Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 Tahun 2017
- Nomor
- 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017
- Tahun
- 2017
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Ke Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PNS KE KEMENTERIAN PERTANIAN Bagian Kesatu Permohonan Mutasi
BAB II
Mutasi PNS dari Instansi Pusat/Daerah ke Kementerian Pertanian dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan Kementerian Pertanian. Bagian Kedua Persyaratan
atau
Bagian Ketiga Tata Cara
PNS dari Instansi Pusat/Daerah yang akan mengajukan permohonan mutasi ke Kementerian Pertanian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir; b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat kelurahan; atau c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang mutasi dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur.
a) tidak sedang dalam proses penjatuhan, hukuman disiplin atau pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; b) tidak sedang terlibat kasus yang merugikan kuangan Negara dan/atau sengketa utang piutang; c) tidak sedang menjalankan izin belajar/tugas belajar/wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
Bagian Keempat Seleksi
Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)untuk meneliti dan memeriksa:
dan
(1), meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)