DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, diperlukan kredit usaha rakyat;
b.bahwa secara umum, kredit usaha rakyat telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ptrtanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

1.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4321); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
3.Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4.Koperasi adalah koperasi simpan p1nJam (KSP) dan/atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan alat dan mesin pertanian.
11.Marjin atau Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai Akad Syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13.Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

(1)Penerima KUR terdiri atas:
1. a.usaha Mikro;
2. b.usaha Kecil; dan
3. c.usaha Khusus.
(2)Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat merupakan kelompok, meliputi:
1. a.Kelompok Tani ( Poktan);
2. b.Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan);
3. c.Kelompok Usaha Bersama ( KUBE); dan
4. d.Kelompok Usaha Budi Daya Pertanian lainnya.
(3)Untuk mendukung peningkatan produktivitas komoditas pertanian, KUR mikro dan kecil dapat digunakan untuk pembelian alat dan mesin pertanian (Alsintan).
(4)Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan kebutuhan indikatif sebagaimana dimaksud dalam L ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PELAKSANMN KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR berupa kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) terdiri atas:
1. a.anggota yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai; atau
2. b.anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha.
(2)Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a.
(3)Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:
1. a.dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
2. b.memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
3. c.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha;
4. d.perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR;
5. e.dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan, dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
6. f.dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, ketua kelompok usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng anggota kelompok usaha.
(1)Penyalur KUR terdiri atas:
1. a.Lembaga Keuangan;
2. b.Koperasi; atau
3. c.Penyalur KUR bentuk lain.
(2)Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan KUR.

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR bersumber dari dana Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1).

Pasal 6

(1)Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk sebagai Penjamin KUR.
(2)Ketentuan mengenai Penjamin KUR sesuai dengan ketentuan peraturan merundang-undangan di bidang KUR.

Pasal 7

(1)Agunan KUR terdiri atas:
1. a.agunan pokok; dan
2. b.agunan tambahan.
(2)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3)Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
1. a.KUR mikro tidak diwajibkan; dan
2. b.KUR kecil dan KUR khusus, sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

Pasal 8

(1)Pemerintah memberikan Subsidi Bungan/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
(2)Ketentuan mengenai besaran Subsidi Bungan/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYALURAN KUR

Pasal 9

KUR yang disalurkan, terdiri atas:

a.KUR mikro;
b.KUR kecil; dan
c.KUR khusus.

Pasal 10

(1)KUR mikro diberikan dengan jumlah paling banyak RpS0.000. 000 (lima puluh juta rupiah) setiap Pemerima KUR.
(2)Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bungan/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3)Jangka waktu KUR mikro:
1. a.paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(4)Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
1. a.kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun; dan
2. b.kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan gace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(5)Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
(6)Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 11

(1)Calon Penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(2)Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
(4)Calon Penerima KUR mikro secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit pemilikan rumah, kredit/ leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
(5)Calon Penerima KUR mikro wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keteranga pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 12

(1)Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar RpS0.000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
2. b.pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
(2)Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro sektor produksi paling banyak RpS0.000. 000 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
(3)Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk sektor:
1. a.pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, 1 (satu) musim tanam;
2. b.peternakan, 1 (satu) musim budidaya ternak; dan
3. c.sektor produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
(4)Calon Penerima KUR mikro sektor produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro.
(5)Calon Penerima KUR mikro diluar sektor produksi hanya dapat menerika KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, diperlukan kredit usaha rakyat;
b.bahwa secara umum, kredit usaha rakyat telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ptrtanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

1.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4321); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
3.Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4.Koperasi adalah koperasi simpan p1nJam (KSP) dan/atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan alat dan mesin pertanian.
11.Marjin atau Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai Akad Syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13.Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

(1)Penerima KUR terdiri atas:
1. a.usaha Mikro;
2. b.usaha Kecil; dan
3. c.usaha Khusus.
(2)Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat merupakan kelompok, meliputi:
1. a.Kelompok Tani ( Poktan);
2. b.Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan);
3. c.Kelompok Usaha Bersama ( KUBE); dan
4. d.Kelompok Usaha Budi Daya Pertanian lainnya.
(3)Untuk mendukung peningkatan produktivitas komoditas pertanian, KUR mikro dan kecil dapat digunakan untuk pembelian alat dan mesin pertanian (Alsintan).
(4)Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan kebutuhan indikatif sebagaimana dimaksud dalam L ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PELAKSANMN KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR berupa kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) terdiri atas:
1. a.anggota yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai; atau
2. b.anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha.
(2)Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a.
(3)Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:
1. a.dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
2. b.memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
3. c.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha;
4. d.perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR;
5. e.dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan, dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
6. f.dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, ketua kelompok usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng anggota kelompok usaha.
(1)Penyalur KUR terdiri atas:
1. a.Lembaga Keuangan;
2. b.Koperasi; atau
3. c.Penyalur KUR bentuk lain.
(2)Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan KUR.

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR bersumber dari dana Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1).

Pasal 6

(1)Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk sebagai Penjamin KUR.
(2)Ketentuan mengenai Penjamin KUR sesuai dengan ketentuan peraturan merundang-undangan di bidang KUR.

Pasal 7

(1)Agunan KUR terdiri atas:
1. a.agunan pokok; dan
2. b.agunan tambahan.
(2)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3)Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
1. a.KUR mikro tidak diwajibkan; dan
2. b.KUR kecil dan KUR khusus, sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

Pasal 8

(1)Pemerintah memberikan Subsidi Bungan/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
(2)Ketentuan mengenai besaran Subsidi Bungan/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYALURAN KUR

Pasal 9

KUR yang disalurkan, terdiri atas:

a.KUR mikro;
b.KUR kecil; dan
c.KUR khusus.

Pasal 10

(1)KUR mikro diberikan dengan jumlah paling banyak RpS0.000. 000 (lima puluh juta rupiah) setiap Pemerima KUR.
(2)Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bungan/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3)Jangka waktu KUR mikro:
1. a.paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(4)Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
1. a.kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun; dan
2. b.kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan gace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
(5)Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
(6)Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 11

(1)Calon Penerima KUR mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
(2)Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
(4)Calon Penerima KUR mikro secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit pemilikan rumah, kredit/ leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
(5)Calon Penerima KUR mikro wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keteranga pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 12

(1)Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/ pembiayaan dengan total outstanding pinjaman sebesar RpS0.000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
2. b.pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
(2)Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro sektor produksi paling banyak RpS0.000. 000 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
(3)Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk sektor:
1. a.pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, 1 (satu) musim tanam;
2. b.peternakan, 1 (satu) musim budidaya ternak; dan
3. c.sektor produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
(4)Calon Penerima KUR mikro sektor produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro.
(5)Calon Penerima KUR mikro diluar sektor produksi hanya dapat menerika KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.