DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2021, No.500
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SUMBER DAYA GENETIK DAN PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat SDG Tanaman Perkebunan adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
2.Koleksi SDG yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan SDG hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi SDG.
3.Bank SDG adalah tempat untuk menyimpan SDG secara in vitro baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun cryopreservation.
4.Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. www.peraturan.go.id 2021, No.500
5.Varietas Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Varietas Perkebunan adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
6.Varietas Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih galur tetua homozigot yang secara genetik berbeda untuk tanaman semusim dan/atau antar populasi berbeda untuk tanaman tahunan.
7.Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
8.Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudahada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
9.Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas.
10.Tim Penilai Varietas Perkebunan yang selanjutnya disingkat TPV Tanaman Perkebunan adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan Varietas Perkebunan.
11.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. www.peraturan.go.id 2021, No.500
12.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pembinaan komoditas perkebunan.

Pasal 2

(1)Untuk menjamin mutu Varietas Perkebunan yang akan diproduksi dan diedarkan, Varietas Perkebunan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri.
(2)Pelepasan Varietas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Varietas Perkebunan hasil pemuliaan atau introduksi.

BAB II

SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 3

(1)Varietas Perkebunan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan.
(2)Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
3. c.orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan persetujuan Menteri.
(3)Kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar www.peraturan.go.id 2021, No.500 habitat Tanaman Perkebunan.
(4)Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(5)Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberitahukan dan disampaikan hasilnya kepada Menteri.
(6)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Dalam hal kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan dilakukan di dalam kawasan hutan, selain memiliki persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c wajib mendapat persetujuan memasuki kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan yang merupakan tumbuhan yang dilindungi, diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, orang perseorangan atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP secara daring. www.peraturan.go.id 2021, No.500
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tujuan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan;
2. b.lokasi pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan;
3. c.waktu pelaksanaan;
4. d.materi yang akan dicari dan dikumpulkan;
5. e.bank SDG untuk tempat pengumpulan;
6. f.perjanjian pengalihan material (material transfer agreement) jika material akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
7. g.pelaksana.

Pasal 6

(1)Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pemeriksaan administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2)Hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.permohonan diterima apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. b.permohonan ditunda apabila permohonan belum lengkap; atau
3. c.permohonan ditolak apabila permohonan yang disampaikan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Kepala PPVTPP menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan www.peraturan.go.id 2021, No.500 Pengembangan Pertanian untuk diterbitkan persetujuan Menteri.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan teknis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
(3)Hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.permohonan ditolak, apabila dapat mengancam kelestarian SDG; atau
2. b.permohonan diterima, tidak mengancam kelestarian SDG.
(4)Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 8

(1)Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan persetujuan Menteri.
(2)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.
(3)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada pemohon secara daring melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 9

(1)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Dalam hal persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan, persetujuan Menteri dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2021, No.500

Pasal 10

(1)Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disampaikan Kepala PPVTPP kepada pemohon secara daring dengan disertai alasan penundaan.
(2)Pemohon harus melengkapi permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penundaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan ditolak secara daring.

Pasal 11

Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, disampaikan Kepala PPVTPP kepada pemohon secara daring dengan disertai alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2021, No.500
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SUMBER DAYA GENETIK DAN PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat SDG Tanaman Perkebunan adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
2.Koleksi SDG yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan SDG hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi SDG.
3.Bank SDG adalah tempat untuk menyimpan SDG secara in vitro baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun cryopreservation.
4.Pelepasan Varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. www.peraturan.go.id 2021, No.500
5.Varietas Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Varietas Perkebunan adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
6.Varietas Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih galur tetua homozigot yang secara genetik berbeda untuk tanaman semusim dan/atau antar populasi berbeda untuk tanaman tahunan.
7.Pemulia Tanaman yang selanjutnya disebut Pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
8.Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudahada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik.
9.Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas.
10.Tim Penilai Varietas Perkebunan yang selanjutnya disingkat TPV Tanaman Perkebunan adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan Varietas Perkebunan.
11.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. www.peraturan.go.id 2021, No.500
12.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pembinaan komoditas perkebunan.

Pasal 2

(1)Untuk menjamin mutu Varietas Perkebunan yang akan diproduksi dan diedarkan, Varietas Perkebunan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri.
(2)Pelepasan Varietas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Varietas Perkebunan hasil pemuliaan atau introduksi.

BAB II

SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 3

(1)Varietas Perkebunan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan.
(2)Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
3. c.orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan persetujuan Menteri.
(3)Kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar www.peraturan.go.id 2021, No.500 habitat Tanaman Perkebunan.
(4)Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(5)Pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberitahukan dan disampaikan hasilnya kepada Menteri.
(6)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

Pasal 4

(1)Dalam hal kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan dilakukan di dalam kawasan hutan, selain memiliki persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c wajib mendapat persetujuan memasuki kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk kegiatan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan yang merupakan tumbuhan yang dilindungi, diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, orang perseorangan atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP secara daring. www.peraturan.go.id 2021, No.500
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tujuan pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan;
2. b.lokasi pencarian dan pengumpulan SDG Tanaman Perkebunan;
3. c.waktu pelaksanaan;
4. d.materi yang akan dicari dan dikumpulkan;
5. e.bank SDG untuk tempat pengumpulan;
6. f.perjanjian pengalihan material (material transfer agreement) jika material akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
7. g.pelaksana.

Pasal 6

(1)Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pemeriksaan administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2)Hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.permohonan diterima apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. b.permohonan ditunda apabila permohonan belum lengkap; atau
3. c.permohonan ditolak apabila permohonan yang disampaikan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Kepala PPVTPP menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan www.peraturan.go.id 2021, No.500 Pengembangan Pertanian untuk diterbitkan persetujuan Menteri.
(2)Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan teknis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
(3)Hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.permohonan ditolak, apabila dapat mengancam kelestarian SDG; atau
2. b.permohonan diterima, tidak mengancam kelestarian SDG.
(4)Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 8

(1)Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan persetujuan Menteri.
(2)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.
(3)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada pemohon secara daring melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 9

(1)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Dalam hal persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan, persetujuan Menteri dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2021, No.500

Pasal 10

(1)Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disampaikan Kepala PPVTPP kepada pemohon secara daring dengan disertai alasan penundaan.
(2)Pemohon harus melengkapi permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penundaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan ditolak secara daring.

Pasal 11

Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, disampaikan Kepala PPVTPP kepada pemohon secara daring dengan disertai alasan penolakan.