DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018 Tahun 2018

Nomor: 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, serta untuk mendukung program pemerintah, perlu dilakukan penyederhanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 556); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 556) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) huruf a angka 7 Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan/atau perubahannya;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.profil perusahaan;
  4. 4.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
  5. 5.keterangan domisili perusahaan;
  6. 6.Angka Pengenal Impor (API);
  7. 7.tanda daftar produsen Benih atau izin usaha produksi Benih;
  8. 8.Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  9. 9.Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal sesuai dengan Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  10. 10.surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
2. b.instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan.
3. c.Pemerhati Tanaman dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, angka 8 dan angka 9.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

2.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memasukkan benih bawang putih, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 7 dapat diganti dengan sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

3.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus dan Pasal 15 ayat

(1)dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6, angka 8 sampai dengan angka 10, dan memenuhi persyaratan teknis:
1. a.tersedia rencana pengembangan pertanaman;
2. b.jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyakan pertanaman;
3. c.rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dan
4. d.rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut.
(2)Dihapus.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberlakukan untuk komoditas florikultura. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 31 Mei 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 744

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, serta untuk mendukung program pemerintah, perlu dilakukan penyederhanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 556); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 556) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) huruf a angka 7 Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
1. a.badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan bidang Pertanian dan/atau perubahannya;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.profil perusahaan;
  4. 4.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
  5. 5.keterangan domisili perusahaan;
  6. 6.Angka Pengenal Impor (API);
  7. 7.tanda daftar produsen Benih atau izin usaha produksi Benih;
  8. 8.Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  9. 9.Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal sesuai dengan Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  10. 10.surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai cukup.
2. b.instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan.
3. c.Pemerhati Tanaman dan/atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, angka 8 dan angka 9.
(2)Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

2.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memasukkan benih bawang putih, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 7 dapat diganti dengan sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

3.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus dan Pasal 15 ayat

(1)dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6, angka 8 sampai dengan angka 10, dan memenuhi persyaratan teknis:
1. a.tersedia rencana pengembangan pertanaman;
2. b.jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyakan pertanaman;
3. c.rekomendasi dari dinas daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan; dan
4. d.rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut.
(2)Dihapus.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberlakukan untuk komoditas florikultura. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 31 Mei 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 744