DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 Tahun 2016

Nomor: 26/Permentan/PK.230/5/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempertahankan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan iklim usaha yang kondusif dan sinergi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Petanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14.Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2.Ayam Ras Bibit adalah Ayam Ras yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
3.Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit nenek (Grand Parent Stock).
4.Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (Parent Stock).
5.Parent Stock, yang selanjutnya disingkat PS adalah bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Final Stock.
6.Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah Ayam Ras yang dipelihara untuk menghasilkan ayam daging atau telur untuk konsumsi.
7.Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
8.Telur Tetas (Hatching Egg) adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
9.Telur Infertil adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang tidak dibuahi.
10.Telur Konsumsi yang selanjutnya disebut Telur adalah telur hasil produksi Ayam Ras petelur (layer) bukan telur tetas atau telur infertil.
11.Karkas ayam adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal, telah dilakukan pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan ginjal.
12.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
14.Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih, bibit, dan/atau bukan bibit dalam rangka komersial.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan Ayam Ras.
16.Usaha Peternakan Ayam Ras adalah usaha pembibitan dan/atau budidaya Ayam Ras.
17.Pembibit adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha pembibitan Ayam Ras untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
18.Peternak Pembudidaya adalah peternak yang melakukan budidaya Ayam Ras untuk menghasilkan ayam pedaging atau telur konsumsi.
19.Peternak Ayam Ras Bermitra adalah peternak yang melakukan usaha budidaya Ayam Ras bekerjasama dengan perusahaan inti, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat usaha, dan saling menguntungkan dalam melakukan usaha di bidang peternakan.
20.Peternak Ayam Ras Mandiri yang selanjutnya disebut Peternak Mandiri adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha budidaya Ayam Ras, tidak memiliki pabrik pakan, usaha pembibitan Ayam Ras, dan/atau pabrik obat-obatan ternak.
21.Peternak Ayam Ras Terintegrasi yang selanjutnya disebut budidaya terintegrasi adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha budidaya berafiliasi dengan industri hulu (pabrik pakan, dan pembibitan).
22.Kemitraan adalah kerja sama antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dalam melakukan usaha di bidang peternakan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan produksi dan kebutuhan DOC, baik peternak Ayam Ras mandiri, bermitra, maupun budidaya terintegrasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi peternak Ayam Ras pedaging dan petelur dari persaingan usaha tidak sehat, dan mewujudkan kondisi usaha yang kondusif dan sinergi.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyediaan, peredaran, pelaporan, dan pengawasan.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 4

Ayam Ras terdiri atas:

a.bibit; dan
b.bukan bibit.

Pasal 5

(1)Ayam Ras Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.bibit buyut (Great Grand Parent Stock/GGPS);
2. b.bibit nenek (Grand Parent Stock/GPS); dan
3. c.bibit induk (Parent Stock/PS).
(2)Ayam Ras bukan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas pedaging dan petelur.
(3)Ayam Ras bukan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu FS.

Pasal 6

Penyediaan Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:

a.produksi dalam negeri; dan/atau
b.pemasukan dari luar negeri.

Pasal 7

(1)Produksi Ayam Ras dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.benih;
2. b.bibit; atau
3. c.bukan bibit.
(2)Produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa telur tertunas (fertil) GPS dan PS.
(3)Produksi bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Kuri (DOC) GPS dan PS.
(4)Produksi bukan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kuri (DOC) FS.
(5)Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembibit.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan produksi benih, bibit, dan/atau bukan bibit, Pembibit wajib menjaga keseimbangan suplai dan deman.
(2)Keseimbangan suplai dan deman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah:
1. a.GGPS sebelum masa afkir;
2. b.GPS sebelum masa afkir;
3. c.PS sebelum masa afkir; dan
4. d.telur tetas pada mesin tetas.
(3)Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada produksi dan kebutuhan pembibit dan peternak pembudidaya secara nasional.

Pasal 9

(1)Perhitungan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Tim Analisa Produksi dan Kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bukan Bibit.
(2)Tim Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
(3)Keanggotaan Tim Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, Pakar, Pembibit dan Peternak pembudidaya.

Pasal 10

Penyediaan benih dan/atau bibit Ayam Ras melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan hanya untuk:

a.mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit Ayam Ras di dalam negeri;
b.meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
c.mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
d.memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempertahankan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan dukungan iklim usaha yang kondusif dan sinergi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14.Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2.Ayam Ras Bibit adalah Ayam Ras yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
3.Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit nenek (Grand Parent Stock).
4.Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan bibit induk (Parent Stock).
5.Parent Stock, yang selanjutnya disingkat PS adalah bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Final Stock.
6.Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah Ayam Ras yang dipelihara untuk menghasilkan ayam daging atau telur untuk konsumsi.
7.Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
8.Telur Tetas (Hatching Egg) adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
9.Telur Infertil adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang tidak dibuahi.
10.Telur Konsumsi yang selanjutnya disebut Telur adalah telur hasil produksi Ayam Ras petelur (layer) bukan telur tetas atau telur infertil.
11.Karkas ayam adalah bagian tubuh ayam setelah dilakukan penyembelihan secara halal, telah dilakukan pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan ginjal.
12.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
14.Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih, bibit, dan/atau bukan bibit dalam rangka komersial.
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan Ayam Ras.
16.Usaha Peternakan Ayam Ras adalah usaha pembibitan dan/atau budidaya Ayam Ras.
17.Pembibit adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha pembibitan Ayam Ras untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
18.Peternak Pembudidaya adalah peternak yang melakukan budidaya Ayam Ras untuk menghasilkan ayam pedaging atau telur konsumsi.
19.Peternak Ayam Ras Bermitra adalah peternak yang melakukan usaha budidaya Ayam Ras bekerjasama dengan perusahaan inti, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat usaha, dan saling menguntungkan dalam melakukan usaha di bidang peternakan.
20.Peternak Ayam Ras Mandiri yang selanjutnya disebut Peternak Mandiri adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha budidaya Ayam Ras, tidak memiliki pabrik pakan, usaha pembibitan Ayam Ras, dan/atau pabrik obat-obatan ternak.
21.Peternak Ayam Ras Terintegrasi yang selanjutnya disebut budidaya terintegrasi adalah Pelaku Usaha Ayam Ras yang melakukan usaha budidaya berafiliasi dengan industri hulu (pabrik pakan, dan pembibitan).
22.Kemitraan adalah kerja sama antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Pelaku Usaha Besar dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dalam melakukan usaha di bidang peternakan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan produksi dan kebutuhan DOC, baik peternak Ayam Ras mandiri, bermitra, maupun budidaya terintegrasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi peternak Ayam Ras pedaging dan petelur dari persaingan usaha tidak sehat, dan mewujudkan kondisi usaha yang kondusif dan sinergi.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyediaan, peredaran, pelaporan, dan pengawasan.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 4

Ayam Ras terdiri atas:

a.bibit; dan
b.bukan bibit.

Pasal 5

(1)Ayam Ras Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.bibit buyut (Great Grand Parent Stock/GGPS);
2. b.bibit nenek (Grand Parent Stock/GPS); dan
3. c.bibit induk (Parent Stock/PS).
(2)Ayam Ras bukan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas pedaging dan petelur.
(3)Ayam Ras bukan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu FS.

Pasal 6

Penyediaan Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:

a.produksi dalam negeri; dan/atau
b.pemasukan dari luar negeri.

Pasal 7

(1)Produksi Ayam Ras dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.benih;
2. b.bibit; atau
3. c.bukan bibit.
(2)Produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa telur tertunas (fertil) GPS dan PS.
(3)Produksi bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Kuri (DOC) GPS dan PS.
(4)Produksi bukan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kuri (DOC) FS.
(5)Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembibit.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan produksi benih, bibit, dan/atau bukan bibit, Pembibit wajib menjaga keseimbangan suplai dan deman.
(2)Keseimbangan suplai dan deman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah:
1. a.GGPS sebelum masa afkir;
2. b.GPS sebelum masa afkir;
3. c.PS sebelum masa afkir; dan
4. d.telur tetas pada mesin tetas.
(3)Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada produksi dan kebutuhan pembibit dan peternak pembudidaya secara nasional.

Pasal 9

(1)Perhitungan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Tim Analisa Produksi dan Kebutuhan Benih, Bibit, dan/atau Bukan Bibit.
(2)Tim Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
(3)Keanggotaan Tim Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, Pakar, Pembibit dan Peternak pembudidaya.

Pasal 10

Penyediaan benih dan/atau bibit Ayam Ras melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan hanya untuk:

a.mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit Ayam Ras di dalam negeri;
b.meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
c.mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
d.memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.