DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; perencanaan; persyaratan dan penetapan petugas belajar; jenis, program, dan jangka waktu; pembatalan, perpanjangan, dan penghentian tugas belajar; hak dan kewajiban petugas belajar; pembiayaan; pengaktifan bekerja kembali; pengembalian biaya tugas belajar; tugas belajar biaya mandiri; pemantauan dan evaluasi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan strategis dalam melaksanakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau non- Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
3.Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas kedinasan.
4.Petugas Belajar adalah PNS yang sedang mendapat penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
5.Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik.
6.Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.
7.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
8.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9.Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
11.Program Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12.Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan yang dilakukan apabila PNS Tugas Belajar pada satu program pendidikan yang dikarenakan prestasi akademis kemudian mendapat beasiswa di Lembaga Pendidikan atau sponsor untuk melanjutkan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
14.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada unit kerja eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
15.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan adalah unit kerja eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
16.Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, serta direktur jenderal dan kepala badan lingkup Kementerian Pertanian.
17.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Biro adalah unit kerja eselon II pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian.
18.Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah unit kerja eselon II pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.
19.Pusat Pendidikan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat adalah unit kerja eselon II pada Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan pertanian.
20.Sekretaris Unit Kerja Eselon I adalah Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, serta sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris badan lingkup Kementerian Pertanian.
21.Pimpinan Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau kepala unit pelaksana teknis atasan langsung PNS Tugas Belajar.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

a.mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
b.memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
c.meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Rencana induk kebutuhan Tugas Belajar disusun untuk 5 (lima) tahun yang dirinci ke dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan.
(2)Rencana induk kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan:
1. a.hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi; dan
2. b.hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
(3)Rencana induk kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
1. a.unit organisasi;
2. b.jenjang pendidikan;
3. c.program studi;
4. d.target jumlah Petugas Belajar;
5. e.tahun pelaksanaan; dan
6. f.bidang tugas yang dibutuhkan.
(4)Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja melalui Sekretaris Unit Kerja Eselon I kepada Kepala Pusat setiap tahun, paling lambat bulan Februari sebelum tahun pelaksanaan pendidikan.
(5)Usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Pusat bersama Biro.
(7)Usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan oleh Kepala Pusat paling lambat bulan April setiap tahun sebelum tahun pelaksanaan pendidikan.

Pasal 4

Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) memperhatikan:

a.kebutuhan organisasi;
b.ketersediaan anggaran; dan
c.kesempatan yang diberikan oleh instansi pemerintah, nonpemerintah, dan lembaga/negara asing.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PETUGAS BELAJAR

Pasal 5

(1)Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. b.tidak sedang dalam status penugasan pada instansi lain;
3. c.berusia maksimal:
  1. 1.30 (tiga puluh) tahun untuk program diploma III (D3), program diploma IV (D4), dan program sarjana (S1);
  2. 2.39 (tiga puluh sembilan) tahun untuk program magister (S2) atau yang setara; dan
  3. 3.42 (empat puluh dua) tahun untuk program doktor (S3), terhitung mulai tanggal jangka waktu Tugas Belajar yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Tugas Belajar.
4. d.sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, dan khusus untuk Tugas Belajar luar negeri ditambahkan ketentuan persyaratan kesehatan yang diberlakukan oleh sponsor/pemberi biaya dan/atau negara yang dituju;
5. e.memiliki penilaian prestasi kerja berpredikat minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.tidak sedang:
  1. 1.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  2. 2.menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  3. 3.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  4. 4.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat;
  5. 5.melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tugas Belajar;
  6. 6.melaksanakan pelatihan kepemimpinan; dan/atau
  7. 7.mengikuti pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) bulan;
7. g.tidak pernah:
  1. 1.dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  2. 2.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
  3. 3.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rencana induk Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
9. i.memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan, meliputi:
  1. 1.dasar pendidikan; dan
  2. 2.persyaratan akademik.
(2)Ketentuan usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal Tugas Belajar diberikan untuk:
1. a.PNS di daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria daerah terpencil, tertinggal, dan/atau terluar;
2. b.program studi yang sangat dibutuhkan dalam jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal; atau
3. c.memenuhi kualifikasi pendidikan atau kompetensi yang sesuai dengan syarat jabatan.
(3)Tugas Belajar yang diberikan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan usia maksimal:
1. a.33 (tiga puluh tiga) tahun, untuk program diploma III (D3), program diploma IV (D4)/sarjana terapan, program sarjana, atau sederajat;
2. b.42 (empat puluh dua) tahun, untuk program magister (S2), program magister terapan, program profesi, atau sederajat; dan
3. c.47 (empat puluh tujuh) tahun, untuk program doktor, program doktor terapan, atau sederajat.
(4)PNS yang usianya melebihi ketentuan usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat
(3)dapat diberikan Tugas Belajar sepanjang mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Biro.

Pasal 6

(1)Sekretaris Unit Kerja Eselon I mengusulkan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Kepala Pusat untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
(2)Kepala Pusat berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar, Kepala Pusat melakukan seleksi Calon Petugas Belajar.
(4)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Biro.

Pasal 7

(1)Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
1. a.tes potensi akademik; dan
2. b.asesmen psikologis.
(2)Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tes kemampuan bahasa asing.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeringkatan Calon Petugas Belajar yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi.
(4)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil seleksi masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan diterima, calon Petugas Belajar melengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan Tugas Belajar yang disetujui atasan langsung dan/atau Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan rencana kebutuhan Tugas Belajar dibuat sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.surat pernyataan melaksanakan Tugas Belajar, dibuat sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.surat pernyataan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pertama kali, dibuat sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.salinan Kartu Pegawai;
5. e.salinan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
6. f.salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi dari Lembaga Pendidikan asal;
7. g.salinan akreditasi:
  1. 1.program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
  2. 2.Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisasi untuk Tugas Belajar di dalam negeri;
8. h.surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi mengenai akreditasi Lembaga Pendidikan, untuk Tugas Belajar di luar negeri;
9. i.salinan surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisasi dari Lembaga Pendidikan;
10. j.salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian minimal bernilai baik;
11. k.surat perjanjian Tugas Belajar, dibuat sesuai dengan:
  1. 1.Format 5a bagi peserta Tugas Belajar dalam negeri; atau
  2. 2.Format 5b bagi peserta Tugas Belajar luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar dari sponsor atau pemberi biaya Non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. m.surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara bagi yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri;
14. n.surat keterangan yang menyatakan bahwa:
  1. 1.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  2. 2.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  3. 3.tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  4. 4.tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat;
  5. 5.tidak sedang melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tugas Belajar;
  6. 6.tidak sedang melaksanakan pelatihan;
  7. 7.tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  8. 8.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  9. 9.tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  10. 10.bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi, yang dibuat sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
15. o.surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah dan khusus untuk Tugas Belajar luar negeri disertai dokumen kesehatan lain yang dipersyaratkan oleh sponsor, pemberi biaya, dan/atau negara yang dituju.
(2)Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan, disampaikan oleh PNS yang bersangkutan kepada Sekretaris Unit Kerja Eselon I.
(3)Sekretaris Unit Kerja Eselon I meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Pusat melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen memenuhi persyaratan, Kepala Pusat menyampaikan rekomendasi calon Petugas Belajar kepada Kepala Biro.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen tidak memenuhi persyaratan, Kepala Pusat menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan kepada PNS yang bersangkutan melalui Sekretaris Unit Kerja Eselon I.

Pasal 10

(1)Dalam hal Tugas Belajar dalam negeri, Kepala Biro menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan rancangan penetapan Petugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Dalam hal Tugas Belajar luar negeri, Kepala Biro menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.
(3)Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan Tugas Belajar di luar negeri kepada Kementerian Sekretariat Negara.
(4)Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri meneruskan persetujuan Tugas Belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro.
(5)Kepala Biro menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), persetujuan Tugas Belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rancangan penetapan Petugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

Pasal 4

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PETUGAS BELAJAR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

Pasal 4

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PETUGAS BELAJAR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021