DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, kebutuhan indikatif, rencana kebutuhan usaha tani, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
5.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapakan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA TANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2.Pembiayaan Usaha Tani adalah pemberian fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan Usaha Tani.
3.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
4.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5.Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani.
6.Lembaga Perbankan adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Perbankan Syariah.
7.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
8.Kebutuhan Indikatif adalah kebutuhan biaya usaha tani dari masing-masing komoditas selama 1 (satu) siklus musim tanam atau siklus usaha.
9.Rencana Kebutuhan Usaha Tani adalah rencana kebutuhan modal kerja/operasional atau investasi Petani untuk usaha Pertanian dalam 1 (satu) periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
10.Siklus Musim Tanam adalah periode budi daya tanaman dalam satu musim tanam dalam 1 (satu) tahun.
11.Siklus Usaha adalah periode kegiatan suatu Usaha Tani, yang meliputi identifikasi, persiapan, pelaksanaan usaha budi daya dan hilirisasi serta evaluasi.
12.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

BAB II

KEBUTUHAN INDIKATIF

Pasal 2

(1)Kebutuhan Indikatif digunakan sebagai dasar bagi Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan dalam penyaluran Pembiayaan Usaha Tani.
(2)Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk komoditas Pertanian subsektor:
1. a.tanaman pangan;
2. b.hortikultura;
3. c.perkebunan; dan
4. d.peternakan.
(3)Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Usaha Tani pada tahapan:
1. a.budi daya;
2. b.panen;
3. c.pascapanen; dan
4. d.pengolahan.

Pasal 3

(1)Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
1. a.satuan usaha; dan/atau
2. b.luasan tanam per hektare.
(2)Satuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk Usaha Tani subsektor peternakan.
(3)Luasan tanam per hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk Usaha Tani subsektor:
1. a.tanaman pangan;
2. b.hortikultura; dan
3. c.perkebunan, pada tahapan budi daya.
(4)Dalam hal Usaha Tani subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Usaha Tani pada tahapan pascapanen dan/atau pengolahan, Kebutuhan Indikatif disusun berdasarkan satuan usaha.

Pasal 4

Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun untuk pelaksanaan Usaha Tani selama 1 (satu) Siklus Musim Tanam bagi subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura atau 1 (satu) Siklus Usaha peternakan bagi subsektor peternakan.

Pasal 5

(1)Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Dalam hal terdapat Kebutuhan Indikatif lain yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan dapat mengacu pada komponen usaha komoditas yang dibutuhkan untuk Usaha Tani dengan menyesuaikan harga setempat.

Pasal 6

Kebutuhan Indikatif Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha Tani.

BAB III

RENCANA KEBUTUHAN USAHA TANI

Pasal 7

(1)Dalam rangka pengajuan permohonan Pembiayaan Usaha Tani, Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani menyusun Rencana Kebutuhan Usaha Tani.
(2)Penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebutuhan Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pertanian sesuai dengan komoditasnya.
(4)Penyampaian Rencana Kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk kredit atau pembiayaan program Pemerintah.

Pasal 8

Rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.rencana kebutuhan permodalan; dan
b.skema pengembalian.

Pasal 9

(1)Rencana kebutuhan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas komponen:
1. a.biaya investasi; dan/atau
2. b.biaya modal kerja/operasional.
(2)Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang dikeluarkan sebelum Usaha Tani menghasilkan.
(3)Biaya modal kerja/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan selama 1 (satu) siklus Usaha Tani berlangsung.

Pasal 10

Skema pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun dalam skema pelunasan Pembiayaan Usaha Tani secara:

a.angsuran berkala;
b.pembayaran sekaligus saat jatuh tempo; dan/atau
c.pembayaran dengan tenggang waktu (grace period).

BAB IV

PENDAMPINGAN

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani, Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani difasilitasi melalui pendampingan.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan rencana kebutuhan Pembiayaan Usaha Tani;
2. b.manajemen Usaha Tani;
3. c.teknis Usaha Tani; dan/atau
4. d.administrasi keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…