DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 Tahun 2017

Nomor: 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengenaan Tarif Jasa Pengujian, Analisis dan Sertifikasi bagi Pelajar dan Mahasiswa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan.
3.Analisis adalah kegiatan menguraikan suatu unsur atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian tersebut serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
4.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
5.Pelajar adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah.
6.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
7.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengenaan tarif jasa Pengujian, Analisis dan Sertifikasi bagi Pelajar dan Mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 3

(1)Pelajar dan Mahasiswa yang melakukan Pengujian, Analisis, dan Sertifikasi dikenakan tarif PNBP.
(2)Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Pelajar dan Mahasiswa yang dapat dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b.kartu pelajar dan/atau kartu mahasiswa;
c.surat rekomendasi/pengantar dari kepala sekolah/ dekan; dan
d.proposal studi atau penelitian untuk tujuan studi yang disahkan oleh kepala sekolah dan/atau dekan.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan ketersediaan bahan, peralatan, dan sumber daya manusia.

Pasal 6

Untuk dapat dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pelajar atau Mahasiswa mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Satker dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Kepala Satker setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Satker.

Pasal 8

(1)Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi Pelajar atau Mahasiswa dapat atau tidak dapat dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Satker kepada pemohon.

Pasal 9

Paraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2017 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1121

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan.
3.Analisis adalah kegiatan menguraikan suatu unsur atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian tersebut serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
4.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
5.Pelajar adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah.
6.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
7.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 3

(1)Pelajar dan Mahasiswa yang melakukan Pengujian, Analisis, dan Sertifikasi dikenakan tarif PNBP.
(2)Tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Pelajar dan Mahasiswa yang dapat dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b.kartu pelajar dan/atau kartu mahasiswa;
c.surat rekomendasi/pengantar dari kepala sekolah/ dekan; dan
d.proposal studi atau penelitian untuk tujuan studi yang disahkan oleh kepala sekolah dan/atau dekan.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan ketersediaan bahan, peralatan, dan sumber daya manusia.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Kepala Satker setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Satker.

Pasal 8

(1)Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi Pelajar atau Mahasiswa dapat atau tidak dapat dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Satker kepada pemohon.