DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2021

Nomor: 24
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2021, No.685
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); www.peraturan.go.id 2021, No.685
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1417);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); www.peraturan.go.id 2021, No.685
18.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1299);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. www.peraturan.go.id 2021, No.685
5.JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian, serta pengembangan metode.
6.Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan sertifikasi, pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, serta pengembangan metode.
7.Mutu Alat dan Mesin Pertanian adalah gambaran dan karakteristik dari alat dan/atau mesin pertanian yang sesuai dengan standar yang berlaku.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan Instansi Daerah.
9.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
13.Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi www.peraturan.go.id 2021, No.685 keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta memberikan rekomendasi capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
14.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
15.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16.Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
17.Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
18.Standar Kompetensi JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh seorang Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas jabatan.
19.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
20.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
21.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
22.Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
23.Instansi Pembina JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan www.peraturan.go.id 2021, No.685 pemerintahan di bidang pertanian.
24.Pemberhentian adalah pemberhentian dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
(2)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada unit organisasi yang membidangi pertanian pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Tugas Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melaksanakan:

a.pengawasan;
b.sertifikasi;
c.pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian; dan
d.pengembangan metode. www.peraturan.go.id 2021, No.685

Pasal 4

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengawasan atas peredaran dan penggunaan alat dan/atau mesin pertanian.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian dari pihak ketiga terkait produk, proses, sistem manajemen, dan personal terhadap standar tertentu.
(3)Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh lembaga penguji di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan/atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan/atau mesin yang berasal dari luar negeri.
(4)Pengembangan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terhadap metode, prosedur, konsep, dan aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem.

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas:

a.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama:
1. 1.pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. 2.pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda:
1. 1.pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. 2.pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
c.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya:
1. 1.pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. 2.pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan www.peraturan.go.id 2021, No.685
3. 3.pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

(1)Pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama sampai dengan jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, kecuali bagi jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

Pasal 7

Pengangkatan PNS ke dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan:

a.pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain; dan
c.penyesuaian (inpassing).

Pasal 8

Usulan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus melampirkan dokumen berupa: www.peraturan.go.id 2021, No.685

a.salinan surat keputusan calon PNS;
b.salinan surat keputusan PNS;
c.salinan pakta integritas;
d.salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
e.salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f.salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
g.daftar riwayat hidup.

Pasal 9

(1)PNS yang diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Pasal 10

(1)PNS yang telah diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
(2)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat diatas.

Pasal 11

(1)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan. www.peraturan.go.id 2021, No.685
(2)Dalam hal terdapat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2021, No.685
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); www.peraturan.go.id 2021, No.685
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1417);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); www.peraturan.go.id 2021, No.685
18.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1299);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. www.peraturan.go.id 2021, No.685
5.JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian, serta pengembangan metode.
6.Pejabat Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan sertifikasi, pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, serta pengembangan metode.
7.Mutu Alat dan Mesin Pertanian adalah gambaran dan karakteristik dari alat dan/atau mesin pertanian yang sesuai dengan standar yang berlaku.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan Instansi Daerah.
9.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
13.Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi www.peraturan.go.id 2021, No.685 keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta memberikan rekomendasi capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
14.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
15.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16.Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
17.Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
18.Standar Kompetensi JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh seorang Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas jabatan.
19.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
20.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
21.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
22.Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Alat dan Mesin Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
23.Instansi Pembina JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan www.peraturan.go.id 2021, No.685 pemerintahan di bidang pertanian.
24.Pemberhentian adalah pemberhentian dari JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
(2)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian pada unit organisasi yang membidangi pertanian pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Tugas Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melaksanakan:

a.pengawasan;
b.sertifikasi;
c.pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian; dan
d.pengembangan metode. www.peraturan.go.id 2021, No.685

Pasal 4

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengawasan atas peredaran dan penggunaan alat dan/atau mesin pertanian.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian dari pihak ketiga terkait produk, proses, sistem manajemen, dan personal terhadap standar tertentu.
(3)Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh lembaga penguji di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan/atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan/atau mesin yang berasal dari luar negeri.
(4)Pengembangan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terhadap metode, prosedur, konsep, dan aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem.

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas:

a.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama:
1. 1.pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. 2.pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda:
1. 1.pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. 2.pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
c.Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya:
1. 1.pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. 2.pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan www.peraturan.go.id 2021, No.685
3. 3.pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

(1)Pengangkatan PNS dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama sampai dengan jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, kecuali bagi jenjang JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

Pasal 7

Pengangkatan PNS ke dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dapat dilakukan melalui pengangkatan:

a.pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain; dan
c.penyesuaian (inpassing).

Pasal 8

a.salinan surat keputusan calon PNS;
b.salinan surat keputusan PNS;
c.salinan pakta integritas;
d.salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
e.salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f.salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
g.daftar riwayat hidup.

Pasal 9

(1)PNS yang diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Pasal 10

(1)PNS yang telah diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
(2)Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat diatas.

Pasal 11

(1)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum diangkat dalam JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan. www.peraturan.go.id 2021, No.685
(2)Dalam hal terdapat Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.