DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina ke dalam atau ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan perlindungan kesehatan, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap sarang burung walet;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari Dalam wilayah negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan persyaratan dalam pemasukan atau pengeluaran sarang burung walet;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; MENTERIPERTANIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERIPERTANIANREPUBLIKINDONESIA NOMOR26 TAHUN2020 TENTANG TINDAKANKARANTINAHEWANTERHADAPPEMASUKANATAU PENGELUARANSARANGBURUNGWALETKE DANDARIDALAMWILAYAH NEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIA MENTERI PERTANIAN Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 531); TindakantentangPERMENTAN/KR.100/4/2018 15/NomorPertanianMenteri8. Peraturan Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030); InstalasitentangPermentan/KR.100/12/2015 70/NomorPertanianMenteri7. Peraturan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
2.Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dany atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3.Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, dan/ atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

BAB II

PERSYARATANKARANTINATERHADAP PEMASUKANATAUPENGELUARAN SARANGBURUNGWALET

Pasal 5

(1)Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik serta kadar air yang melebihi batas maksimum.

Pasal 4

Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menggunakan bahasa Inggris dan paling kurang memuat pernyataan:

a.Sarang Burung Walet bebas dari HPHK;
b.Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan pangan;
c.jenis dan jumlah Sarang Burung Walet;
d.nama dan alamat pengirim dan penerima;
e.tempat Pengeluaran dan tanggal muat; dan
f.tempat Pemasukan. Pasa13 Pemilik atau kuasanya yang memasukkan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a.melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
b.memasukkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
c.melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

(1)Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dikernas dalarn suatu Kernasan.
(2)Dikernas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sudah harus dilakukan di negara asal dan Kernasan terbuat dari bahan yang kuat dan arnan.
(3)Kernasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan yang paling kurang memuat:
1. a.jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas / grade);
2. b.berat bersih Sarang Burung Walet; dan
3. c.tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(4)Kernasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang rnernenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Sarang Burung Walet Bersih.
(3)Batas maksimum sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pengeluaran Sarang Burung Walet dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Pasa18
(1)Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dike1uarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikemas dalam suatu Kemasan yang terbuat dari bahan yang kuat dan aman.
(2)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan keterangan yang memuat:
1. a.jerns dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas / grade);
2. b.berat bersih Sarang Burung Walet; dan
3. c.tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(3)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.melengkapi sertifikat kesehatan;
2. b.mengeluarkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
3. c.melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Penge1uaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

Pasal 11

(1)Sarang Burung Walet yang dimasukkan ke dalam, dan/ atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.
(2)Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina berupa perneriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pernusnahan, dan/ atau pembebasan.
(3)Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet dilakukan oleh Pejabat Karantina di tempat Pemasukan atau Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.

BAB III

TATACARATINDAKANKARANTINATERHADAP PEMASUKANATAUPENGELUARAN SARANGBURUNGWALET

Pasal 10

(1)Dalam hal pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemilik atau kuasanya melakukan Registrasi terhadap Tempat Pemrosesan sebagai instalasi karantina ke Badan Karantina Pertanian.
(2)Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui aplikasi instalasi karantina hewan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 14

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terbukti Sarang Burung Walet tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan penolakan.
(2)Sarang Burung Walet yang dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penahanan apabila:
1. a.setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Sarang Burung Walet dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK;
2. b.bukan berasal dari negara yang dilarang Pemasukannya; dan

Pasal 13

(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas pemeriksaan:
1. a.dokumen;
2. b.fisik; dan
3. c.sanitasi.
(2)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
1. a.kelengkapan;
2. b.kebenaran isi; dan
3. c.keabsahan.

Pasal 12

Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemasukan atau Pengeluaran.

Pasal 16

(1)Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk membuktikan keabsahan sertifikat kesehatan.
(2)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila:
1. a.berupa dokumen asli;
2. b.paling kurang menggunakan bah as a Inggris; dalam sertifikat kesehatan Burung Walet, dilakukan data yang tercantum dengan fisik Sarang penolakan.

Pasal 15

(1)Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara data yang tercantum dalam sertifikat kesehatan dengan fisik Sarang Burung Walet.
(2)Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian jenis dan jumlah Sarang Burung Walet.
(3)Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak sesuai antara
1. c.Pemilik atau kuasanya menjarrnn dapat melengkapi sertifikat kesehatan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
(3)Tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan memberikan kesempatan kepada Pemilik atau kuasanya untuk membuat sertifikat kesehatan dari negara asal.
(4)Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan Pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan penolakan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina ke dalam atau ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan perlindungan kesehatan, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap sarang burung walet;
b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari Dalam wilayah negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan persyaratan dalam pemasukan atau pengeluaran sarang burung walet;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
2.Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dany atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3.Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, dan/ atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

BAB II

PERSYARATANKARANTINATERHADAP PEMASUKANATAUPENGELUARAN SARANGBURUNGWALET

Pasal 5

(1)Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik serta kadar air yang melebihi batas maksimum.

Pasal 4

Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menggunakan bahasa Inggris dan paling kurang memuat pernyataan:

a.Sarang Burung Walet bebas dari HPHK;
b.Sarang Burung Walet memenuhi aspek keamanan pangan;
c.jenis dan jumlah Sarang Burung Walet;
d.nama dan alamat pengirim dan penerima;
e.tempat Pengeluaran dan tanggal muat; dan
f.tempat Pemasukan. Pasa13 Pemilik atau kuasanya yang memasukkan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
a.melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
b.memasukkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
c.melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

(1)Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dikernas dalarn suatu Kernasan.
(2)Dikernas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sudah harus dilakukan di negara asal dan Kernasan terbuat dari bahan yang kuat dan arnan.
(3)Kernasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan yang paling kurang memuat:
1. a.jenis dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas / grade);
2. b.berat bersih Sarang Burung Walet; dan
3. c.tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(4)Kernasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang rnernenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Sarang Burung Walet Bersih.
(3)Batas maksimum sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pengeluaran Sarang Burung Walet dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Pasa18
(1)Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dike1uarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikemas dalam suatu Kemasan yang terbuat dari bahan yang kuat dan aman.
(2)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan keterangan yang memuat:
1. a.jerns dan spesifikasi Sarang Burung Walet (ukuran, kualitas / grade);
2. b.berat bersih Sarang Burung Walet; dan
3. c.tanggal, bulan, dan tahun produksi.
(3)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung Walet harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.melengkapi sertifikat kesehatan;
2. b.mengeluarkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
3. c.melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada Pejabat Karantina di tempat Penge1uaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

Pasal 11

(1)Sarang Burung Walet yang dimasukkan ke dalam, dan/ atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.
(2)Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina berupa perneriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pernusnahan, dan/ atau pembebasan.
(3)Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet dilakukan oleh Pejabat Karantina di tempat Pemasukan atau Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.

BAB III

TATACARATINDAKANKARANTINATERHADAP PEMASUKANATAUPENGELUARAN SARANGBURUNGWALET

Pasal 10

(1)Dalam hal pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemilik atau kuasanya melakukan Registrasi terhadap Tempat Pemrosesan sebagai instalasi karantina ke Badan Karantina Pertanian.
(2)Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui aplikasi instalasi karantina hewan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 14

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terbukti Sarang Burung Walet tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan penolakan.
(2)Sarang Burung Walet yang dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penahanan apabila:
1. a.setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Sarang Burung Walet dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK;
2. b.bukan berasal dari negara yang dilarang Pemasukannya; dan

Pasal 13

(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas pemeriksaan:
1. a.dokumen;
2. b.fisik; dan
3. c.sanitasi.
(2)Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
1. a.kelengkapan;
2. b.kebenaran isi; dan
3. c.keabsahan.

Pasal 12

Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemasukan atau Pengeluaran.

Pasal 16

(1)Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk membuktikan keabsahan sertifikat kesehatan.
(2)Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila:
1. a.berupa dokumen asli;
2. b.paling kurang menggunakan bah as a Inggris; dalam sertifikat kesehatan Burung Walet, dilakukan data yang tercantum dengan fisik Sarang penolakan.

Pasal 15

(1)Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara data yang tercantum dalam sertifikat kesehatan dengan fisik Sarang Burung Walet.
(2)Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian jenis dan jumlah Sarang Burung Walet.
(3)Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak sesuai antara
1. c.Pemilik atau kuasanya menjarrnn dapat melengkapi sertifikat kesehatan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
(3)Tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan memberikan kesempatan kepada Pemilik atau kuasanya untuk membuat sertifikat kesehatan dari negara asal.
(4)Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan Pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan, dilakukan penolakan.