DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kepastian dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, memastikan ketersediaan bahan baku, dan keberlanjutan produksi pupuk nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 113 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2.Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan Pembudi daya Ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan.
3.Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri.
4.Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Petani dan Pembudi daya Ikan sebagai konsumen akhir.
5.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6.Pembudi daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
7.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
9.Kelompok Pembudi daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang Pembudi daya Ikan.
10.Badan Usaha Milik Negara di bidang pupuk yang selanjutnya disebut BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
11.Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.
12.Kartu Perbankan adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
13.Produsen adalah anak perusahaan BUMN Pupuk yang ditunjuk oleh BUMN Pupuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
14.Pelaku Usaha Distribusi adalah badan usaha distribusi yang bertindak berdasarkan penunjukan BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen untuk membantu melakukan kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
15.Pengecer adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya menyalurkan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani dan/atau Pembudi daya Ikan di wilayah tanggung jawabnya.
16.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17.Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
18.Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data rencana definitif kebutuhan kelompok Pupuk Bersubsidi.
19.Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama antara BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen dengan Pelaku Usaha Distribusi, BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen dengan penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah, atau antara Pelaku Usaha Distribusi dengan penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada sasaran penerima Pupuk Bersubsidi.
20.Nilai Komersial adalah suatu perhitungan yang merepresentasikan harga pasar Pupuk Bersubsidi dalam kemasan tertentu di Titik Serah.
21.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh sasaran penerima Pupuk Bersubsidi secara tunai dalam kemasan tertentu di Titik Serah.
22.Bahan Baku adalah barang/bahan berupa gas alam dan non gas dengan spesifikasi tertentu yang digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk memproduksi Pupuk Bersubsidi.
23.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pupuk.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran dana subsidi untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Komersial dengan HET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara perhitungan Nilai Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Menteri.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Menteri menetapkan Nilai Komersial sementara Pupuk Bersubsidi.
(2)Penetapan Nilai Komersial sementara Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas permintaan.
(3)Dalam hal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Nilai Komersial sementara Pupuk Bersubsidi menggunakan hasil reviu tahun sebelumnya.
(4)Nilai Komersial sementara Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)BUMN Pupuk wajib menyampaikan rencana Pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Rencana Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kapasitas produksi termasuk jumlah rencana Pengadaan Pupuk Bersubsidi selama 1 (satu) tahun.
(3)Rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh BUMN Pupuk kepada:
1. a.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. b.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. c.Direktur Jenderal;
4. d.Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. e.Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
6. f.Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; dan
7. g.Direktur Utama Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
  1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam melaksanakan Pengadaan Pupuk Bersubsidi, BUMN Pupuk menunjuk Produsen sebagai pelaksana Pengadaan Pupuk Bersubsidi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tertentu, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
(2)Penunjukan Produsen oleh BUMN Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada:
1. a.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. b.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. c.Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. d.Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. e.Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
6. f.Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
7. g.Direktur Utama Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; dan
8. h.Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setempat.
  1. 7.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan setelah disepakati penetapan volume Pupuk Bersubsidi yang diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(1a)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk penetapan nilai pembayaran subsidi Pupuk untuk keperluan Bahan Baku.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan e- RDKK.

8.Setelah ayat (3) Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Data Petani dalam e-RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) huruf a, dan Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan sinkronisasi dengan SIMLUHTAN.
(2)e-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh kepala dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota.
(3)e-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbarui pada tahun berjalan.
(4)Penyusunan e-RDKK sebelum pengesahan oleh kepala dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara terkoordinasi oleh dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota bersama dengan Penyuluh Pertanian.

9.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

BUMN Pupuk wajib menyampaikan laporan Pengadaan, Penyaluran, dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan secara nasional secara berkala setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada:

a.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
b.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
c.Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d.Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
e.Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
f.Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
g.Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi;
h.Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; dan
i.Direktur Utama Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
1. 10.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam hal dilakukan perubahan rencana Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), BUMN Pupuk wajib melaporkan kepada:

a.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
b.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
c.Direktur Jenderal;
d.Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
e.Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi;
f.Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
g.Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara; dan
h.Direktur Utama Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
1. 11.Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…