DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, kementerian menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Sektoral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.peraturan.go.id 2019, No. 629

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan adalah barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan. www.peraturan.go.id 2019, No. 629
2.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3.Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian Pertanian.
4.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5.Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
6.Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Penyedia untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik.
7.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.
9.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan E- purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
10.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia adalah www.peraturan.go.id 2019, No. 629 Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Katalog.

Pasal 2

(1)Tugas dan kewenangan Menteri Pertanian sebagai Pengelola Katalog Elektronik Sektoral lingkup Kementerian Pertanian yang meliputi:
1. a.melakukan evaluasi/kajian terhadap:
  1. 1.barang/jasa untuk: a) memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil; b) memperbanyak pencantuman produk dalam negeri; c) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; d) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan e) mendorong Pengadaan Berkelanjutan;
  2. 2.barang/jasa yang diusulkan Satuan Kerja;
  3. 3.kebutuhan barang/jasa yang belum diusulkan oleh Satuan Kerja; dan
  4. 4.barang/jasa yang perlu ditingkatkan persaingan usaha dalam katalog elektronik sektoral;
2. b.menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik Sektoral pada proses pemilihan yang menggunakan metode tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai item barang/jasa paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. c.melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral dengan Penyedia;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog Sektoral; dan
5. e.memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral.
(2)Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e www.peraturan.go.id 2019, No. 629 didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Tugas dan kewenangan kepala UKPBJ dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral Kementrian Pertanian dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

BAB II

PENCANTUMAN BARANG/JASA

Pasal 4

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral meliputi:

a.barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian;
b.Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan; dan
c.kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Pasal 5

Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik Sektoral dapat diproses berdasarkan hasil:

a.evaluasi Sekretaris Jenderal atas usulan dari direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian; dan/atau
b.kajian yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 6

(1)Usulan dari direktur jenderal/kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan dilengkapi:
1. a.jenis barang/jasa;
2. b.perkiraan waktu penggunaan;
3. c.referensi harga atau HPS;
4. d.informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
5. e.persyaratan Penyedia. www.peraturan.go.id 2019, No. 629
(2)Sekretaris Jenderal memerintahkan kepala UKPBJ untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala UKPBJ untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.
(5)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria, Sekretaris Jenderal mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.

Pasal 7

(1)Untuk pencantuman barang/jasa berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Sekretaris Jenderal memerintahkan kepala UKPBJ melakukan kajian atas pemenuhan kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan dilengkapi:
1. a.jenis barang/jasa;
2. b.perkiraan waktu penggunaan;
3. c.referensi harga atau HPS;
4. d.informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
5. e.persyaratan Penyedia.
(3)Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala UKPBJ untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No. 629

BAB III

PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 8

(1)Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
(2)Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
(3)Dalam melakukan pemilihan Penyedia, Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ.

Pasal 9

Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENANDATANGANAN

Pasal 10

(1)Kepala UKPBJ melakukan reviu atas prosedur dan kelayakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyatakan bahwa pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak, Sekretaris Jenderal memerintahkan kepala UKPBJ untuk menyiapkan rancangan Kontrak Katalog.
(3)Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur, Kepala UKPBJ memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No. 629

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, kementerian menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Sektoral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan adalah barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan. www.peraturan.go.id 2019, No. 629
2.Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3.Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian Pertanian.
4.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5.Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
6.Kontrak Katalog adalah perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Penyedia untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik.
7.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.
9.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan E- purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
10.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia adalah www.peraturan.go.id 2019, No. 629 Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Katalog.

Pasal 2

(1)Tugas dan kewenangan Menteri Pertanian sebagai Pengelola Katalog Elektronik Sektoral lingkup Kementerian Pertanian yang meliputi:
1. a.melakukan evaluasi/kajian terhadap:
  1. 1.barang/jasa untuk: a) memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil; b) memperbanyak pencantuman produk dalam negeri; c) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; d) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan e) mendorong Pengadaan Berkelanjutan;
  2. 2.barang/jasa yang diusulkan Satuan Kerja;
  3. 3.kebutuhan barang/jasa yang belum diusulkan oleh Satuan Kerja; dan
  4. 4.barang/jasa yang perlu ditingkatkan persaingan usaha dalam katalog elektronik sektoral;
2. b.menetapkan pemenang untuk Katalog Elektronik Sektoral pada proses pemilihan yang menggunakan metode tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi dengan nilai item barang/jasa paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. c.melakukan perikatan Kontrak Katalog untuk Katalog Elektronik Sektoral dengan Penyedia;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog Sektoral; dan
5. e.memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral.
(2)Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e www.peraturan.go.id 2019, No. 629 didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Tugas dan kewenangan kepala UKPBJ dalam sistem Katalog Elektronik Sektoral Kementrian Pertanian dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

BAB II

PENCANTUMAN BARANG/JASA

Pasal 4

Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral meliputi:

a.barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian;
b.Barang/Jasa Standar atau Dapat Distandarkan; dan
c.kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.

Pasal 5

Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik Sektoral dapat diproses berdasarkan hasil:

a.evaluasi Sekretaris Jenderal atas usulan dari direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian; dan/atau
b.kajian yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 6

(1)Usulan dari direktur jenderal/kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan dilengkapi:
1. a.jenis barang/jasa;
2. b.perkiraan waktu penggunaan;
3. c.referensi harga atau HPS;
4. d.informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
5. e.persyaratan Penyedia. www.peraturan.go.id 2019, No. 629
(2)Sekretaris Jenderal memerintahkan kepala UKPBJ untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria barang/jasa Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala UKPBJ untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.
(5)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan barang/jasa tidak memenuhi kriteria, Sekretaris Jenderal mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.

Pasal 7

(1)Untuk pencantuman barang/jasa berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Sekretaris Jenderal memerintahkan kepala UKPBJ melakukan kajian atas pemenuhan kriteria barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan dilengkapi:
1. a.jenis barang/jasa;
2. b.perkiraan waktu penggunaan;
3. c.referensi harga atau HPS;
4. d.informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
5. e.persyaratan Penyedia.
(3)Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala UKPBJ untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No. 629

BAB III

PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 8

(1)Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
(2)Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
(3)Dalam melakukan pemilihan Penyedia, Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ.

Pasal 9

Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENANDATANGANAN

Pasal 10

(1)Kepala UKPBJ melakukan reviu atas prosedur dan kelayakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyatakan bahwa pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak, Sekretaris Jenderal memerintahkan kepala UKPBJ untuk menyiapkan rancangan Kontrak Katalog.
(3)Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur, Kepala UKPBJ memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No. 629