DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHlJN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INllONF..s1A

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10.Keputusan Presiden Nomor 113jP Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019- 2024;
11.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerianj Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIANPERTANIANTAHUN 2020-2024. MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.OI0/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Menetapkan Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
1.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3.Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. -> .SYAHRULYASIN LIMPO MENTERI PERTANIAN / Ditetapkan di Jakarta pada tanggal , 10September 2020 Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai kewenangannya telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Pertanian, dalam melaksanakan, mengimplementasikan, 8 (delapan) area perubahan reformasi Birokrasi. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Kementerian Pertanian perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Tahun 2010-2014,2015-2019, dan 2020-2024. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dilaksanakan dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama pembangunan nasional, yang kualitasnya sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat perputaran roda pembangunan nasional. A. Latar Belakang. Pada gambar 1, Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi ....! .. ..","_". ~~.,..-.,.,. ...~'" ~",.- I . Peningkatan secara terus { 1 menerus kapasitas birokrasi ! sebagai kelanjutan darl : j ! reformasi birokrasi pada lima j . tahun kedua, untuk I mewujudkan pemerintahan I kelas dunia. ' ".i..-' ~" ' 1 ! I - ....-,........-'...........,.,...........•..-~.-:,;..,.. " ...."",,,-", -"~~, .."'~

i.Sasaran lima tahun ketiga : ;.,. (2020·2024) ;:'"~;aran lima tahun kedua {. (2015.2019) . ~ ! I, i ~ Implementasi hasil-hasil yang ( ; sudah dicapai pada lima tahun : i . pertama, juga melanjutl<.an . t iupaya yang belum di capai pada! ! "ma tahun pertama pada j . berbagai komponen strategis I birokrasl pemerintah . ., .. ! . Penguatan birokrasi pemerintah ! . dalam rangka : mewujudkan ; . pemerintahan yang bersih dan I bebas KKN, kapasltas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, .., dan meningkatkan kualitas . ; .' pelayanan publik kepada .! masyarakat . ! .. . • Sasaran lima tahun pertama] (2010-2014) ! PEMERINTAHAN KELAS DUNIA ~I > ......-~ "~'~-""""""~'-"'~""''''''''''--.-, "'-""",,~-. _...,..--...... -. -. _,_._ TAH.AISlAN~~N,~.A~AJAN §A~.A~AN .bIMA TAH.Y.N~J'~gg~,Q,"gQg.4 "-,..; •••.. , ". .......,. ....... ' .... "')W'!'I'~ ~;,t' •• <;!¥>' ,- ,_...;<14. ""' .....~"" ... "".• ,... Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)sebagaimana tercermin dalam tiga sa saran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini sesuai araban Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap Unit Kerja Eselon I dan UPTagar keberadaannya bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak Unit Kerja Eselon I dan UPT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mind set dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performaj kinerjanya. Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodojuga kerap menekankan birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian harus disadari dan dibangun bersama, berkomitmen yang tinggi dan terus menerus oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan UPTtanpa kecuali dalam mendukung terwujudnya Visi Indonesia Maju. B. Kerangka Pikir Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian disusun untuk menjabarkan visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi. Melanjutkan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian dalam melaksanakan reformasi birokrasi. keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Melalui Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, diawali dengan perubahan tata kelola agar terwujud birokrasi yang berkelas dunia. It4-,1 V ·(.,:~.?-~_:lfI:~'~~A~f;:.:~f~f~K.t');-\.·..:! ~1':A.!,iitO,~,E';0, ~nt-:fh). IlABfV " "..,,. '",,1, ,-.·,"·,~,.."!''''''',.u~~'''"'''ili1'I''~\f'-''''~''~'~,·1....-..... ,·.7•....-...... "' ...·"", DADIlIDAR II :\:':\.Lt;;13 L::,{~:{-r.::;G!\~:trR..AT.E:G1S[<0 ·L:~,~{"'K~~.::~(~.:"~';F:t: _.,..i:E;:';" :,rH,,!\T~~':f'+l':"1
1. 1.Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawabpermasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. 2.Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan palingterendah dari UnitKerjaEselonI dan UPT serta harapan pemangku kepentingan.
3. 3.Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan ReformasiBirokrasiyang lebih utuh. Untuk meningkatkan kualitas Road Map ini dibandingkan dengan Road Map sebelumnya,terdapat tiga hal yang diperbaharui sebagaiberikut: Road Map ReformasiBirokrasiKementerianPertanian Tahun 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata keloia pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi Kementerian Pertanian serta menindakianjutkan perbaikan pada pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya agar sejalan di reI perjalanan reformasi birokrasi Nasional. Pada gambar 3, hal-hal baru Road Map periode 2020-2024 menunjukkan stategi implementatif dengan menetapkan dan melaksanakan serta mengevaluasi program yang bersumber dari permasalahan, issu strategis dilapangan yang dapat menghambat tatakelola. Pelaksanaan program dan kegiatan refomasibirokrasi perubahan yang diharapkan melibatkan seluruh Gambar 3. Hal-Hal Baru pada Roadmap RB 2020-2024 Program dan' . kep,t,utan didcanin sampai ke unit kerja . 'J:~• '" .~. ',~:' . 'Strategi Lcbih _lmplementatif • ,' -, ·t Gambar 3. HaJ·Hal Barn pada Roadmap RB 2020-2024 Pada gambar 2, Kerangkapikir dan keterkaitan antar bagian Road Map ini antara lain evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah rangkaian capaian dan tindak lanjut perbaikan programdan kegiatan sebelumdan akan datang. Sedangkan analisis lingkungan strategis, diformulasikansecara riil menjawab permasalahan di lapangan dan kebijakan baru dalam tatakelola pelaksanaan program dan kegiatan reformasibirokrasi. Tujuan dan sasaran Strategik reformasi birokrasi didapatkan dari proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti birokrat, dan masyarakat menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan berbagaipihak. Pelibatanini dilakukan secara vertikal,yaitu melibatkan setiap leveljabatan di Kementerian Pertanian dari level paling strategis sampai paling teknis, dan secara horizontal melibatkan seperti masyarakat dan dunia usaha. Road Map ReformasiBirokrasi2020-2024 Gambar 2. KerangkaPikirdan KeterkaitanAntar Bagian Dilihat dari sisi kelembagaan, tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga menyebabkan tata kelola tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selain itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik. Sistem merit terkait dengan profesionalitas ASN perlu diterapkan dengan baik. Selanjutnya, hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 (lima) level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan serta pengembangan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam reformasi birokrasi terdiri atas: Manajemen Perubahan, Deregulasi Peraturan Perundang- undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. A. Identifikasi Capaian Reformasi Birokrasi. Pelayanan pemerintah ditujukan untuk rnencapai tata kelola yang baik (good qouernances, Salah satu syarat meningkatnya pelayanan pu blik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien diharapkan terwujud cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada rnasyarakat. BABII ANALISISCAPAIANPELAKSANAANREFORMASIBIROKRASI aspek internal birokrasi dari yang terendah unit eselon I dan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian dan serta kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan sasaran reformasi birokrasi tersebut, melalui pemantapan 8 (delapan) area perubahan, terdiri atas: Manajemen Peru bahan, Deregulasi Peraturan Perundang-undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sebagai arahan dan dan Satu Data Indonesia yang terintegrasi, dari sisi tata kelola, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan kualitas layanan. Transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan terobosan memperpendek jalur birokrasi. Pada aspek pelayanan publik secara nasional meningkat signifikan dari 6.859 di tahun 2015 menjadi 8.314 pada tahun 2018. Mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (e-service]masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam. Dari sisi akuntabilitas, data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program diperlukan untuk perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung tujuan pembangunan. Untuk itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan handal. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good govemanace) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). B. Tantangan Teknis Sektor Pertanian. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memilikilahan dengan luas kurang dari setengah hektar, Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk DomestikBruto (PDB)sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggeraktransformasi pembangunan yang berimbangdan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah)yang dikelolauntuk kepentingan industri m.enuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan]. Pembangunan pertanian merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya agar mampu mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Kebijakan pembangunan pertanian dewasa 1n1, memperhatikan dan berkaitan dengan hubungan antar lembagadi tataran Intemasional, menjaga kondisi lingkungan hidup, antisipasi perubahan iklim,menjaga ketersediaan lahan dan air, pertumbuhan penduduk untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, disrupsi Industri 4.0 kemandirian iftek untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan produksi, menjaga stabilitas harga dan akses pangan. Arahan dan kebijakan program, dalam rangka percepatan dan untuk mengantisipasi kendala teknis pembangunan pertanian meliputi antara lain; pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian maka disusun Road Map ReformasiBirokrasiKementerianPertanian Tahun 2020- 2024.
c.Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Surat resmi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/236/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 Hal Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Nomor Bj244jPW.04j2019 tanggal 20 Desember 2019 Hal HasH Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dan Bj 101jM.AA05j2019 tanggal 30 Desember 2019 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bahan identifikasi dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Identifikasi terhadap capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan hasilyang telah dicapai Kementerian Pertanian, sebagai berikut:
1. 1.Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2018 dengan nilai 78,46 dan Tahun 2019 dengan nilai 79,05.
2. 2.Hasil Pembangunan Zona Integritas menuju WBKdan WBBMTahun 2019 di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan hasil "memenuhi seluruh kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)"meliputi 40 (empat puluh) unit kerja. Hasil tahapan evaluasi memenuhi seleksi 35 (tiga puluh lima) unit kerja, memenuhi kriteria 23 (dua puluh tiga) unit kerja, dan unit kerja terevaluasi 18 (delapan belas). Memenuhi kriteria 5 (lima) unit kerja dan memperoleh penghargaan WBK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas: (1) Balai Besar Pembibitan
3. 1.Pengembangan konstra Tani dan pembangunan SDM Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
4. 2.Fasilitasi pembiayaan, infrastruktur, dan Alsintan;
5. 3.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
6. 4.Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
7. 5.Gerakan Peningkatan Produksi, NilaiTambah dan Daya Saing Perkebunan;
8. 6.Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetic temak potong/ unggas;
9. 7.Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benihjbibit;
10. 8.Pengentasan daerah rentan rawan pangan (family farming, pertanian rnasuk sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok;
11. 9.Penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GraTieks). D. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Nasional Tahun 2019 oleh Kementerian PANdan RB.
12. 1.Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Tahun evaluasi 2019 lebih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (Pokja) yang telah dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari road map dan rencana aksi yang telah disusun belum memberikan arah perbaikan berupa sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokjajuga belum
13. 9.Sertifikat "Predikat Kepatuhan" stan dar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI untuk Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nilai 945, dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta dengan nilai 930.
14. 8.Nilai kepatuhan pelayanan publik Kementerian Pertanian masuk dalam zona hijau.
15. 6.Laporan Hasil Penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap penerapan Sistem Merit Kementerian Pertanian pada Kategori IV (sangat baik) dengan nilai 338. Kementerian Pertanian ranking kelima dari seluruh KementerianyLembaga.
16. 7.Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT)Baturraden; (2) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang; (3) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang; (4) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung; dan (5) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang.
17. 3.Hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rnemperoleh nilai 74 dengan peringkat BB.
18. 4.Hasil survey integritas terhadap unit pelayanan publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian Pertanian termasuk 10 (sepuluh) besar Kementerian Terbaik.
19. 5.Hasil survey pengendalian dan pengelolaan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kementerian Pertanian termasuk 3 (tiga) terbaik.
20. 2.Upaya Internalisasi penerapan reformasi birokrasi telah dilakukan, dinilai masih belum signitifikan dalam membuat semua komponen organisasi memaharni akan pentingnya penerapan reformasi birokrasi. Agen perubahan yang ada belum seluruhnya dapat mendorong dan mewujudkan hasil perubahan budaya kerja yang terukur pada unit kerjanya, Penerapan reformasi birokrasi belum menjadikan bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi. Pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan delapan area peru bahan reformasi birokrasi yang menghasilkan peru bahan secara nyata, Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum sepenuhnya dapat dirasakan;
21. 3.Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. Penjabaran kinerja ke level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar leveljabatan dalam mewujudkan kinerja. Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian sasaran strategis;
22. 4.Peta proses bisnis dalam penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum tergambarkan secara jelas;
23. 5.Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya;
24. 6.Kementerian Pertanian telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan e- goverment, namun penerapan e-goverment tersebut belum terintegrasi satu sama lain, utamanya pada satuan kerja di (UPT) di daerah. Disamping itu, perbaikan dan perubahan yang sudah dibangun di satuan sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis Kcmenterian Pertanian; Penilaian terhadap pelaksanaan ReformasiBirokrasiyang dilaksanakan oleh Tim evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada aturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Perubahan atau penyempurnaan rnenjadi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Evaluasi ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi penilaian mencakup 2 (dua) kornponen yang terdiri dari (1) pengungkit ienamblen adalah seluruh upaya yang telah dilakukan oleh instansi dalarn menjalankan program reforrnasibirokrasi dan (2)hasil (result) adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Untuk komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi seperti halnya pengelolaan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang -
25. 3.Survei Ekstemal persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas pelayanan publik, menunjukkan indeks 3,49 pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan dengan angka 3,59. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan integritas telah dilaksanakan namun belum mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi di Kementerian Pertanian.
26. 2.Survei Eksternal persepsi pelayanan publik menunjukkan indeks 3,29, tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan hasil survey tahun 2018 sebesar 3,58. Penurunan hasil survey menunjukan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan kepuasan penerima yang telah diberikan. E. Hasil Survei Internal dan External di Lingkungan KementerianPertanian.
27. 1.Survei Internal Integritas Jabatan dalam Organisasi, dari 150 (seratus lima puluh) pegawai,sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pegawaitidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sedangkan 47 (empat puluh tujuh) pegawaitelah memahami tugas fungsi narnun tidak mcmaharni ukuran keberhasilannya, dan 15 (lima belas) pegawai memahami tugas fungsi dan memaharni ukuran keberhasilan. kerja belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum meyakini pelayanan pada KernenterianPertanian. adalah area perubahan Penguatan Pengawasan rata-rata setiap tahun 12,00 (dua belas) prosenyang kurang mendekati Bobotdengan penilaian Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi menurut komponen penilaian 8 (delapan) area perubahan, terhadap bobot penilaian untuk mencapai 60 (enam puluh) prosen rata rata mencapai peningkatan sebanyak 1 (satu) prosen. Untuk penilaian 8 (delapan) area perubahan menunjukkan yang tertinggi peningkatan penilaian mendekati bobot penilaian 6 (enam)prosen adalah area perubahan Peningkatan kualitas pelayanan public rata-rata 5 (lima) prosen. Tahun 2019 angka penilaian mencapai sebanyak 5~33(lima koma tiga-tiga)prosen. Sedangkan penilaian -- r--'- NO I KOMPONEN PENILAIAN BOBOT MENPANRB I 2015 2016 2017 2018 2019 ---+ KOMPONEN PENGUNGKIT / PROSES ~- l 1 MANAJEMENPERUBAHAN 5,00 3,24 2,53 3,54 3,54 3,61 2 PENATAAN PERATURAN 5,00 4,38 3,13 3,13 3,13 3,19 PERUNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN DAN 6,00 4,51 4,84 4,18 4,18 4,22 PENGUATAN ORGANISASI r---- 4 PENATAAN TATALAKSANA 5,00 3,47 3,97 4,13 4,14 4,27 5 PENATAAN SISTEM 15,00 11,06 11,04 12,68 12,57 12,76 MANAJEMEN SDM r---- 6 PENGUATAN 6,00 2,72 3,00 3,38 3,41 3,6 AKUNTABILITAS r----1- - 7 PENGUATAN 12,00 8,43 10,07 10,02 10,04 10,2 PENGAWASAN 8 PENINGKATAN KUALITAS 6,00 4,50 5,22 5,21 5,22 5,33 I PELAYANAN PUBLIK _; - ,IUMLAH PENGUNGKIT / 60,00 42,31 43,80 46,27 46,23 47,18 PIWSES PenilaianHasil Evaluasi ReformasiBirokrasiPeriode2015-2019 Menurut KomponenPenilaian8 (delapan)AreaPerubahan Tabel. 1 HasiJ.Evaluasi PenilaianMandiriPelaksanaan ReformasiBirokrasi(PMPRB), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Reformasi BirokrasiInstansi. undangan, penataan SDMAparatur dan lain-lainnya. Sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan seperti halnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, kualitas pelayanan semakin baik, organisasiyang bersih dan bebas dan KKN. Hasilnya lndek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 79,05.Hasil capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2015 - 2019, belumlah dapat memenuhi harapan dan tujuan dad agenda reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian secara nasional dengan Indek Pemerintahan kategori Instansi pelaksanaan Reformasi Baik level, 9 1 sd. 100 prosen. Hal yang perlu di tindaklanjuti dan diperbaiki sebagaimana arahan atau rekomendasi Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa penilaian hasil evaluasi reformasi birokrasi menu rut komponen penilaian hasil yaitu, akuntabilitas organisasi kinerja, riilai kapasitas organisasi, nilai persepsi korupsi, opini BPK dan nilai persepsi kualitas pelayanan antara Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan. Variabe1 nilai kapasitas organisasi menunjukkan dari 3,86 menjadi 4,3 tertinggi hal ini untuk di tingkatkan dan dipertahankan dan nilai persepsi kualitas pelayanan semula 8,95 menjadi 8,23 terendah. NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT I MENPANRB 2015 2016 2017 2018 2019 - KOMPONEN KHASIL B I KAPASITAS DAN AKUNTABILlTAS KINERJA ORGANISASI -- ---- I NILAI AKUNTABILlTAS 14,00 10,10 10,10 9,96 10,14 10,23 1--. KlNERJA 2 SURVEI INTERNAL 6,00 3,73 4,35 4,08 3,86 4,3 INTEGRITAS ORGANISASI I--- JUMLAHI II PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 1 SURVEI EKSTERNAL 7,00 5,24 5,17 5,46 6,28 6,11 - PERSEPSI KORUPSI 2 OPINI BPK I 3,00 I 2,50 I 2,00_J 3,00 3,00 3,00 III KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1 SURVEIEKSTERNAL 10,00 8,01 7,60 8,02 8,95 8,23 - PELAYANAN PUBLIK JUMLAH HASIL 40,00 29,58 29,22 30,52 32,23 31,87 _ INDEKRB 100 71,89 73,02 76,79 78,46 79,05 B BB BB BB BlL____ Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi BirokrasiMenurut Komponen Hasil Tabel. 2 belas) prosen. sebanyak 10 (sepuluh) prosen. Tahun 2019 memperoleh penilaian sebanyak 10,2 (sepuluh koma dua) prosen.Hal ini perlunya untuk lebih ditingkatkan. Jumlah hasil perhitungan total dari 8 variabel pengungkit total komponen nilai capaian Tahun 2019, mencapai 47,18. (empat puluh tujuh koma delapan
28. 7.Memperkuat pelaksanaan agen peru bahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun social control dian tara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas.
29. 4.Menerapkan performance base organization dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, juga memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja organisasi secara berjenjang.
30. 5.Menyempurnakan ukuran kinerja individu, melakukan reviu terhadap mekanisme penilaian kinerja individu dan memanfaatkan penilaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja, reward and punishment dan pengembangan kompetensi setiap pegawai.
31. 6.Memperkuat pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja yang ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja tersebut.
32. 2.Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun.
33. 3.Secara berjenjang menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai di unit kerja eselon I dan UPT~agar memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam proses perubahan tata kelola di lingkungan Kementerian Pertanian. F. Hasil Evaluasi untuk disempumakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:
34. 1.Unit kerja agar menyusun rene ana aksi untuk mengawal penerapan Road Map reformasi birokrasi setiap tahun, dan memastikan ketercapaian sasaran. Untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan targetnya, dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 selain mengacu Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, juga diintegrasikan dengan rencana strategis Kementerian Pertanian. permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2019 menjadi agenda bahan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi kedepan Tahun 2020-2024.
35. 3.Keterkaitan perubahan antar area belum terlihat karena antar pokja belum melakukan koordinasi secara intensif untuk merencanakan perubahan tetapi lebih banyak bekerja sendiri-sendiri.
36. 4.Monitoring secara berkala untuk mengukur capaian perubahan yang akan diwujudkan belum dapat memberikan hasil perubahan yang jelas, tetapi lebih banyak menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan; . 5. Pada umumnya evaluasi pelaksanaan RB internal hanya berupaya menjawab pertanyaan PMPRB dan belum melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat penerapan RB. Hal ini nampak pada hasil evaluasi belum secara konkrit menggambarkan perubahan birokrasi yang sudah dicapai maupun permasalahan yang
37. 1.Roadmap reformasi birokrasi belum dimanfaatkan sebagai perencanaan jangka menengah dan tahunan yang berisi kondisiyang akan diwujudkan termasuk ukuran keberhasilannya dan targetnya, serta langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan.
38. 2.Levelinstansi dan levelunit kerja pada umumnya belum memilikirencana aksi yang harmonis dan saling berkaitan yang menggambarkan langkah- langkah terintegrasi yang akan dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang akan diwujudkan per tahun sebagaimana yang ada dalam roadmap reformasi birokrasi. Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tim ReformasiG. Catatan
39. 8.Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja, tidak semata-rnata hanya menilai kelengkapan dokumen pelaksanaan reformasibirokrasi.
40. 9.Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terutama dalam rangka menginforrnasikan semua perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan oleh KementerianPertanian, sehinggastakeholder dapat mengetahui hasil perbaikan dan inovasi. 10.Menyebarluaskan hasil pembangunan zona integritas yang telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBMkepada unit kerja lainnya, sehingga secara bersama sarna tumbuh menjadi lembagayang bersih dan melayani. Meningkatkan Riviu Perrnasalahan dan perbaikan area peru bahan RB
41. 3.Agen perubahan 'belum seluruhnya dapat mendorong mewujudkan perubahan budaya kerja. Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Internalisasi dan evaluasi secara berkala area perubahan RB
42. 2.Penerapan Reformasi Birokrasi belurn signifikan dalam membuat semua komponen untuk memaharni pentingnya penerapan reformasi Birokrasi. 1-----+------.-- r---~------.----------------------------~I----------------------I I Manajamen Perubahan
43. 1.Road map dan Rencana aksi yang Tindak Lanjut Hasil telah disusun belum PMPRB, Koordinasi dan diimplementasikan dan memberikan Sinkronisasi kelompok arab perbaikan, sasaran yang akan kerja RB, Implementasi diwujudkan, target jelas dan terukur. sasaran dan target 8 Masing-masing kelompok kerja belum Area. terkait, berdiri sendiri-sendiri, belum menunjukkan pencapaian kinerja sesuai road map dan renstra. Sifat Permasalahan Yang Menjadi Fokus Isu Permasalahan Kondisi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian No I8U Perrnasalahan Kondisi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tabe13 H. Analisis permasalahan kondisi reforrnasi birokrasi Kernenterian Pertanian Tahun 2015-2019 belum dapat diselesaikan yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Kondisi terse but akan rnenghambat perbaikan secara berkelanjutan. -17,· Percepatan Penyederhanaan Tindak Lanjut Hasil PMPRB,Riviu Organisasi basis kinerja kinerja dengan tujuan pend irian organisasi yang akan dicapai. definisiantara2. Ketidaksesuaian organization dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. performance-based1. Menerapkan Penataan dan Penguatan OrganisasiIII Prioritas pelaksanaan deregulasiPerundang undangan
44. 3.Pelaksanaan Deregulasi Peraturan peraturan yang tumpang tindih, lebih PMPRB,Harmonisasi cepat, tepat dan relevan. Tindak Lanjut BasilRiviu2. Peningkatan harmonisasi II Peraturan Perundang Undangan -,--------------- -
45. 1.Di lingkungan internal instansi, Tindak Lanjut Hasil peraturan yang ada sudah dilakukan PMPRB,Pemetaan Peta harmonisasi tetapi untuk peraturan Peraturan yang belum yang berkaitan dengan instansi lain harmonis dengan secara nasional belum seluruhnya isntansi lain. harmonis. r---~---------------------------------.---~--------------------~ Penyempurnaan dan pengembangan Pengukuran budaya kerja mengarah pada pelaksanaan RB
46. 6.Belum melakukan pengukuran terhadap perubahan budaya kerja akibat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga belum diketahui hal- hal apa yang masih berpengaruh terhadap belum berubahnya budaya kerja ke arah yang lebih positif. Internalisasi area peru bahan Reformasi Birokrasi culture set, membangun nilai nilai dan riviu.
47. 5.Internalisasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif merata ke seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Unit Eselon 1. membangun sumber daya manusia dengan menanamkan nilai nilai budaya kerja, (mindset) Perubahan mindset dan4. Reformasi pola pikir Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor95 Tahun 2018
48. 3.Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Tindak Lanjut Hasil PMPRB,integrasi aplikasi Tindak Lanjut Hasil PMPRB,pelaksanaan proses bisnis basis kinerja
49. 1.Peta proses bisnis dalarn penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik dalarn menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan smergi antar unit dalam pencapaian kinerja belum tergambar secarajelas.
50. 2.KementerianPertanian sudah banyak membangun sistem informasi baik untuk pelayanan internal maupun eksternal, namun belum semua aplikasi terintegrasi satu sarna lain. Hal im menyebabkan aplikasi tersebut belurn mernberikan dampak optimal dalarn efisiensidan efektivitas dalam proses pelaksanaannya. Evaluasi Penyederhanaan kinerja (arahan Presiden RI)
51. 5.Evalu.asiorganisasi sudah dilakukan, namun belurn sepenuhnya dikaitkan dengan proses rnewujudkan kinerja organisasi, agar terbentuk organisasi yang lebih efektif. IV Penataan Tata Laksana Prioritas, Percepatan penyederhanaan organisasi Tindak Lanjut Hasil PMPRB,pelaksanaan penerapan leveljabatan
52. 3.Penjabaran kinerja ke levelorganisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar leveljabatan.
53. 4.Percepatan tahapan perubahan organisasi terhadap arahan Presiden tentang kebijakan penyederhaan organisasi belum optimal. organisasi (arahan Presiden RI) meningkatkan ~--~------------------------------------~--------------------~ Prioritas Hasil Evaluas( Zona Integritas dalam danintegritas
54. 1.Strategi unit/ instansi VI Penguatan Pengawasan integritas Prioritas, Penyusunan kader pimpinan ke depan yang didasarkan pada kinerja, kompetensi dan integritas. dirintis3. Belum kelornpok pegawai potensial yang Pegawai Potensial sesuai nanti dapat dimanfaatkan untuk kinerja, kompetensi dan pembentukkan kompetensi. kebutuhanmengiden tifikasi pelatihan. yang untukkinerja diolah berorientasi kepada peningkatan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian pegawai yangc. Pengembangan sebagian kecil masih beru pa uraian tugas;
b.Pimpinan unit kerja seluruh unit agar lebih efektif memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun kekurangan yang berpengaruh kepada kinerja;
1. 2.Manajernen kinerja individu masih Tindak Lanjut Hasil belum dapat memberikan informasi PMPRB, Riviu propel yang akurat mengenai profil kinerja kinerja, pengembangan pegawai yang riil karen a: peningkatan individukinerjaa. Perjanjian penyempurnaan perencanaan pegawai Tindak Lanjut Hasil PMPRB, terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai. kemungkinanmenghilangkan ~--~--------------------------------------------------------------. V Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
2. 1.Perencanaan kebutuhan pegawai perT tahun agar lebih dikaitkan dengan . I rencana kinerja per tahun sehmgga I penerapan aplikasi e-kinerja mi dalam pemberian kinerja. Namun, penilaian tunjangan penghitungan capaian kinerja Akuntabilitas, individu (ekinerja). Aplikasi ini juga Internalisasi Aflikasi e- telah menjadi salah satu alat ukur kinerja sistem Prioritas Hasil Evaluasidibangun3. Telah Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Riviu Capaian Kinerja perbaikan kinerja yang diperlukan.
3. 2.Mekanisme pemantauan dan pengukuran capaian kinerja instansi dan unit kerja sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif memberikan Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Riviu SAKIP dengan definisi kinerja, perumusan sasaran strate gis, kualitas indikor kinerja an kualitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. efektivitas pengelolaan kinerja yang akan dihasilkan terutama terkait menggambarkansepenuhnya dengan baik dan belum mengetahui potensi yang akan mempengaruhi risiko. I----~----------------------------------~----------------------l VII Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. 1.Kernenterian telah memiliki SAKIP dan penerapan SAKIP belum Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Penguatan SPIrisikomanajemen unit kerja3. Sebagian menerapkan belum ----~------~--~---------c-~-----------------------~
5. 2.Bartl sebagian unit kerja memperoleh Peningkatan predikat Predikat WBKj WBBM; WBKjWBBM unit kerja pelayanan unitj organisasi belum seluruhnya tersampaikan dengan baik kepada stakeholder. Hal ini berdampak pada sebagian survei eksternal unit kerja belum mem berikan hasil yang baik. Tindak Lanjut Hasil PMPRB, riviu survey kepuasan masyarakat secara berkala Tindak Lanju t Hasil PMPRB, membangun inovasi teknologi informasi -anan. "l.gga sebagian stakeholder belum nu hnya meyakini perubahan keseluruh stakeholder,f .ian belum diinformasikan secara Perbaikanlayanan.aikan enterian Pertanian sudah ksanakan survei kepuasan .arakat secara berkala dan hasil ::y telah ditindaklanjuti untuk anfaatkan teknologi informasi ra terintegrasi, utamanya pada an kerja di daerah. Hal im ;akibatkan pemantauan misme pelaksanaan pelayanan hasil pelayanan menjadi kurang nal Pertanianeriterian m seluruh sistem Pelayanan ik pada satuan kerja di Perbaikan cascading kinetja seluruh organisasi berdasarkandisusunurn scading kinerja dari level eselon I npai dengan unit orgamsasi ing bawah belum sepenuhnya uai dengan proses bisnis dalam wujudkan kinerja instansi dan -------- -------_ ..--.--- lengkapi data kinerja sesuai 19an waktu yang ditentukan; yangsatkeroerapa erkaitan hasil proses. xatan Kualitas Pelayanan Publik Berkualitas terdapat belum masihker Terbukti urn merata berlaku diseluruh - bel.' sat beL me del
6. 4.Co. sax I par ses me bel ket VIII Peningl -
7. 1.Belu publ Kern, mem seca: satu' men, mek dan optin -
8. 2.Kern. melD mas:') surv: perb layar mas] sehir sepe pela, Makna perubahan dan pembaharuan reformasi secara etimologi dari kata reformation atau reforms. Reformasi mempunyai pengertian suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi dimaksudkan untuk menata ulang. Menata hal-hal yang menyimpang untuk dikendalikan secara teratur dan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan masyarakat. Birokrasi adalah lembaga sebagai alat tempat menciptakan Reformasi yang direncanakan Presiden Republik indonesia memantapkan perubahan mind set dan culture set, fokus reformasi kelernbagaan, simpel, sederhana, lincah, cepat yang bertujuan agar organisasi menjadi efektif, efisien, akuntabel. Reformasi pola pikir (mindset) membangun sumber daya manusia dengan menanamkan nilai nilai budaya kerja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tinggalkan pola pikir linier, rutinitas, monoton , hidup di zona nyaman dan lain-lain, dengan tujuan agar sumber daya manusia produktif', inovatif dan kompetitif. Penetapan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 sebagai acuan dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelas dunia. Pelaksanaan Grand Design reformasi birokrasi dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraai, Penguatan Lima Tahun Pertarna Tahun 2010-2014; Penguatan Lima Tahun Kedua Tahun 2015-2019; dan Penguatan Lima Tahun Ketiga Tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun pertama dan lima kedua telah selesai, dan saat ini memasuki reformasi birokrasi lima tahun ketiga. A. Analisis Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi adalah memakmurkan atau menyejahterakan rakyatnya. Segala daya upaya dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pemerintah dari waktu ke waktu terus melakukan reformasi di segala bidang, salah satu yang diyakini akan berpengaruh kepada berbagai bidang adalah reformasi birokrasi. BABIII ANALISISLINGKUNGANSTRATEGIS Tahapan dalam pencapaian visi dan misi Reformasi Birokrasi dengan penyusunan road map reformasi birokrasi dimulai dengan penyusunan road map 2010-2014 yang sifatnya Living Document. Penyusunan road map Tahun Grand Design Reformasi Birokrasi dengan sasaran terwujudnya pemeritahan berkelas dunia, pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memiliki Misi, menyempurnakan peraturan perundang undangan dalam kerangka tatakelola pemerintahan. penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (good governance) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Berisikan langkah-Iangkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumberdaya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN dan mengacu pada harapan birokrasi kedepan memperhatikan RPJPN 2005-2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Tahapan RPJM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi memasuki Tahapan an tara periode 2005 -2009, Good Governance, 2010- 2014, Reformasi Birokrasi dan Undang Undang ASN,2015-2019, Smart ASN, 2020-2025, ASNHuman Capital. Untuk mengingatkan kembali Grand Design Reformasi Birokrasi dimulai dari Visi dan Misi Pembangunan Nasional, arah, tujuan dan sasaran setiap tahun. Mendasari makna reformasi dan birokrasi maka reformasi birokasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan pernbaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan administrasi dengan sasarannya adalah birokrasi terutama menyangkut aspek kelembagaanJ organisasi, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang merupakan 3 (tiga) variabel yang sangat penting guna membangun kernbali perubahan kearah yang lebih baik. suatu kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara atau pernangku jabatan dalam organisasi. Pada gambar errand Desingn Reformasi Birokrasi untuk penyusunan road map dimulai dengan Visi pembangunan Nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi clan misi serta tujuan, sasaran 5 (lima) tahun reformasi birokrasi. Sebagai sasaran road map reformasi birokrasi adalah peningkatan kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi 5 (lima) tahun ketiga, untuk mewuj udkan pemerintahan berkelas dunia. Sasaran Reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 sesuai dengan Misi Presiden Republik Indonesia pada butir 8 (delapan) Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Sasaran reforrnasi birokrasi nasional 2020-2024, ditetapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi sejalan sesuai dengan pelaksanaan sebelumnya dan menindaklanjuti progam yang telah ditetapkan agar terarah dan memastikan seluruh program reformasi birokrasi sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Ga..mbar 4. Grand Design Reformasi Birokrasi _'i , _.., .,_,,__•.. , i Misi (- I· membentuk/menyempurnakan peraturan perundang· undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola , pemerintahan yang baik; !. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana. manajemen sumber daya manusla aparatur, pengawasan, akuntabllitas, kualitas pelayanan pubfi~ mind set dan I , 1 tu ture set; ,. mengembangkan mekanisme kontfQI yang ~fektlf; i • ! mengelola sengketa admlnistratffse<:ara efekttf dan efisien ','.1 '~li"UJ";'J,.~"'1 , ur:....WH5t:'U"'" . ,_.", AAlIi'IIilJ"" 't"~"!I"M!I t j Visl 1-.--· 1 'Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia. ~ Visi tersebt.rt menJadi aeusn daJam mewujudkan pemerintahan ! kelas dunla I yaitu pemerintahan yang profesional dan 1 berintegritas tinggi yang mampu menyelenggaraican pelayanan ; : prima kepada masyarakat dan manaJemen pemerfnt41han yang I i demokratlsagar mampu menghadapi tantanganpadaabad ke· I 21 melatui tata pemerlntahan yang balk pada tahun 2025 , I ! . L._...................., 2015-2019 dan 2020-2024 disusun lebih menekankan pada pendekatan RPJMN dan mengacu pada periode sebelumnya, serta dinamika perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Hasil penerapan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan capaian reformasi birokrasi dan hasil penilaian pelaksanaan mandiri refonnasi birokrasi. Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pertanian mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020. Perbedaan sasaran dan area perubahan reforrnasi birokrasi antara Tahun 2004-2009, 2010-2014,2015- 2019, dan 2020-2024 merupakan rangkaian program yang saling terkait antara program sebelumnya dengan program yang akan datang. r n el as ab as K \J - -- ---_- I~AN AREA INDIKATORINDEK REFORMASI MASI SASARAN BIROKRASI RASI REFORMASI BIROKRASI - iyang Deregulasi a. Penyederhanaan regulasi; an b. Meningkatkan kompetensi el Perancang Peraturan Perundang- undangan -- - Akuntabilitas a. Nilai SAKIP
b.Sinergitas akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja individu Pengawasan a. Meningkatnya nilai APIP
b.Meningkatnya Ideks Maturitas SPIP ~iyang Manajemen Penguatan nilai integritas Perubahan -. Deregulasi Indeks reformasi hukum Organisasi Indeks Kelembagaan Tatalaksana Indeks SPBE SDM Aparatur Indeks Profesionalisme - an Pelayanan Publik Servis Index irna Publik - 1. --'< NO SAS; REFO BIRO 1 Birokrs Bersih Akunts 2 Birokr Kapab 3 Pelaya yangP - Tabe14 Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 - 2024 ------ REFORMASIBIROKRASI r 2010-2014 2015-2019 2020-2024 I ISifat Nasional dan Sifat Nasional dan Sifat Nasional dan I Instansional Instansional Instansional Sasaran
1. 1.Terwujudnya 1. Birokrasi yang 1. Birokrasi yang Pemerintahan bersih dan bersih dan akun- yang bersih akuntabel tabel. dan bebas KKN 2. Birokrasi yang 2. Birokrasi yang I
2. 2.Terwujudnya memiliki ka-pabel Peningkatan pelayan-an 3. Pelayanan Kualitas publik yang Publik yang baik Pelayanan Berkualitas dan Publik kepada 3. Birokrasi yang berkualitas masyarakat efektif dan I
3. 3.Meningkatkan efisien. I Kapasitas, I akuntabilitas\ I kinerja I I Birokrasi Area Perubahan Mikro 1- Organisasi - Revolusi mental - Manajemen 1- Tata Laksana Aparatur Perubahan - Peraturan - Pengawasan - Kelembagaan Perundang- - Akutabilitas - Tataklasana Undangan - Kelembagaan - Deregulasi - SDM - Tatalaksana Peraturan - Pengawasan - SDM ASN Perundangan 1- Akuntabilitas - Peraturan - SDM Aparatur 1- Pelayananpublik - Perundangan - Akuntabilitas - Pelayanan - Pengawasan Publik - Pelayanan Publik -- pemerintahan yang baik. Mewujudkan tata kelola Instansional Sifat 2004-2009 Sasaran Reformasi Birokrasi menurut Tahun dan Area Perubahan Tabe15
4. 2.Penataan Organisasi.
5. 1.Penyederhanaan organisasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, sasarannya efektivitas dan efisiensi Organisasi. Untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi, sangat penting menindaklanjuti kebijakan dan perbaikan sistem tatakelola administrasi pemerintahan rnelalui: C. Isu Strategis Refonnasi Birokrasi 2020-2024
6. 3.Pelayanan Publik yang Prima
7. 8.Meningkatnya penciptaaan inovasi dan pelayanan publik;
b.Menguatnya pelayanan pu blik yang responsif dan berdaya saing
1. 2.Birokrasi yang Kapabel
2. 8.Tertatanya kelembagaan yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
b.Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c.Meningkatnya profesionalisme ASNberbasis sistem merit;
d.Meningkatnya kepemimpinan trasformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
1. 1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. 8.Menguatkan Integritas dan Budaya antikorupsi dalam birokrasi;
b.Terciptanya pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
c.Terselcnggaranya birokrasi yang netral dan imparsial;
d.Menguatkan manajemen kinerja yang efektif, efisein dan akuntabel;
e.Meningkatkan fairness, tranparansi, profesionalisme dan nondiskriminatif;
f.Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif. B. Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sasarannya Birokrasi berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis dan inovatif. Birokrasi Memiliki pelayanan publik terpadu, efektif, responsif, adaftif dan mudah diakses. Birokrasi memiliki Inovasi yang
1. 3.Penataan 'rata Laksana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam Pasal 62 Ayat (1) mengamanatkan untuk rnelaksanakan percepatan kualitas penyelenggaraan negara melalui Sistem Pe:merintahan Berbasis elektronik (SPBE). Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 62 Ayat (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan insfratruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE. Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mcmberikan layanan kepada pengguna, melalui integrasi layanan, an tara lain (1) perencanaan, anggaran, pengadaan, akuntabilitas dan pemantauan evaluasi (2) Integrasi layanan Kepegawaian (3) Integrasi layanan kearsipan (4) Integrasi layanan Pengaduan (5) Integrasi data Kementerian Pertanian/ big data (5) pengelolaan jaringan Intra. Tranformasi Jabatan Struktural Administrator dan Pengawas termasuk Jabatan struktural eselon V ke dalam Jabatan Fungsional mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 393 Tahun 2019 ten tang Langkah strategis dan Konkrit Penyederhaaan Birokrasi. Disebutkan bahwa birokrasi hanya menjadi 2 (dua) level dan mengganti/rnengalihkan jabatan fungsional berbasis pada keahliarr/Icerampilan melalui sembilan langkah untuk menyederhanakan struktur birokrasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kinerja yang diukur dari indikator Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja, sumber data pengukuran tervalidasi data Sistem aplikasi pelayanan
b.Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
1. 1.Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi;
2. 2.Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan beban kerja;
3. 3.Pelaksanaan Seleksi dilakukan secara terbuka;
4. 4.Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pcngembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari rnanajemen talenta;
5. 5.Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pacta penilaian kinerja obyektif dan transparan;
6. 6.Menerapkan kode etik dan kode perilaku kerja;
7. 7.Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kornpetensi sesuai hasil penilaian kinerja pegawai;
8. 8.Merniliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.
a.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, mengatur antara lain:
1. 4.Pengembaugan Sistem Manajemen ASN. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan elektonik, bagian dari penyelenggaran inovasi, terutama terkait dengan pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai salah satu sasaran rcformasi birokrasi pemerintahan bersih, bebas dari KKN. efisien, efektif dan terintegrasi, mobile, internet, cloud, lot, big data dan Ai. Birokrasi yang memiliki kepemimpinan kolaboratif dan inovatif. Manajemen perubahan .han Hasil yang Fokus Prioritas diharapkan Birokrasi dengan Arahan Presiden, Reformasi pola integritas dan pikir (mindset) membangun kinerja yang tinggi sumber daya manusia dengan menanamkan nilai nilai 'budaya kerja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tinggalkan pola pikir linier, rutinitas, rnonoton.hidup di zona nyaman Area Peruba Area Peru bahan yang diharapkan dan fokus Prioritas Tabe16 D. Area Peru bahan Reformasi Birokrasi dan Fokus Prioritas. Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pegaduan Pelayanan Publik Tahun 2018. Terkelolanya sistem pengaduan yang berbasis elektronik, memudahkan pengguna jasa pelayanan publik dalam rangka mengantisipasi perubahan pradigma lama menuju paradigma baru permasalahan pelayanan. Kedepan pelayanan publik diharapkan dapat meniningkatkan memberi kepuasan masyarakat dalam meningkatkan kecepatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan stan dar pelayanan publik. Pelayanan publik lebih memperhatikan kondisi perubahan kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya inovasi dalam mengantipasi perubahan kebutuhan masyarakat. 39 Tahun 2018 tentang PedomanReforrna.si Birokrasi Nomor Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
2. 5.Peningkatan Pelayanan Publik kepegawaian (SAPK),pendataan ulang PNS, Penilaian Prestasi Kerja dan Data hukuman Disiplin Pegawai. dan lain-lain dengan dengan tujuan agar sumber daya adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. - Peraturan Penyederhanaan Deregulasi Perundang- Undangan Perundang- Perundang- Undangan Undangan - f---- Organisasi Organisasi yang Arahan Presiden, Reformasi tepat fungsi dan Struktural meliputi tepat ukuran penyederhanaan kelembagaan (right sizing) dengan pendekatan ke masyarakat, simpel, sederhana, lincah, cepat tujuannya organisasi agar efektif, efisien, I akuntabel. Melalui transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. - Tata Laksana "Sistem, proses, - Pelaksanaan e-qouermeni dan prosedur dilaksanakan secara kerja yang jelas, terintegrasi dan transformasi efektif, efisien, digital melalui optimalisasi terukur, dan TIK. sesuai dengan - Inovasi TIK terintegrasi, prinsip good Mobile internet, Cloud, lot, governance Big Data dan AI Sumber Dava SDM aparatur Integritas ASN (memahami peran, Manusia yang kemampuan nalar, kemauan Aparatur berintegritas, yang kuat), Nasionalisme, netral, kompeten, berwawasan global, IT dan capable, bahasa asing, profesional, hospitality, networking, entrepren berkinerja tinggi, eurship. dan sejahtera Indikator sasaran dan target reformasi birokrasi menjadi tolok ukur keberhasilan terhadap pelaksanaan reformasi birokasi, ditetapkan agar sernua prograrn dan kegiatan reformasi birokrasi, dapat lebih konsisten untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan. Sasaran Nasicnal Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dilaksanakan melalui pemantapan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. A. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi. SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BABIV ses. layanan Publik inouatif, efektif, sponsif, adaptif, dan mudah di Evaluasi aplikasi e-kinerja di eluruh unit kerja. Melakukan cascading kinerja ampai dengan level individu. Melakukanperbaikan ndikator kinerja utama esuai denan Renstra unit kerja eselon 1. Evaluasi capaian kinerja nstansi. --.------------- lakukan peningkatan dan nguatan Integritas. r-. _- \ Me Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pe pemerintahan yang bersih dan .. bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya - kapasitas dan 1 akuntabilitas s kinerja birokrasi - 1 - S - S --- Pelayanan Pelayanan prima Pe Publik sesuai kebutuhan re dan harapan ak masyarakat -_._----_--------- ~33-
3. 1.Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
4. 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuanpembangunan pertanian dan sa saran strategis pembangunan pertanian harus relevan dengan visi, misi, dan 5 {lima}prioritas kerja 2020- 2024 Presiden Republik Indonesia.Visi Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".Misi Presiden antara lainS (lima) Prioritas kerja Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 s.d 2024 meliputi: Untuk mencapai sasaran dan target reformasi birokrasi kedepan secara prioritas sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia bahwa reformasi struktural meliputi perubahan reformasi kelembagaan dengan pendekatan ke masyarakat, sederhana, lincah, dan cepat. Tujuannya agar organisasi efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi pola pikir imindsen membangun sumber daya manusia dengan menanamkan nilai budaya kerja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Meninggalkan pola pikir linier, rutinitas, monoton, hidup di zona. nyaman dan lain-lain, dengan tujuan agar sumber daya manusia produktif, inovatif dan kompetitif. Sasaran Indikator Basiline Target 2019 2024 Birokrasi Bersih 1.Indek Prilaku Anti na 1000/0 dan Akuntabel Korupsi minimal baik
5. 2.Pridikat SAKlPminimal B 96,40 % 100 %
6. 3.Opini BPK minimal WTP 94% 100% --...-- Birokrasi Yang 1. Indek Kelembagaan Baik na 1000/0 Kapabel - 2.Indeks SPBE minimal 74% 100 % baik
7. 3.Indek Profesional ASN- 65,7 1000/0 - Birokrasi merniliki Indek Pelayanan Publik 59,520/0 1000/0 Pelayanan Publik yang baik Berkualitas - - Sasaran, Indikator dan Target Reformasi Biroksasi 2020-2024 Tabel. 7
8. 1.Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan diharapkan mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja,secara sistematis dan konsisten, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Targetnya meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian dalam B. Sasaran Refonnasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024 Kebijakan Kernenterian Pertanian yang tertuang dalam rene ana strategis mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorietasi. pada pelayanan prima. Implementasinya melalui perubahan secara terus menerus dalam peningkatan kinerja organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik, bermuara pada kepuasan pelayanan publik/masyarakat. Birokrasi sebagai suatu sistem otoritas ditetapkan secara rasional dalam berbagai macam peraturan yang perlu diharrnoriisasikan, deregulasi, menghapus peraturan yang menghambat. Melaksanakan penataan organisasi sejalan program pembangunan pertanian dengan memperhatikan kebijakan Nasional. Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen Talenta.
9. 3.Undang-undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, serta memangkas hambatan investasi.
10. 4.Reformasi Birokrasi. Kecepatan melayani dan memberi izm, menghapus pola pikir linier,monoton dan terjebak di zona nyaman, adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.
11. 5.APBNyang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep dan kebijakan ini rnengarah pada membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang baik. Hasil yang telah dicapai dan dilaksanakan selama 2 (dua) periode telah memiliki arah menuju pemerintahan yang baik. Selanjutnya dilakukan penguatan agar pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi semakin meningkat. Tabe18 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Manajemen Perubahan di Kementerian Pertanian Revolusi Mental adalah transformasi etos kerja, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai yang tercermin dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos kerja ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan sebagainya. Begitu rupa, sehingga mentalitas bangsa dalam praktik/kebiasaan sehari-hari lambat laun berubah. Pengorganisasian, perurnusan kebijakan, dan pengambilan keputusan diarahkan untuk menghadapi proses transformasi tersebut. Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikan oleh para birokrat, yang mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Birokrasi dipandang lambat, berbelit- belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, mental perilaku aparatur seperti ini harus menjadi fokus utama perubahan reformasi birokrasi. Revolusi mental perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terbentuknya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Perubahan mental aparatur tidak dapat dilakukan secara mandiri tetapi harus didukung komitmen perubahan pada sistem lain untuk memberikan batasan, aturan serta rambu-rambu yang mengarahkan setiap birokrat agar berperilaku positif. Perubahan sistem ini menyangkut perubahan pada sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tatalaksana, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, sistem peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen pelayanan. melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga tercipta perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunkan risiko timbulnya resistensi terhadap perubahan. Untuk mencapai target tersebut perlu penetapan dan pengembangan seluruh unit kerja eselon I dan UPT melalui Agen Perubahan sebagai sarana meluruskan arah dan sasaran reformasi birokrasi, serta menjadi teladan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Membangun Mindset dan Pelaksanaan nilai culture set budaya kerja. budaya kerja sesuai dengan kondisi Birokrasi yang efisien dan efektif AnalisisKebijakanprioritas Peranan agen perubahan Melaksanakan dan belum optimal dalam mendorongpelaksanaan menginformasikan area 8 (delapan) area perubahan reformasi perubahan. birokrasi. Kementerian reformasiEselon I. pelaksanaan birokrasi lingkungan Unit Kerja evaluasi adayangkerja dandi sinkronisasi merata ke seluruh unit internalisasi, Pertanian. Internalisasi RB dilakukan seeara belum I Konsisten dan efektif efektif dalam melaksanakan sehingga dapat diketahui KementerianPertanian. budaya kerja yang belum berubah kearah yang lebih positif. birokrasibirokrasi, reformasireformasi --r-----------------~ Belum melakukan Tersusunnya pengukuran terhadap pengukuran terhadap perubahan budaya kerja perubahan budaya kerja akibat pelaksanaan dalam pelaksanaan memiliki reneana aksi aksi Manajemen sebagai jabaran dari Perubahan Unit Kerja reneana aksi levelinstansi. Eselon I Kementerian Pertanian. rencanaBelum seluruh unit kerja TersusunnyaBirokrasiyang efisiendan efektif ~----------,---------------------,-------------~ AnalisisBasil Evaluasi PMPRB ~-------~----------------------~----------------I HalYangPerlu Di Perbaiki Harapan Pemangku Kepentingan Birokrasi Reformasi Sasaran r---------.--------------------~----------__. yang efisie dan efekti Analisis Per Sasaran Reformas Birokrasi - Hal Yang Perlu Diperbaiki Harapan Pemangku 1 Kepentingan - masalahan PMPRB 1 ! I-Iarmonisasi Peraturan Meningkatnya n perundangan yang tidak Harmonisasi peraturan 'f perundang undangan Birokras Tabel. 9 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Pertanian Permasalahan pada sistem perundang-undangan yang selama ini sering terjadi adalah banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih satu sama lain, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur untuk kepentingan pribadijgolongan yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahanjpenguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertanian, dan selaras dengan rencana prioritas kerja dari pemerintah. Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu dari 5 (lima) prioritas kerja Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 s.d 2024. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian semakin clituntut untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional, membuka seluas-luasnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat pada bidang pertanian, serta menghilangkan semua hambatan terhadap investasi bidang pertanian.
12. 2.Deregulasi Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan Peraturan Deregulasi Peraturan Perundangan Terkait Perundangan Terkait Perekonomian Pertanian. perubahan Bidang Perekonomian Pertanian. undangan yang menghambat manajemen orgamsasi, belum secara menyeluruh dideregulasi. perundang-peraturan Melaksanakan deregulasi Pelaksanaan Deregulasi untuk memangkas peraturan perundang Analisis Prioritas secaradirevisi menyeluruh. Penyempurnaan Peraturan Meningkatnya Sinergi Perundang-undangan dalam proses yang tidak relevan, harmonisasi peraturan tumpang tindih belum perundang - undangan. optimal di identifikasi, Evaluasi Peraturan Meningkatnya Sinergi Perundang- undangan dalam proses yang tidak harmonis harmonisasi peraturan belum menyeluruh di perundang - undangan. evaluasi. Nasional belum dilakukan relevan sudah di lakukan dengan instansi lain di lingkungan Kementan. secara Nasional. Untuk Harrnonisasi berkaitan dengan Instansi Lain secara undangan. .- -----.------.-----.---.-,r-----------------,
a.Aliansi
1. 1.Tranformasi dan menyinergikan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat dalam tim solid;
2. 2.Menyempurnakan kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel, berdasarkan prinsip good qouernance;
3. 3.Menyempurnakan struktur orgarusasi dan jabatan,reposisi jabatan melalui transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
b.Restrukturisasi Merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis dan tidak efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
c.Reorientasi
1. 1.Mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah;
2. 2.Menerapkan strategi organisasi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional;
3. 3.Menerapkan prinsip organisasi antara lain pembagian tugas kepada seluruh pegawai.
d.Refungsionalisasi Tindakanjupaya untuk memfungsikan kembali sesuatu yang sebelurnnya tidakjbelum berfungsi mengarah pada penajaman profesionalisme organisasi dalam melaksanakan visi dan misi orgamsasi.
e.Revitalisasi Upaya organisasi agar mengoptimalkan kinerja organisasi. Revitalisasi berkaitan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/penggantian pendukung dalam melaksanakan tugas.
1. 3.Penataan Kelernbagaan (Organisasi) Penataan kelembagaan dapat dilihat dari indikator sebagai berikutstuktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional daripada jabatan administrasi). Penyederhanaan Kelembagaan (Organisasi] dapat diterapkan melalui: organisasi sederhana, lincah transformasi dan cepat, agar pelaksanaan jabatan adminsitrasi organisasi lebih efisien dan menjadi jabatan efektif. fungsional. terwujudnya MelaksanakanPercepatan Prioritas Kebijakan Reformasi Birokrasi (Quickwin Mandatory) Penjabaran kinerja sampai Melaksanakan level orgamsasi yang lebih penyusunan level bawah secara berjenjang organisasi secara belum sepenuhnya sesuai berjenjang. dengan keterkaitan proses antar leveljabatan. orgarusasi. penyesuaian defenisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. definisi kinerja dengan tujuan evaluasi MelaksanakanKetidaksesuaian antara Birokrasi Menerapkan performance Reviu Organisasi, yang efektif based organization dengan didasarkan pada dan efisien melakukan reviu terhadap kinerja, struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai, agar organisasi lebih efektif. Analisis Penilaian PMPRB -_--- -~-'-~-~----~-----------_>-------------- Reformasi Birokrasi Harapan Pemangku Kepentingan Hal Yang Perlu Diperbaiki Sasaran I---~------'--------------------r--------~-, Tabell0 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Kelembagaan di Kementerian Pertanian yang e dan ef Birokr Analisi Refon Birok -- ran Hal Yang Perlu Diperbaiki Harapan Pemangku nasi Kepentingan rasi .S Permasalahan PMPRB asi Bisnis proses telah Meningkatnya fisien disempurnakan, namun dalam kecepatan proses ektif. pelaksanaannya belum tugas dan fungsi. diterapkan sepenuhnya dan belum menggambarkan kolaborasi dan sinergi antar unit - Sasa Tabel11 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Tata Laksana di Kementerian Pertanian
2. 1.Penetapan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
3. 2.Pembangunan dan Pengembangan E-Govemment, dan;
4. 3.Pengelolaan Informasi Pu blik. Program Penataan Tata laksana terdiri atas kegiatan: Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target tata laksana dalam agenda reformasi birokrasi adalah:
5. 1.meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
6. 2.meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen; dan
7. 3.meningkatnya kinerja organisasi maupun individual. Tata laksana merupakan metode atau mekanisme bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks reformasi birokrasi.tata laksana diartikan sebagai business process yang berfungsi menggerakkan roda-roda organisasi ke arah yang diinginkan. Tata laksana disusun untuk mencapai nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi atau diinginkan oleh pimpinan suatu organisasi.
8. 4.Penataan Tata Laksana Sumber daya manusia Kernenterian Pertanian berkedudukan di kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)memiliki jumlah cukup besar untuk mendukung visi dan misi pembangunan pertanian. Program. penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan sasaran kinerja pegawai,seleksi .Jabatan Pimpinan Tinggi, penegakan disiplin, pola karir / sistem merit, dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.
9. 5.Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur Rencana Induk Sistem Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis TIK antara lain Elektronik Inpres Nomor 3 Tahun infrastruktur SPBE, 2003 tentang Kebijakan e- optimal penggunaan Prioritas Kebijakan Pemerintah 2020-2024 Implementasi Perkembangan e- Meningkatnya Government belum terintegrasi. keterbukaan informasi publik. Kementerian Pertanian sudah Meningkatnya banyak membangun sistem efektivitas tata informasi baik untuk pelayanan hubungan kerja internal dan exsternal, namun Unit Eselon I, UPT belum semua aplikasi terkait Pemda. terintegrasi, akhirnya aplikasi belum memberikan dampak optimal dan efisiensi. aplikasi, penyediaan data dan informasi berkualitas. Goverment. sesuai perannya dalam mencapai kinerja instansi. .------------------._--_ .._._---,.----------
10. 2.Pimpinan unit kerja seluruh unit agar lebih efektif memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun memberikan informasi yang seluruh level akurat mengenai profil kinerja organisasi sampai pegawai yang riil karena: dengan kinerja individu.
11. 1.Perjanjian kinerja individu sebagian keeil masih berupa uraian tugas; individu Riviu Perjanjian dapat Kinerja dari Manajemen kinerja masih belum asikan. organisas diimplement dengan belum kinerja optimal Penerapan penilaian kinerja Riviu Penilaiaan Individu Pegawai yang terkait Kinerja Individu. ~-------- --------------_,----------------~ Bersih Akuntabel. Birokrasi yang Perencanaan kebutuhan Riviu dan pegawai pertahun agar lebih Perencanaan dikaitkan dengan rencana Kebutuhan kinerja pertahun sehingga Pegawai dengan kemungkinan terjadinya bias Rencana kinerja. dalam perencanaan kebu tuhan pegawai dapat dihindari. ~-------------~--------------------------~--------------~ Analisis Penilaian PMPRB ~--S-a-sa-r-a-.n----~I---------------·---- --------'~---H--ar--a-p-an------' Reformasi Hal Yang Perlu Diperbaiki Pemangku Birokrasi Kepentingan Tabe112 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur di Kementerian Pertanian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya kinerja (2) meningkatnya akuntabilitas. Program Kemampuan pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan berbagai sumber daya yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala surnber yang dipergunakannya.
12. 6.Penguatan Akuntabilitas Kinerja pegawai potensial yang akan aplikasi pegawai dikembangkan sebagai kader potensial, pimpinan masa depan. Dengan berdasarkan dasar hasil kinerja, kompetensi pendidikan,masa dan integritas. kerja, USIa, ringkasan riwayat jabatan, kediklatan, dll. kelompok MembangunPembentukan berorientasi kepada Kompetensi peningkatan kompetensi belum Pegawai sesuai sepenuhnya didasarkan pada dengan hasil hasil penilaian kinerja yang penilaian kinerja. diolah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Pengembangan pegawai yang Riviu Standar kekurangan yang ber pengaruh kepada kinerja. Prioritas Analisis Kebijakan kinerja yang diperlukan. perbaikanmemberikan Mekanisme pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja pengukuran capaian kinerja instansi. instansi dan unit kerja sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif Meningkat Kementerian Pertanian telah Penyempurnaan definisi nya memiliki SAKIP dan kinerja seluruh unit Birokrasi penerapan SAKIP belum kerja hingga Individu. yang Bersih sepenuhnya menggambarkan dan efektivitas pengelolaan Akuntabel. kinerja yang akan dihasilkan teru tama terkait dengan definisi kinerja, perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, kualitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. Analisis Hasil PMPRB ~--------~------------------------~------------------------- Sasaran Reformasi Birokrasi Tabel13 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Hal Yang Perlu Diperbaiki Harapan Pemangku Kepentingan Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari kegiatan: Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Pengernbangan sistem manajemen kinerja, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)Kementerian Pertanian. 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian; 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 3) Pengelolaan Gratifikasi; 4) Sistem Pengaduan Masyarakat; 5) Whistle-Blowing System; Program Penguatan Pengawasan terdiri atas kegiatan: 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; 3) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan 4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. negara; 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian Pertanian. Target yang in gin dicapa.i melalui program ini adalah:
13. 7.Penguatan Pengawasan Sistem Penganggaran belum Penyusunan program rnenunjukkan arah berbasis dan kegiatan mengacu kinerja. proses bisnis yang ditetapkan. keterkaitanberdasarkan hasil proses. Cascading kinerja dari level Riviu eselon I sampai dengan unit PenyempumaanProses organisasi paling bawah Bisnismengacu belum sepenuhnya sesuai cascading kinerja. dengan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja instansi dan belum disusun ------_._-----;-----------_ .._------ -------------- seluruh pembangunan zona integritas membangun seluruh unit kerja menjadi lembaga yang bersih dan melayani dengan penyebarluaskan belum diperoleh Unit Kerja. I--~------ -------------------------+---------------------~ Predikat WBKjWBBM Meningkatkan unit /organisasi belum perubahan yang akan di seluruhnya tersampaikan capai dalam reformasi dengan baik kepada birokrasi. stakeholder. Hal mi berdampak pada sebagian survei eksternal unit kerja belum memberikan hasil yang baik. untuk hasil Tim Asessor mengeva1uasi dalam meningkatkan integritas dan pelayanan Strategi unit finstansi Meningkatkan kapasitas mengantisipasi risiko. unit kerja mencapaiunit kerja menerapkan secara efektif. Akuntabel. yang Bersih sudah dilaksanakan seluruh satuan kerja. dan namun belum seluruh - Memastikan seluruh Internal - Memperkuat SPI padaPengendalianBirokrasi Analisis evaluasi PMPRB Hal Yang Perlu Diperbaiki Reformasi Birokrasi dankinerja,terget Harapan Pemangku Kepentingan Sasaran Tabe114 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penguatan Pengawasan di Kementerian Pertanian 6) Pengelolaan Benturan Kepentingan; 7) Pembangunan Zona Integritas. 1) Penerapan standar pelayanan publik; 2) Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan; 3) Pengelolaan Informasi Publik; 4) Pengelolaan Pengaduan Publik; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka perbaikan diharapkan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Amanat ini mengandung maksud bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara baik. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan dilakukan reformasi di bidang pelayanan publik terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik,
14. 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik , ----J'- ------' APIP, dalam pelaksanaan manajemen pengawasan. Threeline Defense. BudayaFungsi 1. MembangunPeningkatan Pengawasan Analisis Prioritas Kebijakan Pemerintah. Sebagian unit kerja belum Meningkatkan penerapan menerapkan manajemen manajemen resiko, resiko dengan baik dan penyusunan peta resiko belum mengetahui potensi dan mitigasi resiko. yang akan mempengaruhi risiko. Peran2. Meningkatkan r-------------r----------------- --------------, pembangunan zona integritas WBK/WBBM. stakeholder,keseluruh layanantelah ditindaklanjuti untuk perbaikan perbaikan layanan. publik. Perbaikan layanan belum diinformasikan secara masif sudah melaksanakan survei penyebaran informasi kepuasan masyarakat secara terkait dengan berkala dan hasil survey perubahan dan Pertanian MelakukanKementerian pelayanan menjadi kurang optimal. pelayanan pelaksanaan dan hasil mekanisme mengakibatkan pemantauan inikerja.unit Hal teknologi informasi secara terintegrasi, utamanya pada memanfaatkan publik.Pertanian satuan kerja di Kementerian informasi pelayanan Birokrasi Peningkatkan pembinaan Meningkatnya yang dalam upaya penerapan dan Kecepatan, memiliki meningkatkan budaya kemudahan dan pelayanan pelayanan prima. profesionalisme. publik - Belum seluruh sistem Meningkatkan berkualitas Pelayanan publik pada pemanfaatan teknologi Analisis Hasil PMPRB Hal Yang Perlu Diperbaiki Sasaran Reforrnasi Birokrasi Harapan Pemangku Kepentingan Tabel15 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kernenterian Pertanian 5) Inovasi pelayanan publik. kinerja Instansi. mampu knowing your customers.
15. 2.Riviu prosedur Standar Pelayanan Publik
16. 3.Monitoring dan evaluasi kualitas meningkatkan Pelayanan Publik belum 1. Membangun Analisis Prioritas Kebijakan Reformasi Birokrasi memberikan pelayanan unsur I serta tidak ada KKN. efisein dan efektipinformasi dalam Penguatan sistem Teknologi Meningkatkan, budaya] dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pelayanan publik. masukan secara berkala Evaluasi menindaklanjuti Meningkatkan penanganan keluhan dan kepuasan masyarakat pelayanan. pengguna layanan. kepadakualitas pelayananperbaikan Pengaduan pelayanan secara mudahan, kepastian komprehensif sebagai bentuk dan kecepatan proses kePenyederhanaan SOP Meningkatnya Penerapan sistem sanksi Meningkatnya / reward bagi pelaksana Partisipasi pu blik layanan serta pemberian dalam mendorong kompensasi kepada penerima peningkatan kualitas layanan bila layanan tidak pelayanan sesuai standar. perubahan pelayanan. meyakini belum sehingga stakeholder sepenuhnya sebagian sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi seluruh Unit eselon I; Intemalisasi,4. Melaksanakan
17. 1.Pengembangan dan Penguatan nilai nilai budaya organisasi untuk meningkatkan komitmen dan implementasi reformasi birokrasi (reform);
18. 2.Menyusun road map dan rencana aksi Manajemen Perubahan seluruh Unit Eselon I Kementerian Pertanian;
19. 3.Pengukuran terhadap perubahan budaya kerja dan cara kerja yang adaftif dalam menyongsong revolusi industri; Birokrasi yang bersih dan akuntabel Manajemen Perubahan KegiatanProgramSasaranl Reformasi Birokrasi Tabel 16 Sasaran Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kernenterian Pertanian. Selain pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada hasil identifikasi hasil evaluasi dan perkembangan lingkungan strategis, maka Program dan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian tentunya mengacu pada rencana program nasional yang di harapkan dalam rnelakukan Reforrnasi Birokrasi, adapun rincian sasaran reformasi birokrasi, program dan kegiatan Tahun 2020-2024. E. Sasaran, Program dan kegiatan Reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 [ - ] pelayanan public __ --1 ~.______ _s_e_c_ar_a_b_e_r_k_al_a_._-' pegawasan;
20. 7.Pemenuhan RasioAPIP(Jumlah yang ideal aparatur pengawasan]; manajemen resiko, penyusunan peta resiko dan mitigasirisiko;
21. 5.Membangun Budaya Three line Defense;
22. 6.Meningkatkan Kompetensi APIP dalam pelaksanaan manajemen menerapan integritaszona penyebarluaskandengan pembangunan WBKjWBBM;
23. 4.Melaksanakan Pengendalian Internal, memastikan setiap unit kerja mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dan mampu mengantisipasi resiko.;
24. 2.Meningkatkankapasitas TimAsessor untuk mengevaluasihasil perubahan yang akan di capai dalam reformasi birokrasi;
25. 3.Membangun keseluruh unit kerja untuk bersama-sama menjadi lembaga yang bersih dan melayani
26. 1.MemperkuatPenguatan Pengawasan ---------:--- -- pelaksanaan ------,-------------~-~--~~--~:----~--------~--~-
27. 5.Melaksanakan dan mengembangkan aktivitas Agen Perubahan untuk membangun dan pengarahkan perubahan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh pegawai;
28. 6.Pelaksanaan dan pengembangannilai nilai budaya kerja sesuai dengan kondisi perubahan zaman, seusai arahan presiden RI dan Wakil Presiden RI;
29. 7.Melaksanakan RiviuKodeEtik ASN. dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja serta pe1aporan kinerja; penanggungjawabseluruhdan Evaluasi capaian kinerja instansi secara berkala;
30. 3.Melaksanakan Evaluasi kinerja di seluruh unit kerja Kementan secara berkala;
31. 4.Melaksanakan Riviu Penyempurnaan Proses Bisnis mengacu casscade kinerja;
32. 5.Melaksanakan Program dan Kegiatan mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan;
33. 6.Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan lintas sektor (collaborative and crosscutting);
34. 7.Penguatan Keterlibatan pimpinan danmonitoring2. Melaksanakan akuntabilitas terkait Definisi Kinerja seluruh unit kerja hingga Individu;
35. 1.Mela.ksanakan sistemkualitasPenguatan Akuntabilitas Kinerja r8.-Pe~bangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBKjWBBM;
36. 9.Penguatan dan pengendalian Gratifikasi; 10.Pelaksanaan whistlebZowing system; 11.Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 12.Melakukan Penguatan SPIP masing masing unit kerja dan UPT teknis; 13.Penguatan Penanganan pengaduan dan komplain. Penyelarasan proses bisnis dan SOP; bisnisproses10. Pengembangan instansi dan unit; keterbukaan informasi public; implementasi9. Penguatan aturan; dan digitalisasi arsip;
37. 7.Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
38. 8.Melakukan Pengelolaan Aset sesuai Manajemen5. Implementasi Kearsipan;
39. 6.Meningkatkan Pengelolaan Arsip
40. 2.Penerapan Manajemen SPBE;
41. 3.Penerapan Layanan SPBE;
42. 4.Mengintegrasikan IT; penyusunan4. Melaksanakan perubahan jabatan.
43. 1.Penerapan Tata Kelola SPBE;
44. 3.Melaksanakan evaluasi penyesuaian defenisi kinerja dengan tujuan organisasi agar tepat fungsi; asesmen; kelembagaan berdasarkan hasil (penyederhanaan) ~.-.---------~----~~---~~~
45. 1.Asessment Organisasi berbasis I kinerja;
46. 2.Restrukturisasi money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja. ---_.__._--------- - --
47. 8.Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade).
48. 9.Penguatan implementasi value for Penguatan Tatalaksana Penguatan Kelembagaan Birokrasi yang Kapabel. ang undangan Deregulasi ng undangan okrasi; Harmonisasi viu Standar ai dengan Kepegawaian an karir dan nilai untuk sASN; implementasi m manajemen petensi dan ing evaluasi ntasi reward rja individu luasi kinerja Perencanaan ai dengan erja; jemen ASN antra lain, Optimalisasi Penyediaan erkualitas. - Membangun12. TIK Infrastruktur SPBE, Penggunaan Aflikasi, Data dan informasi B --~ ..---- Penguatan 1. Melaksanakan Sistem Kebutuhan Pegaw Manajemen I SDM Aparatur rnengacu Rencana kin
49. 2.lmplementasi mana berbasis merit system
50. 3.Monitoring dan eva individu secara berkal
51. 4.Riviu Ukuran kine secara berkala;
52. 5.Penguatan impleme dan punishment;
53. 6.Pengembangan kom karir ASN, monitor kine:tja;
54. 7.Memanfaat IT dala ASN;
55. 8.Pengembangan nilai menegakkan integrita
56. 9.Pengembangan manajemen Talenta;
57. 10.Penguatan Informasi untuk pengembang telenta ASN;
58. 11.Melaksanakan Ri Kompetensi sesu perjanjian Kinerja. Penguatan 1. Melaksanakan Peraturan peraturan perunda Perundang- undangan yang menghambat bir
59. 2.Meningkatkan peraturan perund - S6- Kualitas Pelayanan Publik;
60. 4.Mengembangkan kopetensi SDM Pelayanan;
61. 5.Membangun pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik;
62. 6.Melakukan penyebaran informasi terkait dengan perubahan dan perbaikan layanan publik;
63. 7.Partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
64. 8.Meningkatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan kepada pengguna Stakeholder / Masyarakat; 2. Membangun Knowing your customers, seluruh pelayanan publik Kementan; Riviu Prosedur Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan, SKM);
65. 3.Melaksanakan Monitoring Evaluasi 1. dengan instansi lain secara Nasional;
66. 3.Membangun Sinergi dalam proses harmonisasi peraturan perundang- undangan;
67. 4.Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan:
68. 5.Melaksanakan Deregulasi Riviu Peraturan Perundangan Terkait perubahan Bidang Perekonomian Pertanian. Peningkatan Pelayanan Publik Prima Birokrasi yang memiliki pelayanan publik baik dan berkualitas Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam A. Quick Wins Utama Tujuan Quick Wins adalah sebuah tindakan yang bisa segera mendatangkan kemenangan dan keberhasilan, dan kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakanProgram percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian. QUICKWlNS BABV
69. 10.Menciptakan inovasi, tehnologi informasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
70. 11.Mengukur kepuasan secara berkala;
71. 12.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
72. 13.Meningkatkan tindak lanjut dan hasil laporan survey kepuasan masyarakat. Quick Wins ----- ..---- i9-:---"tfte~jagadan memberikan--i I kepuasan masyarakat terhadap I I pelayanan publik; !
73. 1.Melaksanakan Quick WinMandatori, Penyederhaan Organisasi;
74. 2.Melaksanakan Quick Wint Instansi I terkait program dan unit kerja, ___ ---L. ..L.__ __ __ Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, Penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapatim melibatkan parapimpinan tinggi unit kerja eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 151 tahun 2020 tentangSesuai Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal. Dalam rangka memastikan kegiatan program mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi, Kementerian Pertnian membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Hal ini untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif di seluruh Unit Kerja Eselon I dan UPT. BABVI MANAJEMENPELAKSANAANREFORMASIBIROKRASI TAHUN2020-2024 Dalam rangka menciptakan miniatur Unit Kerja Kementerian Pertanian yang telah berhasil menerapkan Reformasi Birokrasi dengan baik, di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan Quick Wins Unit Kerja untuk rnasing- masing Unit Kerja Eselon I. Seluruh Unit Kerja Quick Wins mempunyai karakteristik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman jenis pelayanan. jabatan fungsional. Kementerian Pertanian menargetkan tahun 2020 sudah memulai melaksnakan transformasi jabatan, terutama di unit kerja pusat. Dilanjutkan transformasi jabatan di Unit Pelaksana Teknis. B. Quick Wins Program Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan Quick Wins Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon 1. Keberhasilan Quick Wins ini sebagai pelaksanaan dan pencapaian sasaran tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon 1. C. Quick Wins Unit Kerja - S9- an dan Pengembangan Pertanian n dan Pengembangan nakan dan Kesehatan bunan kultura man Pangan dan Saranaarana --------- dan Kepegawaian bat - Nomor Jabatan Peja 1 -~--,---.-- -- Ketua Menteri Pertanian -- 2 Sekretaris Sekretaris Jenderal 3 Wakil Kepala Biro Organisasi Sekretaris - 4 Anggota Direktur J enderal Pras Pertanian Direktur Jenderal Tana Direktur Jenderal Horti Direktur Jenderal Perke -- Direktur Jenderal Peter Hewan Inspektur Jenderal Kepala Badan Penelitia Pertanian Kepala Badan Penyuluh Sumber Daya Manusia Tabe117 Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi I. Tim Pengarah Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi agar sesuai dengan program dan rencana aksi yang sesuai dengan kebijakan nasional untuk di pedomani bagi unit unit kerja pusat, unit pelaksana teknis dan memberikan arah dalam evaluasi penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagai berikut: reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
b.merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
c.melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian mengacu pad a Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN)dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
e.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
f.melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai, stakeholder dan masyarakat tentang pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
h.melaksanakan supervisi kepada Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Tahunan, serta melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; programpelaksanaanperkembanganperundang- undangandan
a.merumuskan dan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan peraturan Tim Pelaksana bertugas untuk: II. Tim Pelaksana D-_-__-_-_-_-_-__-.-_~~-·~-:_-:-:;-:~~-·_--:~~a-~-_~-:~':~_:~a_a~:~a-t-~-n-:-np-~-_:-~-an-g-a~in-an-.~~~---~~--- f-. -- - Sekretaris Badan Karantina Pertanian -.--------- -------------1 Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian --,---- -- ----- - -- - Sekretaris Badan Penyuluhan dan --_.. _----_._---_. -- --------:- Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ... ------------ -- ----- ---- Sekretaris Badan Penelitian dan PengembanganPertanian Jenderal ~.. --------------- Sekretaris Direktorat Perkebunan Direktorat JenderalSekretaris Hortikultura ~ -- ----- Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Prasarana dan Sarana Pertanian JenderalDirektoratSekretaris Sekretaris Inspektorat JenderalAnggota4 Kepegawaian danOrganisasiBiroKepalaSekretaris3 PejabatNo. Susunan anggota TimPelaksana ReformasiBirokrasi Tabel18 --:2~-VV-a-k-il-K-et-u-a----~·--Ins-p-e-k-t-u-r-J-e-n-d-e-r-a-l----------- Jabatan -- r----- -- -_ ---------------- ---- ------ 1 Ketua I Sekretaris Jenderal
i.menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan KementerianPertanian secara berkala kepada Tim ReformasiBirokrasi NasionaL
a.Melaksanakan komitmen meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. ;
b.Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.;
c.Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tahunan.; Tim Unit Kerja Eselon I berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: Dalam rangka memastikan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai ke UPT, serta monitoring dan evaluasi dapat berjalan sesuai sasaran, setiap Unit Kerja Eselon I wajib membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1. -'--- ------ Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 1---::,-----:---::--- ---:---,----- ---- - Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kepala Pusat Data dan Sistem Infor~asi I Pertanian -------------------l Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik . Kepala Biro Umum dan Pengadaan 1 L______ - ----------1 Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri --------------------------1 repala Biro Perencanaan (Kepala Biro Hukum I l--------- I Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan A. Monitoring. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahandan unit kerja eselon I dan UPT. Dalam melakukan monitoring diperlukan data dan informasi yang diperoleh melalui beberapa metode sebagai berikut:
1. 1.Dokumentasi. Data dan informasi diperoleh dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan atau desk information.
2. 2.Survei. Tujuan survei adalah untuk menjaring data dari para stakeholder terutama kelompok sasaran.
3. 3.Observasi lapangan. Observasi dilakukan untuk mengamati data empiris di lapangan dan lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Observasi dapat digunakan untuk melengkapi survei.
4. 4.Wawancara. Pertanyaan diajukan kepada perwakilan unit kerja eselon I, UPT, dan PNS secara perorangan.
5. 5.Campuran. Metode ini menggunakan lebih dari satu metode seperti perpaduan antara dokumentasi dan survei atau metode survei, wawancara, dan observasi. Dalam rangka memastikan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi diselenggarakan sesuai rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi penye1enggaraan Road Map Reformasi Birokrasi. Monitoring dilakukan saat kebijakan diterapkan dengan tujuan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan awal. Pendeteksian akan memberikan alternatif modifikasi tindakan yang harus diambil untuk mengurangi resiko yang lebih besar di kemudian hari. BABvu MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN
d.Me1aksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reforrnasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja, efisiensi, dan tingkat keluaran. Selain itu melalui evaluasi, dampak kebijakan dan kemungkinan adanya penyimpangan juga dapat diketahui. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan (input) bagi rencana aksi maupun kebijakan lain untuk perbaikan lebih lanjut dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi harus mencakup indikator sebagai berikut:
1. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diharapkan dari rencana aksi yang ditetapkan telah tercapai.
2. 2.Kecukupan: seberapajauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah.
3. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat terdistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran berbeda.
4. 4.Responsivitas: apakah rencana aksi memuat preferensij nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
5. 5.Ketepatan: apakah hasil rencana aksi yang dicapai bermanfaat. Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing- masing area perubahan dan unit kerja eselon I/UPT, Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi masing- masing area perubahan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggungjawab melalui rapat kerja teknis Tim Reformasi Birokrasi dan study tinr/study komparasi. B. Evaluasi
6. 6.Focus Group Disccusion. Untuk memperoleh data yang lebih valid dapat dilakukan focussed group discussion dengan para stakeholders. Di dalam Focus Group Disccusion dapat dilakukan cross check data dan member checking. Monitoring dilakukan terhadap (1) kepatuhan (compliance) yang akan menentukan tingkat kepatuhan implementasi terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan; (2) pemeriksaan (auditing) untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran; (3) akuntansi untuk mengalkulasikan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah rencana aksi diimplementasikan; dan (4) eksplanasi untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan penerapan rencana aksi. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian merupakan panduan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk tahun 2020-2024. Dokumen ini C. Pelaporan Selain evaluasi menggunakan metode tersebut,evaluasi pelaksanakaan reformasi birokrasi juga mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Peni1aian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:
7. 1.Single program after-only. Pengukuran kondisi dilakukan sesudah rencana aksi diterapkan; tidak ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran.
8. 2.Single program before-after. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah rencana aksi diterapkan; tidak ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran.
9. 3.Comparative after-only. Pengukuran kondisi dilakukan sesudah rencana aksi diterapkan; ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol.
10. 4.Comparative before-after. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah rencana aksi diterapkan; ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol. SYAHRULYASJ~O MENTERIPERTANIAN REPUBLIKINDO~A, S-- ( Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 bersifat dinamis. Layaknya sebuah peta perjalanan menuju satu titik tertentu sangat dimungkinkan terjadinya penyesuaian dan perubahan sesuai dengan arah kebijakan pernerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian harus terus dijaga agar terbangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karen a itu, dengan panduan Road Map ini, seluruh jajaran Kementerian Pertanian terus berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh- sungguh. Setiap individu pegawai, pejabat, dan anggota tim Reformasi Birokrasi dari unit kerja eselon I dan UPT wajib untuk melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reforrnasi birokrasi. Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detaillangkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. tidak memiliki makna jika seluruh materi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dan target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja area perubahan, unit kerja eselon I dan UPT untuk melaksanakan rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini. Sesuai tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terwujud keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10.Keputusan Presiden Nomor 113jP Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019- 2024;
11.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerianj Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Pasal 2

Pasal 1

13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.OI0/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Menetapkan Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
1.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3.Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. -> .SYAHRULYASIN LIMPO MENTERI PERTANIAN / Ditetapkan di Jakarta pada tanggal , 10September 2020 Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai kewenangannya telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Pertanian, dalam melaksanakan, mengimplementasikan, 8 (delapan) area perubahan reformasi Birokrasi. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, Kementerian Pertanian perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam 3 (tiga) periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Tahun 2010-2014,2015-2019, dan 2020-2024. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dilaksanakan dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama pembangunan nasional, yang kualitasnya sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat perputaran roda pembangunan nasional. A. Latar Belakang. Pada gambar 1, Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi ....! .. ..","_". ~~.,..-.,.,. ...~'" ~",.- I . Peningkatan secara terus { 1 menerus kapasitas birokrasi ! sebagai kelanjutan darl : j ! reformasi birokrasi pada lima j . tahun kedua, untuk I mewujudkan pemerintahan I kelas dunia. ' ".i..-' ~" ' 1 ! I - ....-,........-'...........,.,...........•..-~.-:,;..,.. " ...."",,,-", -"~~, .."'~

i.Sasaran lima tahun ketiga : ;.,. (2020·2024) ;:'"~;aran lima tahun kedua {. (2015.2019) . ~ ! I, i ~ Implementasi hasil-hasil yang ( ; sudah dicapai pada lima tahun : i . pertama, juga melanjutl<.an . t iupaya yang belum di capai pada! ! "ma tahun pertama pada j . berbagai komponen strategis I birokrasl pemerintah . ., .. ! . Penguatan birokrasi pemerintah ! . dalam rangka : mewujudkan ; . pemerintahan yang bersih dan I bebas KKN, kapasltas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, .., dan meningkatkan kualitas . ; .' pelayanan publik kepada .! masyarakat . ! .. . • Sasaran lima tahun pertama] (2010-2014) ! PEMERINTAHAN KELAS DUNIA ~I > ......-~ "~'~-""""""~'-"'~""''''''''''--.-, "'-""",,~-. _...,..--...... -. -. _,_._ TAH.AISlAN~~N,~.A~AJAN §A~.A~AN .bIMA TAH.Y.N~J'~gg~,Q,"gQg.4 "-,..; •••.. , ". .......,. ....... ' .... "')W'!'I'~ ~;,t' •• <;!¥>' ,- ,_...;<14. ""' .....~"" ... "".• ,... Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)sebagaimana tercermin dalam tiga sa saran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini sesuai araban Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap Unit Kerja Eselon I dan UPTagar keberadaannya bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak Unit Kerja Eselon I dan UPT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mind set dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performaj kinerjanya. Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodojuga kerap menekankan birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian harus disadari dan dibangun bersama, berkomitmen yang tinggi dan terus menerus oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan UPTtanpa kecuali dalam mendukung terwujudnya Visi Indonesia Maju. B. Kerangka Pikir Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian disusun untuk menjabarkan visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi. Melanjutkan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian dalam melaksanakan reformasi birokrasi. keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Melalui Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, diawali dengan perubahan tata kelola agar terwujud birokrasi yang berkelas dunia. It4-,1 V ·(.,:~.?-~_:lfI:~'~~A~f;:.:~f~f~K.t');-\.·..:! ~1':A.!,iitO,~,E';0, ~nt-:fh). IlABfV " "..,,. '",,1, ,-.·,"·,~,.."!''''''',.u~~'''"'''ili1'I''~\f'-''''~''~'~,·1....-..... ,·.7•....-...... "' ...·"", DADIlIDAR II :\:':\.Lt;;13 L::,{~:{-r.::;G!\~:trR..AT.E:G1S[<0 ·L:~,~{"'K~~.::~(~.:"~';F:t: _.,..i:E;:';" :,rH,,!\T~~':f'+l':"1
1. 1.Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawabpermasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. 2.Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan palingterendah dari UnitKerjaEselonI dan UPT serta harapan pemangku kepentingan.
3. 3.Analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan ReformasiBirokrasiyang lebih utuh. Untuk meningkatkan kualitas Road Map ini dibandingkan dengan Road Map sebelumnya,terdapat tiga hal yang diperbaharui sebagaiberikut: Road Map ReformasiBirokrasiKementerianPertanian Tahun 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata keloia pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi Kementerian Pertanian serta menindakianjutkan perbaikan pada pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya agar sejalan di reI perjalanan reformasi birokrasi Nasional. Pada gambar 3, hal-hal baru Road Map periode 2020-2024 menunjukkan stategi implementatif dengan menetapkan dan melaksanakan serta mengevaluasi program yang bersumber dari permasalahan, issu strategis dilapangan yang dapat menghambat tatakelola. Pelaksanaan program dan kegiatan refomasibirokrasi perubahan yang diharapkan melibatkan seluruh Gambar 3. Hal-Hal Baru pada Roadmap RB 2020-2024 Program dan' . kep,t,utan didcanin sampai ke unit kerja . 'J:~• '" .~. ',~:' . 'Strategi Lcbih _lmplementatif • ,' -, ·t Gambar 3. HaJ·Hal Barn pada Roadmap RB 2020-2024 Pada gambar 2, Kerangkapikir dan keterkaitan antar bagian Road Map ini antara lain evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah rangkaian capaian dan tindak lanjut perbaikan programdan kegiatan sebelumdan akan datang. Sedangkan analisis lingkungan strategis, diformulasikansecara riil menjawab permasalahan di lapangan dan kebijakan baru dalam tatakelola pelaksanaan program dan kegiatan reformasibirokrasi. Tujuan dan sasaran Strategik reformasi birokrasi didapatkan dari proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti birokrat, dan masyarakat menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan berbagaipihak. Pelibatanini dilakukan secara vertikal,yaitu melibatkan setiap leveljabatan di Kementerian Pertanian dari level paling strategis sampai paling teknis, dan secara horizontal melibatkan seperti masyarakat dan dunia usaha. Road Map ReformasiBirokrasi2020-2024 Gambar 2. KerangkaPikirdan KeterkaitanAntar Bagian Dilihat dari sisi kelembagaan, tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga menyebabkan tata kelola tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selain itu, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik. Sistem merit terkait dengan profesionalitas ASN perlu diterapkan dengan baik. Selanjutnya, hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 (lima) level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan serta pengembangan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari aspek regulasi, perlu percepatan penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam reformasi birokrasi terdiri atas: Manajemen Perubahan, Deregulasi Peraturan Perundang- undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. A. Identifikasi Capaian Reformasi Birokrasi. Pelayanan pemerintah ditujukan untuk rnencapai tata kelola yang baik (good qouernances, Salah satu syarat meningkatnya pelayanan pu blik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien diharapkan terwujud cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada rnasyarakat. BABII ANALISISCAPAIANPELAKSANAANREFORMASIBIROKRASI aspek internal birokrasi dari yang terendah unit eselon I dan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian dan serta kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan sasaran reformasi birokrasi tersebut, melalui pemantapan 8 (delapan) area perubahan, terdiri atas: Manajemen Peru bahan, Deregulasi Peraturan Perundang-undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sebagai arahan dan dan Satu Data Indonesia yang terintegrasi, dari sisi tata kelola, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan kualitas layanan. Transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan terobosan memperpendek jalur birokrasi. Pada aspek pelayanan publik secara nasional meningkat signifikan dari 6.859 di tahun 2015 menjadi 8.314 pada tahun 2018. Mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (e-service]masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam. Dari sisi akuntabilitas, data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program diperlukan untuk perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung tujuan pembangunan. Untuk itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan handal. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good govemanace) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). B. Tantangan Teknis Sektor Pertanian. Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memilikilahan dengan luas kurang dari setengah hektar, Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk DomestikBruto (PDB)sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggeraktransformasi pembangunan yang berimbangdan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah)yang dikelolauntuk kepentingan industri m.enuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan]. Pembangunan pertanian merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya agar mampu mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Kebijakan pembangunan pertanian dewasa 1n1, memperhatikan dan berkaitan dengan hubungan antar lembagadi tataran Intemasional, menjaga kondisi lingkungan hidup, antisipasi perubahan iklim,menjaga ketersediaan lahan dan air, pertumbuhan penduduk untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, disrupsi Industri 4.0 kemandirian iftek untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan produksi, menjaga stabilitas harga dan akses pangan. Arahan dan kebijakan program, dalam rangka percepatan dan untuk mengantisipasi kendala teknis pembangunan pertanian meliputi antara lain; pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian maka disusun Road Map ReformasiBirokrasiKementerianPertanian Tahun 2020- 2024.
c.Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Surat resmi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/236/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 Hal Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Nomor Bj244jPW.04j2019 tanggal 20 Desember 2019 Hal HasH Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, dan Bj 101jM.AA05j2019 tanggal 30 Desember 2019 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bahan identifikasi dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Identifikasi terhadap capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan hasilyang telah dicapai Kementerian Pertanian, sebagai berikut:
1. 1.Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2018 dengan nilai 78,46 dan Tahun 2019 dengan nilai 79,05.
2. 2.Hasil Pembangunan Zona Integritas menuju WBKdan WBBMTahun 2019 di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan hasil "memenuhi seluruh kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)"meliputi 40 (empat puluh) unit kerja. Hasil tahapan evaluasi memenuhi seleksi 35 (tiga puluh lima) unit kerja, memenuhi kriteria 23 (dua puluh tiga) unit kerja, dan unit kerja terevaluasi 18 (delapan belas). Memenuhi kriteria 5 (lima) unit kerja dan memperoleh penghargaan WBK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas: (1) Balai Besar Pembibitan
3. 1.Pengembangan konstra Tani dan pembangunan SDM Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
4. 2.Fasilitasi pembiayaan, infrastruktur, dan Alsintan;
5. 3.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
6. 4.Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
7. 5.Gerakan Peningkatan Produksi, NilaiTambah dan Daya Saing Perkebunan;
8. 6.Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetic temak potong/ unggas;
9. 7.Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benihjbibit;
10. 8.Pengentasan daerah rentan rawan pangan (family farming, pertanian rnasuk sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok;
11. 9.Penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GraTieks). D. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Nasional Tahun 2019 oleh Kementerian PANdan RB.
12. 1.Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Tahun evaluasi 2019 lebih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (Pokja) yang telah dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari road map dan rencana aksi yang telah disusun belum memberikan arah perbaikan berupa sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokjajuga belum
13. 9.Sertifikat "Predikat Kepatuhan" stan dar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI untuk Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nilai 945, dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta dengan nilai 930.
14. 8.Nilai kepatuhan pelayanan publik Kementerian Pertanian masuk dalam zona hijau.
15. 6.Laporan Hasil Penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap penerapan Sistem Merit Kementerian Pertanian pada Kategori IV (sangat baik) dengan nilai 338. Kementerian Pertanian ranking kelima dari seluruh KementerianyLembaga.
16. 7.Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT)Baturraden; (2) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang; (3) Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang; (4) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung; dan (5) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang.
17. 3.Hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rnemperoleh nilai 74 dengan peringkat BB.
18. 4.Hasil survey integritas terhadap unit pelayanan publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian Pertanian termasuk 10 (sepuluh) besar Kementerian Terbaik.
19. 5.Hasil survey pengendalian dan pengelolaan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Kementerian Pertanian termasuk 3 (tiga) terbaik.
20. 2.Upaya Internalisasi penerapan reformasi birokrasi telah dilakukan, dinilai masih belum signitifikan dalam membuat semua komponen organisasi memaharni akan pentingnya penerapan reformasi birokrasi. Agen perubahan yang ada belum seluruhnya dapat mendorong dan mewujudkan hasil perubahan budaya kerja yang terukur pada unit kerjanya, Penerapan reformasi birokrasi belum menjadikan bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi. Pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan delapan area peru bahan reformasi birokrasi yang menghasilkan peru bahan secara nyata, Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum sepenuhnya dapat dirasakan;
21. 3.Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. Penjabaran kinerja ke level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar leveljabatan dalam mewujudkan kinerja. Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian sasaran strategis;
22. 4.Peta proses bisnis dalam penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum tergambarkan secara jelas;
23. 5.Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya;
24. 6.Kementerian Pertanian telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan e- goverment, namun penerapan e-goverment tersebut belum terintegrasi satu sama lain, utamanya pada satuan kerja di (UPT) di daerah. Disamping itu, perbaikan dan perubahan yang sudah dibangun di satuan sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis Kcmenterian Pertanian; Penilaian terhadap pelaksanaan ReformasiBirokrasiyang dilaksanakan oleh Tim evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada aturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Perubahan atau penyempurnaan rnenjadi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Evaluasi ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi penilaian mencakup 2 (dua) kornponen yang terdiri dari (1) pengungkit ienamblen adalah seluruh upaya yang telah dilakukan oleh instansi dalarn menjalankan program reforrnasibirokrasi dan (2)hasil (result) adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Untuk komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi seperti halnya pengelolaan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang -
25. 3.Survei Ekstemal persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas pelayanan publik, menunjukkan indeks 3,49 pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan dengan angka 3,59. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan integritas telah dilaksanakan namun belum mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi di Kementerian Pertanian.
26. 2.Survei Eksternal persepsi pelayanan publik menunjukkan indeks 3,29, tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan hasil survey tahun 2018 sebesar 3,58. Penurunan hasil survey menunjukan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan kepuasan penerima yang telah diberikan. E. Hasil Survei Internal dan External di Lingkungan KementerianPertanian.
27. 1.Survei Internal Integritas Jabatan dalam Organisasi, dari 150 (seratus lima puluh) pegawai,sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pegawaitidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sedangkan 47 (empat puluh tujuh) pegawaitelah memahami tugas fungsi narnun tidak mcmaharni ukuran keberhasilannya, dan 15 (lima belas) pegawai memahami tugas fungsi dan memaharni ukuran keberhasilan. kerja belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum meyakini pelayanan pada KernenterianPertanian. adalah area perubahan Penguatan Pengawasan rata-rata setiap tahun 12,00 (dua belas) prosenyang kurang mendekati Bobotdengan penilaian Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi menurut komponen penilaian 8 (delapan) area perubahan, terhadap bobot penilaian untuk mencapai 60 (enam puluh) prosen rata rata mencapai peningkatan sebanyak 1 (satu) prosen. Untuk penilaian 8 (delapan) area perubahan menunjukkan yang tertinggi peningkatan penilaian mendekati bobot penilaian 6 (enam)prosen adalah area perubahan Peningkatan kualitas pelayanan public rata-rata 5 (lima) prosen. Tahun 2019 angka penilaian mencapai sebanyak 5~33(lima koma tiga-tiga)prosen. Sedangkan penilaian -- r--'- NO I KOMPONEN PENILAIAN BOBOT MENPANRB I 2015 2016 2017 2018 2019 ---+ KOMPONEN PENGUNGKIT / PROSES ~- l 1 MANAJEMENPERUBAHAN 5,00 3,24 2,53 3,54 3,54 3,61 2 PENATAAN PERATURAN 5,00 4,38 3,13 3,13 3,13 3,19 PERUNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN DAN 6,00 4,51 4,84 4,18 4,18 4,22 PENGUATAN ORGANISASI r---- 4 PENATAAN TATALAKSANA 5,00 3,47 3,97 4,13 4,14 4,27 5 PENATAAN SISTEM 15,00 11,06 11,04 12,68 12,57 12,76 MANAJEMEN SDM r---- 6 PENGUATAN 6,00 2,72 3,00 3,38 3,41 3,6 AKUNTABILITAS r----1- - 7 PENGUATAN 12,00 8,43 10,07 10,02 10,04 10,2 PENGAWASAN 8 PENINGKATAN KUALITAS 6,00 4,50 5,22 5,21 5,22 5,33 I PELAYANAN PUBLIK _; - ,IUMLAH PENGUNGKIT / 60,00 42,31 43,80 46,27 46,23 47,18 PIWSES PenilaianHasil Evaluasi ReformasiBirokrasiPeriode2015-2019 Menurut KomponenPenilaian8 (delapan)AreaPerubahan Tabel. 1 HasiJ.Evaluasi PenilaianMandiriPelaksanaan ReformasiBirokrasi(PMPRB), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Reformasi BirokrasiInstansi. undangan, penataan SDMAparatur dan lain-lainnya. Sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan seperti halnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, kualitas pelayanan semakin baik, organisasiyang bersih dan bebas dan KKN. Hasilnya lndek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 79,05.Hasil capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2015 - 2019, belumlah dapat memenuhi harapan dan tujuan dad agenda reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian secara nasional dengan Indek Pemerintahan kategori Instansi pelaksanaan Reformasi Baik level, 9 1 sd. 100 prosen. Hal yang perlu di tindaklanjuti dan diperbaiki sebagaimana arahan atau rekomendasi Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa penilaian hasil evaluasi reformasi birokrasi menu rut komponen penilaian hasil yaitu, akuntabilitas organisasi kinerja, riilai kapasitas organisasi, nilai persepsi korupsi, opini BPK dan nilai persepsi kualitas pelayanan antara Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan. Variabe1 nilai kapasitas organisasi menunjukkan dari 3,86 menjadi 4,3 tertinggi hal ini untuk di tingkatkan dan dipertahankan dan nilai persepsi kualitas pelayanan semula 8,95 menjadi 8,23 terendah. NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT I MENPANRB 2015 2016 2017 2018 2019 - KOMPONEN KHASIL B I KAPASITAS DAN AKUNTABILlTAS KINERJA ORGANISASI -- ---- I NILAI AKUNTABILlTAS 14,00 10,10 10,10 9,96 10,14 10,23 1--. KlNERJA 2 SURVEI INTERNAL 6,00 3,73 4,35 4,08 3,86 4,3 INTEGRITAS ORGANISASI I--- JUMLAHI II PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 1 SURVEI EKSTERNAL 7,00 5,24 5,17 5,46 6,28 6,11 - PERSEPSI KORUPSI 2 OPINI BPK I 3,00 I 2,50 I 2,00_J 3,00 3,00 3,00 III KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1 SURVEIEKSTERNAL 10,00 8,01 7,60 8,02 8,95 8,23 - PELAYANAN PUBLIK JUMLAH HASIL 40,00 29,58 29,22 30,52 32,23 31,87 _ INDEKRB 100 71,89 73,02 76,79 78,46 79,05 B BB BB BB BlL____ Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi BirokrasiMenurut Komponen Hasil Tabel. 2 belas) prosen. sebanyak 10 (sepuluh) prosen. Tahun 2019 memperoleh penilaian sebanyak 10,2 (sepuluh koma dua) prosen.Hal ini perlunya untuk lebih ditingkatkan. Jumlah hasil perhitungan total dari 8 variabel pengungkit total komponen nilai capaian Tahun 2019, mencapai 47,18. (empat puluh tujuh koma delapan
28. 7.Memperkuat pelaksanaan agen peru bahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun social control dian tara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas.
29. 4.Menerapkan performance base organization dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, juga memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja organisasi secara berjenjang.
30. 5.Menyempurnakan ukuran kinerja individu, melakukan reviu terhadap mekanisme penilaian kinerja individu dan memanfaatkan penilaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja, reward and punishment dan pengembangan kompetensi setiap pegawai.
31. 6.Memperkuat pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja yang ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja tersebut.
32. 2.Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun.
33. 3.Secara berjenjang menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai di unit kerja eselon I dan UPT~agar memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam proses perubahan tata kelola di lingkungan Kementerian Pertanian. F. Hasil Evaluasi untuk disempumakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:
34. 1.Unit kerja agar menyusun rene ana aksi untuk mengawal penerapan Road Map reformasi birokrasi setiap tahun, dan memastikan ketercapaian sasaran. Untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan dan targetnya, dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 selain mengacu Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, juga diintegrasikan dengan rencana strategis Kementerian Pertanian. permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2019 menjadi agenda bahan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi kedepan Tahun 2020-2024.
35. 3.Keterkaitan perubahan antar area belum terlihat karena antar pokja belum melakukan koordinasi secara intensif untuk merencanakan perubahan tetapi lebih banyak bekerja sendiri-sendiri.
36. 4.Monitoring secara berkala untuk mengukur capaian perubahan yang akan diwujudkan belum dapat memberikan hasil perubahan yang jelas, tetapi lebih banyak menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan; . 5. Pada umumnya evaluasi pelaksanaan RB internal hanya berupaya menjawab pertanyaan PMPRB dan belum melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat penerapan RB. Hal ini nampak pada hasil evaluasi belum secara konkrit menggambarkan perubahan birokrasi yang sudah dicapai maupun permasalahan yang
37. 1.Roadmap reformasi birokrasi belum dimanfaatkan sebagai perencanaan jangka menengah dan tahunan yang berisi kondisiyang akan diwujudkan termasuk ukuran keberhasilannya dan targetnya, serta langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang diinginkan.
38. 2.Levelinstansi dan levelunit kerja pada umumnya belum memilikirencana aksi yang harmonis dan saling berkaitan yang menggambarkan langkah- langkah terintegrasi yang akan dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang akan diwujudkan per tahun sebagaimana yang ada dalam roadmap reformasi birokrasi. Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tim ReformasiG. Catatan
39. 8.Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja, tidak semata-rnata hanya menilai kelengkapan dokumen pelaksanaan reformasibirokrasi.
40. 9.Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder terutama dalam rangka menginforrnasikan semua perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan oleh KementerianPertanian, sehinggastakeholder dapat mengetahui hasil perbaikan dan inovasi. 10.Menyebarluaskan hasil pembangunan zona integritas yang telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBMkepada unit kerja lainnya, sehingga secara bersama sarna tumbuh menjadi lembagayang bersih dan melayani. Meningkatkan Riviu Perrnasalahan dan perbaikan area peru bahan RB
41. 3.Agen perubahan 'belum seluruhnya dapat mendorong mewujudkan perubahan budaya kerja. Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Internalisasi dan evaluasi secara berkala area perubahan RB
42. 2.Penerapan Reformasi Birokrasi belurn signifikan dalam membuat semua komponen untuk memaharni pentingnya penerapan reformasi Birokrasi. 1-----+------.-- r---~------.----------------------------~I----------------------I I Manajamen Perubahan
43. 1.Road map dan Rencana aksi yang Tindak Lanjut Hasil telah disusun belum PMPRB, Koordinasi dan diimplementasikan dan memberikan Sinkronisasi kelompok arab perbaikan, sasaran yang akan kerja RB, Implementasi diwujudkan, target jelas dan terukur. sasaran dan target 8 Masing-masing kelompok kerja belum Area. terkait, berdiri sendiri-sendiri, belum menunjukkan pencapaian kinerja sesuai road map dan renstra. Sifat Permasalahan Yang Menjadi Fokus Isu Permasalahan Kondisi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian No I8U Perrnasalahan Kondisi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tabe13 H. Analisis permasalahan kondisi reforrnasi birokrasi Kernenterian Pertanian Tahun 2015-2019 belum dapat diselesaikan yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Kondisi terse but akan rnenghambat perbaikan secara berkelanjutan. -17,· Percepatan Penyederhanaan Tindak Lanjut Hasil PMPRB,Riviu Organisasi basis kinerja kinerja dengan tujuan pend irian organisasi yang akan dicapai. definisiantara2. Ketidaksesuaian organization dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. performance-based1. Menerapkan Penataan dan Penguatan OrganisasiIII Prioritas pelaksanaan deregulasiPerundang undangan
44. 3.Pelaksanaan Deregulasi Peraturan peraturan yang tumpang tindih, lebih PMPRB,Harmonisasi cepat, tepat dan relevan. Tindak Lanjut BasilRiviu2. Peningkatan harmonisasi II Peraturan Perundang Undangan -,--------------- -
45. 1.Di lingkungan internal instansi, Tindak Lanjut Hasil peraturan yang ada sudah dilakukan PMPRB,Pemetaan Peta harmonisasi tetapi untuk peraturan Peraturan yang belum yang berkaitan dengan instansi lain harmonis dengan secara nasional belum seluruhnya isntansi lain. harmonis. r---~---------------------------------.---~--------------------~ Penyempurnaan dan pengembangan Pengukuran budaya kerja mengarah pada pelaksanaan RB
46. 6.Belum melakukan pengukuran terhadap perubahan budaya kerja akibat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga belum diketahui hal- hal apa yang masih berpengaruh terhadap belum berubahnya budaya kerja ke arah yang lebih positif. Internalisasi area peru bahan Reformasi Birokrasi culture set, membangun nilai nilai dan riviu.
47. 5.Internalisasi reformasi birokrasi belum dilakukan secara efektif merata ke seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Unit Eselon 1. membangun sumber daya manusia dengan menanamkan nilai nilai budaya kerja, (mindset) Perubahan mindset dan4. Reformasi pola pikir Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor95 Tahun 2018
48. 3.Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Tindak Lanjut Hasil PMPRB,integrasi aplikasi Tindak Lanjut Hasil PMPRB,pelaksanaan proses bisnis basis kinerja
49. 1.Peta proses bisnis dalarn penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik dalarn menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan smergi antar unit dalam pencapaian kinerja belum tergambar secarajelas.
50. 2.KementerianPertanian sudah banyak membangun sistem informasi baik untuk pelayanan internal maupun eksternal, namun belum semua aplikasi terintegrasi satu sarna lain. Hal im menyebabkan aplikasi tersebut belurn mernberikan dampak optimal dalarn efisiensidan efektivitas dalam proses pelaksanaannya. Evaluasi Penyederhanaan kinerja (arahan Presiden RI)
51. 5.Evalu.asiorganisasi sudah dilakukan, namun belurn sepenuhnya dikaitkan dengan proses rnewujudkan kinerja organisasi, agar terbentuk organisasi yang lebih efektif. IV Penataan Tata Laksana Prioritas, Percepatan penyederhanaan organisasi Tindak Lanjut Hasil PMPRB,pelaksanaan penerapan leveljabatan
52. 3.Penjabaran kinerja ke levelorganisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar leveljabatan.
53. 4.Percepatan tahapan perubahan organisasi terhadap arahan Presiden tentang kebijakan penyederhaan organisasi belum optimal. organisasi (arahan Presiden RI) meningkatkan ~--~------------------------------------~--------------------~ Prioritas Hasil Evaluas( Zona Integritas dalam danintegritas
54. 1.Strategi unit/ instansi VI Penguatan Pengawasan integritas Prioritas, Penyusunan kader pimpinan ke depan yang didasarkan pada kinerja, kompetensi dan integritas. dirintis3. Belum kelornpok pegawai potensial yang Pegawai Potensial sesuai nanti dapat dimanfaatkan untuk kinerja, kompetensi dan pembentukkan kompetensi. kebutuhanmengiden tifikasi pelatihan. yang untukkinerja diolah berorientasi kepada peningkatan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian pegawai yangc. Pengembangan sebagian kecil masih beru pa uraian tugas;
b.Pimpinan unit kerja seluruh unit agar lebih efektif memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun kekurangan yang berpengaruh kepada kinerja;
1. 2.Manajernen kinerja individu masih Tindak Lanjut Hasil belum dapat memberikan informasi PMPRB, Riviu propel yang akurat mengenai profil kinerja kinerja, pengembangan pegawai yang riil karen a: peningkatan individukinerjaa. Perjanjian penyempurnaan perencanaan pegawai Tindak Lanjut Hasil PMPRB, terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai. kemungkinanmenghilangkan ~--~--------------------------------------------------------------. V Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
2. 1.Perencanaan kebutuhan pegawai perT tahun agar lebih dikaitkan dengan . I rencana kinerja per tahun sehmgga I penerapan aplikasi e-kinerja mi dalam pemberian kinerja. Namun, penilaian tunjangan penghitungan capaian kinerja Akuntabilitas, individu (ekinerja). Aplikasi ini juga Internalisasi Aflikasi e- telah menjadi salah satu alat ukur kinerja sistem Prioritas Hasil Evaluasidibangun3. Telah Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Riviu Capaian Kinerja perbaikan kinerja yang diperlukan.
3. 2.Mekanisme pemantauan dan pengukuran capaian kinerja instansi dan unit kerja sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif memberikan Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Riviu SAKIP dengan definisi kinerja, perumusan sasaran strate gis, kualitas indikor kinerja an kualitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. efektivitas pengelolaan kinerja yang akan dihasilkan terutama terkait menggambarkansepenuhnya dengan baik dan belum mengetahui potensi yang akan mempengaruhi risiko. I----~----------------------------------~----------------------l VII Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. 1.Kernenterian telah memiliki SAKIP dan penerapan SAKIP belum Tindak Lanjut Hasil PMPRB, Penguatan SPIrisikomanajemen unit kerja3. Sebagian menerapkan belum ----~------~--~---------c-~-----------------------~
5. 2.Bartl sebagian unit kerja memperoleh Peningkatan predikat Predikat WBKj WBBM; WBKjWBBM unit kerja pelayanan unitj organisasi belum seluruhnya tersampaikan dengan baik kepada stakeholder. Hal ini berdampak pada sebagian survei eksternal unit kerja belum mem berikan hasil yang baik. Tindak Lanjut Hasil PMPRB, riviu survey kepuasan masyarakat secara berkala Tindak Lanju t Hasil PMPRB, membangun inovasi teknologi informasi -anan. "l.gga sebagian stakeholder belum nu hnya meyakini perubahan keseluruh stakeholder,f .ian belum diinformasikan secara Perbaikanlayanan.aikan enterian Pertanian sudah ksanakan survei kepuasan .arakat secara berkala dan hasil ::y telah ditindaklanjuti untuk anfaatkan teknologi informasi ra terintegrasi, utamanya pada an kerja di daerah. Hal im ;akibatkan pemantauan misme pelaksanaan pelayanan hasil pelayanan menjadi kurang nal Pertanianeriterian m seluruh sistem Pelayanan ik pada satuan kerja di Perbaikan cascading kinetja seluruh organisasi berdasarkandisusunurn scading kinerja dari level eselon I npai dengan unit orgamsasi ing bawah belum sepenuhnya uai dengan proses bisnis dalam wujudkan kinerja instansi dan -------- -------_ ..--.--- lengkapi data kinerja sesuai 19an waktu yang ditentukan; yangsatkeroerapa erkaitan hasil proses. xatan Kualitas Pelayanan Publik Berkualitas terdapat belum masihker Terbukti urn merata berlaku diseluruh - bel.' sat beL me del
6. 4.Co. sax I par ses me bel ket VIII Peningl -
7. 1.Belu publ Kern, mem seca: satu' men, mek dan optin -
8. 2.Kern. melD mas:') surv: perb layar mas] sehir sepe pela, Makna perubahan dan pembaharuan reformasi secara etimologi dari kata reformation atau reforms. Reformasi mempunyai pengertian suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi dimaksudkan untuk menata ulang. Menata hal-hal yang menyimpang untuk dikendalikan secara teratur dan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan masyarakat. Birokrasi adalah lembaga sebagai alat tempat menciptakan Reformasi yang direncanakan Presiden Republik indonesia memantapkan perubahan mind set dan culture set, fokus reformasi kelernbagaan, simpel, sederhana, lincah, cepat yang bertujuan agar organisasi menjadi efektif, efisien, akuntabel. Reformasi pola pikir (mindset) membangun sumber daya manusia dengan menanamkan nilai nilai budaya kerja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tinggalkan pola pikir linier, rutinitas, monoton , hidup di zona nyaman dan lain-lain, dengan tujuan agar sumber daya manusia produktif', inovatif dan kompetitif. Penetapan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 sebagai acuan dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelas dunia. Pelaksanaan Grand Design reformasi birokrasi dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraai, Penguatan Lima Tahun Pertarna Tahun 2010-2014; Penguatan Lima Tahun Kedua Tahun 2015-2019; dan Penguatan Lima Tahun Ketiga Tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun pertama dan lima kedua telah selesai, dan saat ini memasuki reformasi birokrasi lima tahun ketiga. A. Analisis Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi adalah memakmurkan atau menyejahterakan rakyatnya. Segala daya upaya dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pemerintah dari waktu ke waktu terus melakukan reformasi di segala bidang, salah satu yang diyakini akan berpengaruh kepada berbagai bidang adalah reformasi birokrasi. BABIII ANALISISLINGKUNGANSTRATEGIS Tahapan dalam pencapaian visi dan misi Reformasi Birokrasi dengan penyusunan road map reformasi birokrasi dimulai dengan penyusunan road map 2010-2014 yang sifatnya Living Document. Penyusunan road map Tahun Grand Design Reformasi Birokrasi dengan sasaran terwujudnya pemeritahan berkelas dunia, pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memiliki Misi, menyempurnakan peraturan perundang undangan dalam kerangka tatakelola pemerintahan. penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (good governance) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Berisikan langkah-Iangkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumberdaya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN dan mengacu pada harapan birokrasi kedepan memperhatikan RPJPN 2005-2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Tahapan RPJM dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi memasuki Tahapan an tara periode 2005 -2009, Good Governance, 2010- 2014, Reformasi Birokrasi dan Undang Undang ASN,2015-2019, Smart ASN, 2020-2025, ASNHuman Capital. Untuk mengingatkan kembali Grand Design Reformasi Birokrasi dimulai dari Visi dan Misi Pembangunan Nasional, arah, tujuan dan sasaran setiap tahun. Mendasari makna reformasi dan birokrasi maka reformasi birokasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan pernbaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan administrasi dengan sasarannya adalah birokrasi terutama menyangkut aspek kelembagaanJ organisasi, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang merupakan 3 (tiga) variabel yang sangat penting guna membangun kernbali perubahan kearah yang lebih baik. suatu kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara atau pernangku jabatan dalam organisasi. Pada gambar errand Desingn Reformasi Birokrasi untuk penyusunan road map dimulai dengan Visi pembangunan Nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi clan misi serta tujuan, sasaran 5 (lima) tahun reformasi birokrasi. Sebagai sasaran road map reformasi birokrasi adalah peningkatan kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi 5 (lima) tahun ketiga, untuk mewuj udkan pemerintahan berkelas dunia. Sasaran Reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 sesuai dengan Misi Presiden Republik Indonesia pada butir 8 (delapan) Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Sasaran reforrnasi birokrasi nasional 2020-2024, ditetapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi sejalan sesuai dengan pelaksanaan sebelumnya dan menindaklanjuti progam yang telah ditetapkan agar terarah dan memastikan seluruh program reformasi birokrasi sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Ga..mbar 4. Grand Design Reformasi Birokrasi _'i , _.., .,_,,__•.. , i Misi (- I· membentuk/menyempurnakan peraturan perundang· undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola , pemerintahan yang baik; !. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana. manajemen sumber daya manusla aparatur, pengawasan, akuntabllitas, kualitas pelayanan pubfi~ mind set dan I , 1 tu ture set; ,. mengembangkan mekanisme kontfQI yang ~fektlf; i • ! mengelola sengketa admlnistratffse<:ara efekttf dan efisien ','.1 '~li"UJ";'J,.~"'1 , ur:....WH5t:'U"'" . ,_.", AAlIi'IIilJ"" 't"~"!I"M!I t j Visl 1-.--· 1 'Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia. ~ Visi tersebt.rt menJadi aeusn daJam mewujudkan pemerintahan ! kelas dunla I yaitu pemerintahan yang profesional dan 1 berintegritas tinggi yang mampu menyelenggaraican pelayanan ; : prima kepada masyarakat dan manaJemen pemerfnt41han yang I i demokratlsagar mampu menghadapi tantanganpadaabad ke· I 21 melatui tata pemerlntahan yang balk pada tahun 2025 , I ! . L._...................., 2015-2019 dan 2020-2024 disusun lebih menekankan pada pendekatan RPJMN dan mengacu pada periode sebelumnya, serta dinamika perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Hasil penerapan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan capaian reformasi birokrasi dan hasil penilaian pelaksanaan mandiri refonnasi birokrasi. Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pertanian mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020. Perbedaan sasaran dan area perubahan reforrnasi birokrasi antara Tahun 2004-2009, 2010-2014,2015- 2019, dan 2020-2024 merupakan rangkaian program yang saling terkait antara program sebelumnya dengan program yang akan datang. r n el as ab as K \J - -- ---_- I~AN AREA INDIKATORINDEK REFORMASI MASI SASARAN BIROKRASI RASI REFORMASI BIROKRASI - iyang Deregulasi a. Penyederhanaan regulasi; an b. Meningkatkan kompetensi el Perancang Peraturan Perundang- undangan -- - Akuntabilitas a. Nilai SAKIP
b.Sinergitas akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja individu Pengawasan a. Meningkatnya nilai APIP
b.Meningkatnya Ideks Maturitas SPIP ~iyang Manajemen Penguatan nilai integritas Perubahan -. Deregulasi Indeks reformasi hukum Organisasi Indeks Kelembagaan Tatalaksana Indeks SPBE SDM Aparatur Indeks Profesionalisme - an Pelayanan Publik Servis Index irna Publik - 1. --'< NO SAS; REFO BIRO 1 Birokrs Bersih Akunts 2 Birokr Kapab 3 Pelaya yangP - Tabe14 Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 - 2024 ------ REFORMASIBIROKRASI r 2010-2014 2015-2019 2020-2024 I ISifat Nasional dan Sifat Nasional dan Sifat Nasional dan I Instansional Instansional Instansional Sasaran
1. 1.Terwujudnya 1. Birokrasi yang 1. Birokrasi yang Pemerintahan bersih dan bersih dan akun- yang bersih akuntabel tabel. dan bebas KKN 2. Birokrasi yang 2. Birokrasi yang I
2. 2.Terwujudnya memiliki ka-pabel Peningkatan pelayan-an 3. Pelayanan Kualitas publik yang Publik yang baik Pelayanan Berkualitas dan Publik kepada 3. Birokrasi yang berkualitas masyarakat efektif dan I
3. 3.Meningkatkan efisien. I Kapasitas, I akuntabilitas\ I kinerja I I Birokrasi Area Perubahan Mikro 1- Organisasi - Revolusi mental - Manajemen 1- Tata Laksana Aparatur Perubahan - Peraturan - Pengawasan - Kelembagaan Perundang- - Akutabilitas - Tataklasana Undangan - Kelembagaan - Deregulasi - SDM - Tatalaksana Peraturan - Pengawasan - SDM ASN Perundangan 1- Akuntabilitas - Peraturan - SDM Aparatur 1- Pelayananpublik - Perundangan - Akuntabilitas - Pelayanan - Pengawasan Publik - Pelayanan Publik -- pemerintahan yang baik. Mewujudkan tata kelola Instansional Sifat 2004-2009 Sasaran Reformasi Birokrasi menurut Tahun dan Area Perubahan Tabe15
4. 2.Penataan Organisasi.
5. 1.Penyederhanaan organisasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, sasarannya efektivitas dan efisiensi Organisasi. Untuk mewujudkan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi, sangat penting menindaklanjuti kebijakan dan perbaikan sistem tatakelola administrasi pemerintahan rnelalui: C. Isu Strategis Refonnasi Birokrasi 2020-2024
6. 3.Pelayanan Publik yang Prima
7. 8.Meningkatnya penciptaaan inovasi dan pelayanan publik;
b.Menguatnya pelayanan pu blik yang responsif dan berdaya saing
1. 2.Birokrasi yang Kapabel
2. 8.Tertatanya kelembagaan yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
b.Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c.Meningkatnya profesionalisme ASNberbasis sistem merit;
d.Meningkatnya kepemimpinan trasformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
1. 1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. 8.Menguatkan Integritas dan Budaya antikorupsi dalam birokrasi;
b.Terciptanya pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
c.Terselcnggaranya birokrasi yang netral dan imparsial;
d.Menguatkan manajemen kinerja yang efektif, efisein dan akuntabel;
e.Meningkatkan fairness, tranparansi, profesionalisme dan nondiskriminatif;
f.Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif. B. Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sasarannya Birokrasi berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis dan inovatif. Birokrasi Memiliki pelayanan publik terpadu, efektif, responsif, adaftif dan mudah diakses. Birokrasi memiliki Inovasi yang
1. 3.Penataan 'rata Laksana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam Pasal 62 Ayat (1) mengamanatkan untuk rnelaksanakan percepatan kualitas penyelenggaraan negara melalui Sistem Pe:merintahan Berbasis elektronik (SPBE). Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 62 Ayat (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan insfratruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE. Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mcmberikan layanan kepada pengguna, melalui integrasi layanan, an tara lain (1) perencanaan, anggaran, pengadaan, akuntabilitas dan pemantauan evaluasi (2) Integrasi layanan Kepegawaian (3) Integrasi layanan kearsipan (4) Integrasi layanan Pengaduan (5) Integrasi data Kementerian Pertanian/ big data (5) pengelolaan jaringan Intra. Tranformasi Jabatan Struktural Administrator dan Pengawas termasuk Jabatan struktural eselon V ke dalam Jabatan Fungsional mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Hal ini juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 393 Tahun 2019 ten tang Langkah strategis dan Konkrit Penyederhaaan Birokrasi. Disebutkan bahwa birokrasi hanya menjadi 2 (dua) level dan mengganti/rnengalihkan jabatan fungsional berbasis pada keahliarr/Icerampilan melalui sembilan langkah untuk menyederhanakan struktur birokrasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kinerja yang diukur dari indikator Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja, sumber data pengukuran tervalidasi data Sistem aplikasi pelayanan
b.Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
1. 1.Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi;
2. 2.Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan beban kerja;
3. 3.Pelaksanaan Seleksi dilakukan secara terbuka;
4. 4.Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pcngembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari rnanajemen talenta;
5. 5.Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pacta penilaian kinerja obyektif dan transparan;
6. 6.Menerapkan kode etik dan kode perilaku kerja;
7. 7.Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kornpetensi sesuai hasil penilaian kinerja pegawai;
8. 8.Merniliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.
a.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, mengatur antara lain:
1. 4.Pengembaugan Sistem Manajemen ASN. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan elektonik, bagian dari penyelenggaran inovasi, terutama terkait dengan pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai salah satu sasaran rcformasi birokrasi pemerintahan bersih, bebas dari KKN. efisien, efektif dan terintegrasi, mobile, internet, cloud, lot, big data dan Ai. Birokrasi yang memiliki kepemimpinan kolaboratif dan inovatif. Manajemen perubahan .han Hasil yang Fokus Prioritas diharapkan Birokrasi dengan Arahan Presiden, Reformasi pola integritas dan pikir (mindset) membangun kinerja yang tinggi sumber daya manusia dengan menanamkan nilai nilai 'budaya kerja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tinggalkan pola pikir linier, rutinitas, rnonoton.hidup di zona nyaman Area Peruba Area Peru bahan yang diharapkan dan fokus Prioritas Tabe16 D. Area Peru bahan Reformasi Birokrasi dan Fokus Prioritas. Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pegaduan Pelayanan Publik Tahun 2018. Terkelolanya sistem pengaduan yang berbasis elektronik, memudahkan pengguna jasa pelayanan publik dalam rangka mengantisipasi perubahan pradigma lama menuju paradigma baru permasalahan pelayanan. Kedepan pelayanan publik diharapkan dapat meniningkatkan memberi kepuasan masyarakat dalam meningkatkan kecepatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan stan dar pelayanan publik. Pelayanan publik lebih memperhatikan kondisi perubahan kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya inovasi dalam mengantipasi perubahan kebutuhan masyarakat. 39 Tahun 2018 tentang PedomanReforrna.si Birokrasi Nomor Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
2. 5.Peningkatan Pelayanan Publik kepegawaian (SAPK),pendataan ulang PNS, Penilaian Prestasi Kerja dan Data hukuman Disiplin Pegawai. dan lain-lain dengan dengan tujuan agar sumber daya adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. - Peraturan Penyederhanaan Deregulasi Perundang- Undangan Perundang- Perundang- Undangan Undangan - f---- Organisasi Organisasi yang Arahan Presiden, Reformasi tepat fungsi dan Struktural meliputi tepat ukuran penyederhanaan kelembagaan (right sizing) dengan pendekatan ke masyarakat, simpel, sederhana, lincah, cepat tujuannya organisasi agar efektif, efisien, I akuntabel. Melalui transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. - Tata Laksana "Sistem, proses, - Pelaksanaan e-qouermeni dan prosedur dilaksanakan secara kerja yang jelas, terintegrasi dan transformasi efektif, efisien, digital melalui optimalisasi terukur, dan TIK. sesuai dengan - Inovasi TIK terintegrasi, prinsip good Mobile internet, Cloud, lot, governance Big Data dan AI Sumber Dava SDM aparatur Integritas ASN (memahami peran, Manusia yang kemampuan nalar, kemauan Aparatur berintegritas, yang kuat), Nasionalisme, netral, kompeten, berwawasan global, IT dan capable, bahasa asing, profesional, hospitality, networking, entrepren berkinerja tinggi, eurship. dan sejahtera Indikator sasaran dan target reformasi birokrasi menjadi tolok ukur keberhasilan terhadap pelaksanaan reformasi birokasi, ditetapkan agar sernua prograrn dan kegiatan reformasi birokrasi, dapat lebih konsisten untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan. Sasaran Nasicnal Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dilaksanakan melalui pemantapan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. A. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi. SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BABIV ses. layanan Publik inouatif, efektif, sponsif, adaptif, dan mudah di Evaluasi aplikasi e-kinerja di eluruh unit kerja. Melakukan cascading kinerja ampai dengan level individu. Melakukanperbaikan ndikator kinerja utama esuai denan Renstra unit kerja eselon 1. Evaluasi capaian kinerja nstansi. --.------------- lakukan peningkatan dan nguatan Integritas. r-. _- \ Me Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pe pemerintahan yang bersih dan .. bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya - kapasitas dan 1 akuntabilitas s kinerja birokrasi - 1 - S - S --- Pelayanan Pelayanan prima Pe Publik sesuai kebutuhan re dan harapan ak masyarakat -_._----_--------- ~33-
3. 1.Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
4. 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuanpembangunan pertanian dan sa saran strategis pembangunan pertanian harus relevan dengan visi, misi, dan 5 {lima}prioritas kerja 2020- 2024 Presiden Republik Indonesia.Visi Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".Misi Presiden antara lainS (lima) Prioritas kerja Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 s.d 2024 meliputi: Untuk mencapai sasaran dan target reformasi birokrasi kedepan secara prioritas sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia bahwa reformasi struktural meliputi perubahan reformasi kelembagaan dengan pendekatan ke masyarakat, sederhana, lincah, dan cepat. Tujuannya agar organisasi efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi pola pikir imindsen membangun sumber daya manusia dengan menanamkan nilai budaya kerja untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Meninggalkan pola pikir linier, rutinitas, monoton, hidup di zona. nyaman dan lain-lain, dengan tujuan agar sumber daya manusia produktif, inovatif dan kompetitif. Sasaran Indikator Basiline Target 2019 2024 Birokrasi Bersih 1.Indek Prilaku Anti na 1000/0 dan Akuntabel Korupsi minimal baik
5. 2.Pridikat SAKlPminimal B 96,40 % 100 %
6. 3.Opini BPK minimal WTP 94% 100% --...-- Birokrasi Yang 1. Indek Kelembagaan Baik na 1000/0 Kapabel - 2.Indeks SPBE minimal 74% 100 % baik
7. 3.Indek Profesional ASN- 65,7 1000/0 - Birokrasi merniliki Indek Pelayanan Publik 59,520/0 1000/0 Pelayanan Publik yang baik Berkualitas - - Sasaran, Indikator dan Target Reformasi Biroksasi 2020-2024 Tabel. 7
8. 1.Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan diharapkan mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja,secara sistematis dan konsisten, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Targetnya meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian dalam B. Sasaran Refonnasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024 Kebijakan Kernenterian Pertanian yang tertuang dalam rene ana strategis mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorietasi. pada pelayanan prima. Implementasinya melalui perubahan secara terus menerus dalam peningkatan kinerja organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik, bermuara pada kepuasan pelayanan publik/masyarakat. Birokrasi sebagai suatu sistem otoritas ditetapkan secara rasional dalam berbagai macam peraturan yang perlu diharrnoriisasikan, deregulasi, menghapus peraturan yang menghambat. Melaksanakan penataan organisasi sejalan program pembangunan pertanian dengan memperhatikan kebijakan Nasional. Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen Talenta.
9. 3.Undang-undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, serta memangkas hambatan investasi.
10. 4.Reformasi Birokrasi. Kecepatan melayani dan memberi izm, menghapus pola pikir linier,monoton dan terjebak di zona nyaman, adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.
11. 5.APBNyang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep dan kebijakan ini rnengarah pada membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang baik. Hasil yang telah dicapai dan dilaksanakan selama 2 (dua) periode telah memiliki arah menuju pemerintahan yang baik. Selanjutnya dilakukan penguatan agar pelaksanaan kegiatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi semakin meningkat. Tabe18 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Manajemen Perubahan di Kementerian Pertanian Revolusi Mental adalah transformasi etos kerja, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai yang tercermin dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos kerja ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan sebagainya. Begitu rupa, sehingga mentalitas bangsa dalam praktik/kebiasaan sehari-hari lambat laun berubah. Pengorganisasian, perurnusan kebijakan, dan pengambilan keputusan diarahkan untuk menghadapi proses transformasi tersebut. Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikan oleh para birokrat, yang mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Birokrasi dipandang lambat, berbelit- belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, mental perilaku aparatur seperti ini harus menjadi fokus utama perubahan reformasi birokrasi. Revolusi mental perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terbentuknya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Perubahan mental aparatur tidak dapat dilakukan secara mandiri tetapi harus didukung komitmen perubahan pada sistem lain untuk memberikan batasan, aturan serta rambu-rambu yang mengarahkan setiap birokrat agar berperilaku positif. Perubahan sistem ini menyangkut perubahan pada sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tatalaksana, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, sistem peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen pelayanan. melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga tercipta perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunkan risiko timbulnya resistensi terhadap perubahan. Untuk mencapai target tersebut perlu penetapan dan pengembangan seluruh unit kerja eselon I dan UPT melalui Agen Perubahan sebagai sarana meluruskan arah dan sasaran reformasi birokrasi, serta menjadi teladan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Membangun Mindset dan Pelaksanaan nilai culture set budaya kerja. budaya kerja sesuai dengan kondisi Birokrasi yang efisien dan efektif AnalisisKebijakanprioritas Peranan agen perubahan Melaksanakan dan belum optimal dalam mendorongpelaksanaan menginformasikan area 8 (delapan) area perubahan reformasi perubahan. birokrasi. Kementerian reformasiEselon I. pelaksanaan birokrasi lingkungan Unit Kerja evaluasi adayangkerja dandi sinkronisasi merata ke seluruh unit internalisasi, Pertanian. Internalisasi RB dilakukan seeara belum I Konsisten dan efektif efektif dalam melaksanakan sehingga dapat diketahui KementerianPertanian. budaya kerja yang belum berubah kearah yang lebih positif. birokrasibirokrasi, reformasireformasi --r-----------------~ Belum melakukan Tersusunnya pengukuran terhadap pengukuran terhadap perubahan budaya kerja perubahan budaya kerja akibat pelaksanaan dalam pelaksanaan memiliki reneana aksi aksi Manajemen sebagai jabaran dari Perubahan Unit Kerja reneana aksi levelinstansi. Eselon I Kementerian Pertanian. rencanaBelum seluruh unit kerja TersusunnyaBirokrasiyang efisiendan efektif ~----------,---------------------,-------------~ AnalisisBasil Evaluasi PMPRB ~-------~----------------------~----------------I HalYangPerlu Di Perbaiki Harapan Pemangku Kepentingan Birokrasi Reformasi Sasaran r---------.--------------------~----------__. yang efisie dan efekti Analisis Per Sasaran Reformas Birokrasi - Hal Yang Perlu Diperbaiki Harapan Pemangku 1 Kepentingan - masalahan PMPRB 1 ! I-Iarmonisasi Peraturan Meningkatnya n perundangan yang tidak Harmonisasi peraturan 'f perundang undangan Birokras Tabel. 9 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Pertanian Permasalahan pada sistem perundang-undangan yang selama ini sering terjadi adalah banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih satu sama lain, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur untuk kepentingan pribadijgolongan yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahanjpenguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertanian, dan selaras dengan rencana prioritas kerja dari pemerintah. Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu dari 5 (lima) prioritas kerja Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 s.d 2024. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian semakin clituntut untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional, membuka seluas-luasnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat pada bidang pertanian, serta menghilangkan semua hambatan terhadap investasi bidang pertanian.
12. 2.Deregulasi Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan Peraturan Deregulasi Peraturan Perundangan Terkait Perundangan Terkait Perekonomian Pertanian. perubahan Bidang Perekonomian Pertanian. undangan yang menghambat manajemen orgamsasi, belum secara menyeluruh dideregulasi. perundang-peraturan Melaksanakan deregulasi Pelaksanaan Deregulasi untuk memangkas peraturan perundang Analisis Prioritas secaradirevisi menyeluruh. Penyempurnaan Peraturan Meningkatnya Sinergi Perundang-undangan dalam proses yang tidak relevan, harmonisasi peraturan tumpang tindih belum perundang - undangan. optimal di identifikasi, Evaluasi Peraturan Meningkatnya Sinergi Perundang- undangan dalam proses yang tidak harmonis harmonisasi peraturan belum menyeluruh di perundang - undangan. evaluasi. Nasional belum dilakukan relevan sudah di lakukan dengan instansi lain di lingkungan Kementan. secara Nasional. Untuk Harrnonisasi berkaitan dengan Instansi Lain secara undangan. .- -----.------.-----.---.-,r-----------------,
a.Aliansi
1. 1.Tranformasi dan menyinergikan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat dalam tim solid;
2. 2.Menyempurnakan kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel, berdasarkan prinsip good qouernance;
3. 3.Menyempurnakan struktur orgarusasi dan jabatan,reposisi jabatan melalui transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
b.Restrukturisasi Merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis dan tidak efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
c.Reorientasi
1. 1.Mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah;
2. 2.Menerapkan strategi organisasi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional;
3. 3.Menerapkan prinsip organisasi antara lain pembagian tugas kepada seluruh pegawai.
d.Refungsionalisasi Tindakanjupaya untuk memfungsikan kembali sesuatu yang sebelurnnya tidakjbelum berfungsi mengarah pada penajaman profesionalisme organisasi dalam melaksanakan visi dan misi orgamsasi.
e.Revitalisasi Upaya organisasi agar mengoptimalkan kinerja organisasi. Revitalisasi berkaitan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/penggantian pendukung dalam melaksanakan tugas.
1. 3.Penataan Kelernbagaan (Organisasi) Penataan kelembagaan dapat dilihat dari indikator sebagai berikutstuktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional daripada jabatan administrasi). Penyederhanaan Kelembagaan (Organisasi] dapat diterapkan melalui: organisasi sederhana, lincah transformasi dan cepat, agar pelaksanaan jabatan adminsitrasi organisasi lebih efisien dan menjadi jabatan efektif. fungsional. terwujudnya MelaksanakanPercepatan Prioritas Kebijakan Reformasi Birokrasi (Quickwin Mandatory) Penjabaran kinerja sampai Melaksanakan level orgamsasi yang lebih penyusunan level bawah secara berjenjang organisasi secara belum sepenuhnya sesuai berjenjang. dengan keterkaitan proses antar leveljabatan. orgarusasi. penyesuaian defenisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. definisi kinerja dengan tujuan evaluasi MelaksanakanKetidaksesuaian antara Birokrasi Menerapkan performance Reviu Organisasi, yang efektif based organization dengan didasarkan pada dan efisien melakukan reviu terhadap kinerja, struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai, agar organisasi lebih efektif. Analisis Penilaian PMPRB -_--- -~-'-~-~----~-----------_>-------------- Reformasi Birokrasi Harapan Pemangku Kepentingan Hal Yang Perlu Diperbaiki Sasaran I---~------'--------------------r--------~-, Tabell0 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Kelembagaan di Kementerian Pertanian yang e dan ef Birokr Analisi Refon Birok -- ran Hal Yang Perlu Diperbaiki Harapan Pemangku nasi Kepentingan rasi .S Permasalahan PMPRB asi Bisnis proses telah Meningkatnya fisien disempurnakan, namun dalam kecepatan proses ektif. pelaksanaannya belum tugas dan fungsi. diterapkan sepenuhnya dan belum menggambarkan kolaborasi dan sinergi antar unit - Sasa Tabel11 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Tata Laksana di Kementerian Pertanian
2. 1.Penetapan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
3. 2.Pembangunan dan Pengembangan E-Govemment, dan;
4. 3.Pengelolaan Informasi Pu blik. Program Penataan Tata laksana terdiri atas kegiatan: Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target tata laksana dalam agenda reformasi birokrasi adalah:
5. 1.meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
6. 2.meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen; dan
7. 3.meningkatnya kinerja organisasi maupun individual. Tata laksana merupakan metode atau mekanisme bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks reformasi birokrasi.tata laksana diartikan sebagai business process yang berfungsi menggerakkan roda-roda organisasi ke arah yang diinginkan. Tata laksana disusun untuk mencapai nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi atau diinginkan oleh pimpinan suatu organisasi.
8. 4.Penataan Tata Laksana Sumber daya manusia Kernenterian Pertanian berkedudukan di kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)memiliki jumlah cukup besar untuk mendukung visi dan misi pembangunan pertanian. Program. penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan sasaran kinerja pegawai,seleksi .Jabatan Pimpinan Tinggi, penegakan disiplin, pola karir / sistem merit, dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi.
9. 5.Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur Rencana Induk Sistem Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis TIK antara lain Elektronik Inpres Nomor 3 Tahun infrastruktur SPBE, 2003 tentang Kebijakan e- optimal penggunaan Prioritas Kebijakan Pemerintah 2020-2024 Implementasi Perkembangan e- Meningkatnya Government belum terintegrasi. keterbukaan informasi publik. Kementerian Pertanian sudah Meningkatnya banyak membangun sistem efektivitas tata informasi baik untuk pelayanan hubungan kerja internal dan exsternal, namun Unit Eselon I, UPT belum semua aplikasi terkait Pemda. terintegrasi, akhirnya aplikasi belum memberikan dampak optimal dan efisiensi. aplikasi, penyediaan data dan informasi berkualitas. Goverment. sesuai perannya dalam mencapai kinerja instansi. .------------------._--_ .._._---,.----------
10. 2.Pimpinan unit kerja seluruh unit agar lebih efektif memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun memberikan informasi yang seluruh level akurat mengenai profil kinerja organisasi sampai pegawai yang riil karena: dengan kinerja individu.
11. 1.Perjanjian kinerja individu sebagian keeil masih berupa uraian tugas; individu Riviu Perjanjian dapat Kinerja dari Manajemen kinerja masih belum asikan. organisas diimplement dengan belum kinerja optimal Penerapan penilaian kinerja Riviu Penilaiaan Individu Pegawai yang terkait Kinerja Individu. ~-------- --------------_,----------------~ Bersih Akuntabel. Birokrasi yang Perencanaan kebutuhan Riviu dan pegawai pertahun agar lebih Perencanaan dikaitkan dengan rencana Kebutuhan kinerja pertahun sehingga Pegawai dengan kemungkinan terjadinya bias Rencana kinerja. dalam perencanaan kebu tuhan pegawai dapat dihindari. ~-------------~--------------------------~--------------~ Analisis Penilaian PMPRB ~--S-a-sa-r-a-.n----~I---------------·---- --------'~---H--ar--a-p-an------' Reformasi Hal Yang Perlu Diperbaiki Pemangku Birokrasi Kepentingan Tabe112 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur di Kementerian Pertanian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya kinerja (2) meningkatnya akuntabilitas. Program Kemampuan pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan berbagai sumber daya yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala surnber yang dipergunakannya.
12. 6.Penguatan Akuntabilitas Kinerja pegawai potensial yang akan aplikasi pegawai dikembangkan sebagai kader potensial, pimpinan masa depan. Dengan berdasarkan dasar hasil kinerja, kompetensi pendidikan,masa dan integritas. kerja, USIa, ringkasan riwayat jabatan, kediklatan, dll. kelompok MembangunPembentukan berorientasi kepada Kompetensi peningkatan kompetensi belum Pegawai sesuai sepenuhnya didasarkan pada dengan hasil hasil penilaian kinerja yang penilaian kinerja. diolah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Pengembangan pegawai yang Riviu Standar kekurangan yang ber pengaruh kepada kinerja. Prioritas Analisis Kebijakan kinerja yang diperlukan. perbaikanmemberikan Mekanisme pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja pengukuran capaian kinerja instansi. instansi dan unit kerja sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif Meningkat Kementerian Pertanian telah Penyempurnaan definisi nya memiliki SAKIP dan kinerja seluruh unit Birokrasi penerapan SAKIP belum kerja hingga Individu. yang Bersih sepenuhnya menggambarkan dan efektivitas pengelolaan Akuntabel. kinerja yang akan dihasilkan teru tama terkait dengan definisi kinerja, perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, kualitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. Analisis Hasil PMPRB ~--------~------------------------~------------------------- Sasaran Reformasi Birokrasi Tabel13 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Hal Yang Perlu Diperbaiki Harapan Pemangku Kepentingan Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari kegiatan: Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Pengernbangan sistem manajemen kinerja, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)Kementerian Pertanian. 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian; 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 3) Pengelolaan Gratifikasi; 4) Sistem Pengaduan Masyarakat; 5) Whistle-Blowing System; Program Penguatan Pengawasan terdiri atas kegiatan: 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; 3) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan 4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. negara; 1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian Pertanian. Target yang in gin dicapa.i melalui program ini adalah:
13. 7.Penguatan Pengawasan Sistem Penganggaran belum Penyusunan program rnenunjukkan arah berbasis dan kegiatan mengacu kinerja. proses bisnis yang ditetapkan. keterkaitanberdasarkan hasil proses. Cascading kinerja dari level Riviu eselon I sampai dengan unit PenyempumaanProses organisasi paling bawah Bisnismengacu belum sepenuhnya sesuai cascading kinerja. dengan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja instansi dan belum disusun ------_._-----;-----------_ .._------ -------------- seluruh pembangunan zona integritas membangun seluruh unit kerja menjadi lembaga yang bersih dan melayani dengan penyebarluaskan belum diperoleh Unit Kerja. I--~------ -------------------------+---------------------~ Predikat WBKjWBBM Meningkatkan unit /organisasi belum perubahan yang akan di seluruhnya tersampaikan capai dalam reformasi dengan baik kepada birokrasi. stakeholder. Hal mi berdampak pada sebagian survei eksternal unit kerja belum memberikan hasil yang baik. untuk hasil Tim Asessor mengeva1uasi dalam meningkatkan integritas dan pelayanan Strategi unit finstansi Meningkatkan kapasitas mengantisipasi risiko. unit kerja mencapaiunit kerja menerapkan secara efektif. Akuntabel. yang Bersih sudah dilaksanakan seluruh satuan kerja. dan namun belum seluruh - Memastikan seluruh Internal - Memperkuat SPI padaPengendalianBirokrasi Analisis evaluasi PMPRB Hal Yang Perlu Diperbaiki Reformasi Birokrasi dankinerja,terget Harapan Pemangku Kepentingan Sasaran Tabe114 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Penguatan Pengawasan di Kementerian Pertanian 6) Pengelolaan Benturan Kepentingan; 7) Pembangunan Zona Integritas. 1) Penerapan standar pelayanan publik; 2) Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan; 3) Pengelolaan Informasi Publik; 4) Pengelolaan Pengaduan Publik; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka perbaikan diharapkan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Amanat ini mengandung maksud bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara baik. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan dilakukan reformasi di bidang pelayanan publik terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik,
14. 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik , ----J'- ------' APIP, dalam pelaksanaan manajemen pengawasan. Threeline Defense. BudayaFungsi 1. MembangunPeningkatan Pengawasan Analisis Prioritas Kebijakan Pemerintah. Sebagian unit kerja belum Meningkatkan penerapan menerapkan manajemen manajemen resiko, resiko dengan baik dan penyusunan peta resiko belum mengetahui potensi dan mitigasi resiko. yang akan mempengaruhi risiko. Peran2. Meningkatkan r-------------r----------------- --------------, pembangunan zona integritas WBK/WBBM. stakeholder,keseluruh layanantelah ditindaklanjuti untuk perbaikan perbaikan layanan. publik. Perbaikan layanan belum diinformasikan secara masif sudah melaksanakan survei penyebaran informasi kepuasan masyarakat secara terkait dengan berkala dan hasil survey perubahan dan Pertanian MelakukanKementerian pelayanan menjadi kurang optimal. pelayanan pelaksanaan dan hasil mekanisme mengakibatkan pemantauan inikerja.unit Hal teknologi informasi secara terintegrasi, utamanya pada memanfaatkan publik.Pertanian satuan kerja di Kementerian informasi pelayanan Birokrasi Peningkatkan pembinaan Meningkatnya yang dalam upaya penerapan dan Kecepatan, memiliki meningkatkan budaya kemudahan dan pelayanan pelayanan prima. profesionalisme. publik - Belum seluruh sistem Meningkatkan berkualitas Pelayanan publik pada pemanfaatan teknologi Analisis Hasil PMPRB Hal Yang Perlu Diperbaiki Sasaran Reforrnasi Birokrasi Harapan Pemangku Kepentingan Tabel15 Identifikasi yang perlu diperbaiki Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kernenterian Pertanian 5) Inovasi pelayanan publik. kinerja Instansi. mampu knowing your customers.
15. 2.Riviu prosedur Standar Pelayanan Publik
16. 3.Monitoring dan evaluasi kualitas meningkatkan Pelayanan Publik belum 1. Membangun Analisis Prioritas Kebijakan Reformasi Birokrasi memberikan pelayanan unsur I serta tidak ada KKN. efisein dan efektipinformasi dalam Penguatan sistem Teknologi Meningkatkan, budaya] dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pelayanan publik. masukan secara berkala Evaluasi menindaklanjuti Meningkatkan penanganan keluhan dan kepuasan masyarakat pelayanan. pengguna layanan. kepadakualitas pelayananperbaikan Pengaduan pelayanan secara mudahan, kepastian komprehensif sebagai bentuk dan kecepatan proses kePenyederhanaan SOP Meningkatnya Penerapan sistem sanksi Meningkatnya / reward bagi pelaksana Partisipasi pu blik layanan serta pemberian dalam mendorong kompensasi kepada penerima peningkatan kualitas layanan bila layanan tidak pelayanan sesuai standar. perubahan pelayanan. meyakini belum sehingga stakeholder sepenuhnya sebagian sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi seluruh Unit eselon I; Intemalisasi,4. Melaksanakan
17. 1.Pengembangan dan Penguatan nilai nilai budaya organisasi untuk meningkatkan komitmen dan implementasi reformasi birokrasi (reform);
18. 2.Menyusun road map dan rencana aksi Manajemen Perubahan seluruh Unit Eselon I Kementerian Pertanian;
19. 3.Pengukuran terhadap perubahan budaya kerja dan cara kerja yang adaftif dalam menyongsong revolusi industri; Birokrasi yang bersih dan akuntabel Manajemen Perubahan KegiatanProgramSasaranl Reformasi Birokrasi Tabel 16 Sasaran Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kernenterian Pertanian. Selain pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada hasil identifikasi hasil evaluasi dan perkembangan lingkungan strategis, maka Program dan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian tentunya mengacu pada rencana program nasional yang di harapkan dalam rnelakukan Reforrnasi Birokrasi, adapun rincian sasaran reformasi birokrasi, program dan kegiatan Tahun 2020-2024. E. Sasaran, Program dan kegiatan Reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 [ - ] pelayanan public __ --1 ~.______ _s_e_c_ar_a_b_e_r_k_al_a_._-' pegawasan;
20. 7.Pemenuhan RasioAPIP(Jumlah yang ideal aparatur pengawasan]; manajemen resiko, penyusunan peta resiko dan mitigasirisiko;
21. 5.Membangun Budaya Three line Defense;
22. 6.Meningkatkan Kompetensi APIP dalam pelaksanaan manajemen menerapan integritaszona penyebarluaskandengan pembangunan WBKjWBBM;
23. 4.Melaksanakan Pengendalian Internal, memastikan setiap unit kerja mencapai kinerja yang telah ditetapkan, dan mampu mengantisipasi resiko.;
24. 2.Meningkatkankapasitas TimAsessor untuk mengevaluasihasil perubahan yang akan di capai dalam reformasi birokrasi;
25. 3.Membangun keseluruh unit kerja untuk bersama-sama menjadi lembaga yang bersih dan melayani
26. 1.MemperkuatPenguatan Pengawasan ---------:--- -- pelaksanaan ------,-------------~-~--~~--~:----~--------~--~-
27. 5.Melaksanakan dan mengembangkan aktivitas Agen Perubahan untuk membangun dan pengarahkan perubahan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh pegawai;
28. 6.Pelaksanaan dan pengembangannilai nilai budaya kerja sesuai dengan kondisi perubahan zaman, seusai arahan presiden RI dan Wakil Presiden RI;
29. 7.Melaksanakan RiviuKodeEtik ASN. dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja serta pe1aporan kinerja; penanggungjawabseluruhdan Evaluasi capaian kinerja instansi secara berkala;
30. 3.Melaksanakan Evaluasi kinerja di seluruh unit kerja Kementan secara berkala;
31. 4.Melaksanakan Riviu Penyempurnaan Proses Bisnis mengacu casscade kinerja;
32. 5.Melaksanakan Program dan Kegiatan mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan;
33. 6.Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan lintas sektor (collaborative and crosscutting);
34. 7.Penguatan Keterlibatan pimpinan danmonitoring2. Melaksanakan akuntabilitas terkait Definisi Kinerja seluruh unit kerja hingga Individu;
35. 1.Mela.ksanakan sistemkualitasPenguatan Akuntabilitas Kinerja r8.-Pe~bangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBKjWBBM;
36. 9.Penguatan dan pengendalian Gratifikasi; 10.Pelaksanaan whistlebZowing system; 11.Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 12.Melakukan Penguatan SPIP masing masing unit kerja dan UPT teknis; 13.Penguatan Penanganan pengaduan dan komplain. Penyelarasan proses bisnis dan SOP; bisnisproses10. Pengembangan instansi dan unit; keterbukaan informasi public; implementasi9. Penguatan aturan; dan digitalisasi arsip;
37. 7.Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
38. 8.Melakukan Pengelolaan Aset sesuai Manajemen5. Implementasi Kearsipan;
39. 6.Meningkatkan Pengelolaan Arsip
40. 2.Penerapan Manajemen SPBE;
41. 3.Penerapan Layanan SPBE;
42. 4.Mengintegrasikan IT; penyusunan4. Melaksanakan perubahan jabatan.
43. 1.Penerapan Tata Kelola SPBE;
44. 3.Melaksanakan evaluasi penyesuaian defenisi kinerja dengan tujuan organisasi agar tepat fungsi; asesmen; kelembagaan berdasarkan hasil (penyederhanaan) ~.-.---------~----~~---~~~
45. 1.Asessment Organisasi berbasis I kinerja;
46. 2.Restrukturisasi money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja. ---_.__._--------- - --
47. 8.Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade).
48. 9.Penguatan implementasi value for Penguatan Tatalaksana Penguatan Kelembagaan Birokrasi yang Kapabel. ang undangan Deregulasi ng undangan okrasi; Harmonisasi viu Standar ai dengan Kepegawaian an karir dan nilai untuk sASN; implementasi m manajemen petensi dan ing evaluasi ntasi reward rja individu luasi kinerja Perencanaan ai dengan erja; jemen ASN antra lain, Optimalisasi Penyediaan erkualitas. - Membangun12. TIK Infrastruktur SPBE, Penggunaan Aflikasi, Data dan informasi B --~ ..---- Penguatan 1. Melaksanakan Sistem Kebutuhan Pegaw Manajemen I SDM Aparatur rnengacu Rencana kin
49. 2.lmplementasi mana berbasis merit system
50. 3.Monitoring dan eva individu secara berkal
51. 4.Riviu Ukuran kine secara berkala;
52. 5.Penguatan impleme dan punishment;
53. 6.Pengembangan kom karir ASN, monitor kine:tja;
54. 7.Memanfaat IT dala ASN;
55. 8.Pengembangan nilai menegakkan integrita
56. 9.Pengembangan manajemen Talenta;
57. 10.Penguatan Informasi untuk pengembang telenta ASN;
58. 11.Melaksanakan Ri Kompetensi sesu perjanjian Kinerja. Penguatan 1. Melaksanakan Peraturan peraturan perunda Perundang- undangan yang menghambat bir
59. 2.Meningkatkan peraturan perund - S6- Kualitas Pelayanan Publik;
60. 4.Mengembangkan kopetensi SDM Pelayanan;
61. 5.Membangun pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik;
62. 6.Melakukan penyebaran informasi terkait dengan perubahan dan perbaikan layanan publik;
63. 7.Partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
64. 8.Meningkatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan kepada pengguna Stakeholder / Masyarakat; 2. Membangun Knowing your customers, seluruh pelayanan publik Kementan; Riviu Prosedur Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan, SKM);
65. 3.Melaksanakan Monitoring Evaluasi 1. dengan instansi lain secara Nasional;
66. 3.Membangun Sinergi dalam proses harmonisasi peraturan perundang- undangan;
67. 4.Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan:
68. 5.Melaksanakan Deregulasi Riviu Peraturan Perundangan Terkait perubahan Bidang Perekonomian Pertanian. Peningkatan Pelayanan Publik Prima Birokrasi yang memiliki pelayanan publik baik dan berkualitas Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam A. Quick Wins Utama Tujuan Quick Wins adalah sebuah tindakan yang bisa segera mendatangkan kemenangan dan keberhasilan, dan kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakanProgram percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian. QUICKWlNS BABV
69. 10.Menciptakan inovasi, tehnologi informasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
70. 11.Mengukur kepuasan secara berkala;
71. 12.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
72. 13.Meningkatkan tindak lanjut dan hasil laporan survey kepuasan masyarakat. Quick Wins ----- ..---- i9-:---"tfte~jagadan memberikan--i I kepuasan masyarakat terhadap I I pelayanan publik; !
73. 1.Melaksanakan Quick WinMandatori, Penyederhaan Organisasi;
74. 2.Melaksanakan Quick Wint Instansi I terkait program dan unit kerja, ___ ---L. ..L.__ __ __ Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, Penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan pada beberapatim melibatkan parapimpinan tinggi unit kerja eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 151 tahun 2020 tentangSesuai Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal. Dalam rangka memastikan kegiatan program mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi, Kementerian Pertnian membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Hal ini untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif di seluruh Unit Kerja Eselon I dan UPT. BABVI MANAJEMENPELAKSANAANREFORMASIBIROKRASI TAHUN2020-2024 Dalam rangka menciptakan miniatur Unit Kerja Kementerian Pertanian yang telah berhasil menerapkan Reformasi Birokrasi dengan baik, di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan Quick Wins Unit Kerja untuk rnasing- masing Unit Kerja Eselon I. Seluruh Unit Kerja Quick Wins mempunyai karakteristik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman jenis pelayanan. jabatan fungsional. Kementerian Pertanian menargetkan tahun 2020 sudah memulai melaksnakan transformasi jabatan, terutama di unit kerja pusat. Dilanjutkan transformasi jabatan di Unit Pelaksana Teknis. B. Quick Wins Program Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan Quick Wins Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon 1. Keberhasilan Quick Wins ini sebagai pelaksanaan dan pencapaian sasaran tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon 1. C. Quick Wins Unit Kerja - S9- an dan Pengembangan Pertanian n dan Pengembangan nakan dan Kesehatan bunan kultura man Pangan dan Saranaarana --------- dan Kepegawaian bat - Nomor Jabatan Peja 1 -~--,---.-- -- Ketua Menteri Pertanian -- 2 Sekretaris Sekretaris Jenderal 3 Wakil Kepala Biro Organisasi Sekretaris - 4 Anggota Direktur J enderal Pras Pertanian Direktur Jenderal Tana Direktur Jenderal Horti Direktur Jenderal Perke -- Direktur Jenderal Peter Hewan Inspektur Jenderal Kepala Badan Penelitia Pertanian Kepala Badan Penyuluh Sumber Daya Manusia Tabe117 Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi I. Tim Pengarah Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi agar sesuai dengan program dan rencana aksi yang sesuai dengan kebijakan nasional untuk di pedomani bagi unit unit kerja pusat, unit pelaksana teknis dan memberikan arah dalam evaluasi penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sebagai berikut: reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
b.merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
c.melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian mengacu pad a Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN)dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
e.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
f.melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai, stakeholder dan masyarakat tentang pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
h.melaksanakan supervisi kepada Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Tahunan, serta melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; programpelaksanaanperkembanganperundang- undangandan
a.merumuskan dan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan peraturan Tim Pelaksana bertugas untuk: II. Tim Pelaksana D-_-__-_-_-_-_-__-.-_~~-·~-:_-:-:;-:~~-·_--:~~a-~-_~-:~':~_:~a_a~:~a-t-~-n-:-np-~-_:-~-an-g-a~in-an-.~~~---~~--- f-. -- - Sekretaris Badan Karantina Pertanian -.--------- -------------1 Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian --,---- -- ----- - -- - Sekretaris Badan Penyuluhan dan --_.. _----_._---_. -- --------:- Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ... ------------ -- ----- ---- Sekretaris Badan Penelitian dan PengembanganPertanian Jenderal ~.. --------------- Sekretaris Direktorat Perkebunan Direktorat JenderalSekretaris Hortikultura ~ -- ----- Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Prasarana dan Sarana Pertanian JenderalDirektoratSekretaris Sekretaris Inspektorat JenderalAnggota4 Kepegawaian danOrganisasiBiroKepalaSekretaris3 PejabatNo. Susunan anggota TimPelaksana ReformasiBirokrasi Tabel18 --:2~-VV-a-k-il-K-et-u-a----~·--Ins-p-e-k-t-u-r-J-e-n-d-e-r-a-l----------- Jabatan -- r----- -- -_ ---------------- ---- ------ 1 Ketua I Sekretaris Jenderal
i.menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan KementerianPertanian secara berkala kepada Tim ReformasiBirokrasi NasionaL
a.Melaksanakan komitmen meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. ;
b.Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.;
c.Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tahunan.; Tim Unit Kerja Eselon I berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: Dalam rangka memastikan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai ke UPT, serta monitoring dan evaluasi dapat berjalan sesuai sasaran, setiap Unit Kerja Eselon I wajib membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon 1. -'--- ------ Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 1---::,-----:---::--- ---:---,----- ---- - Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kepala Pusat Data dan Sistem Infor~asi I Pertanian -------------------l Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik . Kepala Biro Umum dan Pengadaan 1 L______ - ----------1 Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri --------------------------1 repala Biro Perencanaan (Kepala Biro Hukum I l--------- I Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan A. Monitoring. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahandan unit kerja eselon I dan UPT. Dalam melakukan monitoring diperlukan data dan informasi yang diperoleh melalui beberapa metode sebagai berikut:
1. 1.Dokumentasi. Data dan informasi diperoleh dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan atau desk information.
2. 2.Survei. Tujuan survei adalah untuk menjaring data dari para stakeholder terutama kelompok sasaran.
3. 3.Observasi lapangan. Observasi dilakukan untuk mengamati data empiris di lapangan dan lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Observasi dapat digunakan untuk melengkapi survei.
4. 4.Wawancara. Pertanyaan diajukan kepada perwakilan unit kerja eselon I, UPT, dan PNS secara perorangan.
5. 5.Campuran. Metode ini menggunakan lebih dari satu metode seperti perpaduan antara dokumentasi dan survei atau metode survei, wawancara, dan observasi. Dalam rangka memastikan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi diselenggarakan sesuai rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi penye1enggaraan Road Map Reformasi Birokrasi. Monitoring dilakukan saat kebijakan diterapkan dengan tujuan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan awal. Pendeteksian akan memberikan alternatif modifikasi tindakan yang harus diambil untuk mengurangi resiko yang lebih besar di kemudian hari. BABvu MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN
d.Me1aksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reforrnasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja, efisiensi, dan tingkat keluaran. Selain itu melalui evaluasi, dampak kebijakan dan kemungkinan adanya penyimpangan juga dapat diketahui. Hasil evaluasi dapat menjadi masukan (input) bagi rencana aksi maupun kebijakan lain untuk perbaikan lebih lanjut dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Pelaksanaan evaluasi harus mencakup indikator sebagai berikut:
1. 1.Efektivitas: apakah hasil yang diharapkan dari rencana aksi yang ditetapkan telah tercapai.
2. 2.Kecukupan: seberapajauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah.
3. 3.Pemerataan: apakah biaya dan manfaat terdistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran berbeda.
4. 4.Responsivitas: apakah rencana aksi memuat preferensij nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
5. 5.Ketepatan: apakah hasil rencana aksi yang dicapai bermanfaat. Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing- masing area perubahan dan unit kerja eselon I/UPT, Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi masing- masing area perubahan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggungjawab melalui rapat kerja teknis Tim Reformasi Birokrasi dan study tinr/study komparasi. B. Evaluasi
6. 6.Focus Group Disccusion. Untuk memperoleh data yang lebih valid dapat dilakukan focussed group discussion dengan para stakeholders. Di dalam Focus Group Disccusion dapat dilakukan cross check data dan member checking. Monitoring dilakukan terhadap (1) kepatuhan (compliance) yang akan menentukan tingkat kepatuhan implementasi terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan; (2) pemeriksaan (auditing) untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran; (3) akuntansi untuk mengalkulasikan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah rencana aksi diimplementasikan; dan (4) eksplanasi untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan penerapan rencana aksi. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian merupakan panduan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk tahun 2020-2024. Dokumen ini C. Pelaporan Selain evaluasi menggunakan metode tersebut,evaluasi pelaksanakaan reformasi birokrasi juga mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Peni1aian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:
7. 1.Single program after-only. Pengukuran kondisi dilakukan sesudah rencana aksi diterapkan; tidak ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran.
8. 2.Single program before-after. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah rencana aksi diterapkan; tidak ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari perubahan kelompok sasaran.
9. 3.Comparative after-only. Pengukuran kondisi dilakukan sesudah rencana aksi diterapkan; ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol.
10. 4.Comparative before-after. Pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah rencana aksi diterapkan; ada kelompok kontrol; dan informasi yang diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol. SYAHRULYASJ~O MENTERIPERTANIAN REPUBLIKINDO~A, S-- ( Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 bersifat dinamis. Layaknya sebuah peta perjalanan menuju satu titik tertentu sangat dimungkinkan terjadinya penyesuaian dan perubahan sesuai dengan arah kebijakan pernerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian harus terus dijaga agar terbangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karen a itu, dengan panduan Road Map ini, seluruh jajaran Kementerian Pertanian terus berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh- sungguh. Setiap individu pegawai, pejabat, dan anggota tim Reformasi Birokrasi dari unit kerja eselon I dan UPT wajib untuk melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reforrnasi birokrasi. Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detaillangkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. tidak memiliki makna jika seluruh materi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dan target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja area perubahan, unit kerja eselon I dan UPT untuk melaksanakan rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini. Sesuai tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terwujud keterpaduan dalam pelaksanaannya.