DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 2019, No.111 Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 2019, No.111
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1568);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tembakau adalah hasil dari tanaman Nicotiana tabacum L. atau Nicotiana rustica L. dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar.
2.Rekomendasi Teknis Impor Tembakau yang selanjutnya disebut Rekomtek Impor Tembakau adalah keterangan tertulis yang memberikan rekomendasi untuk mengajukan persetujuan impor tembakau yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
3.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
5.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
6.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Tembakau. 2019, No.111
7.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan tembakau.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Direktur Jenderal Perkebunan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
10.Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan penerbitan Rekomtek Impor Tembakau;
b.tata cara penerbitan Rekomtek Impor Tembakau;
c.kewajiban importir; dan
d.ketentuan sanksi. 2019, No.111

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Pasal 3

Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan untuk Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan setelah Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Komitmen.
(2)Menteri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Importir Tembakau harus melakukan penyerapan Tembakau dalam negeri sebagai bahan baku rokok kretek dan rokok putih.
(2)Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memanfaatkan Tembakau produksi petani melalui Kemitraan.
(3)Untuk membuktikan penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) importir Tembakau menyampaikan bukti serap Tembakau petani paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah yang dimohonkan sebagai bahan baku industri Tembakau. 2019, No.111
(4)Jika realisasi penyerapan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diperhitungkan pada penerbitan Rekomtek Impor Tembakau tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dilakukan jika terjadi kelangkaan produksi Tembakau dalam negeri.
(2)Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi produksi Tembakau dalam negeri tidak tersedia.
(3)Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan penghasil Tembakau.

Pasal 7

(1)Perusahaan yang akan melakukan Impor Tembakau wajib mendapat Persetujuan Impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Permohonan Rekomtek Impor Tembakau dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan Komitmen untuk memperoleh Rekomtek Impor Tembakau.
(3)Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 2019, No.111 perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 9

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi kesanggupan menyampaikan:
1. a.pernyataan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk pemegang API-P;
2. b.pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U;
3. c.laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya;
4. d.pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani tembakau;
5. e.pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani;
6. f.pernyataan mengenai penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau terhadap kelompok petani yang menjadi mitra; dan
7. g.pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g sesuai format-2 sampai dengan format-6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2019, No.111

BAB III

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Pasal 10

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang akan melakukan Impor Tembakau harus mengajukan permohonan Rekomtek Impor Tembakau kepada Lembaga OSS.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
1. a.nama dan alamat importir;
2. b.nomor dan tanggal surat permohonan;
3. c.jenis dan jumlah barang;
4. d.pos tarif/HS dan uraian barang;
5. e.negara asal dan pelabuhan muat;
6. f.waktu pengapalan;
7. g.tempat pemasukan; dan
8. h.waktu Impor.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 2019, No.111 Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 2019, No.111
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1568);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tembakau adalah hasil dari tanaman Nicotiana tabacum L. atau Nicotiana rustica L. dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar.
2.Rekomendasi Teknis Impor Tembakau yang selanjutnya disebut Rekomtek Impor Tembakau adalah keterangan tertulis yang memberikan rekomendasi untuk mengajukan persetujuan impor tembakau yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
3.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
5.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
6.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Tembakau. 2019, No.111
7.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan tembakau.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Direktur Jenderal Perkebunan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
10.Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan penerbitan Rekomtek Impor Tembakau;
b.tata cara penerbitan Rekomtek Impor Tembakau;
c.kewajiban importir; dan
d.ketentuan sanksi. 2019, No.111

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Pasal 3

Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan untuk Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan setelah Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Komitmen.
(2)Menteri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Importir Tembakau harus melakukan penyerapan Tembakau dalam negeri sebagai bahan baku rokok kretek dan rokok putih.
(2)Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memanfaatkan Tembakau produksi petani melalui Kemitraan.
(3)Untuk membuktikan penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) importir Tembakau menyampaikan bukti serap Tembakau petani paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah yang dimohonkan sebagai bahan baku industri Tembakau. 2019, No.111
(4)Jika realisasi penyerapan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diperhitungkan pada penerbitan Rekomtek Impor Tembakau tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dilakukan jika terjadi kelangkaan produksi Tembakau dalam negeri.
(2)Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi produksi Tembakau dalam negeri tidak tersedia.
(3)Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan penghasil Tembakau.

Pasal 7

(1)Perusahaan yang akan melakukan Impor Tembakau wajib mendapat Persetujuan Impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Permohonan Rekomtek Impor Tembakau dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan Komitmen untuk memperoleh Rekomtek Impor Tembakau.
(3)Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 2019, No.111 perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 9

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi kesanggupan menyampaikan:
1. a.pernyataan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk pemegang API-P;
2. b.pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U;
3. c.laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya;
4. d.pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani tembakau;
5. e.pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani;
6. f.pernyataan mengenai penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tembakau terhadap kelompok petani yang menjadi mitra; dan
7. g.pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g sesuai format-2 sampai dengan format-6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2019, No.111

BAB III

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Pasal 10

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang akan melakukan Impor Tembakau harus mengajukan permohonan Rekomtek Impor Tembakau kepada Lembaga OSS.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
1. a.nama dan alamat importir;
2. b.nomor dan tanggal surat permohonan;
3. c.jenis dan jumlah barang;
4. d.pos tarif/HS dan uraian barang;
5. e.negara asal dan pelabuhan muat;
6. f.waktu pengapalan;
7. g.tempat pemasukan; dan
8. h.waktu Impor.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.