DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 Tahun 2017

Nomor: 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan; www.peraturan.go.id 2017, No.797 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); www.peraturan.go.id 2017, No.797
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
2.Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan.
3.Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan.
4.Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang memuat huruf dan www.peraturan.go.id 2017, No.797 angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan.
5.Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan.
6.Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
7.Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan.
8.Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan Pakan yang digunakan dalam pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan.
9.Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan.
10.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan. www.peraturan.go.id 2017, No.797
13.Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan yang dipesan secara khusus dengan bahan Pakan dan formula khusus sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus.
14.Pemesan Pakan Khusus adalah perorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan Pakan Pesanan Khusus.
15.Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan Pakan dan Pakan.
16.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
17.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
18.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PENDAFTARAN PAKAN

Pasal 2

(1)Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP.
(2)Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan. www.peraturan.go.id 2017, No.797
(3)Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 3

Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 4

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
3. c.akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
4. d.surat keterangan domisili perusahaan;
5. e.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
6. f.surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah, sesuai dengan Format-1.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi, sesuai dengan Format-2;
2. b.Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan;
3. c.contoh Label;
4. d.jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan, sesuai dengan Format-3;
5. e.jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan, sesuai dengan Format-4; www.peraturan.go.id 2017, No.797
6. f.jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan, sesuai dengan Format-5;
7. g.surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format-6;
8. h.surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan Format-7; dan
9. i.surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP), sesuai dengan Format-8.

Pasal 5

Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 6

(1)Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling kurang terhadap:
1. a.kadar air;
2. b.kadar protein kasar;
3. c.kadar lemak kasar;
4. d.kadar serat kasar;
5. e.kadar abu;
6. f.kadar kalsium (Ca);
7. g.kadar phosfor (P); dan
8. h.aflatoksin total.
(2)Untuk Pakan ternak ruminansia selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Total Digestible Nutrient (TDN). www.peraturan.go.id 2017, No.797
(3)Untuk Pakan ternak unggas dan ternak babi selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap asam amino dan kadar urea.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis, sesuai dengan Format-9.
(2)Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan contoh Pakan dengan surat tugas, sesuai dengan Format- 10.
(3)Dalam hal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas kabupaten/kota dapat:
1. a.meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas kabupaten/kota terdekat;
2. b.meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas provinsi; atau
3. c.meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari pemerintah pusat.

Pasal 8

Pengambilan contoh Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh Padatan. www.peraturan.go.id 2017, No.797

Pasal 9

(1)Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan atau petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
(2)Penyerahan contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara pengambilan contoh Pakan, surat tugas Wastukan atau petugas pengambil contoh, dan surat keterangan jenis dan kode Pakan, sesuai dengan Format-11.
(3)Pelaku Usaha setelah menerima contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan kepada kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
(4)Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 10

(1)Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai SNI atau PTM Pakan, diterbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan oleh kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, sesuai dengan Format-12.
(2)Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota.
(3)Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); www.peraturan.go.id 2017, No.797
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
2.Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan.
3.Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan.
4.Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang memuat huruf dan www.peraturan.go.id 2017, No.797 angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan.
5.Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan.
6.Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
7.Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan.
8.Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan Pakan yang digunakan dalam pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan.
9.Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan.
10.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan. www.peraturan.go.id 2017, No.797
13.Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan yang dipesan secara khusus dengan bahan Pakan dan formula khusus sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus.
14.Pemesan Pakan Khusus adalah perorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan Pakan Pesanan Khusus.
15.Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan Pakan dan Pakan.
16.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
17.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
18.Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

PENDAFTARAN PAKAN

Pasal 2

(1)Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP.
(2)Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan. www.peraturan.go.id 2017, No.797
(3)Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 3

Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 4

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
3. c.akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
4. d.surat keterangan domisili perusahaan;
5. e.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
6. f.surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah, sesuai dengan Format-1.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi, sesuai dengan Format-2;
2. b.Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan;
3. c.contoh Label;
4. d.jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan, sesuai dengan Format-3;
5. e.jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan, sesuai dengan Format-4; www.peraturan.go.id 2017, No.797
6. f.jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan, sesuai dengan Format-5;
7. g.surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format-6;
8. h.surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan Format-7; dan
9. i.surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP), sesuai dengan Format-8.

Pasal 5

Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 6

(1)Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling kurang terhadap:
1. a.kadar air;
2. b.kadar protein kasar;
3. c.kadar lemak kasar;
4. d.kadar serat kasar;
5. e.kadar abu;
6. f.kadar kalsium (Ca);
7. g.kadar phosfor (P); dan
8. h.aflatoksin total.
(2)Untuk Pakan ternak ruminansia selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Total Digestible Nutrient (TDN). www.peraturan.go.id 2017, No.797
(3)Untuk Pakan ternak unggas dan ternak babi selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap asam amino dan kadar urea.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis, sesuai dengan Format-9.
(2)Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan contoh Pakan dengan surat tugas, sesuai dengan Format- 10.
(3)Dalam hal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas kabupaten/kota dapat:
1. a.meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas kabupaten/kota terdekat;
2. b.meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas provinsi; atau
3. c.meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari pemerintah pusat.

Pasal 8

Pengambilan contoh Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh Padatan. www.peraturan.go.id 2017, No.797

Pasal 9

(1)Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan atau petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
(2)Penyerahan contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara pengambilan contoh Pakan, surat tugas Wastukan atau petugas pengambil contoh, dan surat keterangan jenis dan kode Pakan, sesuai dengan Format-11.
(3)Pelaku Usaha setelah menerima contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan kepada kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
(4)Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 10

(1)Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai SNI atau PTM Pakan, diterbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan oleh kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, sesuai dengan Format-12.
(2)Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota.
(3)Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.