DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); www.peraturan.go.id 2021, No.686
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2021, No.686

1.Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2.Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat PVTPP, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
3.Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan usaha lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
4.Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan Varietas Tanaman yang dimohonkan Hak PVT sesuai dengan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh Pusat PVTPP.
5.Pemeriksa PVT adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan Pemeriksaan Substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan Hak PVT.
6.Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan Hak PVT untuk Varietas Tanaman yang sama di negara lain.
7.Banding adalah upaya hukum yang dimohonkan kepada Komisi Banding PVT atas penolakan Hak PVT oleh Pusat PVTPP akibat ketidaksesuaian unsur substantif meliputi www.peraturan.go.id 2021, No.686 kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan.
8.Kantor PVT yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran Varietas Tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
9.Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
10.Komisi Banding PVT adalah lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat PVT yang bertugas memeriksa dan memutuskan permohonan Banding PVT.
11.Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
12.Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh Pusat PVT untuk kepentingan umum.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 2

(1)Permohonan Hak PVT dapat diajukan oleh pemohon yang terdiri atas:
1. a.pemulia;
2. b.orang atau badan usaha yang memperkerjakan pemulia;
3. c.orang atau badan usaha yang memesan Varietas Tanaman dari pemulia;
4. d.ahli waris; atau
5. e.konsultan PVT. www.peraturan.go.id 2021, No.686
(2)Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan dokumen sesuai Format 1 sampai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah secara daring setelah memperoleh hak akses melalui SIMPEL pada domain http://simpel.pertanian.go.id dalam bentuk:
1. a.Portable Document Format (PDF);
2. b.Joint Photographic Experts Group (JPEG); atau
3. c.Portable Network Graphics (PNG).
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa formulir permohonan Hak PVT, pengisiannya disesuaikan dengan petunjuk pengisian formulir permohonan Hak PVT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur permohonan Hak PVT.
(6)Dalam memproses permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat PVTPP harus memberitahukan dan mengumumkan kepada pemohon dan masyarakat umum.
(7)Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara daring dan/atau luring. www.peraturan.go.id 2021, No.686

BAB III

TATA CARA BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 3

(1)Permohonan Banding dapat diajukan oleh pemohon Hak PVT yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan Kepala Pusat PVTPP mengenai penolakan Hak PVT.
(2)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT melalui Sekretariat Komisi Banding PVT yang berkedudukan di Pusat PVTPP.
(3)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Banding sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)yang diajukan pemohon dikenakan biaya Banding yang harus dibayarkan ke kantor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan Hak PVT.
(2)Apabila jangka waktu permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan Banding tidak diterima.
(3)Permohonan Banding yang tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui surat Kepala Pusat PVTPP. www.peraturan.go.id 2021, No.686

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Banding;
2. b.nama dan alamat lengkap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Banding;
3. c.nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
4. d.nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan Banding diajukan melalui kuasa;
5. e.nama Varietas Tanaman dan nomor permohonan Hak PVT;
6. f.tanggal dan nomor surat keputusan penolakan permohonan Hak PVT; dan
7. g.alasan pengajuan permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan hak PVT.
(2)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan:
1. a.salinan keputusan penolakan Hak PVT;
2. b.salinan bukti penerimaan permohonan Hak PVT pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas, dengan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan Hak PVT diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
3. c.bukti pembayaran biaya permohonan Banding.

Pasal 6

(1)Berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperiksa oleh Sekretariat Komisi Banding PVT. www.peraturan.go.id 2021, No.686
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, pemohon Banding diberikan tanda bukti penerimaan berkas.
(3)Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 7

(1)Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuatkan ringkasan permohonan Banding oleh Sekretariat Komisi Banding PVT;
(2)Permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Banding PVT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Banding dinyatakan memenuhi persyaratan.
(3)Ketua Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding.
(4)Ketua Komisi Banding PVT menyampaikan penetapan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretariat Komisi Banding PVT.
(5)Sekretariat Komisi Banding PVT memberitahukan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon Banding dan anggota majelis sidang Banding disertai dengan salinan berkas permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan penetapan.
(6)Sekretariat Komisi Banding PVT mencatat jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding dalam daftar Banding PVT dan sarana pengumuman yang ada di Pusat PVTPP. www.peraturan.go.id 2021, No.686

Pasal 8

(1)Sidang Banding dilaksanakan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dipimpin oleh ketua majelis sidang Banding.
(2)Sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.ketua majelis;
2. b.anggota majelis;
3. c.sekretaris Komisi Banding PVT;
4. d.pemohon Banding dan/atau kuasanya; dan
5. e.Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP.
(3)Majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4)Ketua majelis sidang Banding menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.

Pasal 9

(1)Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d wajib:
1. a.memenuhi panggilan sidang Banding sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
2. b.mengikuti jalannya sidang Banding.
(2)Pemenuhan panggilan sidang dan mengikuti jalannya sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Pasal 10

(1)Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan keberatan atas penolakan Hak PVT dalam sidang Banding.
(2)Setelah pemohon Banding menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat www.peraturan.go.id 2021, No.686 PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP menjelaskan alasan penolakan Hak PVT.
(3)Apabila dibutuhkan dalam sidang Banding, pemohon Banding dan Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP dapat mengusulkan kehadiran saksi dan/atau ahli.
(4)Majelis sidang Banding melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Banding atas:
1. a.keberatan oleh pemohon Banding;
2. b.alasan penolakan permohonan Hak PVT oleh Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP; dan/atau
3. c.keterangan saksi dan/atau ahli.
(5)Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), majelis sidang Banding menetapkan keputusan sidang Banding.
(6)Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara musyawarah oleh majelis sidang Banding.
(7)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai kesepakatan, keputusan sidang Banding diambil dengan cara suara terbanyak.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); www.peraturan.go.id 2021, No.686
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2021, No.686

1.Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2.Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat PVTPP, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
3.Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan usaha lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
4.Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan Varietas Tanaman yang dimohonkan Hak PVT sesuai dengan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh Pusat PVTPP.
5.Pemeriksa PVT adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan Pemeriksaan Substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan Hak PVT.
6.Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan Hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan Hak PVT untuk Varietas Tanaman yang sama di negara lain.
7.Banding adalah upaya hukum yang dimohonkan kepada Komisi Banding PVT atas penolakan Hak PVT oleh Pusat PVTPP akibat ketidaksesuaian unsur substantif meliputi www.peraturan.go.id 2021, No.686 kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan.
8.Kantor PVT yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran Varietas Tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
9.Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
10.Komisi Banding PVT adalah lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat PVT yang bertugas memeriksa dan memutuskan permohonan Banding PVT.
11.Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
12.Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh Pusat PVT untuk kepentingan umum.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 2

(1)Permohonan Hak PVT dapat diajukan oleh pemohon yang terdiri atas:
1. a.pemulia;
2. b.orang atau badan usaha yang memperkerjakan pemulia;
3. c.orang atau badan usaha yang memesan Varietas Tanaman dari pemulia;
4. d.ahli waris; atau
5. e.konsultan PVT. www.peraturan.go.id 2021, No.686
(2)Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan dokumen sesuai Format 1 sampai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah secara daring setelah memperoleh hak akses melalui SIMPEL pada domain http://simpel.pertanian.go.id dalam bentuk:
1. a.Portable Document Format (PDF);
2. b.Joint Photographic Experts Group (JPEG); atau
3. c.Portable Network Graphics (PNG).
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa formulir permohonan Hak PVT, pengisiannya disesuaikan dengan petunjuk pengisian formulir permohonan Hak PVT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur permohonan Hak PVT.
(6)Dalam memproses permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat PVTPP harus memberitahukan dan mengumumkan kepada pemohon dan masyarakat umum.
(7)Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara daring dan/atau luring. www.peraturan.go.id 2021, No.686

BAB III

TATA CARA BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 3

(1)Permohonan Banding dapat diajukan oleh pemohon Hak PVT yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan Kepala Pusat PVTPP mengenai penolakan Hak PVT.
(2)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan kepada Ketua Komisi Banding PVT melalui Sekretariat Komisi Banding PVT yang berkedudukan di Pusat PVTPP.
(3)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan mengisi formulir permohonan Banding sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)yang diajukan pemohon dikenakan biaya Banding yang harus dibayarkan ke kantor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan Hak PVT.
(2)Apabila jangka waktu permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan Banding tidak diterima.
(3)Permohonan Banding yang tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui surat Kepala Pusat PVTPP. www.peraturan.go.id 2021, No.686

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Banding;
2. b.nama dan alamat lengkap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Banding;
3. c.nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
4. d.nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permohonan Banding diajukan melalui kuasa;
5. e.nama Varietas Tanaman dan nomor permohonan Hak PVT;
6. f.tanggal dan nomor surat keputusan penolakan permohonan Hak PVT; dan
7. g.alasan pengajuan permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan hak PVT.
(2)Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan:
1. a.salinan keputusan penolakan Hak PVT;
2. b.salinan bukti penerimaan permohonan Hak PVT pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas, dengan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan Hak PVT diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
3. c.bukti pembayaran biaya permohonan Banding.

Pasal 6

(1)Berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperiksa oleh Sekretariat Komisi Banding PVT. www.peraturan.go.id 2021, No.686
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan berkas permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, pemohon Banding diberikan tanda bukti penerimaan berkas.
(3)Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 7

(1)Permohonan Banding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuatkan ringkasan permohonan Banding oleh Sekretariat Komisi Banding PVT;
(2)Permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Banding PVT paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Banding dinyatakan memenuhi persyaratan.
(3)Ketua Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding.
(4)Ketua Komisi Banding PVT menyampaikan penetapan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretariat Komisi Banding PVT.
(5)Sekretariat Komisi Banding PVT memberitahukan jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon Banding dan anggota majelis sidang Banding disertai dengan salinan berkas permohonan Banding dan ringkasan permohonan Banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan penetapan.
(6)Sekretariat Komisi Banding PVT mencatat jadwal dan keanggotaan majelis sidang Banding dalam daftar Banding PVT dan sarana pengumuman yang ada di Pusat PVTPP. www.peraturan.go.id 2021, No.686

Pasal 8

(1)Sidang Banding dilaksanakan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dipimpin oleh ketua majelis sidang Banding.
(2)Sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.ketua majelis;
2. b.anggota majelis;
3. c.sekretaris Komisi Banding PVT;
4. d.pemohon Banding dan/atau kuasanya; dan
5. e.Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP.
(3)Majelis sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
(4)Ketua majelis sidang Banding menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.

Pasal 9

(1)Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d wajib:
1. a.memenuhi panggilan sidang Banding sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
2. b.mengikuti jalannya sidang Banding.
(2)Pemenuhan panggilan sidang dan mengikuti jalannya sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Pasal 10

(1)Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan keberatan atas penolakan Hak PVT dalam sidang Banding.
(2)Setelah pemohon Banding menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat www.peraturan.go.id 2021, No.686 PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP menjelaskan alasan penolakan Hak PVT.
(3)Apabila dibutuhkan dalam sidang Banding, pemohon Banding dan Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP dapat mengusulkan kehadiran saksi dan/atau ahli.
(4)Majelis sidang Banding melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan Banding atas:
1. a.keberatan oleh pemohon Banding;
2. b.alasan penolakan permohonan Hak PVT oleh Kepala Pusat PVTPP atau pejabat Pusat PVTPP yang ditugaskan atas nama Kepala Pusat PVTPP; dan/atau
3. c.keterangan saksi dan/atau ahli.
(5)Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), majelis sidang Banding menetapkan keputusan sidang Banding.
(6)Keputusan sidang Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan cara musyawarah oleh majelis sidang Banding.
(7)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai kesepakatan, keputusan sidang Banding diambil dengan cara suara terbanyak.