DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Nomor: 26/Permentan/HK.140/4/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;
c.bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu

Menetapkan

menetapkan syarat, tata cara, dan standar operasional prosedur dalam pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/ Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
22.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

BAB I

PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 1

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal, meliputi:

a.Izin Usaha Tanaman Pangan;
b.Izin Usaha Hortikultura;
c.Izin Usaha Perkebunan;
d.Izin Usaha Peternakan; dan
e.Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.

Pasal 2

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas Nama Menteri Pertanian, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal pembina komoditas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

a.Izin Usaha Proses Produksi;
b.Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
c.Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen; dan
d.Izin Usaha Perbenihan Tanaman.

Pasal 4

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Proses Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.Surat Keterangan domisili;
d.Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Tata Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;
e.Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
f.Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
g.Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
h.Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
i.Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
j.Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
k.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 5

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.Surat Keterangan domisili;
d.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e.Izin Usaha Perindustrian (IUP);
f.Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh gubernur;
g.Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
h.Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
i.Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
j.Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
k.Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
l.Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
m.Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
n.Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
o.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 6

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian usaha dan perubahannya;
b.Surat kuasa dari Direktur Utama;
c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
f.Hak Guna Usaha (HGU); dan
g.Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 8

Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.Izin Usaha Budidaya Hortikultura; dan
b.Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

Pasal 9

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.Surat keterangan domisili;
d.Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
e.Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
f.Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan; dan
g.Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

Pasal 10

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Perbenihan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
b.Surat kuasa Direktur Utama;
c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
f.Hak Guna Usaha (HGU); dan
g.Sertifikat kompetensi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;
c.bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/ Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
22.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

BAB I

PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 1

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal, meliputi:

a.Izin Usaha Tanaman Pangan;
b.Izin Usaha Hortikultura;
c.Izin Usaha Perkebunan;
d.Izin Usaha Peternakan; dan
e.Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.

Pasal 2

Pasal 3

Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

a.Izin Usaha Proses Produksi;
b.Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
c.Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen; dan
d.Izin Usaha Perbenihan Tanaman.

Pasal 4

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Proses Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.Surat Keterangan domisili;
d.Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Tata Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;
e.Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
f.Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
g.Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
h.Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
i.Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
j.Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
k.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 5

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.Surat Keterangan domisili;
d.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e.Izin Usaha Perindustrian (IUP);
f.Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh gubernur;
g.Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
h.Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
i.Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
j.Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
k.Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
l.Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
m.Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
n.Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
o.Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 6

Pasal 7

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian usaha dan perubahannya;
b.Surat kuasa dari Direktur Utama;
c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
f.Hak Guna Usaha (HGU); dan
g.Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 8

Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a.Izin Usaha Budidaya Hortikultura; dan
b.Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

Pasal 9

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.Surat keterangan domisili;
d.Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
e.Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
f.Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan; dan
g.Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

Pasal 10

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Perbenihan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
b.Surat kuasa Direktur Utama;
c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e.Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
f.Hak Guna Usaha (HGU); dan
g.Sertifikat kompetensi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014