DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 Tahun 2018

Nomor: 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura perlu mengikuti perkembangan perdagangan dunia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/ 11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/ KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/ KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/KR.040/ 6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/ HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 6 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal dalam menetapkan pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(3)Pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
(2)Permohonan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam hari kerja.
(3)Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

4.Pasal 11 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Apabila Pelaku Usaha melakukan perubahan RIPH, RIPH sebelumnya tidak berlaku.

6.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dihapus dan huruf h diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
1. a.akte pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
4. d.keterangan domisili perusahaan;
5. e.API-U untuk umum;
6. f.API-P untuk industri;
7. g.Dihapus.
8. h.surat pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan perizinannya bagi pelaku usaha pemilik API-P, sesuai dengan Format-2;
9. i.laporan rekapitulasi realisasi impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya bagi yang pernah melakukan impor Produk Hortikultura, sesuai dengan Format-3; dan
10. j.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-4.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan RIPH untuk impor produk bawang putih disertai:
1. a.surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-5;
2. b.surat pernyataan rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-6; dan
3. c.laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-7.
  1. 7.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
1. a.Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;
3. c.sertifikat penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
4. d.registrasi bangsal penanganan pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
5. e.surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP); dan
6. f.Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2)Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.sesuai dengan persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-11; atau
2. b.tidak sesuai dengan persyaratan teknis, ditolak.
(3)RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal Indonesia National Single Window (INSW) melalui Kepala Pusat PVTPP.
(4)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara daring (online).

9.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, berlaku 1 (satu) tahun takwim.

10.Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri.
(2)Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan kelompok tani.
(3)Ketentuan mengenai pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

11.Pasal 37 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Dihapus.
(2)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
(3)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan/atau Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi:
1. a.pengurangan volume impor bawang putih oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usul Menteri; dan/atau
2. b.tidak diberikan RIPH untuk bawang putih paling lama 2 (dua) tahun apabila melanggar 2 (dua) kali berturut-turut.
(4)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dan/atau huruf j, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun.
(5)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 2 (dua) tahun.
(6)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun untuk Produk Hortikultura yang tidak direalisasikan impornya.

12.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pelaku Usaha dan Lembaga Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kepabeanan.

13.Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674) Nomor 2 (dua) Format-2 dan Nomor 11 (sebelas) Format-11 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018 MENTERI PERTANIAN AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2018 TAHUN 743 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/PERMENTAN/ HR.060/11/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA No. Kode Tentang Ditanda Tangani Oleh
2.Format - 2 Surat pernyataan menggunakan produk impor Hortikultura sesuai dengan perizinannya bagi Pelaku Usaha pemilik API-P Pelaku Usaha
11.Format – 11 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Direktur Jenderal Hortikultura MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Format-2 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PRODUK IMPOR HORTIKULTURA SESUAI DENGAN PERIZINANNYA Kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Jabatan : Perusahaan : No. API-P : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa produk yang diimpor hanya digunakan sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi industri yang kami miliki dan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan produk yang diimpor kepada pihak lain. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp. 6.000,- Pemohon Format-11 KOP SURAT Nomor : .........., ................ Lampiran : Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ………………………………………………….. Yth. Direktur Jenderal ................. Kementerian Perdagangan di Jakarta Sehubungan dengan surat Nomor ....... tanggal ..... hal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) ..... atas nama PT/CV ........................ dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .................... dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .........., kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh PT/CV ...................... dengan Produk Hortikultura ……………………. yang diimpor sebagai berikut: No. Nama Produk Pos Tarif/HS Negara Asal Waktu Pemasukan (Bulan) 1. 2. 3. 4. 5. Dst Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan ……………………………………………... Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Hortikultura, .................................... NIP..............................

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura perlu mengikuti perkembangan perdagangan dunia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/ KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/ KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/KR.040/ 6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/ PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/ HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674) diubah sebagai berikut:
1.Pasal 6 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal dalam menetapkan pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(3)Pertimbangan produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
(2)Permohonan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam hari kerja.
(3)Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

4.Pasal 11 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Apabila Pelaku Usaha melakukan perubahan RIPH, RIPH sebelumnya tidak berlaku.

6.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dihapus dan huruf h diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
1. a.akte pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
4. d.keterangan domisili perusahaan;
5. e.API-U untuk umum;
6. f.API-P untuk industri;
7. g.Dihapus.
8. h.surat pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan perizinannya bagi pelaku usaha pemilik API-P, sesuai dengan Format-2;
9. i.laporan rekapitulasi realisasi impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya bagi yang pernah melakukan impor Produk Hortikultura, sesuai dengan Format-3; dan
10. j.surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-4.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan RIPH untuk impor produk bawang putih disertai:
1. a.surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-5;
2. b.surat pernyataan rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-6; dan
3. c.laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-7.
  1. 7.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
1. a.Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;
3. c.sertifikat penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
4. d.registrasi bangsal penanganan pascapanen (packing house) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
5. e.surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP); dan
6. f.Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2)Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.sesuai dengan persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-11; atau
2. b.tidak sesuai dengan persyaratan teknis, ditolak.
(3)RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal Indonesia National Single Window (INSW) melalui Kepala Pusat PVTPP.
(4)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan secara daring (online).

9.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, berlaku 1 (satu) tahun takwim.

10.Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri.
(2)Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan kelompok tani.
(3)Ketentuan mengenai pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

11.Pasal 37 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Dihapus.
(2)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
(3)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan/atau Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi:
1. a.pengurangan volume impor bawang putih oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usul Menteri; dan/atau
2. b.tidak diberikan RIPH untuk bawang putih paling lama 2 (dua) tahun apabila melanggar 2 (dua) kali berturut-turut.
(4)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dan/atau huruf j, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun.
(5)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 2 (dua) tahun.
(6)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun untuk Produk Hortikultura yang tidak direalisasikan impornya.

12.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pelaku Usaha dan Lembaga Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kepabeanan.

13.Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674) Nomor 2 (dua) Format-2 dan Nomor 11 (sebelas) Format-11 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018 MENTERI PERTANIAN AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2018 TAHUN 743 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/PERMENTAN/ HR.060/11/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA No. Kode Tentang Ditanda Tangani Oleh
2.Format - 2 Surat pernyataan menggunakan produk impor Hortikultura sesuai dengan perizinannya bagi Pelaku Usaha pemilik API-P Pelaku Usaha
11.Format – 11 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Direktur Jenderal Hortikultura MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Format-2 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PRODUK IMPOR HORTIKULTURA SESUAI DENGAN PERIZINANNYA Kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Jabatan : Perusahaan : No. API-P : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa produk yang diimpor hanya digunakan sebagai bahan baku produksi atau bahan penolong untuk kebutuhan produksi industri yang kami miliki dan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan produk yang diimpor kepada pihak lain. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp. 6.000,- Pemohon Format-11 KOP SURAT Nomor : .........., ................ Lampiran : Hal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ………………………………………………….. Yth. Direktur Jenderal ................. Kementerian Perdagangan di Jakarta Sehubungan dengan surat Nomor ....... tanggal ..... hal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) ..... atas nama PT/CV ........................ dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor .................... dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .........., kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh PT/CV ...................... dengan Produk Hortikultura ……………………. yang diimpor sebagai berikut: No. Nama Produk Pos Tarif/HS Negara Asal Waktu Pemasukan (Bulan) 1. 2. 3. 4. 5. Dst Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan ……………………………………………... Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Hortikultura, .................................... NIP..............................