DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 Tahun 2017

Nomor: 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi hak konsumen, serta pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga, perlu dilakukan klasifikasi kelas mutu beras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebelum perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015 ditetapkan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelas Mutu Beras; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); www.peraturan.go.id 2017, No. 1210
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2017, No. 1210
11.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELAS MUTU BERAS.

Pasal 1

(1)Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras.
(2)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.medium; dan
2. b.premium.
(3)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015.

Pasal 2

(1)Selain berdasarkan kelas mutu beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdapat beras khusus.
(2)Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
2. b.beras khusus dengan persyaratan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1210
(3)Beras khusus dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam peredaran beras khusus dengan persyaratan diwajibkan mencantumkan keterangan spesifikasi dalam kemasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2017. www.peraturan.go.id 2017, No. 1210 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No. 1210 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG KELAS MUTU BERAS KLASIFIKASI KELAS MUTU BERAS No. Komponen Mutu Satuan Kelas Mutu Medium Premium

1.Derajat Sosoh (minimal) % 95 95
2.Kadar Air (maksimal) % 14 14
3.Beras Kepala (minimal) % 75 85
4.Butir Patah (maksimal) % 25 15
5.Total butir beras lainnya (maksimal), terdiri atas Butir Menir, Merah, Kuning/ Rusak, Kapur % 5 0
6.Butir Gabah (maksimal) (Butir/100g) 1 0
7.Benda Lain (maksimal) % 0,05 0 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN www.peraturan.go.id 2017, No. 1210 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG KELAS MUTU BERAS BERAS KHUSUS No Jenis Persyaratan
1.Beras untuk Kesehatan. Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Beras Organik. Bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.
3.Beras Indikasi Geografis.

a.terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
b.varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian.
1. 4.Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Sertifikat yang diterbitkan lembaga berwenang di negara asal. MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi hak konsumen, serta pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga, perlu dilakukan klasifikasi kelas mutu beras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebelum perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015 ditetapkan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); www.peraturan.go.id 2017, No. 1210
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); www.peraturan.go.id 2017, No. 1210
11.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELAS MUTU BERAS.

Pasal 1

(1)Beras dibedakan berdasarkan kelas mutu beras.
(2)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.medium; dan
2. b.premium.
(3)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perubahan Standar Nasional Indonesia Beras 6128:2015.

Pasal 2

(1)Selain berdasarkan kelas mutu beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdapat beras khusus.
(2)Beras khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.beras ketan, beras merah, dan beras hitam; dan
2. b.beras khusus dengan persyaratan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1210
(3)Beras khusus dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Dalam peredaran beras khusus dengan persyaratan diwajibkan mencantumkan keterangan spesifikasi dalam kemasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

1.Derajat Sosoh (minimal) % 95 95
2.Kadar Air (maksimal) % 14 14
3.Beras Kepala (minimal) % 75 85
4.Butir Patah (maksimal) % 25 15
5.Total butir beras lainnya (maksimal), terdiri atas Butir Menir, Merah, Kuning/ Rusak, Kapur % 5 0
6.Butir Gabah (maksimal) (Butir/100g) 1 0
7.Benda Lain (maksimal) % 0,05 0 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN www.peraturan.go.id 2017, No. 1210 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR TENTANG KELAS MUTU BERAS BERAS KHUSUS No Jenis Persyaratan
1.Beras untuk Kesehatan. Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.Beras Organik. Bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik.
3.Beras Indikasi Geografis.

a.terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
b.varietas lokal yang telah mendapatkan pelepasan oleh Menteri Pertanian.
1. 4.Beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Sertifikat yang diterbitkan lembaga berwenang di negara asal. MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN www.peraturan.go.id