DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.130/4/2015 Tahun 2015

Nomor: 23/Permentan/PK.130/4/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 79 ayat (7) dan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/ TN.530/ 7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT), dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
14.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/ 9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 307);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/ Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
2.Bahan Pakan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari ruminansia, non ruminansia, unggas, dan/atau ikan baik yang diolah maupun yang belum diolah.
3.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
4.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
6.Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha (rendering plant) di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi dan/atau pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
8.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
9.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
10.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.
11.Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit Hewan yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau Negara Republik Indonesia.
12.Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
13.Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Negara Asal yang menerangkan keaslian produk.
14.Cemaran adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimiawi, biologis, fisik, dan/atau mikroorganisme pathogen pada Bahan Pakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.
15.Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
16.Tim Penilai Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal yang selanjutnya disebut Tim NAUP adalah tim yang bertugas melakukan penilaian terhadap Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal.
17.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit organisasi yang membidangi fungsi perizinan di Kementerian Pertanian.
18.Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemasukan atau Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Hewan Eksotik; dan
2. b.menjamin Bahan Pakan Asal Hewan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan pemasukan;
b.persyaratan pengeluaran;
c.tata cara pemasukan dan pengeluaran;
d.tindakan karantina;
e.pelaporan dan pengawasan; dan
f.ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

(1)Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri.
(2)Menteri dalam menerbitkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri.
(3)Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner nasional.

Pasal 5

(1)Jenis Bahan Pakan Asal Hewan yang dapat dimasukkan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Bahan Pakan Asal Hewan yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pembuatan Pakan.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang akan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
2. b.memiliki SIUP, APIU/APIT, TDP, dan NPWP perusahaan;
3. c.memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
4. d.memiliki rekomendasi dari Dinas Provinsi;
5. e.memiliki instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan;
6. f.memiliki profil perusahaan (company profile);
7. g.memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan;
8. h.membuat rencana pemasukan dan rencana distribusi Bahan Pakan Asal Hewan untuk 1 (satu) tahun sesuai Format-1;
9. i.membuat surat pernyataan tidak menggunakan/mendistribusikan bahan pakan asal ruminansia untuk bahan pakan ruminansia, sesuai Format-2;
10. j.membuat surat pernyataan Bahan Pakan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan Pakan, sesuai Format-3;
11. k.membuat surat pernyataan bersedia menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan, sesuai Format 4; dan
12. l.membuat surat pernyataan bahwa persyaratan administrasi benar dan sah.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.persyaratan teknis kesehatan hewan;
b.persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan; dan
c.persyaratan kemasan dan alat angkut.

Pasal 9

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.persyaratan Negara Asal;
b.persyaratan Unit Usaha Negara Asal; dan
c.persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan.

Pasal 10

(1)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/Foot and Mouth Disease (FMD), Bovine Spongiform Encephalopathy (negligible BSE risk), Scrapie, Chronic Wasting Disease (CWD), Transmissible Mink Encephalopathy (TME), dan New Variant Creutzfeld-Jacob Disease (vCJD) untuk Bahan Pakan Asal Hewan dari ruminansia.
(2)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/Foot and Mouth Disease (FMD), untuk Bahan Pakan Asal Hewan dari unggas.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 79 ayat (7) dan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/ TN.530/ 7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT), dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
14.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/ 9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 307);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/ Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
2.Bahan Pakan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari ruminansia, non ruminansia, unggas, dan/atau ikan baik yang diolah maupun yang belum diolah.
3.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
4.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5.Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
6.Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha (rendering plant) di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi dan/atau pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
8.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
9.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
10.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.
11.Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit Hewan yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau Negara Republik Indonesia.
12.Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
13.Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Negara Asal yang menerangkan keaslian produk.
14.Cemaran adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimiawi, biologis, fisik, dan/atau mikroorganisme pathogen pada Bahan Pakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.
15.Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
16.Tim Penilai Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal yang selanjutnya disebut Tim NAUP adalah tim yang bertugas melakukan penilaian terhadap Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal.
17.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit organisasi yang membidangi fungsi perizinan di Kementerian Pertanian.
18.Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemasukan atau Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Hewan Eksotik; dan
2. b.menjamin Bahan Pakan Asal Hewan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan pemasukan;
b.persyaratan pengeluaran;
c.tata cara pemasukan dan pengeluaran;
d.tindakan karantina;
e.pelaporan dan pengawasan; dan
f.ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

(1)Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri.
(2)Menteri dalam menerbitkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri.
(3)Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner nasional.

Pasal 5

(1)Jenis Bahan Pakan Asal Hewan yang dapat dimasukkan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Bahan Pakan Asal Hewan yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pembuatan Pakan.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha yang akan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
2. b.memiliki SIUP, APIU/APIT, TDP, dan NPWP perusahaan;
3. c.memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
4. d.memiliki rekomendasi dari Dinas Provinsi;
5. e.memiliki instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan;
6. f.memiliki profil perusahaan (company profile);
7. g.memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan;
8. h.membuat rencana pemasukan dan rencana distribusi Bahan Pakan Asal Hewan untuk 1 (satu) tahun sesuai Format-1;
9. i.membuat surat pernyataan tidak menggunakan/mendistribusikan bahan pakan asal ruminansia untuk bahan pakan ruminansia, sesuai Format-2;
10. j.membuat surat pernyataan Bahan Pakan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan Pakan, sesuai Format-3;
11. k.membuat surat pernyataan bersedia menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan, sesuai Format 4; dan
12. l.membuat surat pernyataan bahwa persyaratan administrasi benar dan sah.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.persyaratan teknis kesehatan hewan;
b.persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan; dan
c.persyaratan kemasan dan alat angkut.

Pasal 9

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.persyaratan Negara Asal;
b.persyaratan Unit Usaha Negara Asal; dan
c.persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan.

Pasal 10

(1)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/Foot and Mouth Disease (FMD), Bovine Spongiform Encephalopathy (negligible BSE risk), Scrapie, Chronic Wasting Disease (CWD), Transmissible Mink Encephalopathy (TME), dan New Variant Creutzfeld-Jacob Disease (vCJD) untuk Bahan Pakan Asal Hewan dari ruminansia.
(2)Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/Foot and Mouth Disease (FMD), untuk Bahan Pakan Asal Hewan dari unggas.