DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018 Tahun 2018

Nomor: 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik dan berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/ 5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
5.Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon Informasi Publik.
6.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pertanian.
7.Tim Pengujian Konsekuensi adalah pejabat, pegawai, dan/atau petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebelum dinyatakan Informasi tertentu dikecualikan untuk diakses.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persiapan Pengujian Konsekuensi;
b.Pengujian Konsekuensi Informasi;
c.pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
d.Jangka Waktu Pengecualian.

BAB II

PERSIAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pasal 4

Pengecualian Informasi Publik harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pasal 5

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan:

a.sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
b.pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
c.pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

Pasal 6

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh PPID atas persetujuan PPID Utama.

Pasal 7

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melakukan Pengujian Konsekuensi dibantu oleh Tim Pengujian Konsekuensi.
(2)Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID Utama dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon I.

Pasal 8

(1)Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berkedudukan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Pasal 9

(1)Dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dapat diusulkan oleh PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis kepada PPID Utama.
(2)PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya.
(3)PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengajukan usulan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada PPID Utama atas dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)PPID Utama setelah menerima permohonan, melakukan inventarisasi usulan PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

Pasal 10

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik dan berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/ 5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
5.Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon Informasi Publik.
6.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pertanian.
7.Tim Pengujian Konsekuensi adalah pejabat, pegawai, dan/atau petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebelum dinyatakan Informasi tertentu dikecualikan untuk diakses.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persiapan Pengujian Konsekuensi;
b.Pengujian Konsekuensi Informasi;
c.pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
d.Jangka Waktu Pengecualian.

BAB II

PERSIAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pasal 4

Pengecualian Informasi Publik harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pasal 5

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan:

a.sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
b.pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
c.pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

Pasal 6

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh PPID atas persetujuan PPID Utama.

Pasal 7

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melakukan Pengujian Konsekuensi dibantu oleh Tim Pengujian Konsekuensi.
(2)Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID Utama dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon I.

Pasal 8

(1)Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio berkedudukan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Pasal 9

(1)Dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dapat diusulkan oleh PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis kepada PPID Utama.
(2)PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya.
(3)PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengajukan usulan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada PPID Utama atas dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)PPID Utama setelah menerima permohonan, melakukan inventarisasi usulan PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

Pasal 10

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017