DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Permentan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. JDIH Kementan berkedudukan sebagai anggota JDIHN. JDIH Kementan terdiri atas: a. pusat JDIH Kementan; dan b. anggota JDIH Kementan. Biro Hukum berkedudukan sebagai Pusat JDIH Kementan, sedangkan Anggota JDIH Kementan berkedudukan pada sekretariat direktorat jenderal, sekretariat badan, dan sekretariat inspektorat jenderal lingkup Kementerian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut JDIH Kementan adalah penyelenggara jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pertanian.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENTAN

Pasal 2

JDIH Kementan berkedudukan sebagai anggota JDIHN.

Pasal 3

(1)JDIH Kementan terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kementan; dan
2. b.anggota JDIH Kementan.
(2)Biro Hukum berkedudukan sebagai Pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan pada sekretariat direktorat jenderal, sekretariat badan, dan sekretariat inspektorat jenderal lingkup Kementerian.

Pasal 4

Susunan keanggotaan dan tata kerja pusat JDIH Kementan dan anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

TUGAS JDIH KEMENTAN

Pasal 5

Pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
b.pembangunan dan pengembangan website JDIH Kementan;
c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementan;
d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementan di pusat JDIH Kementan;
e.pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementan;
f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian; dan
g.penyampaian laporan tahunan pelaksanaan JDIH Kementan kepada Pusat JDIHN.

Pasal 6

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan website JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui pelaksanaan:

a.bimbingan teknis;
b.pelatihan; dan
c.studi banding.

Pasal 9

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan JDIH Kementan di pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi penyediaan:

a.ruang operasional pusat JDIH Kementan;
b.perpustakaan koleksi dokumen dan informasi hukum;
c.secure sockets layer bagi website JDIH Kementan;
d.media pencadangan reguler;
e.jaringan internet;
f.komputer;
g.smartphone; dan
h.sarana lain yang diperlukan.

Pasal 10

Pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan memanfaatkan media informasi dan media sosial.

Pasal 11

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan tugas anggota JDIH Kementan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…