DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan perberasan nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/ 8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras.
(2)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.medium; dan
2. b.premium.
(3)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan acuan dalam penyesuaian Standar Nasional Indonesia mengenai standar mutu beras.
(5)Ketentuan kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi dalam peredaran beras.

2.Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Pelaku usaha yang mengedarkan beras dengan informasi pada kemasan yang tidak sesuai dengan kelas mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1B

(1)Beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain prasarana dan sarana produksi pertanian yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2)Pelaku usaha yang mengedarkan beras dan produk komoditas pertanian lainnya yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2025… MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 22 TAHUN 2025 … TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS KLASIFIKASI KELAS MUTU BERAS No. Komponen Mutu Satuan Kelas Mutu Premium Medium
1.Derajat Sosoh (minimal) % 95 95
2.Kadar Air (maksimal) % 14 14
3.Butir Kepala*) (minimal) % 84,5 73
4.Butir Menir (maksimal) % 0,5 2
5.Butir Patah (maksimal) % 15 25 6. Total butir beras lainnya (maksimal) terdiri atas merah, kuning/rusak, kapur % 1 4
7.Butir Gabah (maksimal) butir/100g 0 1
8.Benda Lain (maksimal) % 0 0,05 *)Presentase butir kepala merupakan hasil dari total beras dikurangi presentase butir menir dan presentase butir patah. MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…