DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023

Nomor: 21
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Permentan ini mengatur tentang taksi alat dan mesin pertanian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian. Tujuan Taksi Alsintan meliputi: a. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi Petani demi menjaga ketahanan pangan nasional; dan c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi sektor Pertanian yang berguna untuk efisiensi waktu dan biaya produksi. Alsintan harus memenuhi standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian dalam rangka produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih rendah;
c.bahwa dalam melakukan produksi dan produktivitas perlu efektivitas dan efisiensi penggunaan alat dan mesin pertanian dalam satuan wilayah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang www.peraturan.go.id 2023, No.342 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
12.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
15.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107); www.peraturan.go.id 2023, No.342 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2.Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
3.Taksi Alsintan adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa Alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan Alsintan, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola Alsintan.
4.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6.Pengelola Taksi Alsintan adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa Taksi Alsintan.

Pasal 2

Tujuan Taksi Alsintan meliputi:

a.meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani;
b.meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi Petani demi menjaga ketahanan pangan nasional; dan
c.mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi sektor Pertanian yang berguna untuk efisiensi waktu dan biaya produksi.

BAB II

JENIS ALSINTAN UNTUK TAKSI ALSINTAN

Pasal 3

(1)Jenis Alsintan untuk Taksi Alsintan digunakan pada subsektor:
1. a.tanaman pangan;
2. b.hortikultura;
3. c.perkebunan; dan www.peraturan.go.id 2023, No.342
4. d.peternakan.
(2)Jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada tahapan:
1. a.prapanen;
2. b.panen; dan
3. c.pascapanen.

Pasal 4

Jenis Alsintan pada tahapan prapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pada subsektor:

a.tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, Alsintan yang digunakan untuk:
1. 1.pengolahan lahan;
2. 2.irigasi;
3. 3.pembenihan;
4. 4.penanaman; dan
5. 5.perlindungan tanaman.
b.peternakan, Alsintan yang digunakan untuk:
1. 1.perkandangan;
2. 2.penetasan; dan
3. 3.pengolahan pakan.

Pasal 5

Jenis Alsintan pada tahapan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan Alsintan yang digunakan untuk kegiatan pemanenan produk pertanian.

Pasal 6

Jenis Alsintan pada tahapan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan Alsintan yang digunakan untuk kegiatan pascapanen dan pengolahan hasil panen produk pertanian.

Pasal 7

Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Jenis Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Ketentuan mengenai perubahan jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah disetujui oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 9

(1)Jenis Alsintan untuk Taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari:
1. a.bantuan pemerintah;
2. b.kredit usaha Alsintan; dan/atau
3. c.swadaya. www.peraturan.go.id 2023, No.342
(2)Dalam hal jenis Alsintan diperoleh berasal dari kredit usaha Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan terhadap produk Alsintan yang memiliki sertifikat tingkat kompenen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN TAKSI ALSINTAN

Pasal 10

Pengelolaan Taksi Alsintan dilakukan melalui kemitraan antara Pengelola dengan pengguna Taksi Alsintan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…