DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan jaminan profesionalisme personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kode etik sebagai landasan perilaku bagi personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian; www.peraturan.go.id 2021, No.727 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit www.peraturan.go.id 2021, No.727 kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5.Kode Etik Personel UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

a.profesionalitas;
b.objektivitas;
c.integritas;
d.kehati-hatian; dan
e.akuntabel. www.peraturan.go.id 2021, No.727

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Setiap Personel UKPBJ wajib:

a.memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
b.menghargai perbedaan pendapat;
c.menerapkan perilaku jujur dan terbuka;
d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
f.melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
h.mematuhi perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya;
j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; www.peraturan.go.id 2021, No.727
l.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
m.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 4

Setiap Personel UKPBJ dilarang:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
c.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
d.memengaruhi Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan www.peraturan.go.id 2021, No.727 perundang-undangan pidana maupun disiplin pegawai, Personel UKPBJ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenai sanksi.

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.sanksi ringan;
b.sanksi sedang; dan
c.sanksi berat.

Pasal 7

(1)Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa teguran tertulis.
(2)Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ, dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi ringan, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). www.peraturan.go.id 2021, No.727

Pasal 9

(1)Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada Kementerian Pertanian, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 10

Setiap Personel UKPBJ yang terbukti:

a.tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; dan
b.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diberhentikan sebagai Personel UKPBJ, tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dapat dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang- undangan di bidang disiplin pegawai.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan jaminan profesionalisme personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kode etik sebagai landasan perilaku bagi personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit www.peraturan.go.id 2021, No.727 kerja eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5.Kode Etik Personel UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam Pengadaan Barang/Jasa.
6.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
7.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.

Pasal 2

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

a.profesionalitas;
b.objektivitas;
c.integritas;
d.kehati-hatian; dan
e.akuntabel. www.peraturan.go.id 2021, No.727

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Setiap Personel UKPBJ wajib:

a.memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
b.menghargai perbedaan pendapat;
c.menerapkan perilaku jujur dan terbuka;
d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
f.melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
h.mematuhi perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya;
j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; www.peraturan.go.id 2021, No.727
l.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
m.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 4

Setiap Personel UKPBJ dilarang:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
c.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
d.memengaruhi Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 5

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.sanksi ringan;
b.sanksi sedang; dan
c.sanksi berat.

Pasal 7

(1)Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa teguran tertulis.
(2)Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ, dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi ringan, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). www.peraturan.go.id 2021, No.727

Pasal 9

(1)Setiap Personel UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada Kementerian Pertanian, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Personel UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 10

Setiap Personel UKPBJ yang terbukti:

a.tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; dan
b.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diberhentikan sebagai Personel UKPBJ, tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dapat dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang- undangan di bidang disiplin pegawai.