DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/KB.320/5/2016 Tahun 2016

Nomor: 27/Permentan/KB.320/5/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian dan masih kurangnya infrastruktur kelembagaan untuk menunjang mutu dan pernasaran biji kakao;
c.. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di· atas, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Perrnentan/ OT.140/5/2014; ditetapkantelah67 /Perrnentan/OT.14.0/5/2014
a.bahwa dengan Peraturan Menteri ·. Pertanian NomorMenirnbang . MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATU;RAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/Perrrentan/KB.320/5/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 67 /Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN l3IJI KAKAO MENTERI PERTANIAN . REPUBLIK. INOONESIA s.a.o.t HUKur~, BIRO HUKUM KEMENTERIAN PERTANIAN · 2. Undang-Undang ·Nomor 16 · Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan · dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 7.Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The _World Trade· Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia] (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia . . . .Tahun · 1995 Nomor 75,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor . 93, · Tambahan Lembaran · Negara . Republik IndonesiaNomor 4661); . . .
5.· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20.12 tentang Pangan (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang 23 Tahun 2014· Tentang Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.. Undang-Undang · Nomor 39 Tahun · 2014 tentang . . Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9.Peraturan Pemerintah Nornor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); -2 - . ... 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang ·Pengawasan Keamanan Pangan ·Terhadap. Pemasukan · dan . Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; NomorPertanian .Menteri20. Peraturan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/O.T 140/07 /2008 tentang 'Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik {Good Manufacturing Practices); .
17.Peraturan Menteri .Pertanian ~omor .20/Pe.rtnentan/O.T 140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca . Panen Kakao;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; · SistemPelaksanaariten tangOT.140/8/2007 . . Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara· . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Presiden Nomor T Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 14.. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun · 2015 tentang Kementerian Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ -·
10.Peraturan Pemerintah ·Nomor 102 Tahun 2000 tentang · Standardisasi · Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199f Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4020);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun . 2002 tentang Karantina Tumbuhan · (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2002. Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41967);. 12·. Peratur~ Pernerintah Nornor 28 Tahun · 2004 tentang Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung .sejak tanggal diundangkan. keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: 20 sehinggadiubah,_Pasalb. Ketentuan Pasal 18 · . (1) UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK, . wajib menyampaikan laporan penerbitan SKAL- BK kepada OKKP-D. setiap 6 (enam} bulan sekali.

(2)· OKKP-D wajib menyampaikan laporan perkembangan UFP-BK yang telah menerbitkari . .. SKAL-BK . kepada Kepala· Badan · Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKP-P setiap 6 (enam) bulan sekali.
1. a.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, . sehingga . keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: PasalI
  1. 1.Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan/OT.14q/S/2014 · tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao, diubah sebagai berikut: . . PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTANIA:N·. NOMOR . 67 /Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARANBIJI KAKAO.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Memerhatikan: Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/64 terkait Persyaratan Mutu clan Pemasaran Biji Kakao; - .4 - REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 803BERITA NEG ~ ' DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal ·; Juni 2016 MENTER! PERTANIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar · setiap orang mengetahuinya, Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2.Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao, dinyatakan masih tetap berlaku. - .5 -

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian dan masih kurangnya infrastruktur kelembagaan untuk menunjang mutu dan pernasaran biji kakao;
c.. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di· atas, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Perrnentan/ OT.140/5/2014; ditetapkantelah67 /Perrnentan/OT.14.0/5/2014
a.bahwa dengan Peraturan Menteri ·. Pertanian NomorMenirnbang . MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATU;RAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/Perrrentan/KB.320/5/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 67 /Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN l3IJI KAKAO MENTERI PERTANIAN . REPUBLIK. INOONESIA s.a.o.t HUKur~, BIRO HUKUM KEMENTERIAN PERTANIAN · 2. Undang-Undang ·Nomor 16 · Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan · dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 7.Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The _World Trade· Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia] (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia . . . .Tahun · 1995 Nomor 75,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor . 93, · Tambahan Lembaran · Negara . Republik IndonesiaNomor 4661); . . .
5.· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20.12 tentang Pangan (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang 23 Tahun 2014· Tentang Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.. Undang-Undang · Nomor 39 Tahun · 2014 tentang . . Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9.Peraturan Pemerintah Nornor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); -2 - . ... 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang ·Pengawasan Keamanan Pangan ·Terhadap. Pemasukan · dan . Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; NomorPertanian .Menteri20. Peraturan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/O.T 140/07 /2008 tentang 'Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik {Good Manufacturing Practices); .
17.Peraturan Menteri .Pertanian ~omor .20/Pe.rtnentan/O.T 140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca . Panen Kakao;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; · SistemPelaksanaariten tangOT.140/8/2007 . . Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara· . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Presiden Nomor T Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 14.. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun · 2015 tentang Kementerian Pertanian;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ -·
10.Peraturan Pemerintah ·Nomor 102 Tahun 2000 tentang · Standardisasi · Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199f Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4020);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun . 2002 tentang Karantina Tumbuhan · (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2002. Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41967);. 12·. Peratur~ Pernerintah Nornor 28 Tahun · 2004 tentang Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung .sejak tanggal diundangkan. keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: 20 sehinggadiubah,_Pasalb. Ketentuan Pasal 18 · . (1) UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK, . wajib menyampaikan laporan penerbitan SKAL- BK kepada OKKP-D. setiap 6 (enam} bulan sekali.

(2)· OKKP-D wajib menyampaikan laporan perkembangan UFP-BK yang telah menerbitkari . .. SKAL-BK . kepada Kepala· Badan · Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKP-P setiap 6 (enam) bulan sekali.
1. a.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, . sehingga . keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: PasalI
  1. 1.Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan/OT.14q/S/2014 · tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao, diubah sebagai berikut: . . PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERTANIA:N·. NOMOR . 67 /Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARANBIJI KAKAO.

Menetapkan

2.Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao, dinyatakan masih tetap berlaku. - .5 -