan. kegiatan .fungsional Penyuluh Pasal 14 Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP bertanggung jawab mermmpm, mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. ~-'

Pasal 12

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP wajib mengawasipelaksanaan tugas bawahan masing- masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi BPTP, dan dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 18

(1)BPTP berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unit pelaksana teknis.
(2)Nama, lokasi, laboratorium, kebun percobaan, dan wilayah kerja BPTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABV NAMADANLOKASI _- Pasal 17
(1)Kepala merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon lIla.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa. BABIV ESELONISASI Pasal 16 Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengkajian Teknologi Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 66/Permentanj OT.140j 10/2011 Nomor tentang Pertanianb. Peraturan Menteri Pasa121 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20jPermentan/OT.140j3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian· Teknologi Pertanian; dan -- BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasa120 Perubahan orgarusaei dan tata kerja menurut Peraturan Menteri mi ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

(1)BPTP dalam melaksanakan tugasnya mengelola laboratorium dan kebun percobaan yang nama dan lokasinya sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing provinsi di Indonesia.
(2)Dalam melaksanakan tugas, BPTP menggunakan laboratorium dan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau laboratorium dan kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

1.Menteri Keuangan;
2.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi;
3.Kepala Badan KepegawaianNegara;dan
4.Kepala LembagaAdministrasi Negara. MENTERI PERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 ~i 2017 Pasa122 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 1JvrJv~ N SULAIMAN MENTERI PERTANIAN UBLIK INDONESIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA I SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP TEKNOLOGIPENGKAJIAN PERTANIAN BALAI KEPALA NOMOR : 19/pernentan/0l'.020/5/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERTANIANMENTERI LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KERJA SAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN I SUBBAGIAN TATA USAHA I KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP PERTANIAN TEKNOLOGIPENGKAJIANBALAI NOMOR : 19/Per.rrentsn/rJr.020/5/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERTANIANMENTERI LAMPlRAN I PERATURAN AMRAN SULAIMAN MENTER! PERTANIAN -- KEPALA I SUBBAGIAN TATA USAHA I SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL mm - BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP TEKNOLOGIBALAI PENGKAJIAN PERTANIAN NOMOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERTANIANMENTERI LAMPIRAN I PERATURAN No. Nama Lokasi Laboratorium (Lab.), Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
1.BPTPAceh KotaBanda 1. Lab. Kuta Alam Provinsi Aceh Aceh 2. KP. Paya Gajah
3.KP. Gayo
2.8PTP Kota Medan 1. Lab. Gedong Johor Provinsi Sumatera 2. KP. Gurgur Sumatera Utara 3. KP. Pasar Miring Utara
3.BPTP Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Provinsi Sumatera Solok Bukittinggi Sumatera Barat 2. Lab. Diseminasi Padang Barat
3.Lab. Pengujian BPTP Sumbar
4.KP. Sitiung
5.KP. Sukarami
6.KP. Bandarbuat
7.KP. Rambatan
4.BPTP Riau Kota Pekanbaru 1. Lab. Bukit Raya Provinsi Riau
2.KP. Siak Hulu
3.KP. Kubang Jaya
5.BPTP'Jambi KotaJambi 1. Lab. Diseminasi Kotabaru Provinsi Jambi
2.Lab. Sungai Tiga
3.KP. Sungai Tiga
6.BPTP Kota Palembang 1. Lab. Tanah Provinsi Sumatera 2. KP. Kayu Agung Sumatera Selatan 3. KP. Karang Agung Selatan NAMA, LOKASI, LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PE;NGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PERTANIAN LAMPIRAN II PERA TURAN MENTERI NOMOR : 19./PernEntan/or .020/5/2017 - No. Nama Lokasi Laboratorium (Lab.),Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
7.BPTP Kota Bengkulu 1. Lab. Diseminasi Bengkulu Provinsi Bengkulu 2. Lab. Pengujian Bengkulu Bengkulu
3.Lab. Pasca Panen Bengkulu
8.BPTP Kota Bandar 1. Lab. Diseminasi Provinsi Lampung Lampung 2. KP.Tegineneng Lampung
3.KP. Natar
9.BPTP Kota Pangkal 1. Lab. Diseminasi Petaling Provinsi Kepulauan Pinang 2. KP. Petaling Kepulauan Bangka 3. KP. Koba Bangka Belitung 4. KP. Batu Betumpang Belitung
5.KP. Gantung
10.8PTP Kota Tanjung 1. Lab. Diseminasi Tanjung Provinsi Kepulauan Pinang Pinang Kepulauan Riau Riau
11.BPTPJakarta Kota Jakarta 1. Lab. Diseminasi Pasar Provinsi DKI Selatan Minggu Jakarta
12.8PTP'Jawa Kabupaten 1. Lab. Diseminasi dan Provinsi Jawa Barat Bandung Barat Pengujian Lembang Barat
2.KP. Cipaku
13.BPTPJawa Kabupaten 1. Lab. Pengujian Ungaran Provinsi Jawa Tengah Ungaran 2. KP. Batang Tengah
3.KP; Magelang .4. KP. Ungaran
14.BPTP Kabupaten 1. Lab. Tanah Wedomartani Provinsi Yogyakarta Slernan 2. Lab. Pascapanen Daerah Wedomartani Istimewa
3.KP. Banyakan Yogyakarta
15.BPTPJawa Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Wonocolo Provinsi Jawa Timur Malang 2. Lab. Kultur Biak Timur
3.Lab. Budidaya
4.Lab. Hama Penyakit
5.Lab. Pasca Panen dan Mekanisasi
6.Lab. Tanah
7.Lab. Benih
8.KP. Mojosari
9.KP. Karangploso -- No. Nama Lokasi Laboratorium (Lab.], Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
16.BPTP Banten Kabupaten 1. Lab. Ciruas Provinsi Serang 2. KP. Singamerta Banten
17.BPTP Bali Kota Denpasar 1. Lab. Denpasar Selatan Provinsi Bali
18.BPTP Nusa Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Narmada Provinsi Nusa Tenggara Lombok Barat 2. Lab. Tanah, Pupukdan Tenggara Barat Barat Jaringan Tanaman
3.KP. Sandubaya
19.BPTP Nusa Kabupaten 1. KP. Lili Provinsi Nusa Tenggara Kupang 2. KP. Naibonat Tenggara Timur 3. KP. Maumere Timur
4.KP. Waingapu
20.BPTP Kota Pontianak 1. Lab. Tanah Siantan Hulu Provinsi Kalimantan 2. KP. Simpang Monterado Kalimantan Barat 3. KP. Selakau Barat
4.KP. Sungai Kakap
21.BPTP Kota 1. Lab. Diseminasi Provinsi Kalimatan Palangkaraya Palangkaraya Kalimantan Tengah 2. Lab. Teknis Palangkaraya Tengah
3.KP. Unit Tatas
22.BPTP Kota Banjarbaru 1. Lab. Tanah dan Provinsi Kalimantan Pascapanen Banjarbaru Kalimantan Selatan 2. KP. Banjarbaru Selatan
3.KP. 8arabai
4.KP. Pleihari
5.KP. Alabio
23.8PTP Kota Samarinda 1. Lab. Samarinda Utara Provinsi Kalimantan 2. KP. Lempake Kalimatan Timur 3. KP. Samboja Selatan
24.BPTP Kota Manado 1. Lab. Diseminasi Provinsi Sulawesi 2. Lab. 8enih dan Sulawesi Utara Utara Pengolahan Hasil
3.KP. Kalasey 4.KP.Pandu
25.BPTP KotaPalu 1. Lab. Biromaru Provinsi Sulawesi 2. KP. Sidondo Sulawesi Tengah Tengah N SULAIMAN PERTANIANMENTERI No. Nama .Lokasi Laboratorium (Lab.), Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
26.BPTP Kota Makasar 1. Lab. Tanah Maros Provinsi Sulawesi 2. KP. Luwu Sulawesi Selatan 3. KP. Bone-Bone Selatan
4.KP. Jeneponto 5.KP.Gowa
27.BPTP Kota Kendari 1. Lab. Puuwatu Provinsi Sulawesi 2. KP. Wawotobi Sulawesi Tenggara 3. KP. Onembute Tenggara
28.BPTP Kota Gorontalo 1. Lab. Tilong Kabila Provinsi Gorontalo 2. KP. Tilong Kabila Gorontalo
29.BPTP Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Mamuju Provinsi Sulawesi Mamuju Sulawesi Barat Barat
30.BPTP Maluku KotaAmbon 1. Lab. Diseminasi Waiheru Provinsi
2.KP. Makariki Maluku
31.BPTP Maluku Kota Tidore 1. Lab. Diseminasi Sofifi Provinsi Utara Kepulauan 2. Lab. Pasca Panen Sofifi Maluku Utara
3.KP. Bacan
32.BPTPPapua Kabupaten 1. Lab. Pascapanen Andai Provinsi Papua Barat Manokwari 2. KP. Andai Barat
3.KP. Sorong
4.KP. Manokwari
33.BPTP Papua Kabupaten 1. KP. Jayawijaya Provinsi Papua Jayapura 2. KP. Merauke

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LokaPengkajianTeknologiPertanian;
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian perlu dilakukan penyempurnaan tugas, fungsi, dan organisasi; .
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, "I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);·
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentanj OT.140j 8/2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Menetapkan Memperhatikan Mengingat Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa12, BPTPmenyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologipertanian tepat guna spesifik lokasi;
h.pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
c.pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologipertanian tepat guna spesifik.lokasi;
d.pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; Pasa12 BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Pasall

(1)Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
(2)BPTPdipimpin oleh seorang Kepala.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI kepegawaian, keuangan, menyurat, dan rumah melakukan urusan perlengkapan, surat tangga.

Pasal 8

Setiap BPTP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Masing-masing Ke1ompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(2)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. .
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan. ._ perundang-undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. peraturansesuailainnyaPertanian
1. b.melakukan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan
2. c.melakukan. kegiatan .fungsional Penyuluh Pasal 14 Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP bertanggung jawab mermmpm, mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. ~-'

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 18

(1)BPTP berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unit pelaksana teknis.
(2)Nama, lokasi, laboratorium, kebun percobaan, dan wilayah kerja BPTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABV NAMADANLOKASI _- Pasal 17
(1)Kepala merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon lIla.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa. BABIV ESELONISASI Pasal 16 Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

a.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20jPermentan/OT.140j3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian· Teknologi Pertanian; dan -- BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasa120 Perubahan orgarusaei dan tata kerja menurut Peraturan Menteri mi ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

(1)BPTP dalam melaksanakan tugasnya mengelola laboratorium dan kebun percobaan yang nama dan lokasinya sesuai dengan wilayah kerja di masing-masing provinsi di Indonesia.
(2)Dalam melaksanakan tugas, BPTP menggunakan laboratorium dan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau laboratorium dan kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

1.Menteri Keuangan;
2.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi;
3.Kepala Badan KepegawaianNegara;dan
4.Kepala LembagaAdministrasi Negara. MENTERI PERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 ~i 2017 Pasa122 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 1JvrJv~ N SULAIMAN MENTERI PERTANIAN UBLIK INDONESIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA I SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP TEKNOLOGIPENGKAJIAN PERTANIAN BALAI KEPALA NOMOR : 19/pernentan/0l'.020/5/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERTANIANMENTERI LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KERJA SAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN I SUBBAGIAN TATA USAHA I KEPALA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP PERTANIAN TEKNOLOGIPENGKAJIANBALAI NOMOR : 19/Per.rrentsn/rJr.020/5/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERTANIANMENTERI LAMPlRAN I PERATURAN AMRAN SULAIMAN MENTER! PERTANIAN -- KEPALA I SUBBAGIAN TATA USAHA I SEKSI KERJASAMA DAN PELAYANAN PENGKAJIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL mm - BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPTP TEKNOLOGIBALAI PENGKAJIAN PERTANIAN NOMOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERTANIANMENTERI LAMPIRAN I PERATURAN No. Nama Lokasi Laboratorium (Lab.), Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
1.BPTPAceh KotaBanda 1. Lab. Kuta Alam Provinsi Aceh Aceh 2. KP. Paya Gajah
3.KP. Gayo
2.8PTP Kota Medan 1. Lab. Gedong Johor Provinsi Sumatera 2. KP. Gurgur Sumatera Utara 3. KP. Pasar Miring Utara
3.BPTP Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Provinsi Sumatera Solok Bukittinggi Sumatera Barat 2. Lab. Diseminasi Padang Barat
3.Lab. Pengujian BPTP Sumbar
4.KP. Sitiung
5.KP. Sukarami
6.KP. Bandarbuat
7.KP. Rambatan
4.BPTP Riau Kota Pekanbaru 1. Lab. Bukit Raya Provinsi Riau
2.KP. Siak Hulu
3.KP. Kubang Jaya
5.BPTP'Jambi KotaJambi 1. Lab. Diseminasi Kotabaru Provinsi Jambi
2.Lab. Sungai Tiga
3.KP. Sungai Tiga
6.BPTP Kota Palembang 1. Lab. Tanah Provinsi Sumatera 2. KP. Kayu Agung Sumatera Selatan 3. KP. Karang Agung Selatan NAMA, LOKASI, LABORATORIUM, KEBUN PERCOBAAN DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PE;NGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PERTANIAN LAMPIRAN II PERA TURAN MENTERI NOMOR : 19./PernEntan/or .020/5/2017 - No. Nama Lokasi Laboratorium (Lab.),Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
7.BPTP Kota Bengkulu 1. Lab. Diseminasi Bengkulu Provinsi Bengkulu 2. Lab. Pengujian Bengkulu Bengkulu
3.Lab. Pasca Panen Bengkulu
8.BPTP Kota Bandar 1. Lab. Diseminasi Provinsi Lampung Lampung 2. KP.Tegineneng Lampung
3.KP. Natar
9.BPTP Kota Pangkal 1. Lab. Diseminasi Petaling Provinsi Kepulauan Pinang 2. KP. Petaling Kepulauan Bangka 3. KP. Koba Bangka Belitung 4. KP. Batu Betumpang Belitung
5.KP. Gantung
10.8PTP Kota Tanjung 1. Lab. Diseminasi Tanjung Provinsi Kepulauan Pinang Pinang Kepulauan Riau Riau
11.BPTPJakarta Kota Jakarta 1. Lab. Diseminasi Pasar Provinsi DKI Selatan Minggu Jakarta
12.8PTP'Jawa Kabupaten 1. Lab. Diseminasi dan Provinsi Jawa Barat Bandung Barat Pengujian Lembang Barat
2.KP. Cipaku
13.BPTPJawa Kabupaten 1. Lab. Pengujian Ungaran Provinsi Jawa Tengah Ungaran 2. KP. Batang Tengah
3.KP; Magelang .4. KP. Ungaran
14.BPTP Kabupaten 1. Lab. Tanah Wedomartani Provinsi Yogyakarta Slernan 2. Lab. Pascapanen Daerah Wedomartani Istimewa
3.KP. Banyakan Yogyakarta
15.BPTPJawa Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Wonocolo Provinsi Jawa Timur Malang 2. Lab. Kultur Biak Timur
3.Lab. Budidaya
4.Lab. Hama Penyakit
5.Lab. Pasca Panen dan Mekanisasi
6.Lab. Tanah
7.Lab. Benih
8.KP. Mojosari
9.KP. Karangploso -- No. Nama Lokasi Laboratorium (Lab.], Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
16.BPTP Banten Kabupaten 1. Lab. Ciruas Provinsi Serang 2. KP. Singamerta Banten
17.BPTP Bali Kota Denpasar 1. Lab. Denpasar Selatan Provinsi Bali
18.BPTP Nusa Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Narmada Provinsi Nusa Tenggara Lombok Barat 2. Lab. Tanah, Pupukdan Tenggara Barat Barat Jaringan Tanaman
3.KP. Sandubaya
19.BPTP Nusa Kabupaten 1. KP. Lili Provinsi Nusa Tenggara Kupang 2. KP. Naibonat Tenggara Timur 3. KP. Maumere Timur
4.KP. Waingapu
20.BPTP Kota Pontianak 1. Lab. Tanah Siantan Hulu Provinsi Kalimantan 2. KP. Simpang Monterado Kalimantan Barat 3. KP. Selakau Barat
4.KP. Sungai Kakap
21.BPTP Kota 1. Lab. Diseminasi Provinsi Kalimatan Palangkaraya Palangkaraya Kalimantan Tengah 2. Lab. Teknis Palangkaraya Tengah
3.KP. Unit Tatas
22.BPTP Kota Banjarbaru 1. Lab. Tanah dan Provinsi Kalimantan Pascapanen Banjarbaru Kalimantan Selatan 2. KP. Banjarbaru Selatan
3.KP. 8arabai
4.KP. Pleihari
5.KP. Alabio
23.8PTP Kota Samarinda 1. Lab. Samarinda Utara Provinsi Kalimantan 2. KP. Lempake Kalimatan Timur 3. KP. Samboja Selatan
24.BPTP Kota Manado 1. Lab. Diseminasi Provinsi Sulawesi 2. Lab. 8enih dan Sulawesi Utara Utara Pengolahan Hasil
3.KP. Kalasey 4.KP.Pandu
25.BPTP KotaPalu 1. Lab. Biromaru Provinsi Sulawesi 2. KP. Sidondo Sulawesi Tengah Tengah N SULAIMAN PERTANIANMENTERI No. Nama .Lokasi Laboratorium (Lab.), Kebun Wilayah Kerja Percobaan (KP.)
26.BPTP Kota Makasar 1. Lab. Tanah Maros Provinsi Sulawesi 2. KP. Luwu Sulawesi Selatan 3. KP. Bone-Bone Selatan
4.KP. Jeneponto 5.KP.Gowa
27.BPTP Kota Kendari 1. Lab. Puuwatu Provinsi Sulawesi 2. KP. Wawotobi Sulawesi Tenggara 3. KP. Onembute Tenggara
28.BPTP Kota Gorontalo 1. Lab. Tilong Kabila Provinsi Gorontalo 2. KP. Tilong Kabila Gorontalo
29.BPTP Kabupaten 1. Lab. Diseminasi Mamuju Provinsi Sulawesi Mamuju Sulawesi Barat Barat
30.BPTP Maluku KotaAmbon 1. Lab. Diseminasi Waiheru Provinsi
2.KP. Makariki Maluku
31.BPTP Maluku Kota Tidore 1. Lab. Diseminasi Sofifi Provinsi Utara Kepulauan 2. Lab. Pasca Panen Sofifi Maluku Utara
3.KP. Bacan
32.BPTPPapua Kabupaten 1. Lab. Pascapanen Andai Provinsi Papua Barat Manokwari 2. KP. Andai Barat
3.KP. Sorong
4.KP. Manokwari
33.BPTP Papua Kabupaten 1. KP. Jayawijaya Provinsi Papua Jayapura 2. KP. Merauke