DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 Tahun 2018

Nomor: 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa umtuk percepatan pelayanan perizinan berusaha di sektor pertanian, perlu dilakukan penyederhanaan dan pengintegrasian perizinan berusaha dengan sistem Online Single Submission (OSS);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
12.Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
13.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

(1)Permohonan dan layanan Perizinan Berusaha di sektor pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS.
(2)Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Pendaftaran.
(4)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 3

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilaksanakan dengan:

a.transparan dan akuntabel;
b.berorientasi pada proses yang mudah, cepat, dan sederhana; dan
c.bersih dan bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN

Pasal 4

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

a.Izin Usaha; dan
b.Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 5

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.Izin Usaha perkebunan;
b.Izin Usaha tanaman pangan;
c.Izin Usaha hortikultura;
d.Izin Usaha peternakan;
e.Izin Usaha obat hewan;
f.pendaftaran usaha perkebunan;
g.pendaftaran usaha tanaman pangan;
h.pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan
i.pendaftaran usaha peternakan.

Pasal 6

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman;
b.izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
c.izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik;
d.izin pemasukan agens hayati;
e.izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan;
f.izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
g.izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
h.rekomendasi ekspor/impor beras tertentu;
i.rekomendasi impor produk hortikultura;
j.rekomendasi teknis impor produk tembakau;
k.rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
l.rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi;
m.pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;
n.pendaftaran alat mesin pertanian;
o.pendaftaran pakan ternak;
p.pendaftaran/registrasi obat hewan;
q.pendaftaran/pelepasan varietas tanaman;
r.perlindungan/pendaftaran varietas tanaman;
s.pendaftaran pestisida;
t.pendaftaran pupuk; dan
u.penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan.

BAB III

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

(1)Permohonan Izin Usaha perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan.
(2)Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.usaha budi daya tanaman perkebunan;
2. b.usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
3. c.usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
4. d.usaha produksi perbenihan tanaman.

Pasal 8

Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui tahapan:

a.pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan
b.pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan.

Pasal 9

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. d.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur;
5. e.izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
6. f.Hak Guna Usaha;
7. g.pernyataan mengenai:
  1. 1.rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  2. 2.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  3. 3.rencana pengolahan hasil;
  4. 4.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  5. 5.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan
  6. 6.melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
8. h.surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Izin Usaha budi daya tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. d.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur;
5. e.dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total bahan baku;
6. f.dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh persen) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
7. g.rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
8. h.Hak Guna Bangunan; dan
9. i.pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.
(2)Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa umtuk percepatan pelayanan perizinan berusaha di sektor pertanian, perlu dilakukan penyederhanaan dan pengintegrasian perizinan berusaha dengan sistem Online Single Submission (OSS);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
12.Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
13.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

(1)Permohonan dan layanan Perizinan Berusaha di sektor pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS.
(2)Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Pendaftaran.
(4)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 3

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilaksanakan dengan:

a.transparan dan akuntabel;
b.berorientasi pada proses yang mudah, cepat, dan sederhana; dan
c.bersih dan bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN

Pasal 4

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

a.Izin Usaha; dan
b.Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 5

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.Izin Usaha perkebunan;
b.Izin Usaha tanaman pangan;
c.Izin Usaha hortikultura;
d.Izin Usaha peternakan;
e.Izin Usaha obat hewan;
f.pendaftaran usaha perkebunan;
g.pendaftaran usaha tanaman pangan;
h.pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan
i.pendaftaran usaha peternakan.

Pasal 6

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman;
b.izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
c.izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik;
d.izin pemasukan agens hayati;
e.izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan dan tumbuhan;
f.izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
g.izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
h.rekomendasi ekspor/impor beras tertentu;
i.rekomendasi impor produk hortikultura;
j.rekomendasi teknis impor produk tembakau;
k.rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
l.rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi;
m.pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;
n.pendaftaran alat mesin pertanian;
o.pendaftaran pakan ternak;
p.pendaftaran/registrasi obat hewan;
q.pendaftaran/pelepasan varietas tanaman;
r.perlindungan/pendaftaran varietas tanaman;
s.pendaftaran pestisida;
t.pendaftaran pupuk; dan
u.penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan.

BAB III

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

(1)Permohonan Izin Usaha perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan.
(2)Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.usaha budi daya tanaman perkebunan;
2. b.usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
3. c.usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
4. d.usaha produksi perbenihan tanaman.

Pasal 8

Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan melalui tahapan:

a.pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan
b.pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan.

Pasal 9

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. d.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur;
5. e.izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
6. f.Hak Guna Usaha;
7. g.pernyataan mengenai:
  1. 1.rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  2. 2.memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  3. 3.rencana pengolahan hasil;
  4. 4.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  5. 5.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan
  6. 6.melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
8. h.surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Izin Usaha budi daya tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. d.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur;
5. e.dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total bahan baku;
6. f.dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh persen) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
7. g.rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
8. h.Hak Guna Bangunan; dan
9. i.pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.
(2)Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR PERTANIAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019