DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai komponen harga pokok penjualan pupuk bersubsidi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 2020, No.1154 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4079);
5.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN. 2020, No.1154

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
2.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4.Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5.Harga Eceren Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai dasar penghitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Menteri menetapkan HPP Pupuk Bersubsidi sebagai dasar penghitungan subsidi pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan. 2020, No.1154

Pasal 4

(1)Pengadaan Pupuk Bersubsidi berasal dari pupuk yang diproduksi sendiri dan/atau yang tidak diproduksi sendiri.
(2)Pupuk Bersubsidi yang tidak diproduksi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
(3)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
(4)Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.UREA;
2. b.SP-36
3. c.ZA; dan
4. d.NPK.

Pasal 5

(1)HPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan komponen yang terdiri atas:
1. a.Komponen HPP Pupuk Bersubsidi yang diproduksi sendiri;
2. b.Komponen HPP Pupuk Bersubsidi an-organik impor dan/atau yang tidak diproduksi sendiri;
3. c.Komponen HPP Pupuk Bersubsidi organik yang tidak diproduksi sendiri; dan
(2)Komponen HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Komponen Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.komponen biaya yang dapat dibebankan proposional dengan biaya produksi pupuk non bersubsidi (joint cost); dan
2. b.komponen biaya yang tidak dapat dibebakan dalam HPP Pupuk Bersubsidi. 2020, No.1154
(2)Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penggantian biaya penyaluran dari lini III ke lini IV ditetapkan oleh produsen Pupuk Bersubsidi atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/ 1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.1154 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020 MENTERI PERTANIAN ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154 2020, No.1154

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai komponen harga pokok penjualan pupuk bersubsidi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 2020, No.1154 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4079);
5.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN. 2020, No.1154

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
2.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4.Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5.Harga Eceren Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai dasar penghitungan HPP Pupuk Bersubsidi dengan tujuan agar efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Menteri menetapkan HPP Pupuk Bersubsidi sebagai dasar penghitungan subsidi pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan. 2020, No.1154

Pasal 4

(1)Pengadaan Pupuk Bersubsidi berasal dari pupuk yang diproduksi sendiri dan/atau yang tidak diproduksi sendiri.
(2)Pupuk Bersubsidi yang tidak diproduksi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
(3)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
(4)Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.UREA;
2. b.SP-36
3. c.ZA; dan
4. d.NPK.

Pasal 5

(1)HPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan komponen yang terdiri atas:
1. a.Komponen HPP Pupuk Bersubsidi yang diproduksi sendiri;
2. b.Komponen HPP Pupuk Bersubsidi an-organik impor dan/atau yang tidak diproduksi sendiri;
3. c.Komponen HPP Pupuk Bersubsidi organik yang tidak diproduksi sendiri; dan
(2)Komponen HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Komponen Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.komponen biaya yang dapat dibebankan proposional dengan biaya produksi pupuk non bersubsidi (joint cost); dan
2. b.komponen biaya yang tidak dapat dibebakan dalam HPP Pupuk Bersubsidi. 2020, No.1154
(2)Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penggantian biaya penyaluran dari lini III ke lini IV ditetapkan oleh produsen Pupuk Bersubsidi atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.